Resmikan SPPG Di Sebatik, Dadan Hindayana : “Secara tidak langsung dapat meningkatkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan”

NUNUKAN – Plt. Sekretaris Daerah kabupaten Nunukan, Drs Raden Iwan Kurniawan, M AP mewakili Bupati Nunukan hadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (22/01/2026)

Fasilitas ini diresmikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dr. Dadan Hindayana sebagai bagian dari perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Dadan Hindayana dalam kunjungan kerjanya didampingi oleh Direktur kerja Sama dan Kemitraaan BGN, Kolonel Cba. Mu. Rizal Salewangang, pejabat Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Wakil Walikota Tarakan, Ibnu Saud.

Kehadiran Plt.Sekda yang mewakili Bupati dalam acara ini merupakan bentuk dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap inisiatif yang dikelola oleh Yayasan Aztrada Garuda Jaya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi yang terukur.

Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada pihak-pihak yang telah menginisiasi pembangunan dapur SPPG ini. Menurutnya, kolaborasi lintas sektoral sangat diperlukan agar target pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan dapat tercapai secara maksimal.

Di kesempatan yang sama Kepala BGN,
Dadan Hindayana saat meresmikan SPPG Yayasan Aztrada Garuda Jaya mengatakan bahwa MBG yang dikelola telah sesuai dengan Juknis dan SOP dari BGN.

“Unit ini menjadi pusat operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola sesuai dengan Juknis dan SOP dari Badan Gizi Nasional,”ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan juga menyebutkan SPPG yang ada ini sudah sesuai Standar Operasional (SOP). Ia meyakini SPPG Yayasan Aztrada Garuda Jaya dapat menjadi percontohan untuk SPPG di wilayah lainnya.

Dadan juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan Yayasan Aztrada Garuda Jaya atas kepeduliannya dan dukungan terhadap program pemerintah pusat.

Dadan juga menjelaskan bahwa dari target hingga Januari 2026, tercatat sudah ada sekitar 21.102 unit SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan target melayani hingga 59 juta penerima manfaat.

Diakhir sambutannya Dadan memberikan gambaran terkait dengan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

“Keberadaan SPPG di Sebatik secara tidak langsung akan meningkatkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, karena tiap pengelola SPPG membutuhkan pasokan bahan baku pangan yang tidak sedikit, tadi saya lihat disini banyak pohon pisang, kebun-kebun pisang masyarakat ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan buah pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG), begitu juga peternakan, kebutuhan telur ayam dan daging ayam, hal yang sama bisa terjadi terhadap sektor perikanan baik ikan laut maupun ikan budidaya, atau tambak masyarakat, misalnya setiap rumah bisa membuat kolam Ikan Lele untuk memenuhi kebutuhan MBG,” ujarnya.

Dengan tingginya kebutuhan bahan baku pangan, Dadan meminta tiap SPPG dapat melengkapi usahanya dengan mengelola sendiri lahan pertanian maupun peternakan agar stok bahan makanan tetap tersedia dengan baik.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita, pelepasan Mobil Operasional Pengantaran dan kunjungan ke Dapur MBG, Dadan dan rombongan juga berkunjung ke sekolah penerima manfaat untuk menyaksikan langsung siswa siswi yang sedang menikmati Makanan Gizi Gratis tersebut, bahkan Dadan memberikan hadiah bagi anak-anak yang mau makan sayur.

(PROKOMPIM)

Bupati Nunukan Tegaskan Tiga Desa Tetap NKRI, Koordinasi Langsung ke BNPP Terkait Isu Batas RI–Malaysia

NUNUKAN – Kabar soal tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disebut “masuk ke Malaysia” ramai diperbincangkan setelah muncul di sejumlah media nasional. Isu itu mengemuka usai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Komjen Pol Makhruzi Rahman memaparkan perkembangan penanganan Outstanding Boundary Problem (OBP) atau persoalan batas negara Indonesia–Malaysia, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

OBP (Outstanding Boundary Problem) adalah istilah untuk menyebut segmen atau titik batas negara yang masih menyisakan persoalan karena tidak diputuskan batas negara karena adanya perbedaan tafsir atas trity Belanda-Inggris, titik koordinat, atau letak patok sehingga memerlukan verifikasi, negosiasi, dan kesepakatan resmi antarnegara sebelum menjadi batas yang definitif.

Menindaklanjuti informasi yang berkembang, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, bergerak cepat melakukan klarifikasi dan koordinasi langsung dengan BNPP. Bupati bertemu Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih No. 31A, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

“Menindaklanjuti penetapan tata batas negara di OBP Segmen Sinapad, Sungai Sesai, B2700-B3100, OBP Sungai Simantipal dan OBP Sebatik, saya langsung melakukan koordinasi ke BNPP,” kata Irwan Sabri usai pertemuan.

Bupati menegaskan, isu “tiga desa masuk Malaysia” perlu dipahami secara utuh. Menurutnya, sesuai kesepakatan kedua negara, memang ada bagian wilayah OBP yang masuk ke Malaysia. Namun, pada saat yang sama, sebagian besar wilayah justru telah menjadi definitif bagian dari Indonesia, termasuk tiga desa yang ramai diberitakan.

Ia merinci, luasan OBP yang semula sekitar 5.900 hektare, hasil kesepakatan terbaru menegaskan kurang lebih 5.207.8 hektare menjadi wilayah Indonesia, sementara 778.5 Hektar menjadi bagian Malaysia artinya 90% wilayah OBP itu Sah Milik NKRI dan 10% menjadi bagian Malaysia.

“Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk melaksanakan akselerasi pembangunan di wilayah ex-OBP tersebut,” tegas Irwan Sabri.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa masyarakat perbatasan menyambut baik hasil kesepakatan ini dan siap mendukung pembangunan demi peningkatan kesejahteraan warga.

Di akhir pernyataannya, Irwan Sabri berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Nunukan, terutama pada wilayah-wilayah ex-OBP, agar dampak penegasan batas negara benar-benar diikuti peningkatan layanan dasar, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat perbatasan.

(PROKOMPIM)

Dipusatkan di SMKN Sebatik Barat, Wabup Hermanus Dampingi Wamendikdasmen Resmikan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Nunukan

NUNUKAN- Wakil Bupati Nunukan Hermanus mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen ) Prof Dr Atip Latipulhayat S H LL.M Ph D dan Direktur SMK Kemendikdasmen Dr Arie Wibowo Kurniawan S Si M Ak beserta rombongan dalam kunjungan kerjanya di Sebatik dalam rangka peresmian revitalisasi satuan pendidikan yang ada di beberapa tempat di Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini dipusatkan di Ruang pertemuan SMKN Sebatik Barat, Sabtu 17 Januari 2026.

Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui rehabilitasi, pembangunan, dan penyediaan fasilitas yang memadai (seperti kelas, toilet, perpustakaan) agar lingkungan belajar menjadi aman, nyaman, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.

Kehadiran Wamen Dikdasmen Arif Latipulhayat menekankan bahwa revitalisasi bukan sekadar perbaikan fisik bangunan, melainkan upaya menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan lebih nyaman. Menurutnya yang paling penting adalah menjaga sarana dan prasarana yang sudah ada.

” Disini saya tekankan bahwa pemeliharaan yang paling penting, contohnya seperti WC, tahun ini dibangun, tahun depan isinya jin semua karena kotor, padahal kalau dibersihkan setiap hari insyaallah tidak akan kotor.” Ucapnya sambil tersenyum.

Ditambahnya pendidikan yang berkualitas dimulai dari lingkungan yang layak. Gedung yang kokoh dan fasilitas yang memadai adalah fondasi agar anak didik bisa fokus mengeksplorasi potensi mereka tanpa terganggu dengan hal kecil yang terbiarkan.

” Khusus untuk tahun ini, tolong nanti datanya yang SD dan SMP yang benar benar prioritas yang perlu direvitalisasi, segera datanya,” lanjutnya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan musyawarah wilayah III PW Persis Kalimantan Utara bertema Kemandirian Jami’iyyah untuk Kemaslahatan Ummat dan Masyarakat Kalimantan Utara dan orasi ilmiah pendidikan dengan judul : Teguhkan Peran Pendidikan Persis dalam Mencetak Kader Berilmu dan Berakhlak.

Dalam kesempatan ini Wabup Hermanus menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan Persis dan seluruh elemen pendidikan.

” Kita ingin memastikan pendidikan di perbatasan semakin maju melalui penguatan karakter, peningkatan kualitas pendidikan dan budaya literasi, serta pemanfaatan tehnologi secara bijak tanpa mengurangi ruh pendidikan.” Ungkap Wabup Hermanus.

Menjadi harapan kepada Wamendikdasmen, Kabupaten Nunukan juga mendapat dukungan serta perhatian dalam penguatan pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan, pemerataan tenaga pendidikan, peningkatan mutu layanan, serta penguatan sarana dan prasarana.

Karena menurut Wabup Hermanus menjaga perbatasan bukan hanya soal penjagaan wilayah, tetapi juga memastikan anak-anak perbatasan tumbuh menjadi penjaga masa depan bangsa Indonesia.

” Kepada seluruh peserta musyawarah wilayah Persis Provinsi Kaltara, saya ucapkan selamat bermusyawarah, semoga berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan terbaik, dan menghadirkan program yang nyata manfaatnya bagi umat, bagi daerah, dan bagi bangsa,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan SMA IT Persis Sebatik Barat.

(PROKOMPIM)

Yayasan Laskar Perbatasan Peduli Selenggarakan Bakti Sosial Khitanan Massal

NUNUKAN – Bupati Nunukan diwakili Plt. Sekretaris Daerah Drs. Raden Iwan Kurniawan menghadiri sekaligus membuka Bakti Sosial (Baksos) Khitanan Massal yang diselenggarakan Yayasan Laskar Perbatasan Peduli berkolaborasi dengan Satgas Pamtas Yonkab 13/SL dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia(PPNI) bertempat di Jl.Fatahillah Markas Satgas Pamtas (Tompan) .Sabtu,(17/01)

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Plt. Sekda apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Laskar Perbatasan Peduli yang telah menginisiasi kegiatan sosial ini. Kegiatan khitanan massal bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga wujud nyata perhatian terhadap kesehatan anak-anak, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.

“Khitanan memiliki manfaat penting, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi agama dan budaya. Melalui kegiatan ini, kita membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus memastikan anak-anak kita mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan layak.” Ucap Iwan.

Iwan mengucapkan terima kasih kepada para tenaga medis dan relawan yang dengan tulus meluangkan waktu, tenaga, dan keahliannya demi kelancaran kegiatan ini.

“Kepada anak-anakku yang akan dikhitan hari ini, saya berpesan agar tetap berani dan tenang. Ini adalah proses untuk menjadi anak yang sehat, kuat, dan kelak menjadi kebanggaan orang tua, masyarakat, dan daerah. Jangan takut, karena kalian didampingi oleh tenaga medis yang profesional serta orang tua yang selalu mendoakan”, ujarnya.

Lebih lanjut Bupati berharap kegiatan khitanan massal ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Semoga Yayasan Laskar Perbatasan Peduli terus berkembang dan konsisten dalam menjalankan misi sosialnya di wilayah perbatasan”, tambahnya.

Ketua Yayasan Laskar Perbatasan Peduli Hamzah mengatakan kegiatan sunatan massal yang diselenggarakan hari ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali diadakan sejak berdirinya Yayasan Laskar Perbatasan Peduli dengan maksud untuk membantu warga yang kurang mampu. Kegiatan sosial tersebut diikuti 50 peserta.

“Saya bangga berada di Laskar Perbatasan Peduli dengan kegiatan sosial kepada masyarakat, dan tujuan Laskar Perbatasan Peduli hanya berbagi kepada masyarakat. Apa yang pantas kita berikan, semoga kedepannya kegiatan khitanan massal ini pesertanya kedepan lebih banyak lagi dan kegiatan sosial kita laksanakan yang lebih”, Ungkap Hamzah.

Turut hadir kegiatan tersebut Dansatgas Pamtas Ri-Mly Yonkav 13/SL Letkol Kaveleri Ikhsan Maulana Pradana S.I.P.,M.I.P, Forkopimda kabupaten Nunukan, Ketua KONI Kab.Nunukan Muhammad Yasin, dan para tenaga medis.

(PROKOMPIM)

Musibah Kebakaran di Nunukan Tengah, Bupati Nunukan Turun Langsung Beri Bantuan

NUNUKAN– Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE mengunjungi rumah milik Katerina Bendong, warga Jalan Rimba RT 09, Kelurahan Nunukan Tengah, yang mengalami musibah kebakaran pada Minggu pagi (11/1/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan empati Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap warganya yang tertimpa musibah.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyerahkan bantuan sebesar Rp. 10.000.000. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban korban serta membantu pemenuhan kebutuhan mendesak pascakebakaran.

Bupati Nunukan menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa warganya. Ia berharap korban diberikan ketabahan dan kekuatan, serta meminta agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Pemerintah daerah hadir untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang mengalami musibah. Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban dan membantu proses pemulihan. Semoga keluarga yang terdampak diberikan kesabaran dan segera bangkit,” ujar Bupati.

Peristiwa kebakaran tersebut sempat membuat warga sekitar panik. Kobaran api yang cukup besar disertai asap tebal membuat warga berteriak meminta pertolongan dan segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Nunukan, Wahyudi Kawariyin, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 06.40 WITA. Setelah menerima informasi, petugas langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian.

“Api dengan cepat menghanguskan lantai atas rumah yang berbahan semi permanen. Namun berkat kerja sama petugas dan dibantu warga, api berhasil dipadamkan kurang dari setengah jam,” jelas Wahyudi.

Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap instalasi dan peralatan listrik di rumah guna mencegah terjadinya kebakaran.

(PROKOMPIM)