Kategori: KABAR SULSEL

Resmi, 2.512 Honorer Di Kabupaten Nunukan Beralih Status Menjadi PPPPK Paruh Waktu

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Hari ini merupakan hari yang nanti-nanti bagi honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, demikian juga dengan Diana, honorer yang berbaris paling depan yang istimewa menerima Pin Korpri secara spontan dari Bupati Nunukan H. Irwan Sabri di tengah tengah pidato sambutannya.

“Saya mendengar Pin Korpri di Nunukan sudah habis terjual, bahkan ada yang ridak kebagian. Saya punya Pin Korpri 2, yang saya pakai dan satu ada di rumah, mari ibu kesini saya kasih Pin saya”, ucap H Irwan Sabri memanggil Diana seraya melepas Pin Korpri yang dipakainya.

Diana beserta 2. 511 orang honorer Pemerintah Kabupaten Nunukan telah resmi berubah statusnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu dengan seremoni penerimaan SK PPPK Paruh Waktu di Halaman Kantor Bupati Nunukan, Senin (08/12/2025).

Sebanyak 2.512 orang ini terdiri dari Tenaga Teknis sebanyak 2.306 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 184 orang, dan Tenaga Guru sebanyak 22 orang, menandatangani dan menerima SK Perjanjian Kerja. Senin (8/12/2025).

Dalam kesempatan sambutannya H. Irwan Sabri mengucapkan selamat atas telah diterimanya surat keputusan ini.

“Penyerahan Surat Keputusan dan Penandatanganan Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu pada hari ini merupakan momentum yang sangat bersejarah yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh bapak ibu semua,”ungkap Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam sambutannya.

Bupati Irwan juga menyampaikan bahwa penyerahan SK PPPK Paruh Waktu pada hari ini merupakan jawaban atas kesimpangsiuran nasib para pegawai honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Melalui Penyerahan SK ini, maka status bapak ibu sudah legal dan sah menjadi pegawai pemerintah,”tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Irwan berpesan kepada para PPPK Paruh Waktu yang telah menerima SK untuk selalu menjaga kinerja dedikasi, loyalitas, serta kredibilitasnya dalam bekerja.

“Tunjukkan bahwa bapak ibu adalah orang-orang yang pantas menjadi ASN, dan siap diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar,”ujarnya lagi.

Acara penyerahan SK P3K Paruh Waktu ini juga dihari Plt. Sekretrais Daerah Kabupaten Nunukan, Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli Bupati, Anggota DPRD Kab. Nunukan, Ketua TP2D Kabupaten Nunukan, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pimpinan Bank.

(Prokompim Nnk)

Ketua DPD Hanura Kaltara, Ingkong Ala Tegaskan Konsolidasi dan Penguatan Kader Jadi Kunci Hadapi Verifikasi 2027

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala menegaskan konsolidasi internal dan penguatan struktur kader menjadi fokus utama partai dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik pada 2027 mendatang.

Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan laporan resmi DPD Hanura Kaltara pada Rakernas Partai Hanura 2025 pada 4 hingga 6 Desember di Bandung, Jawa Barat.

Ingkong menjelaskan, DPD Hanura Kaltara telah merampungkan Musyawarah Daerah (Musda) 3 pada 2 November 2025 dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor SKEP/057/DPP-P.HANURA/XI/2025.

Selain itu, konsolidasi di tingkat daerah hingga kabupaten/kota kini bergerak intensif untuk memenuhi target struktur organisasi sesuai AD/ART partai.

“Partai Hanura di Kaltara saat ini fokus menyusun kekuatan organisasi dari tingkat DPD, DPC, PAC hingga ranting. Struktur ini menjadi syarat penting dalam menghadapi verifikasi parpol 2027,” ujar Ingkong Ala.

Ingkong Ala bilang Hanura Kaltara juga telah menjalankan sejumlah agenda strategis sepanjang 2025, mulai dari konsolidasi dengan pengurus kabupaten/kota, pembentukan kepanitiaan Musda dan Muscab, hingga persiapan renovasi sekretariat DPD sebagai bagian dari kesiapan verifikasi administrasi.

Ingkong yang juga menjabat Wakil Gubernur Kaltara ini menekankan bahwa Hanura Kaltara menargetkan peningkatan perolehan kursi pada Pemilu 2029, yakni lima kursi DPRD Provinsi dan 23 kursi di DPRD kabupaten/kota. Target ini dibarengi dengan penguatan rekrutmen kader, terutama pemilih pemula, perempuan, dan tokoh masyarakat.

“Regenerasi mutlak dilakukan. Kami membuka ruang bagi kader berkompetensi dan berintegritas untuk mengambil peran strategis baik di legislatif maupun eksekutif,” tegasnya.

Pada Rakernas tersebut, Ingkong juga menyampaikan rekomendasi agar DPP Hanura terus memperjuangkan penurunan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold).

“PT yang lebih rasional akan mampu mengurangi disparitas keterwakilan suara dan memberi ruang bagi partai menengah seperti Hanura,” tegasnya.

Selain itu, DPD Hanura Kaltara juga mendorong penguatan branding partai melalui media massa dan platform digital serta menegaskan bahwa seluruh pengurus di setiap tingkatan wajib mengikuti pendidikan politik sebagai standar kompetensi struktural.

“Kami ingin memastikan bahwa Hanura Kaltara tampil dengan kerja nyata untuk masyarakat. Agenda konsolidasi bukan hanya soal struktur, tetapi soal kesiapan menghadirkan politik yang berintegritas dan menyentuh kepentingan daerah,” tutupnya.
(*)

Perintis BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, Raih Life Achievement KORPRI Award

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NASIONAL

JAKARTA – Perintis lahirnya BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menerima Life Achievement KORPRI Award atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun fondasi jaminan kesehatan nasional.

Ketua Panitia Penghargaan KORPRI Award tingkat nasional, Rasio Ridho, mengatakan Fachmi dipilih karena jasanya yang besar dalam merintis sekaligus membesarkan BPJS Kesehatan selama tujuh tahun awal berdirinya.

“Mengingat jasanya yang besar, Pak Fachmi Idris bukan hanya melahirkan BPJS Kesehatan, namun juga mengasuh dan membesarkannya sampai usia 7 tahun sehingga bisa tegak berdiri dan berjalan sampai saat ini,” ujar Rasio Ridho.

“Jutaan masyarakat dengan kondisi sakit dan biaya tinggi telah terbantu melalui BPJS Kesehatan dengan iuran yang terjangkau, termasuk para ASN anggota KORPRI,” tambah Rasio Ridho yang juga Dirjen Penegakan Hukum KLHK.

Ketua Umum KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut Fachmi Idris sebagai figur teladan yang mencerminkan nilai-nilai pengabdian seorang ASN. Menurutnya, seluruh anggota KORPRI harus mampu menjadi Kompas Moral bagi bangsa.

Sementara Fachmi Idris menyampaikan rasa syukur dan kerendahan hatinya. “Rasanya banyak yang lebih pantas mendapat penghargaan tertinggi sebagai ASN ini, mengingat ada 5,5 juta anggota KORPRI yang mengabdi di seluruh pelosok negeri,” ujarnya kepada awak media.

Diketahui, Fachmi memulai kariernya sebagai abdi negara dengan mengabdi sebagai dokter puskesmas di daerah terpencil sebelum kemudian dipercaya memimpin transformasi besar di bidang jaminan kesehatan nasional.(***)

UPA PERADI 2025 Wilayah Yogyakarta Digelar di Fakultas Hukum UGM

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NASIONAL

YOGYAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) kembali menggelar Ujian Profesi Advokat (UPA) Gelombang 2 Tahun 2025 yang digelar serentak se-Indonesia pada Sabtu, 6 Desember 2025. Ujian tersebut salah satunya di Kota Yogyakarta, yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hadir di Yogyakarta, mewakili Ketua Umum DPN PERADI, Wakil Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, dalam sambutannya mengingatkan kepada 143 peserta yang mengikuti Ujian Profesi Advokat bukan sekadar formalitas untuk memasuki dunia profesi saja, tetapi adalah pintu yang menuntut kehormatan, etika, dan tanggung jawab yang tinggi.

Dikatakan Harris, sejak berdiri, DPD PERADI berkomitmen melahirkan advokat-advokat berkualitas yang mampu menjadi penegak hukum sekaligus penjaga keadilan. “Mengingat besarnya kepercayaan para calon advokat kepada PERADI dengan bukti jumlah peserta Gelombang 2 yang total diikuti 3.891 peserta se-Indonesia, membuat kami semakin menjaga kualitas dan marwah organisasi kami,” ungkap Harris, Sabtu (6/12/2025).

Ditambahkan Harris, Ujian Profesi Advokat (UPA) itu sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur profesi advokat di Indonesia, termasuk syarat, hak, kewajiban, organisasi, kode etik, dan sanksi pidananya.

“Semua diatur di Undang-Undang tersebut. Itu menjadi salah satu dari materi Ujian. Seperti Definisi dan Tugas, Syarat Advokat, Sumpah Profesi, Organisasi Advokat, Kode Etik dan Sanksi Pidana. Sehingga mereka yang lulus ujian ini, memiliki pemahaman yang utuh sebagai Advokat,” tandasnya.

Selain materi lainnya, seperti Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata Agama, Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Ujian Esai mengenai Hukum Acara Perdata.

“Karena bagi kami kualitas Advokat itu penting, maka dari itu Ketua Umum kami Pak Prof. Dr. Otto Hasibuan SH, MM, telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat,” imbuh Harris.

Dari pantauan di lapangan, sebanyak 143 peserta mengikuti UPA di Fakultas Hukum UGM, berasal dari berbagai latar Universitas. Pelaksanaan ujian berlangsung dalam suasana kondusif sejak pagi hingga siang hari. Peserta terlihat serius dan fokus mengerjakan soal-soal materi hukum yang diujikan.
(*)

Upacara Parade Hari Armada RI Tahun 2025 Digelar di Tugu Dwikora Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Puncak peringatan hari Armada Tahun 2025 di kabupaten Nunukan, TNI Angkatan Laut menggelar Upacara Parade yang dilaksanakan di Tugu Dwikora Alun-alun Nunukan, Jumat, 5/12/2025.

Pasukan TNI dan Polri dengan seragam masing-masing satuannya menjadi pasukan upacara untuk peringatan hari Armada 2025 kali ini.

Pada Peringatan Hari Armada Tahun 2025 ini, TNI Angkatan Laut mengusung tema “Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe, Koarmada RI Siap Mempersatukan Kekuatan Laut Nusantara untuk Mengantarkan Rakyat Sejahtera, Bersatu, Berdaulat Menuju Indonesia Maju”.

Bertindak selaku inspektur upacara adalah Danden Pomal Lanal Nunukan Mayor Laut (PM) Parwanto.

Dalam upacara kali ini dibacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam amanahnya Kasal RI mengatakan bahwa Hari Armada tahun ini digelar secara sederhana tetapi tidak mengurangi hikmat dan makna dari tema yang diusung yaitu mengantarkan rakyat sejahtera, bersatu, berdaulat menuju Indonesia maju. Hal ini bukan sekadar tema tetapi menjadi tekad yang kuat, membangun armada yang tangguh adiktif dan berorientasi pada kepentingan pembangunan nasional melalui peningkatan kesiapan operasional interoperabilitas, modernisasi Alutsista dan pembinaan SDM yang profesional, sehingga Koarmada RI siap menjawab dinamika strategis, menjaga stabilitas perairan dan memperkokoh kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan yang membuat armada RI menjadi garda terdepan pemersatu kekuatan laut Nusantara dan penggerak Indonesia maju.

Lanjut Kasal menyampaikan namun di tengah kemeriahan hari Armada 2025, TNI Angkatan Laut juga menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa yang mendalam kepada masyarakat Indonesia yang terdampak bencana alam yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Angkatan laut juga turut memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam dan merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran negara dalam meringankan beban penderitaan yang dirasakan. Bentuk respon cepat yang dilakukan oleh angkatan Laut telah mengerahkan 13 KRI, 5 helikopter dan 1 pesawat udara serta melibatkan personil TNI AL sebagai bentuk nyata kesiapsiagaan dan pengabdian kepada rakyat.

Tidak lupa dalam amanahnya Kasal RI juga mengajak untuk mendoakan para korban bencana alam di Aceh dan Sumatera serta daerah sekitarnya supaya di berikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi situasi saat ini dan kepada korban jiwa yang sampai saat ini belum di temukan agar segera ditemukan sehingga dapat di makamkan secara layak.

Peringatan hari Armada di kabupaten Nunukan ini dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Ketua DPRD kabupaten Nunukan, perwakilan Forkopimda Nunukan, BUMN, Perwakilan Instansi Vertikal dan beberapa pejabat penting lainnya.

(PROKOMPIM)