Kategori: NUNUKAN

NUNUKAN – DPRD Kab. Nunukan Gelar Rapat Paripurna Membahas tentang Persetujuan DPRD Terhadap Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Senin (7/7/2025). 

DPRD Kab. Nunukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Dr. Andi Mulyono selaku anggota menyampaikan beberapa pendapat sebagai berikut :

Yang pertama, Dalam konteks penyesuaian regulasi, DPRD Menyambut baik dengan lahirnya Perda ini sebagai bentuk penyesuaian daerah terhadap kebijakan nasional, Dengan adanya penggabungan jenis pajak dan retribusi dalam satu regulasi terpadu, diharapkan tercipta efisiensi hukum dan kemudahan implementasi di lapangan.

Kedua, untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, Perda ini merupakan instrumen strategis dalam meningkatman PAD.

“Namun kami menekankan bahwa pelaksanaannya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, serta pengawasan ketat terhadap pungutan yang dilakukan,” ungkapnya.

Ketiga, perlu adanya sosialisasi dan penguatan SDM, keberhasilan Perda ini sangat ditentukan oleh sosialisasi yang masif dan pemahaman yang baik dari pelaksana teknis di OPD.

Keempat, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan aspek keadilan sosial dan ekonomi lokal.

“Kami mengingatkan agar tarif yang ditetapkan dalam perda ini tidak memberatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan masyarakat diwilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan akses dan ekonomi,” tegasnya.

Kelima, Badan Pendapatan Daerah merupakan leading sektor perlu melakukan evaluasi – evaluaai berkala terhadap efektifitas perda ini baik dalam hal sisi penerimaan daerah maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Bapem Perda DPRD siap mengawal proses evaluasi tersebut bersama mitra eksekutif.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati H. Irwan Sabri menyambut baik dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Kami mencatat dan memghargai seluruh saran, masukan dan pemikiran konstruktif yang telah disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah memberika kontribusi penting dalam penyempurnaan Raperda perubahan pajak daerah dan retribusi daerah ini,” ungkapnya.

H. Irwan Sabri juga menyampaikan bahwa Raperda yang akan ditetapkan menjadi Perda diharapkan jadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan, pengendalian dan pengawasan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah selain itu untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan pertumbuhan iklim infestasi yang kondusif, daya saing daerah, lapangan kerja dan pelayanan kepada masyarakat perlu juga dilakukan demi terciptanya Kebupaten Nunukan yang lebih baik.

“Dengan dukungan dan sinergi yang baik bersama DPRDKab. Nunukan, saya optimia perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini akan memberi dampak positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat demi kemajuan Kab. Nunukan,” ujarnya.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos menghadiri dan membuka acara intervensi evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di kecamatan Nunukan Selatan tahun 2025, bertempat di kantor camat Nunukan Selatan lantai II. Senin (07/07)

Acara tersebut dihadiri Camat Nunukan Selatan, Forkopimcam Kecamatan Nunukan Selatan, para lurah di lingkungan Kecamatan Nunukan Selatan, dan Kepala Puskesmas Nunukan Selatan.

Dalam sambutannya wakil Bupati Nunukan mengatakan stunting sampai saat ini masih jadi masalah serius, baik di tingkat pusat maupun daerah. meskipun mengalami penurunan, namun angka stunting di kabupaten Nunukan tahun 2024 masih berada di kisaran 11 persen, sementara angka prevalensi stunting di provinsi kalimantan utara sebesar 27, 5 persen.

“Stunting disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, termasuk dari kepedulian para orang tua dan masyarakat.”ucap Wabup

Sehingga penanganan stunting, menurut Wabup juga harus melibatkan banyak pihak, mulai dari ibu – ibu PKK, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, termasuk tokoh – tokoh masyarakat. semua harus bahu membahu, bergotong royong bersama – sama untuk mengatasi masalah stunting.

Tim percepatan penurunan stunting di Wilayah kecamatan Nunukan Selatan akan melaksanakan intervensi dan evaluasi.

berharap, evaluasi ini nanti bisa menyajikan data dan fakta mengenai stunting di lapangan secara riil, supaya bisa dimiliki gambaran apakah upaya yang sudah dilakukan selama ini memberikan hasil yang maksimal. jika ada penurunan, berapa angkanya, termasuk jika justru naik apa penyebabnya.

evaluasi ini sangat penting supaya kita bisa mengetahui dan menentukan strategi yang paling efektif untuk dilakukan untuk menangani stunting di wilayah kecamatan Nunukan Selatan.

Pemilihan strategi menjadi hal yang tidak boleh diabaikan, karena penyebab stunting tiap – tiap daerah bisa berbeda – beda. jika langkah – langkah yang diilakukan selama ini dinilai kurang efektif, maka jangan pernah ragu untuk mencari strategi – strategi yang lain.

“Dari evaluasi ini, saya juga berharap kita bisa memetakan secara lebih detail, sebetulnya apa faktor penyebab stunting yang paling dominan di wilayah kecamatan Nunukan Selatan, sehingga kita akhirnya bisa melakukan pendekatan dan penanganan secara intensif,” Tambah Hermanus.

Lanjut dikatakan persoalan stunting tidak boleh dipandang sebelah mata. Jika terus dibiarkan, stunting sangat mengancam kualitas dari generasi muda. anak – anak stunting berpotensi mengalami penurunan kecerdasan, gangguan mental, dan di usia dewasa sangat beresiko terkena penyakit – penyakit kronis, seperti hipertensi, diabetes, jantung dan lain sebagainya.

Mengingat pentingnya masalah stunting ini, maka saya mengajak kepada kita semua yang menjadi bagian dari tim percepatan penurunan stunting untuk terus bekerja keras.

“lakukan apa saja yang kita mampu, sesuai peran dan posisinya masing – masing, bisa lewat edukasi kepada para ibu, edukasi kepada para remaja yang akan menikah, pemberian langsung bantuan makanan kepada balita, dan banyak lagi yang bisa dilakukan”, harapnya.

Hermanus mengatakan persoalan stunting harus diselesaikan secara keroyokan, tidak bisa jika hanya diserahkan kepada pemerintah semata.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. 

Forum ini dibuka resmi oleh Bupati Nunukan di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Senin (07/07).

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Nunukan, Plt. Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Bappeda Litbang, para Kepala OPD serta para Camat.

Forum ini digelar sebagai wadah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi OPD agar dokumen Renstra yang dihasilkan bersifat operasional, teknokratik, dan akuntabel.

Bupati Nunukan pada arahannya menekankan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan daerah secara simultan dan terkoordinasi, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029.

Bupati Irwan mengatakan bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah bukan sekadar formalitas melainkan dokumen strategis untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah, dengan orientasi pada peningkatan pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Irwan menegaskan bahwa dokumen Renstra yang disusun harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah periode 2025–2029, yaitu “Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri”.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan, seperti berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang cerdas, sehat, dan berkarakter

2. Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal

3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat dan tuntas

4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata

5. Menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga nilai budaya dan kearifan lokal

Tidak hanya itu, Bupati Irwan turut menegaskan bahwa pendekatan penyusunan Renstra dan RPJMD kali ini harus menekankan strategic management, logic model, berpikir sistem, dan system dynamic, dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan aktual daerah.

“Saya minta seluruh perangkat daerah terlibat aktif, jangan hanya hadir secara fisik. Salurkan pemikiran, kritik, dan saran konstruktif agar dokumen yang disusun benar-benar smart dan berkualitas,” ungkapnya.

(PROKOMPIM)