Kategori: KABAR SULSEL

TANGERANG – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (TBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (3/12).

Kegiatan yang berlangsung di JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten tersebut dihadiri para Gubernur dan Kepala Daerah lainnya.

Provinsi Kaltara menerima hibah BMN berupa infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal 52,8 kWp di Desa Sedalit Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

Serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 26 kW di Desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau dan PLTS Atap 50 kWp di RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.

Di kesempatan itu, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian ESDM atas hibah yang diberikan. Ia menyebut bantuan ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat yang ada di Kaltara.

“Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian ESDM yang telah menghibahkan PLTS komunal, PLTMH dan PLTS atap kepada Pemerintah Kaltara,” kata Wagub.

Pemprov Kaltara berkomitmen untuk mendukung penguatan ketahanan energi, percepatan transisi energi bersih serta pemanfaatan infrastruktur energi baru dan terbarukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kaltara

Penandatanganan BAST dan Naskah Hibah BMN tersebut, dikatakan Wagub dilakukan agar aset-aset berasal dari APBN melalui Kementerian ESDM dapat segera dihibahkan dan digunakan oleh Pemprov Kaltara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menuturkan bahwa akses energi ini merupakan modal dasar pembangunan dan menjadi kunci dalam percepatan pemanfaatan energi terbarukan khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) Kaltara.

“Harapan saya agar hibah yang diberikan ini supaya terus dirawat, tentu ada pembinaan di dalam perawatannya kepada tenaga-tenaga lokal yang ada di Kaltara, agar apa yang sudah dibangun bisa dijaga dan terawat dengan baik,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi politik dalam ranah demokrasi di Bumi Benuanta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan “Pendidikan Politik dalam rangka Membangun Budaya Politik Partisipatif dan Berintegritas”.

Acara yang digelar di Hotel Grand Pangeran Khar, pada Kamis (4/12) tersebut, dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara Jonilius, S.STP.

Jonilius mengatakan pendidikan politik yang dilaksanakan ini menjadi momentum untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serta peran seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pesta demokrasi.

“Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses penyelenggaraan negara serta bentuk organisasi dan lembaga pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan kenegaraan,” kata Jonilius.

Ia menuturkan sistem politik Indonesia saat ini tengah mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi, tidak hanya terhadap dinamika politik juga pada sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Di kesempatan itu, Jonilius memaparkan tingkat partisipasi masyarakat Kaltara pada Pemilu tahun 2024 lalu, yaitu pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI sebesar 79,53 persen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yakni sebesar 78,75 persen

Kemudian pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara sebesar 78,58 persen, sedangkan partisipasi Pilkada Serentak 27 November 2024 mencapai 68,05 persen.

“Data ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat,”ujarnya.

Dilaksanakan kegiatan ini sebagai kontribusi nyata untuk membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik.

Kepala Badan Kesbangpol Kaltara Jonilius mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebaik mungkin guna memperdalam pemahaman mengenai budaya politik.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi politik yang berintegritas dalam menentukan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

“Saya berharap adanya komitmen dari seluruh unsur dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan. Sehingga tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) secara signifikan pada tahun anggaran 2026 membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) harus bekerja ekstra keras dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltara, Arming, menyebut kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama antara legislatif dan eksekutif.

Arming mengungkapkan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini tengah berada dalam kondisi anggaran terbatas. Salah satunya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (POPR) yang hanya memperoleh sekitar Rp96 miliar pada 2025.

“Sejauh ini PUPR itu sudah tidak maksimal di tahun 2025. Mereka hanya mendapatkan kurang lebih Rp96 miliar. Ini tentu menjadi atensi kami. Karena itu, kami berulang kali menggelar RDP dengan OPD agar mereka bisa lebih inovatif,” ujar Arming, Rabu (3/12/2025)

Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD harus memikirkan secara serius bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebab rendahnya pendapatan akan berdampak pada bagi hasil dari pusat serta mempersempit ruang fiskal provinsi.

“Kita punya potensi sumber daya alam, ada aset-aset daerah juga. Ini harus dimanfaatkan. Pemerintah provinsi harus mulai fokus pada pengembangan potensi tersebut agar bisa meningkatkan pendapatan. Itu penting untuk dicatat,” tegasnya.

Arming menerangkan, pemotongan TKD ini membuat pemerintah harus sangat selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

“TKD kita terpotong sangat besar. Ini problematika kita hari ini. Makanya ketika RKPD masuk, kita harus memilah dengan ketat mana yang benar-benar prioritas,” ucapnya.

Di tengah kondisi fiskal yang menurun, sektor pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah provinsi selain pembangunan infrastruktur.

“Kita juga dorong bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan tetap menjadi perhatian selain pembangunan fisik. Karena itu kita harus membagi-bagi anggaran dengan sangat selektif,” jelas Arming.

Meski anggaran terbatas, Arming menegaskan wilayah perbatasan, termasuk Kabupaten Nunukan akan tetap menjadi prioritas pembangunan pemerintah provinsi.

“Sejauh ini pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, tetap fokus pada perbatasan. Bahkan beberapa bulan lalu Pak Gubernur bersama lima kepala daerah sudah bertemu dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” bebernya.

Pasalnya, wilayah perbatasan menjadi gerbang sekaligus wajah Indonesia. Oleh sebab itu, perhatian tidak hanya harus diberikan Pemprov Kaltara tetapi juga Pemerintah Pusat.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., bersama Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., sekaligus Ketua Panitia Musda III Golkar Kaltara, serta Anggota DPRD Kaltara menghadiri pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) III Partai Golkar Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Wanita Tanjung Selor, Minggu (30/11/25).

Musda dibuka secara resmi oleh Ketua DPD I Golkar Kaltara, Syarwani, yang menyampaikan bahwa Musda merupakan momentum penting konsolidasi organisasi dalam memantapkan arah Partai Golkar di Kalimantan Utara.

Agenda Musda III Partai Golkar Kaltara kali ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Sejumlah petinggi partai dari tingkat pusat turut hadir, di antaranya Muhammad Sarmuji, Sekretaris Jenderal DPP Golkar sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Sari Yulianti, Bendahara Umum DPP Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dan Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala BKKBN (Mendukbangga).

Pada Musyawarah Daerah (Musda) III Partai Golkar Kaltara tersebut, Syarwani kembali terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Utara untuk periode berikutnya melalui keputusan aklamasi.

(Humas DPRD Kaltara)