NUNUKAN – Satgas Pamtas RI–Malaysia Sektor Timur Yonkav 13/SL kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan. Personel Pos Bambangan
NUNUKAN – DanSatgas Pamtas RI–Malaysia Sektor Timur Yonkav 13/SL Letnan Kolonel Kav Ikhsan Maulana Pradana, S.I.P.,M.I.P. kembali menegaskan komitmennya dalam
NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, S.H, menyerahkan bantuan dana sebesar Rp70.000.000 kepada Pengurus Masjid Darussalam, Kampung Rambutan,
NUNUKAN – Pos Ronda RT. 25 Kelurahan Nunukan Barat sore tadi diserbu oleh Babinsa dan warga, selasa (10/09). Awaludin selaku ketua RT mengatakan ini inisiatif kita semua bersama bahwa di tahun ini menargetkan juara lomba kebersihan tingkat Kabupaten Nunukan.
Babinsa Nunukan Barat Sertu Sukardi mengaku senang memiliki warga yang tingkat inisiatifnya sangat tinggi. Sertu Sukardi mengaku bahwa dirinya sendiri tadi dihubungi via Whatsapp untuk turut hadir dalam rangka pembersihan Pos Ronda RT. 25.
Awaludin juga mengatakan hal yang sebaliknya, ini berkat Pak Babinsa yang terus mengajarkan kami untuk sadar akan kebersihan. Mulanya ya dari Babinsa ke kami yang untuk terus melakukan karya bakti dan kerja bakti setiap minggunya dari RT ke RT lainnya, dan kini itu sudah menjadi kebiasaan kami, ungkap Awaluddin.
Kedepan kegiatan ini akan terus dilakukan, bukan hanya membersihkan sekitar Pos Ronda mereka juga berinisiatif akan menanami toga (tanaman obat keluarga) seperti jahe, kunyit dan lain-lain sehingga selain memberikan unsur hidup di pos ronda juga bermanfaat bagi warga sini juga nantinya.
Nunukan-Air Pdam di Rusunawa sementara dihentikan pihak BP3TKI lantaran banyaknya pengunaan debit air sehingga biaya Melonjak.
Kepala BP3TKI Nunukan AKBP Hotma Victor Sihombing mengatakan, kita yang meminta je ke PDAM Nunukan untuk ditutup sementara, karena banyak yang mengunakan bukan dari orang deportasi saja.
“Jadi untuk menjaga jangan sampai tagihannya terlalu besar, jadi permintaan kami dari bp3tki agar pdam bisa menyegel air yang dirusunawa,” jelas Victor, Selasa (10/9/19)
Nanti kalau ada deportasi kita siasati dengan membeli air tangki, karena ada tangki profil di rusunawa itukan ada empat dengan kapasitas 5.300 liter, jadi kalau ada deportasi itu yang kita isi, tambahnya.
“Kita beli air tangki biasa, karena kalau kita los atau buka gitu kita tidak kontrol. Siapa tahu ada yang masuk, kita tidak tahu orang mana mengunakan air, nantikan tagihannya terlalu besar. Jadi kalau kita mengunakan tangki kita bisa kontrol, saat deportasi sudah tidak ada kita tidak usah beli,”ungkap Victor.
Dikatakannya, kemarin itu sistemnya begini, kalau tangki penuh dibawah nanti dipompa ke lantai atas mengisi tangki yang ada, kalau sudah penuh baru dialiri ke kamar-kamar. Kalau tangki tidak penuh yang diatas tidak semua kamar bisa diisi.
“Makanya kalau semua kamar harus mendapatkan air, tangki diatas itu harus diisi penuh, kendala kita tangki diatas itu tidak terlalu penuh sehingga sebagian kamar tidak terisi,”ujarnya.
Victor menuturkan, seperti kemarin dirusunawa itukan digunakan Paskibra, kalau kita tidak irit airnya, kita buka los habis kita bayarnya.
” Satu kali deportan datang itu rata-rata kita bayar air Rp. 5 juta dan beberapa bulan lalu itu tagihan kita mencapai Rp. 40 juta lebih itu karena dilos dan digunakan kan orang luar juga akhirnya begitu tagihannya,” tuturnya. (Said AlI)
WAJO – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo yang dipimpin oleh Drs. Herman, AL melaksanakan acara Pengambilan Sumpah Janji jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, Senin 9 September 2019 di anjungan Mattirotappareng Kantor Bupati Wajo.
Dalam acara ini sebanyak 17 orang yang diambil sumpahnya diantaranya dari Pejabat Struktural setingkat Eselon III dan Pejabat Fungsional Kepala Sekolah TK, SD dan SMP di Kabupaten Wajo diantaranya,
Makka, S.Pd. menjadi Kabid Penanganan Fakir miskin pada Dinas Sosial.
Andi Pammusureng, S.Sos menjadi Sekretaris Kecamatan Gilireng.
Hj. Rusna, S.Pd. menjadi Kepala TK. PGRI Sarasa Kecamatan Pammana.
Suriani, S.Pd. menjadi Kepala TK. Harapan Bangsa Kecamatan Pammana.
Sepriati Kecca, S.Pd. menjadi Kepala TK PGRI Lakamporo Kecamatan Takkalalla.
Hj. Sitti Suarni, S.Pd. menjadi Kepala TK PGRI Manyili Kecamatan Takkalalla.
Agunisman, S.Pd. menjadi Kepala SMP Satap Negeri 4 Maniangpajo.
Yuyun Weliana Damayanti, S.Pd. AUD menjadi Kepala TK PGRI Salodua Kecamatan Maniangpajo.
Najmiah, S.Pd. menjadi Kepala SMP Negeri 2 Sengkang.
10.Drs. Andi Bakti menjadi Kepala SMP Negeri 3 Keera.
11.Drs. Sumange Alam menjadi Kepala SDA 9 Tae Kecamatan Tempe.
12.Drs. H. Muh. Amir menjadi Kepala SDN 122 Balielo Kecamatan Bola.
13.Abdul Rahman, S.Pd. menjadi Kepala SDN 277 Minangatellue Kecamatan Maniangpajo.
14.Djanuar, S.Pd menjadi Kepala SDN 378 Wele Kecamatan Belawa.
15.Hj.Sitti Hajerah, S.Pd. menjadi Kepala SDN 74 Sappa Kecamatan Belawa.
16.Rosmawati, S.Pd. menjadi Kepala TK Negeri 1 Kecamatan Belawa.
17.Hj. Sitti Samsam, S.Pd. menjadi Kepala TK PGRI Simpursia Kecamatan Pammana.
Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos., M.M. mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan dan merupakan cerminan dari dinamika organisasi, jadi ini merupakan peristiwa yang biasa saja karena setiap ASN harus siap dan sedia serta ikhlas mengikuti apa yang jadi kebijakan organisasi.
Inilah merupakan perwajahan apa yang kita saksikan pada hari ini, kita sebagai ASN dalam struktur organisasi ada struktur ada tupoksi yang diberikan, dan ini menjadi amanah untuk kita.
“Melalui kesempatan ini, amanah yang dipikulkan di pundak kita masing-masing merupakan tugas penting tugas pemerintah yang dipikulkan ke pundak kita masing-masing dan merupakan tugas negara yang dibebankan kepada kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tugas kita bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harap Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
“Bapak pelaksana Camat Gilireng ada dinamika yang segera terproses, tolong kita Kawal dengan baik kepentingan masyarakat dan kepentingan proyek strategis nasional keduanya ini merupakan dua hal yang dinyatakan pada saat ini ada sesuatu, tapi kita berharap pemerintah mampu menjadi dinamisator, penggerak dan motivator bagi masyarakat serta menciptakan kedamaian kita harus ciptakan kondisi persuasif,” Sekda Wajo menambahkan.
Juga disampaikan bahwa kepada Kabid Sosial yang baru ada tugas yang menanti di sana, tugas berat bagaimana optimalisasi bantuan bantuan sosial, bagaimana merapikan basis data terpadu, bagaimana Angka kemiskinan di Wajo tidak lagi menimbulkan permasalahan di kemudian hari, yang ujung-ujungnya ada stigma masyarakat bahwa terjadi ketidakadilan karena database kita yang tidak valid, dan kita punya tanggung jawab moral untuk hal itu,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
Juga disampaikan kepada Kepala Sekolah SD, SMP, dan juga Taman Kanak-Kanak, kita juga punya tugas berat di pundak Bapak Ibu, bagaimana mengawal pencapaia…
BERDASARKAN analisa Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), ada 2 kabupaten
yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program stunting. Yakni, Nunukan
dengan lokus 10 desa, dan Malinau dengan lokus 14 desa. Dijelaskan Gubernur
Kaltara Dr H Irianto Lambrie, di 2 kabupaten tersebut, ada 5 upaya yang
dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk konvergensi percepatan
pencegahan stunting. Antara lain, perencanaan kegiatan pencegahan stunting dilakukan dengan berbasis data; intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif
dialokasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; pemantauan secara terpadu dan melakukan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan temuan dilapangan untuk meningkatkan
kualitas dan cakupan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif; sistem manajemen data yang baik untuk mengukur hasil pelaksanaan
program dan kegiatan; hasil evaluasi
kinerja digunakan sebagai dasar perancangan dan penganggaran tahun berikutnya
untuk penanggulangan stunting.
Mengapa penanganan stunting perlu mendapatkan perhatian khusus? Dijelaskan
Irianto, salah satu penyebabnya adalah besarnya
kerugian yang ditanggung akibat stunting lantaran naiknya pengeluaran
pemerintah, terutama jaminan kesehatan nasional yang berhubungan dengan
penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, diabetes atapun gagal ginjal. “Selain itu, ketika dewasa, anak yang menderita stunting mudah
mengalami kegemukan sehingga rentan terhadap serangan penyakit tidak menular. Stunting juga menghambat
potensi transisi demografis Indonesia, dimana
rasio penduduk usia tidak bekerja terhadap penduduk usia kerja menurun,” ungkap Gubernur.
Menilik hal tersebut, Pemprov Kaltara dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) berkomitmen penuh menekan angka
stunting di indonesia. “Ragam kegiatan yang berhubungan
dengan penanganan stunting terwadahi dalam peraturan menteri desa terkait
pemanfaatan dana desa. Pendekatan spesifik seperti
memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kali
serta mendapat tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, pemantauan
tumbuh kembang di Posyandu menjadi indikator yang
diukur dalam kegiatan program generasi sehat dan cerdas yang berada di bawah naungan
kementerian,”
urai Irianto.
Pada tahun ini, Kaltara mendapatkan
alokasi Dana Desa dari APBN sebesar Rp 463.268.514.000 yang akan disalurkan kepada 4 kabupaten dengan 3 tahap pencairan. Adapun program yang telah
dilaksanakan dari pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program stunting di
Kaltara tahun ini, antara lain penahan
tanah 127 unit, air bersih 482 unit, MCK 106 unit, poliklinik
desa dan pos kesehatan desa 1 unit; PAUD, TK, sekolah
3 unit; Posyandu 6 unit; sumur 250 unit; dan
drainase 101.620 meter. “Dari 8 program kegiatan yang dialokasikan melalui Dana Desa itu, akan berdampak untuk pencegahan stunting yang
merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi
kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi tersebut terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada
masa awal setelah bayi lahir namun stunting baru nampak setelah bayi berusia 2
tahun,” beber
Gubernur.
Di sisi lain, pendekatan tidak langsung atau sensitif seperti penyediaan air bersih,
fasiltas sanitasi serta layanan kesehatan pun tercakup lewat dana desa. dan
diharapkan, desa menjadi ujung tombak dalam upaya pemerintah menekan angka
stunting.(humas)
TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama salah satu peserta PEDA KTNA II Provinsi Kaltara tahun 2019, di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Senin (9/9) pagi.
