NUNUKAN – Satgas Pamtas RI–Malaysia Sektor Timur Yonkav 13/SL kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan. Personel Pos Bambangan
NUNUKAN – DanSatgas Pamtas RI–Malaysia Sektor Timur Yonkav 13/SL Letnan Kolonel Kav Ikhsan Maulana Pradana, S.I.P.,M.I.P. kembali menegaskan komitmennya dalam
NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, S.H, menyerahkan bantuan dana sebesar Rp70.000.000 kepada Pengurus Masjid Darussalam, Kampung Rambutan,
TANJUNG SELOR –
2 dari 3 unit kapal pelayaran rakyat (Pelra) bantuan Direktorat Jenderal
(Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk Kalimantan
Utara (Kaltara) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara telah tiba.
Dijelaskan kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid, bantuan kapal Pelra ini disalurkan
ke Kabupaten Tana Tidung (KTT), Nunukan dan Provinsi Kaltara masing-masing 1
unit. “Kapal Pelra yang sudah tiba itu, untuk Kaltara dan Tana Tidung
masing-masing 1 unit. Sementara untuk Nunukan belum tiba karena beda galangan,”
kata Taupan di ruang kerjanya, Kamis (12/9).
Setelah kapal
bantuan tersebut diserahkan kepada penerimanya, maka pengelolaannya akan
menjadi tanggung jawab penuh penerima. “Untuk teknis pengelolaanya tergantung
dari kebijakan kepala daerahnya masing-masing. Untuk Provinsi Kaltara, akan
dikelola Dishub,” jelas Taupan.
Dalam
pengoperasiannya, kapal Pelra ini akan digunakan untuk mengangkut barang,
penumpang juga untuk kepentingan dukungan pengembangan kepariwisataan. “Saya
berharap bagi daerah yang menerima bantuan ini dapat memeliharanya dengan baik sehingga
dapat dipergunakan untuk konektivitas barang dan penumpang agar perekonomian daerah
lancar dan meningkat,” urai Taupan.
Secara teknis,
kapal Pelra sendiri memiliki dimensi ukuran 35 Gross Tonnage (GT) dengan
kapasitas angkut 24 penumpang, denagn kecepatan kapal 9 knot. Kapal ini juga
mampu mengangkut 10 ton barang, dan memiliki 5 orang awak kapal. Selain itu,
kapal ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas peralatan keselamatan yang
cukup lengkap. Seperti life jacket, perlengkapan pencegahan kebakaran,
perlengkapan navigasi, radio komunikasi dan pencegahan pencemaran, serta tetap
memperhatikan aspek kenyamanan penumpang.(humas)
TANJUNG SELOR – Pembenahan
secara fisik maupun administrasi pada Pelabuhan Tengkayu II Tarakan, terus dilakukan. Hal ini sebagai upaya meningkatan
perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelabuhan yang pengelolaannya telah
dialihkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sejak tahun lalu tersebut. Tak hanya itu, pembenahan fungsi pada
pelabuhan juga dilakukan oleh Pemprov Kaltara, melalui
OPD (organisasi perangkat daerah) yang menanganinya.
Gubernur Kaltara Dr H
Irianto Lambrie mengatakan, dirinya telah menginstruksikan kepada OPD terkaitnya,
dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, agar pelabuhan yang selama ini difungsikan untuk bongkar muat barang dan penumpang, dikembalikan sesuai dengan fungsi dasarnya. Yaitu sebagai pelabuhan khusus perikanan.
“Upaya peningkatan kualitas pengelolaan
Tengkayu II dilakukan dengan perbaikan fasilitas pelabuhan dan peningkatan kemampuan
sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksananya. Ini untuk meningkatkan kemampuan
pengoperasionalan pelabuhan,” tutur Gubernur.
Pelabuhan yang berada di penghujung Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat ini, memiliki luas kawasan kepelabuhanan sekitar 5,5 hektare.
Itu terdiri dari daratan dan perairan dibawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Pelabuhan Tengkayu II.
Pelabuhan ini berperan sebagai check point, pengumpulan data statistik dan
kesyahbandaran kapal perikanan, serta koordinasi
pengawasan hasil perikanan dan menjadi sumber informasi data juga potensi
pertanian. “Fungsi awal, pelabuhan ini disiapkan untuk bongkar
muat serta pengapalan komoditi perikanan. Namun berjalannya waktu, juga
digunakan untuk bongkar muat barang-barang umum. Untuk itu, saya telah minta
dibenahi. Dikembalikan ke fungsi awal. Nanti semua produk perikanan, termasuk
ekspor-impor akan melalui pelabuhan ini,” ungkapnya.
Berkaitan dengan
Pendapatan Asli Daerah dari pelabuhan ini, diakui sejauh ini sudah cukup bagus.
Bahkan diyakini akan terus mengalami peningkatan. Apalagi jika nanti fasilitas
fisik, administrasi dan fungsionalnya dibenahi. Termasuk pembenahan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang mengelola.
“Upaya peningkatan SDM dilakukan lewat pelatihan-pelatihan
di berbagai sector. Ditambah dengan langkah
peningkatan mutu pelayanan kepada nelayan
dan masyarakat umum agar lebih optimal serta revitalisasi sarana dan prasarana kepelabuhan. Diharapkan dapat meningkatkan PAD dari sektor jasa perikanan dan non perikanan,” ujar Irianto.
Sesuai laporan dari UPT
Pelabuhan Tengkayu II yang berada di DKP Kaltara, di pelabuhan ini juga dilakukan sejumlah
pungutan dan pelayanan penerbitan perizinan tertentu. Seperti, pungutan retribusi kepelabuhanan, pelayanan penerbitan
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal perikanan, penerbitan Sertifikasi Hasil
Tangkapan Ikan (SHTI) khusus komoditi hasil perikanan (tangkap) yang akan diekspor ke Uni Eropa. “Dari pelayanan
dan pungutan tersebut, berhasil diperoleh PAD tercatat, pada 2018 mencapai Rp 2.028.341.753, atau sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.953.249.328. Dengan
distribusi kontainer sebanyak 520 kontainer,” ungkap Gubernur
yang didampingi Kepala DKP Kaltara H Amir Bakry.
PAD yang diperoleh juga diupayakan untuk ditingkatkan pada pengelolannya ke depan. Pada tahun
ini, diyakini perolehan PAD akan semakin meningkat. Data di UPT Pelabuhan
Perikanan Tengkayu 2, perolehan dari Januari 2019 sampai dengan 11 September
2019 sebesar Rp 1.471.998.490. “Untuk
item pendapatannya, meliputi sewa lahan dan bangunan, jasa air bersih, sewa
kios, pas masuk kendaraan dan retribusi barang, serta sewa parkir container,”
imbuh Amir. (humas)
WAJO – Persatuan Dokter Gigi Indonesia ( PDGI ) Wilayah Sulselbar dan PDGI Cabang Wajo melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah, Seminar dan dirangkaikan dengan Bakti Sosial 2019 di Kabupaten Wajo, acara hari ini bertempat di Hotel Sermani, Sabtu 14 September 2019, dengan mengusung tema “Achieving Professional eksistency througt Advanced skill and Knowledge”.
Dalam sambutan Ketua panitia pelaksana drg. Muhammad Danial yang menyampaikan bahwa ada 2 program kerja yang akan dilaksanakan hari ini, yang pertama dari PDGI Sulselbar dengan mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah Sulselbar dimana memberikan kepercayaan kepada PDGI Cabang Wajo untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan kegiatan ini untuk pertama kalinya diadakan di luar Makassar, dan ucapan terima kasih atas kepercayaannya kepada PDGI Kabupaten Wajo.
Yang kedua kegiatan PDGI Cabang Wajo yaitu Seminar sehari dan dilanjutkan dengan Bakti sosial pada keesokan harinya dan dilaporkan bahwa dari 25 delegasi yang diundang di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat hari ini, telah hadir 24 delegasi se Sulawesi Selatan Barat dan 1 Kabupaten yang tidak hadir yaitu Kabupaten Maros dan jumlah peserta seminar yang sudah terdaftar sebanyak 163 orang.
Kegiatan ini terlaksana atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Wajo dan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Wajo atas terselenggaranya acara pada hari ini.
Sambutan Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Sulawesi Selatan Barat Dr. drg. Asdar Gani, M.Kes menyampaikan bahwa ketika pertama kali digagas diadakan pertemuan diluar Makassar, maka yang pertama kali siap adalah Kabupaten Wajo.
“Kegiatan seperti ini kenapa tetap perlu dilaksanakan, karna masalah kesehatan gigi dan mulut adalah masalah yang sampai sekarang adalah masalah dunia dan masalah nasional kita bersama,” ungkapnya.
Dan dikatakan kalau tahun 2018 di Indonesia masih ada sekitar 57% yang mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut dan di Sulawesi Selatan sendiri masih ada sekitar 70% bermasalah dengan gigi dan mulut.
“Kalau rasio anak-anak diatas 3 tahun dan orang dewasa yang menyikat giginya sudah mencapai 90% secara rutin, tapi ternyata hanya sekitar 2,3% saja yang menyikat giginya dengan benar,” kata Ketua PDGI Sulselbar.
“Disinilah perlu peran aktif dari Dokter gigi dan orangtua, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk berperilaku sehat, karena masalah kesehatan gigi dan mulut ini secara ilmiah sudah dibahas dan masalah-masalah stunting juga dikaitkan dengan masalah kesehatan gigi dan mulut,” Ketua PDGI Sulselbar menambahkan.
Sambutan dari Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa ini merupakan kebanggaan masyarakat Wajo Karena Rakorwil PDGI untuk pertama kalinya ditempatkan diluar Makassar yaitu di Kabupaten Wajo dan diucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di Bumi Lamaddukelleng.
“Dalam sektor kesehatan salah satu visi misi kami dengan menghadirkan kesehatan bagi masyarakat termasuk bagaimana masyarakat kita edukasi agar sejak dini bisa merawat kesehatan gigi dan mulut yang sangat vital bagi manusia,” kata Bupati Wajo.
“Kita bersyukur dengan kemajuan teknologi rekayasa terkait dengan gigi dan mulut, kami jajaran Pemerintah Kabupaten Wajo sampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih bisa ditempatkannya acara ini di Wajo dan sekaligus melaksanakan seminar dan rakorwil yang tentunya akan menghasilkan rekomendasi, gagasan serta ide ide, bagaimana menekan angka yang tinggi di atas 70% itu,” Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si menambahkan.
Dan dikatakan kalau kalau di Wajo untuk perilaku hidup sehat , untuk merawat gigi dan mulut itu sangat sulit diterapkan untuk anak-anak, apalagi kalau orang tuanya sudah cuek tidak ada upaya, yakin pasti anak anak tidak akan terbiasa dengan pola hidupnya, dan tidak terbiasa dengan hal itu dan untuk itu harus jadi perhatian dari kita semua.
Dan lebih lanjut dikatakan kalau hasil dari Seminar ini tentu akan membawa hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita harus berbenah untuk masalah kesehatan gigi dan mulut agar masyarakat kita bisa di edukasi dengan baik, dan tentu ada muatan muatan lokal yang sifatnya praktis yang bisa menanamkan pengajaran yang baik kepada anak-anak kita,” ungkap Bupati Wajo
“Apalagi di masa pertumbuhan Golden Age buat anak kita, cukup bagus untuk kita bentuk karakternya untuk merawat gigi dan mulut,” Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. menambahkan diakhir sambutannya dan sekaligus juga membuka acara ini secara resmi.
BONE – Teka-teki calon Ketua DPRD Bone terjawab. Penantian berkempanjangan untuk pucuk pimpinan di DPRD bone tersebut disetujui oleh Pimpin Pusat Partai Golkar hari ini, (Sabtu 14/9/2019).
Ada sejumlah nama yang mengerucut, seperti Andi Riyad Padjalangi, Andi Akbar dan Irwandi Burhan untuk terpilih. Namun informasi yang dihimpun, Irwandi Burhan mendapat mandat dari Pimpinan Pusat Golkar dalam acara silaturrahmi dan penyerahan SK ke seluruh Calon Ketua DPRD seluruh Indonesia.
Surat Keputusan penunjukan itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, di Ballroom Ritz Carlton Pasific Place, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu, 14 September 2019
Ditempat terpisah ketua DPRD kab Bone
Irwandi Burhan menuturkan siap mengemban Amanah ini sebagai tanggung jawab terhadap aspirasi Rakyat dan partai golkar umumnya, saat dihubungi melalui sambungan whatsap pribadinya oleh awak media ini
NUNUKAN –
Pemandangan tak biasa kembali terjadi di sepanjang poros Jalan TVRI Nunukan.
Pasalnya, puluhan hingga ratusan
kendaraan baik roda empat (R4) maupun roda (R2) terparkir di pinggir jalan
untuk melakukan antrean panjang di Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) Cahaya
Nunukan, Sabtu (14/9).
Toko masyarakat, H. Muhammad Nurdin mengatakan, sebenarnya yang menjadi permasalahan bukanlah akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di setiap AMPS. Namun, kata dia, peningkatan jumlah transportasi di Kabupaten Nunukan inilah yang menjadi permasalahanya. “Bayangkan, berapa banyak kendaraan setiap hari yang keluar dari dealer. Ini bertambah terus, sementara kouta BBM juga terus ditambah,” terangnya kepada Berandankrinews.com, Sabtu (14/9)
Dia mengakui
jumlah AMPS di Nunukan tak sebanding dengan kebutuhan masyarakat akan BBM yang
terus meningkat. “Dalam satu rumah tidak mungkin memiliki satu kendaraan. Pasti
lebih. Dan ini pasti membutuhkan BBM yang banyak. Sama halnya, kita bekeluarga,
awalnya cukup satu juta per bulan, tapi karena lahir anaknya maka bertambah
lagi kebutuhan,” tambahnya.
Seharusnya,
kata dia, pemerintah ikut mengawasi dan melakukan penertiban bagi para pengetap
BBM. Sebab, dia tak memungkiri jika banyak kendaraan yang berulang-ulang
melakukan antrean. “Ini setiap antrean panjang, pasti anggapannya BBM langka.
Padahalkan tidak. Bahkan, saat ini APMS Cahaya Nunukan telah menambah armada
pengangkut BBM. Ini membuktikan kalau BBM di Nunukan terus bertambah,” ujarnya.
Selain itu,
dia juga menyoroti banyak pedagang menjual BBM eceran. Selain dilarang, kata
dia, pedagang BBM eceran ini juga bisa membahayakan warga lainnya. “Bagaimana
kalau terjadi kebakaran. Pasti akan bertambah kerugiannya,” jelasnya.(irwan)
