Pemprov Gelar Evaluasi Program Kesehatan, Optimalkan Capaian Program

TARAKAN – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Robby Yuridi Hatman, S.Sos, MT., membuka kegiatan “Evaluasi Program Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025”, digelar di Hotel Lotus Panaya, Rabu (26/11).

Di kesempatan itu, Robby menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan evaluasi ini, sebagai bentuk perhatian untuk mengukur capaian, dan mengidentifikasi kendala pada program sebelumnya

Staf Ahli Gubernur ini mengingatkan bahwa pada tanggal 12 November lalu, telah memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025.

“Selamat Hari Kesehatan Nasional 2025 kepada seluruh insan kesehatan di Provinsi Kaltara,” ucap Robby.

Mengusung tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, Robby menegaskan kualitas kesehatan generasi muda saat ini akan menentukan arah dan kemajuan bangsa Indonesia. Tema ini juga memberikan inspirasi untuk mewujudkan Kaltara yang lebih maju, lebih sehat, dan lebih sejahtera.

Ia menyebutkan saat ini masih terdapat berbagai tantangan, diantaranya seperti masih adanya permasalahan stunting, gizi buruk, dan anemia pada remaja dan masih tingginya penyakit tidak menular serta risiko kesehatan lingkungan.

Selain itu juga masih diperlukannya peningkatan akses layanan kesehatan yang merata, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, dan kepulauan.

“Namun disisi lain, kita memiliki komitmen yang kuat dan modal sosial yang besar untuk terus mempercepat perbaikan layanan kesehatan kinerja jajaran kesehatan di Provinsi Kaltara,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus menunjukkan peningkatan, mulai dari aspek pelayanan, inovasi, pemanfaatan data kesehatan, maupun kolaborasi lintas sektor.

Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momen ini untuk saling bertukar pengalaman, melakukan evaluasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat demi masa depan Kaltara yang lebih baik.

Melalui kegiatan ini, Robby berharap peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga dapat lebih fokus meningkatkan capaian program yang masih berada di bawah target nasional, serta mempertahankan capaian yang telah berhasil mencapai target.

“Mari kita jadikan kegiatan evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi benar-benar menjadi ruang untuk memperbaiki, memperkuat, dan menyempurnakan setiap langkah pembangunan kesehatan di Provinsi Kaltara yang kita cintai ini,” pungkasnya.

(dkisp)

DKISP Sosialisasikan Pemanfaatan Website KIM.ID dan AI Generatif

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara bekerja sama dengan DKISP Kota Tarakan menggelar kegiatan “Sosialisasi Kebijakan dan Pemanfaatan Website KIM.ID, serta Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Generatif dan AI Agen”.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si dilaksanakan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Tarakan, Rabu (26/11).

Mengawali sambutannya, Iskandar menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah mengubah cara masyarakat dalam memperoleh informasi, berkomunikasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut melalui penguatan transformasi digital, termasuk dalam bidang layanan publik, dokumentasi informasi, serta penyebaran data pembangunan daerah,” ucap Iskandar.

Iskandar menyebutkan keberadaan website KIM.ID menjadi semakin strategis, platform ini dirancang tidak hanya sebagai saluran informasi satu arah tetapi juga sebagai ruang kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat, komunitas, terutama melalui peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

“KIM memiliki fungsi vital sebagai jembatan komunikasi dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat bdan sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah,” jelasnya.

Lebih jauh, Iskandar menuturkan bahwa tantangan zaman tidak berhenti sampai disitu, munculnya teknologi AI khususnya Generative AI dan AI Agen membuka peluang besar bagi peningkatan kecepatan kerja birokrasi, efektivitas diseminasi informasi, serta kualitas pelayanan publik.

Ia menilai kegiatan ini sangat penting karena tidak hanya belajar menggunakan platform KIM.ID dan teknologi AI, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk membangun ekosistem informasi yang terbuka, akurat, cepat, serta mudah diakses seluruh masyarakat Kaltara.

“Saya mengajak seluruh peserta dapat menjadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan teknis dan menciptakan inovasi di bidang informasi publik,” katanya.

Di kesempatan ini juga, Iskandar menyampaikan apresiasi kepada Kepala DKISP Kota Tarakan beserta seluruh jajarannya atas sinergi dalam kerjasama sehingga terlaksananya kegiatan ini dengan baik.

“Mari kita jadikan keterbukaan informasi sebagai roh birokrasi modern, dan menjadikan Kaltara sebagai daerah yang transparan, responsif, dan dipercaya masyarakat,” tutupnya.

(dkisp)

9 Pelajar di Nunukan Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru melalui Vape, BNNK Lakukan Rehabilitasi

NUNUKAN – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Nunukan menerima pengaduan atas 9 orang pelajar yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis baru menggunakan rokok elektrik (vape). Kejadian ini bermula ketika pihak sekolah melaporkan kepada BNNK Nunukan pada hari Senin 24/11/2025 tentang beberapa murid yang mengalami gejala mencurigakan seperti muntah-muntah dan pusing.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan wawancara, ditemukan bahwa salah satu murid telah menggunakan liquid vape. Kemudian, dilakukan pemeriksaan urine terhadap 8 orang pelajar lainnya dan ditemukan hasil positif terhadap zat narkotika THC dan Benzo.

Kepala BNNK Nunukan, Anton Suriyadi Siagian, S.H., M.H., menekankan bahwa prioritas utama adalah penyelamatan para pelajar yang berstatus sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

“Kami sangat prihatin dengan modus peredaran narkotika yang semakin licik dan menyasar langsung anak-anak kita. Likuid vape ini dirancang menyerupai produk legal, sehingga sulit dideteksi. Zat Synthetic Cannabinoid yang mereka gunakan sangat adiktif dan mematikan,” ujar Anton pada Rabu (26/11/2025).

BNNK Nunukan akan mengutamakan upaya rehabilitasi terhadap para pelajar yang terlibat. Mereka akan menjalani asesmen lebih lanjut yang melibatkan dokter dan psikolog untuk menentukan tingkat kecanduan. Prioritas utama adalah rehabilitasi, baik rawat jalan maupun rawat inap, agar para pelajar dapat pulih sepenuhnya dan melanjutkan pendidikan.

“Saat ini, ke 9 (sembilan) pelajar tersebut akan menjalani asesmen lebih lanjut yang melibatkan dokter dan psikolog untuk menentukan tingkat kecanduan. Prioritas kami adalah rehabilitasi. Mereka akan diarahkan untuk menjalani program rehabilitasi, baik rawat jalan maupun rawat inap, agar dapat pulih sepenuhnya dan melanjutkan pendidikan,” jelas Anton.

BNNK Nunukan juga mengimbau kepada seluruh pihak sekolah dan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap anak-anak mereka.

“Periksa barang bawaan anak dan laporkan segera jika mencurigai adanya peredaran atau penggunaan narkotika,” himbau Anton.

Dengan komitmen penuh, BNNK Nunukan akan terus memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah perbatasan dan lingkungan pendidikan. Mereka akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, dan aparat penegah hukum lainnya untuk memperkuat benteng pertahanan perbatasan dari bahaya narkotika.

BNNK Nunukan juga mengingatkan kepada para bandar dan pengedar bahwa wilayah Nunukan bukanlah tempat yang aman untuk melakukan transaksi narkotika. Siapapun yang terbukti menjadi pengedar akan diproses hukum secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan upaya bersama, BNNK Nunukan berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika, khususnya di kalangan pelajar dan masyarakat Nunukan.

(Nn/Nn)

Kunjungan Lapangan Tim Inovasi dan Pemkab Nunukan Pastikan Penguatan Literasi Berjalan Baik

NUNUKAN – Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, R. Iwan Kurniawan bersama Provincial Manager Inovasi Kaltara, Agus Prayitno, melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau secara langsung perkembangan program penguatan literasi bagi siswa kelas rendah (kelas 1–3). Kunjungan berlangsung pada Rabu (26/11/2025) di SD 02 Nunukan Selatan serta Taman Baca Masyarakat (TBM) Tanjung Harapan, Mamolo, Nunukan Selatan.

Dalam peninjauan tersebut, tim dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan penilaian terhadap proses belajar mengajar, interaksi guru dan siswa, metode penyampaian materi, hingga aktivitas pendukung lainnya di dalam kelas. Turut hadir mengikuti kegiatan, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Nunukan, Abidin Tajang.

Para guru kelas menyampaikan apresiasi kepada Tim Inovasi atas kepercayaan dan pendampingan yang telah diberikan selama ini. Mereka mengaku semakin termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik. Interaksi guru dan murid pun tampak lebih dekat dan harmonis.

Kepala Dinas Pendidikan, Akhmad, menjelaskan bahwa program inovasi literasi yang telah berjalan selama setahun menunjukkan hasil positif dan dinilai berhasil meningkatkan kemampuan literasi dasar siswa.

Sementara itu, Plt. Sekda Nunukan memberikan apresiasi kepada seluruh pengajar di SD 02 Nunukan Selatan atas dedikasi dan kesabaran mereka dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Setelah dari sekolah, tim melanjutkan kunjungan ke TBM Tanjung Harapan yang berlokasi di Rumah Pintar Jala Vidya, Kampung Bahari Nusantara, Mamolo. Ketua TBM, Rahman, menyampaikan bahwa TBM yang berdiri sejak 2024 ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak usia sekolah dasar, mengingat lokasi permukiman yang jauh dari sekolah. Saat ini, TBM rata-rata dihadiri sekitar 35 anak pada setiap kegiatannya.

Pengelolaan TBM dilakukan oleh para guru bersama relawan, termasuk mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan. Sementara itu, biaya operasional difasilitasi oleh Lanal Nunukan dengan dukungan masyarakat sekitar.

(PROKOMPIM)

Hadiri Seminar Nasional, Wakil Bupati Nunukan Minta Pemerintah Pusat Memberikan Perlakuan Khusus

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus S.Sos, menghadiri seminar Nasional bertajuk :”Peluang dan Tantangan DOB dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan di Perbatasan Sebagai Wilayah Ring Of Defence Ibu Kota Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045″. Kegiatam ini digelar di Hotel Luminor, Tanjung Selor, Selasa 25 November 2025.

Seminar diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara dan dihadiri kurang lebih 119 kepala desa, seluruh kepala adat, serta ketua-ketua Paguyuban Lintas Etnis.

Dalam sambutannya, Wabup Hermanus meminta kepada Pemerintah Pusat agar dapat memberikan perlakuan khusus atau diskresi terkait pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayahnya, mengingat posisi strategis Nunukan sebagai pagar kedaulatan Negara sekaligus Ring of Defence (sabuk pertahanan) bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami berharap pintu masuknya di Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2014. Kami meminta diskresi kebijakan nasional seperti yang terjadi di Papua. Ini bukan usulan normal, tetapi dalam konteks kepentingan strategis nasional,” tegasnya.

Hermanus mengatakan bahwa dari 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan, sebanyak 17 di antaranya merupakan kawasan strategis nasional yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Kondisi ini menjadikan Nunukan memiliki beban ganda sebagai administrator Pemerintahan Daerah sekaligus penjaga kedaulatan.

“Kabudaya dan wilayah perbatasan lainnya adalah entitas kebangsaan yang memperkuat Ring of Defence IKN menuju Indonesia Emas 2045. Tanpa penguatan struktur pemerintahan, pengawasan akan lemah,” ujarnya.

Wabup Hermanus juga menyoroti ketimpangan antara ruang fiskal daerah dengan beban masalah yang harus ditanggung. Rentang kendali yang terlalu jauh dari Ibu kota Kabupaten membuat pelayanan publik menjadi tidak efektif dan efisien.

“Seperti maraknya kasus kejahatan lintas Negara seperti Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia, hingga TKI Ilegal. Masalah ini secara regulasi adalah kewenangan Pemerintah Pusat, namun dampak sosialnya dirasakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang memiliki keterbatasan wewenang,” jelasnya

Menuritnya, dampak sosial, keamanan, dan ketertiban menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sementara kewenangan terbatas. Terjadi kekosongan hukum dan stagnasi pelayanan di wilayah perbatasan karena rentang kendali yang jauh.

Hermanus juga menjelaskan bahwa secara administratif proses pemekaran untuk Kabudaya, Krayan, dan Sebatik sudah tuntas di tingkat Daerah. Ketiganya telah melalui tahapan kajian kelayakan dan mengantongi Surat Keputusan Persetujuan, baik dari Kepala Daerah maupun DPRD Kabupaten Nunukan. Ia berharap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah di tingkat Pemerintah Pusat dapat mengakomodasi aspirasi ini melalui jalur diskresi, bukan jalur reguler.

(PROKOMPIM)