Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

Penghitungan Rekapitulasi di PPK Kecamatan Tanete Riattang Timur Terpantau Aman

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

Bone, Berandankrinews.com–Rekapitulasi penghitungan Surat Suara di PPK Kecamatan Tanete Riattang Timur sementara Memasuki Tahap Pleno terhitung dari 8 Kelurahan Kecamatan Tanete Riattang Timur, Senin (29/4/19).

Rekapitulasi penghitungan Suara perTPS telah berlangsung sejak tanggal 20 April 2019 hingga hari ini.

Panjangnya waktu pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan Suara perTPS serta membutuhkan energi yang sangat besar untuk menjaga kondisi tubuh yang maksimal. Semua komponen yang terlibat mulai PPK, Panwascam, serta Saksi Parpol dari pihak pengamanan industri, kata IWAN Hammer salah satu pemantau Dari APKAN RI DPD Kabupaten Bone.

Penjagaan ekstra ketat TNI POLRI Bersinergitas dalam pengawalan suara Rakyat dilaksanakan oleh petugas Keamanan dari personil TNI Polres dan Polsek Tanete Riattang, bahkan terkadang harus tidur dekat dengan kotak suara yang di alami personil Aipda Hamjan Diamini dan Brigadir Sultan serta anggota TNI dan polres lainnya yang sedang melaksanakan tugas Negara. (Irwan N Raju)

Tim MY05 Kerja Keras dan Tinggalkan Keluarga Demi Surat Suara Rakyat Untuk Muh Yasir

BERANDA, BERITA DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

Bone, Berandankrinews.com–Senin (29/4/19), Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 menjadi sejarah bagi Indonesia, khususnya bagi relawan dan tim sukses dari partai Golkar caleg nomor urut 5 Muh. Yasir.

Tahun ini, tahapan pemilu Cukup menguras waktu yang cukup lama, yang dirasakan diseluruh wilayah NKRI, seperti di Kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua umum LSM Latenri Tappu mengatakan, Pemilu kali ini cukup banyak memakan korban jiwa, bukan hanya dari KPPS ataupun petugas keamanan namun dari kalangan saksi parpol, belum lagi caleg yang tidak siap menerima kekalahan.

Beberapa KPPS dan petugas keamanan yang meninggal dunia selama berlangsungnya pemilu 17 April 2019 lalu hingga sampai tahapan-tahapan rekapitulasi dikarenakan kelelahan dan kondisi kesehatan yang memburuk.

Melihat hal tersebut yang terhadi di wilayah lain, pihak Kepolisian unit kesehatan selalu melakukan pemeriksaan kondisi para petugas PPK, saksi dan pengawas selama berlangsungnya Rekapitulasi penghitungan Suara ditiap PPK.

Salah satu Tim Muh Yasir, Zul Fiqry (37) mengatakan, Demi mencari surat suara Rakyat yang hilang atau tertukar, kita Tim Muh Yasir atau MY05 rela menunggu hingga subuh, bahkan pernah tertidur di Tempat Rekapitulasi penghitungan Suara.

“Keluarga untuk sementara kami tinggalkan demi mencari suara Rakyat yang hilang karena alasan capek, salah tulis ataupun alasan lainnya dari penyelenggaraan pemilu,” jelas Fiqry saat ditemui di Posko gedung pemuda.

Sementara Yusriani (39) yang diberikan mandat Tim MY05 untuk memantau di PPK Kecamatan Tanete Riattang Timur mengatakan, Seandainya hanya sekali atau dua kali itu masih wajar-wajar saja, namun ini sejak awal kami selalu minta penyelenggaraa buka kotak disaksikan oleh panwas atau pemantau.

Tim MY05 terus berjuang memantau dan mengawasi serta mencari suara rakyat yang diwakilkan Muh Yasir.

Kami berjihad untuk mencari suara suara Rakyat yang diwakilkan ke bapak Muh Yasir, calon No urut 5 partai Golkar Dapil 2 Sulawesi Selatan, tutur Rony 53 tahun tim MY05 Kecamatan Sibulue saat dihubungi Berandankrinews.com melalui Via telepon. (Irwan N Raju)

Binaan Lapas Klass II B Nunukan Mendapatkan Intimidasi Saat Pemilu

BERANDA, HUKUM & KRIMINAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

Nunukan, Berandankrinews.com — Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) Klas II B Nunukan mengeluh atas intimidasi yang dilakukan oleh oknum Petugas Lapas saat pemilu 2019 pada Rabu (17/4/19) lalu.

Kurang lebih ratusan narapidana yang memiliki Surat A5 tidak dapat memberikan suaranya pada pemilu 17 April 2019 lalu.

Hal ini terkuak ketika dua orang saksi dari Partai PDIP, Amran Saleh bin H Lapake (38) dan Safar (37) melaporkan adanya intimidasi tersebut kepada ketua umum Praksi PDIP Kabupaten Nunukan.

Melalui sambungan via telepon Safar mengatakan, ada 700 Binaan Lapas, hanya ada 100 hingga 200 lebih yang memilih.

Bahkan ada yang merobek surat undangannya, karena emosi, dilarang memilih.

“Mereka mengatakan apa gunanya dikasih begini (Surat undangan) kalau dilarang memilih,” jelas Safar.

Safar mengeluhkan atas intimidasi yang dilakukan oleh oknum tersebut. “Kalau seperti begini, kita diintimidasi begini dengan dilarang memilih, tidak boleh,” katanya.

Karena itu, Ketua umum Praksi PDIP Nunukan, Muhammad Aming mendatangi Kantor Bawaslu Nunukan untuk melaporkan tindakan pelanggaran pemilu tersebut.

Ketua Bawaslu Nunukan, Yusran menjelaskan, setiap laporan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Kita identifikasi dulu dan melakukan kajian awal, apakah jenis pelanggarannya masuk ranah pidana atau pelanggaran pemilu lainnya,” jelas Yusran.

Dia menambahkan, kita juga akan mengupayakan lebih lanjut, yang terpenting melakukan kajian awal.

“Termasuk Keterpenuhan syarat formilnya, untuk menentukan apakah laporan ini bisa ditindak lanjuti atau tidak begitu,” ujarnya kepada awak media.

Yusran juga mengatakan, dari laporan yang masuk dikategorikan menghalang-halangi pemilih untuk memberikan hak pilihnya. Kita akan coba tindaklanjuti kalau ini terpenuhi syarat formilnya, kita registrasi tentu kita akan lakukan klarifikasi kedua belah pihak dan menguji alat bukti yang ada.

“Kalau ini masuk dalam dugaan tindakan pelanggaran pemilu 1×24 jam setelah kita lakukan kajian itu, kita pasti akan gelar perkara dengan teman-teman Polisi dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra terpadu,” jelasnya (Red)

Pengurus APKLI:PKL Jangan di Libatkan Ke Politik, Karena Mereka Aset Bangsa Indonesia

BERANDA, BERITA DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

Bone, Berandankrinews.com-Menjelang pesta demokrasi pilpres dan pileg yang berlangsung pada 17 april 2019, Suhu politik mulai memanas dan dengan berbagai macam cara serta strategi yang dilakukan setiap tim sukses untuk memenangkan calon kandidatnya.

Yusriani Yusuf (38) salah satu pengurus DPD Asosiasi Pedagang kaki lima Indonesia Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Mengecam adanya lembaga yang memanfaatkan PKL di Bone untuk dibenturkan dengan politik.

Menurutnya, PKL adalah aset bangsa Indonesia yang harus dipertahankan bukan dipecah belah dengan Politik.

“Kasian mereka para PKL ini, mereka butuh tempat yang layak untuk berjualan menjajakan dagangannya, merek butuh modal usaha, butuh perlindungan hukum, jika mereka dilibatkan dalam politik praktis, kasian mereka, biarkan mereka berdagang, berjualan tampa ada tekanan,”tutur Yusriani Yusuf, Kamis (11/4/19).

Sementara, Dr Ali Mahsun Atmo M. Biomed ketua umum DPP Asosiasi Pedagang kaki lima Indonesia, menuturkan, DPP APKLI segera diberhentikan dengan tidak Hormat, kepada oknum pengurus APKLI yang terbukti melanggar kebijakan organisasi terkait dengan pemilu RI tahun 2019.

Dr Ali mengatakan bahwa, APKLI Tidak boleh ikut terlibat politik praktis dalam Pilpres dan pileg pada tanggal 17 April 2019, APKLI hanya fokuskan diri mendampingi PKL untuk tetap berjualan.

Dia juga menambahkan, agar tidak terpengaruh segala bentuk provokasi, upaya pemecah belah bangsa dan memberikan iklim Adem Ayem tentram kertoraharjo pada pemilu di 2019, jelas Dr Ali Mahsun Atmo Biomed, Presiden Kaki lima Indonesia ketika dihubungi melalui sambungan via WhatsApp. (Irwan N Raju)

Tokoh Pemuda Bone: Kalau Tidak Memberi Perubahan, Inkumben Jangan Dipilih Lagi

BERANDA, BERITA DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

Bone, Berandankrinews.com-Menjelang Pemilu 2019, Situasi politik semakin tinggi. Para caleg berburu suara hingga kepelosok-pelosok. Menanggapi hal itu, tokoh pemuda Bone, Andi Singkerru Rukka memberi tips kepada masyarakat dalam menentukan pilihan.

Tips dimaksud, menurut pria yang akrab disapa Andi Singke ini, berlaku untuk semua tingkatan caleg, tanpa terkecuali. “Asas pertama yang harus menjadi ukuran adalah asas karya. Semua caleg, mau kabupaten, provinsi atau pusat, ukurlah lewat karyanya. Ini berlaku utamanya untuk inkumben,” kata mantan Ketum Kepmi Bone ini saat dihubungi Berandankrinews.com melalui sambungan via Whatsapp, Rabu (6/3/19) pagi tadi.

Sebenarnya, sambung Andi Singke, Incumben yang kembali maju tapi selama duduknya tidak memperlihatkan karya dan bakti sama sekali, sama saja mau mengkhianati lagi suara orang-orang yang dulu memilihnya.

“Masyarakat yang dulu memilih tentu punya asa dan harapan pada caleg yang berhasil dia loloskan. Kalau harapan itu tidak sanggup inkumben wujudkan, maka lebih baik jangan dipilih lagi. Apalagi jika inkumben itu datangnya hanya satu kali lima tahun,” kata Andi Singke.

Pria beralis tebal ini juga yakin dan percaya masyarakat Sulsel, di Bone khususnya, sekarang sudah sangat cerdas. “Insya Allah masyarakat tidak akan mau lagi menggadaikan suaranya hanya karena sarung, baju, apalagi hanya dengan campa-campa alekke’ (elus-elus punggung-red),” sambungnya.

Caleg yang harus dipilih adalah yang bisa membawa perubahan untuk daerah lewat kemampuannya menjaring potensi anggaran pusat masuk daerah. Yang terbukti tidak sanggup memberi perubahan, jangan diberi kesempatan lagi.

Cara mengukur caleg yang bukan inkumben juga demikian. “Jejak hidup setiap orang pasti bisa diukur. Lihat saja track recordnya, kalau banyak berbuat untuk masyarakat dan menjamin bisa membawa perubahan untuk kemaslahatan daerah, yang demikian itu yang harus mendapat kesempatan penuh. Lupakan inkumben,” tegasnya.

Dalam perspektif personality, Andi Singke menganjurkan masyarakat memilih sosok yang memiliki karakter sesuai dengan filosopi pangngulu tappi (gagang badik) senjata khas masyarakat bugis

“Yang layak dipilih itu sosok yang punya jiwa kepemimpinan. Tapi juga pandai merendahkan diri atau merunduk,” tandasnya. (Irwan N Roju)