Kategori: KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghimbau kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal Provinsi Kaltara dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bulungan untuk menggunakan jasa penerbangan melalui Bandar Udara Juwata Tarakan.

Himbauan ini disampaikan melalui Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 500.11.1/5135/DISHUB/GUB tanggal 26 November 2025, tentang Penggunaan Jasa Penerbangan Melalui Bandar Udara Juwata Tarakan, Rabu (26/11).

Gubernur Zainal dalam himbauan tersebut dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas wilayah, efisiensi mobilitas barang dan penumpang, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas transportasi udara di Provinsi Kaltara.

“Bandar Udara Juwata Tarakan yang merupakan Bandara utama di Kaltara telah memiliki fasilitas dan layanan penerbangan yang memadai, baik dan untuk rute domestik maupun antar wilayah di kawasan wilayah perbatasan,” kata Gubernur dalam Surat Edarannya.

Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025, Bandar Udara Juwata Tarakan telah resmi ditetapkan menjadi Bandara Internasional.

Terkait meningkatnya jasa penerbangan melalui Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan, Gubernur menghimbau untuk dilakukan hal penting diantaranya, pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan transportasi udara di wilayah Kaltara.

Lalu kedua, mendukung kelancaran distribusi logistik dan mobilitas sumber daya manusia; ketiga, mendorong dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; keempat memperkuat sinergi antar sektor swasta dan pemerintah daerah.

Lanjutnya kelima, keberlanjutan layanan transportasi udara di wilayah Kaltara dan keenam yakni mendukung Bandar Udara Juwata yang telah kembali menjadi Bandar Udara Internasional.

“Kami mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah , Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Utara dan perusahaan untuk turut serta berkontribusi dalam pengembangan sektor transportasi dan ekonomi daerah melalui pemanfaatan Bandar Udara Juwata Tarakan,” tutup Gubernur Zainal.

(dkisp)

TIDENG PALE – Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) se-Kalimantan Utara (Kaltara) bertujuan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan strategi bersama demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi pembangunan wilayah

Hal itu disampaikan Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, S. Hut, dalam Rakor Bappeda-Litbang se-Kaltara Tahun 2025, yang berlangsung di Pendopo Djaparuddin, Rabu, (26/11).

Di kesempatan itu, Bertius menyampaikan agenda utama Rakor ini adalah mendengarkan materi mengenai gambaran umum ekonomi Kaltara dan memahami cara penyusunan perencanaan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

“Kita sudah menghadirkan dua narasumber, satu dari pakar ekonomi dan dari perencanaan. Harapan kita, dua narasumber ini memberikan wawasan sekaligus juga bisa diajak berdiskusi berkenaan dengan tantangan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara,” ucapnya.

Ia mengatakan Rakor yang dilaksanakan selama 3 hari itu berfokus pada diskusi, dengan menekankan peran penting Provinsi sebagai koordinator, serta untuk memastikan integrasi pembangunan antar wilayah.

“Provinsi itu tugasnya adalah mengoordinasikan, karena sesungguhnya provinsi tidak memiliki wilayah. Yang memiliki wilayah adalah Kabupaten dan Kota. Tetapi Provinsi punya peran untuk memfasilitasi supaya ini terintegrasi,” ujarnya.

Kepala Bappeda-Litbang Kaltara ini mencontohkan upaya integrasi logistik tersebut seperti mendorong pengembangan Pelabuhan Bebatu di Kabupaten Tanah Tidung.

Perencanaan itu, sebutnya memerlukan peran penting dari Kabupaten/Kota lain seperti Kota Tarakan yang dapat memiliki rute ke Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau, yang bisa memanfaatkan pelabuhan Bebatu sebagai titik lintas distribusi logistik untuk memperpendek jangka waktu pengiriman.

Bertius menuturkan pada Rakor tahun ini terdapat tiga rumusan utama yang diharapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing wilayah, yang pertama yaitu pertama rumusan strategi pertumbuhan ekonomi.

“Dengan mendapatkan rumusan strategi yang efektif dalam rangka upaya pertumbuhan ekonomi di Kaltara, didasari oleh kesamaan pemahaman antarwilayah,” jelasnya.

Lalu kedua, perumusan kebijakan perencanaan lokal, yaitu merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang bersifat lokal dan sesuai dengan karakteristik unik wilayah Kaltara.

“Mengingat perbedaan karakteristik antara kabupaten seperti Nunukan dan Malinau,” bebernya.

Lanjutnya yang ketiga adalah arah tindak lanjut pembangunan, dengan mendapatkan informasi tentang capaian Kabupaten/Kota dan merumuskan langkah serta program yang harus dilanjutkan di masa depan.

Bertius menegaskan melalui forum Rakor Bappeda-Litbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan arah dalam pembangunan Kaltara.

“Harapan kita pada hasil pertemuan ini, dapat menjadi pijakan strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing Kalimantan Utara di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah mengedepankan prinsip kesetaraan dan keberpihakan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan.

‎Ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., ketika membuka Seminar Gender Equality and Disability (GEDSI) dan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) HWDI, PPDI, PPUAD dan NPCI, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (27/11).

Dalam kesempatan itu, Wahyuni menyampaikan selamat ulang tahun kepada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), dan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI).

“Semoga di usia yang bertambah, organisasi-organisasi ini semakin kokoh, semakin kompak, dan semakin kuat dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, serta menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang inklusif,” ucap Staf Ahli Gubernur ini.

‎Wahyuni menuturkan dalam pembangunan di Kaltara harus berprinsip “Tidak Meninggalkan Siapa Pun”, yang artinya setiap warga tanpa terkecuali, termasuk perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan.

“Isu kesetaraan gender dan disabilitas bukan lagi isu pinggiran, tetapi menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan seminar GEDSI dan HWDI ini, dapat muncul gagasan dan rekomendasi yang memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, serta komunitas penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak dan peran mereka di berbagai sektor kehidupan.

‎”Saya menegaskan Pemprov Kaltara akan terus memperkuat kerjasama dengan organisasi-organisasi disabilitas. Kita akan dorong berbagai program yang sifatnya peduli akan disabilitas. Semoga sinergi dan kolaborasi seperti ini terus kita jaga dan kita tingkatkan ke depan,” pungkasnya.

‎Kegiatan ini diisi dengan diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber berkompeten di bidang gender dan disabilitas, yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat penerapan prinsip GEDSI di Bumi Benuanta.

(dkisp)

TANA TIDUNG — Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini hanya dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta terukur.

Hal ini diutarakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) se-Kaltara Tahun 2025, yang digelar di Pendopo Djaparuddin, Rabu, (26/11).

Rakor tahun ini mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara: Kolaborasi Bappeda dan Litbang Se-Kaltara dalam Meneguhkan Sektor Unggulan untuk Daya Saing Daerah”.

Wahyuni menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan ekonomi yang sejahtera bagi masyarakat Kaltara. Ia mengajak seluruh peserta rakor untuk dapat berperan aktif dan memberikan masukan yang konstruktif.

“Semoga melalui forum ini dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara berbasis sektor unggulan daerah,” ucapnya.

Provinsi Kaltara memiliki posisi strategis di perbatasan utara Indonesia, mulai dari sektor perikanan, pertanian, energi, kehutanan, industri berbasis sumber daya lokal, hingga peluang ekonomi di kawasan perbatasan.

Potensi tersebut, dikatakannya mampu dikelola secara kolaboratif dengan tetap menjaga prinsip Berkelanjutan, dan potensi ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kaltara.

“Disinilah peran Bappeda-Litbang menjadi sangat penting. Dengan perencanaan berbasis data, berdasarkan pada analisis potensi unggulan, serta inovatif adalah kunci agar pembangunan tidak hanya berjalan tetapi berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Wahyuni dengan lugas.

Staf Ahli Gubernur itu menegaskan bahwa pembangunan hanya akan memberikan hasil nyata jika memiliki arah yang jelas, sasaran yang terukur, serta dilakukan melalui kolaborasi lintas daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bappeda-Litbang Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kinerja dan kolaborasi yang terbangun selama ini.

“Pertemuan ini adalah wadah strategis untuk menguatkan sinergi antara Bappeda dan Litbang Provinsi serta Kabupaten/Kota. Kita perlu menyamakan persepsi dan merumuskan arah pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing,” jelasnya.

Rakor Bappeda-Litbang ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman mengenai prioritas pembangunan untuk tahun-tahun mendatang, terutama yang berkaitan dengan sektor unggulan daerah.

(dkisp)

TARAKAN – Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Yuniar Aspiati, SE., M.AP., CGCAE., membuka kegiatan Workshop Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota se-Kaltara, digelar di Ruang Crown 1, Hotel Royal, Rabu (26/11) pagi.

Dalam sambutannya, Inspektur Yuniar menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan terhadap berbagai program strategis nasional dan daerah.

“Pengawasan yang kuat bukan bertujuan mencari kesalahan, tetapi memastikan keberhasilan program. Integritas dan profesionalisme menjadi pilar utama kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” kata Yuniar.

Ia menekankan pada fungsi pengawasan bukan hanya untuk memastikan kepatuhan aturan, akan tetapi menjadi instrumen penting untuk menjamin keberhasilan pembangunan dan efektivitas pelayanan publik.

Yuniar menjelaskan melalui kegiatan ini, APIP diarahkan untuk memperkuat empat agenda pengawasan utama, yang pertama terkait pengawasan dan audit Program Strategis Nasional (PSN).

“Terutama terkait percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan rumah sakit daerah, serta pembangunan infrastruktur jalan perbatasan,” ujarnya.

Lalu kedua, optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) DAU. Pengawasan ini berfokus pada transparansi, konsistensi belanja wajib, serta monitoring penggunaan anggaran secara real-time.

Lanjutnya ketiga, yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan review dokumen perencanaan daerah. “APIP diminta memastikan dokumen perencanaan konsisten, akurat, dan sesuai regulasi,” tegas Yuniar.

Dan keempat, mengenai penguatan peran APIP sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terutama untuk mempercepat penyelesaian hambatan pada pelaksanaan proyek strategis.

Yuniar berharap melalui kegiatan workshop ini dapat meningkatkan kompetensi APIP dalam pemanfaatan teknologi, pengelolaan data, serta memperkuat kolaborasi antar instansi.

“Dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, APIP, dan seluruh pemangku kepentingan, kualitas pengawasan akan semakin meningkat demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

(dkisp)