Latest Posts

Fachrul Razi: Semua Anggota DPD RI Terpilih Punya Hak yang Sama

BERANDA, NASIONAL

SENATOR DPD RI asal Aceh, Fachrul Fazi mengatakan bahwa semua anggota DPD RI terpilih punya hak yang sama secara konstitusi untuk maju Pimpinan MPR RI, demikian disampaikan Senator vokal ini di gedung MPR RI, Rabu, 2 Oktober 2019. Hal ini sudah diatur dalam Tata Tertib DPD RI. “Tidak benar bahwa Tatib DPD RI ingin menjegal seseorang, 136 anggota DPD RI boleh maju sebagai calon pimpinan MPR RI,” jelas Fachrul Razi.

Senator Fachrul Razi menjelaskan bahwa 136 orang anggota DPD RI terpilih adalah para negarawan dan tokoh-tokoh terbaik dan terpilih dari daerah masing-masing. “Dimana logikanya, jika di daerah dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak tapi ketika di DPD RI dihambat, itu melanggar UU,” tegas Fachrul Razi.

Dirinya mengatakan tidak perlu ada cegal mencegal bagi anggota DPD RI yang ingin maju. “Kita harus menghargai hak asasi politik seseorang yang secara konstitusi dilindungi dan dalam undang-undang setiap anggota boleh dipilih dan memilih sebagai calon DPD RI,” tegasnya.

Dirinya mengajak semua anggota DPD RI untuk bersatu, tidak perlu ada konflik lagi, semua calon agar sportif dan saling kompak. “Kita butuh kebersamaan dan memperkuat DPD RI secara sama-sama. Setiap anggota memiliki hak berdemokrasi oleh karena itu mari membangun etika demokrasi yg bermartabat, hentikan perselisihan, mari bersatu untuk DPD RI yang kuat.

Dirinya menjelaskan bahwa adanya calon pimpinan MPR RI dari DPD RI semua harus diakomodir. “Mari kita dewasa dalam berdemokrasi, kita negarawan,” tutupnya.

Release, Senator DPD RI, H. Fachrul Razi, MIP

Salbiah S.Pd.I, Politisi Perempuan Partai Gerindra, Sambangi Yayasan BQSR Banda Aceh

BERANDA, NASIONAL

ACEH TAMIANG – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Aceh Tamiang, yang juga merupakan Politisi  Perempuan dari Partai Gerindra, Salbiah, S.Pd.I yang telah berhasil lolos kembali menduduki Kursi DPRK Aceh Tamiang untuk periode yang ke 2. Dia baru saja selesai melakukan kegiatan menyambangi Yayasan BQSR (Bait Qurany Saleh Rahmany), bertempat di jalan Prof. A. Majid Ibrahim 1, Desa Merduati, Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh, pada Rabu siang, 2 Oktober 2019.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Politisi Perempuan dari Partai Gerindra tersebut, dilakukan disela-sela kegiatan orientasi Anggota DPRK Aceh Tamiang masa jabatan 2019 – 2024 yang sedang dilaksanakan mulai dari tanggal  1 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019, di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.

Sesuai rilies yang diterima media, kegiatan menyambangi ini dimulai dengan kegiatan silaturahmi dengan dewan guru dan kepala yayasan. Kunjungan tersebut disambut baik dan langsung diterima oleh Kepala Yayasan BQSR, Dr. Zaqi Fuad Chalil, M. Ag. “Alhamdulillah kunjungan disambut dengan baik dan langsung diterima oleh Bapak Dr.Zaki Fuad Chalil, M.Ag. selaku Kepala Yayasan BQSR,” ujar Salbiah.

Acara dilanjutkan  dengan monitoring  secara langsung proses belajar-mengajar, dan terakhir ditutup dengan tampilan hafalan siswa, membaca ayat-ayat suci Alqur’an  serta pembagian hadiah cendra mata kepada siswa-siswi,” sambung Salbiah.

Jelasnya lagi, Yayasan BQSR mengelola 3 (tiga) tingkatan jenjang pendidikan yaitu tingkat KB (kelompok bermain), TK (Taman Kanak – kanak), dan MI (Madrasah Ibtidaiyah), yang terdiri dari 25 rombel, 331 orang siswa – siswi, dan 41 orang dewan guru, serta 15 orang karyawan.

Pada kesempatan ini, Kepala Yayasan BQSR juga menyampaikan ucapan terimakasihnya atas kunjungan dan hadiah yang diberikan sambil memberikan kembali cendera mata kepada Salbiah, untuk dibawa pulang ke Aceh Tamiang, berupa  buku dan kaset CD tentang  modul sistem pembelajaran. “Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan atas kesediaan kunjungan Ibu Salbiah ketempat kami, serta hadiah yang ibu berikan berupa sajadah untuk para siswa, semoga menjadi sedekah jariyah dan dapat bermaanfaat bagi kami yang menerima,” ujar Dr. Zaki.

Salbiah berharap dengan kegiatan ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan masukan agar nantinya dapat diterapkan di Aceh Tamiang. “Mudah-mudahan pola program pembelajaran yang telah diterapkan disini, baik di tingkat TK. KB dan MI dapat menjadi bahan  masukan  yang luar biasa untuk Aceh Tamiang,” tutup salbiah.(***)

Baru Menjabat Sebagai Kapolsek Ponre, Iptu Samanhudi Tunjukan Sinergi kepada Warga

BERANDA, BERITA DAERAH

BONE – Meski baru menjabat sebagai Kapolsek Ponre, namun kerja nyata langsung ditunjukan oleh Iptu Samanhudi. Pantauan media ini, Samanhudi disibukan dengan pengawalan aksi demo yang dilakukan oleh puluhan warga terhadap Pabrik Gula Bone (PGB) Arasoe, sekira pukul 10.30 WITA, Selasa (2/10) pagi.

Iptu Samanhudi menunjukan sikap kepimpinan dalam menangani aksi demo. Bahkan, tak jarang dia juga terlibat dalam penjagaan sekaligus pengamanan baris depan. Selain Kapolsek Ponre, juga hadir pengamanan 3 Kapolsek lainnya yang masuk dalam wilayah areal perkebunan tebu, Pabrik Gula Bone.

Iptu Samanhudi mengatakan hal ini sudah menjadi kewajiban dalam menjaga masyarakat dan melayani sepenuh hati.“Kami  pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Ponre, jika  ada warga kami yang  minta untuk dikawal  dalam  melakukan aksi damai, maka kami siap,” terangnya kepada awak media ini saat ditemui disela sela aksi damai warga di depan  kantor PGB Arasoe, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Bone. 

“Insya Allah,  untuk  kegiatan -kegiatan  Polsek Ponre selanjutnya minta  dipublikasikan juga agar warga masyarakat Ponre khususnya kabupaten Bone bisa tahu sejauh mana peranan kepolisian dengan sinergitas warga setempat,” tambahnya.

Irwan N Raju

Biro Kabupaten Bone

DPRD dan Pemkab Konawe Selatan Sepakati Perda APBD Perubahan 2019

BERANDA, BERITA DAERAH

KONAWE SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sepakat menetapkan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2019.

Kesepakatan pengesahan raperda menjadi perda ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Konawe Selatan yang dipimpin Wakil Ketua I, Armal dan Wakil Ketua II, Senawan Silondae yang ikut dihadiri 28 Anggota puluhan anggota DPRD Konawe Selatan.

Selain dihadiri puluhan anggota DPRD, rapat paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Konawe Selatan, Arsalin Arifin, Sekda Syarif Sajang beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kepala OPD di lingkup Pemkab Konsel.

Budi Sumantri, selaku Juru bicara Fraksi Golkar, pihaknya memberi apresiasi atas terbentuknya fraksi-fraksi dewan baru beberapa hari lalu bersama para tim sebagai jawaban selesainya penetapan peraturan DPRD tentang tata tertib Konawe Selatan periode 2019 -2024 yang merupakan panduan  bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan kesehariannya.

Dijelaskan Budi, berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nomor: 429 tahun 2019, pendapatan daerah Rp1.514.805.037.924, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp81.314.566.003.

Kemudian, Dana perimbangan sebesar Rp1,005 triliun, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp365.926.640.097. Belanja Daerah sebesar Rp1.611.743.527.924,71 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp827.303.117.254,64 serta Belanja Langsung Rp784.440.410.670,07. Pembiayaan Daerah sebesar Rp96.938.490.000,71.

Budi Sumantri juga mengatakan, bahwa berdasarkan hasil rapat seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan, memberikan beberapa catatan penting sebagai rekomendasi penting atas persetujuan  tentang perubahan (APBD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019.

Dalam catatan tersebut lanjutnya, diminta kepada Bupati Konsel, untuk menindak lanjuti APBD-P, mengingat tahun anggaran 2019 sisa beberapa bulan akan berakhir, untuk itu segala kegiatan yang menjadi skala prioritas dan pemerintah daerah dapat segera direalisasikan.

Lanjutnya, terkait keterlambatan pembayaran beberapa kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung termasuk didalamnya alokasi dana desa yang belum juga terealisasi agar menjadi perhatian utama dalam rangka mendorong tercapainya target pembangunan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019.

“Khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak yang telah dianggarkan dalam (APBD-P) perubahan ini agar menjadi perhatian utama, sehingga target pelaksanaan Pemilihan Ketua Desa dibulan Desember tahun 2019 ini berjalan tepat waktu,” jelasnya

Ditambahkannya, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, termasuk pelaksanaan kegiatan mutasi pejabat semua tingkatan senantiasa memperhatikan regulasi serta hasil evaluasi kinerja objektif dan rasional yang sejatinya dilakukan oleh tim baperjakat, sehingga dalam setiap mutasi tidak terkesan emosional yang berakibat pada pemberian hukuman secara massal tanpa melalui proses dan kajian yang jelas.

“Hal ini akan berdampak menurunnya semangat aparatur negara  dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pengabdi negara maupun abdi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Konawe Selatan, Arsalim Arifin dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Konsel, memberi apresiasi kepada anggota DPRD Konsel yang baru saja menjalankan tugas selaku wakil rakyat kita. “Apa yang menjadi skala prioritas itulah yang akan ditindaklanjuti pihak eksekutif,” tegasnya.

Dijelaskannya, dengan ditetapkan Perda APBDP 2019, maka sisa waktu berkahirnya tahun anggaran, diharapkan baik itu eksekutif maupun legislatif dapat bersama menjalankan tugas dalam efisiensi anggaran.

Setalah penetapan APBDP 2019 ini, lanjutnya, Pemkab Konawe Selatan akan segera melaksanakan sisa tahun anggaran yaitu anggaran APBD 3 bulan untuk segera dilakukan percepatan yang belum diselesaikan.

Kemudian, tambahnya, pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah disosialisasikan dan telah disampaikan oleh panitia yang ada didesa yang mengikuti kurang lebih 127 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa dan telah membuat jadwal penetapan 28 Desember 2019. “Berkaitan dengan catatan-catatan lain termasukmutasi akan tetap menjadi perhatian,” ujarnya. (Edison)

Hari Batik Nasional, Pegawai di Bone Serentak Gunakan Batik

BERANDA, BERITA DAERAH

BONE – Indonesia memang dikenal akan kaya dengan berbagai khazanah budaya. Bahkan, Indonesia juga dihuni dari berbagai suku, agama dan sebagainya. Salah satu warisan Indonesia adalah batik. Nah, tepat tanggal 2 Oktober 2019, masyarakat di Indonesia memperingati sebagai hari batik nasional.

Batik merupakan warisan budaya dari leluhur Indonesia yang kini sudah diakui dunia internasional melalui United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) yang merupakan badan dunia perserikatan bangsa-bangsa dibidang pendidikan, keilmuan dan kebudayaan.

Untuk menjaga warisan leluhur, Indonesia melalui pemerintah menetapkan hari batik nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober. Hal ini salah satu upaya untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Jadi tak heran, jika di pegawai di lingkungan Pemkab Bone, semuanya terlihat menggunakan batik.

Salah satunya di Kantor Pos SAR Bone, yang terlihat seragam menggunakan batik Indonesia. “Peduli batik untuk Indonesia serentak dilakukan pegawai pos SAR BONE. Gunakan Batik sebagai  bentuk  kepedulian dengan produk dalam negeri dan  membudayakan pakaian batik sebagai warisan budaya Indonesia, terang Koordinator Pos Sar Bone, Andi Sultan.

Irwan N Raju

Kabiro Kabupaten Bone