Kategori: KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) (Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Bustan, S.E., M.Si membuka acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kaltara.

Kegiatan dengan tema “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan Dalam Pendidikan Anak Bangsa Untuk Indonesia Emas 2045” ini digelar di Aula Lantai 1 Gedung Gadis, Selasa (9/12).

Dalam sambutannya, Bustan menyampaikan ucapan Selamat Ulang Tahun ke-26 bagi Dharma Wanita Persatuan, khususnya DWP Provinsi Kaltara.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menguatkan peran strategis DWP sebagai mitra pembangunan nasional melalui peningkatan kapasitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, olahraga dan sosial budaya,” kata Bustan.

“Serta untuk memperkokoh kontribusi organisasi DWP dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Mengingat kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup besar, Bustan berpesan agar anggota DWP dapat menjadikan UMKM sebagai tulang punggung Indonesia dan peluang pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyambut baik inisiatif DWP untuk memberikan ruang pemberdayaan ekonomi kreatif perempuan melalui Bazar UMKM dan produk binaan DWP.

“Saya mengajak kepada kita semua untuk selalu bangga menggunakan bahan lokal, seperti Batik Lokal Kaltara, aksesoris dan berbagai kreasi pengrajin lokal kita,” ucapnya.

Pj. Sekprov Kaltara ini menyampaikan apresiasi kepada para ibu-ibu yang sudah mulai menggunakan tas-tas anyaman dari para pengrajin lokal dan meminta hal ini terus dilestarikan serta dibudayakan kepada anak cucu.

Bustan berharap agar seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menginspirasi perempuan untuk terus mencintai dirinya dan mengembangkan daya cipta dan kreativitas tanpa batas untuk membangun negeri.

“Saya berharap perempuan di Kaltara bisa menjadi wanita yang hebat, kreatif, inspiratif, dan memotivasi untuk lingkungan sekitar dan keluarga, dalam mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Bustan, S.E., M.Si., membuka kegiatan Forum Satu Data Daerah (SSD) Provinsi Kaltara, digelar di Balroom Hotel Luminor, Selasa (9/12) pagi.

Di kesempatan itu, Bustan mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk memperkuat tata kelola SDD melalui serangkaian pembenahan yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur dalam beberapa tahun terakhir.

Upaya penguatan SSD tersebut meliputi dari penguatan kelembagaan, penyempurnaan metadata hingga peningkatan pemahaman terhadap standar pengelolaan data di lingkungan perangkat daerah.

“Langkah-langkah penataan ini tidak hanya bersifat administratif tetapi menjadi fondasi penting untuk memastikan tersedianya data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” kata Bustan.

Ia menjelaskan Pemprov Kaltara tahun ini memasuki tahap krusial berupa penataan Daftar Data 2026. Namun dalam proses tersebut masih ditemukan belum terintegrasinya data geospasial di sejumlah produsen data daerah.

Kondisi ini sebut Bustan, menjadi perhatian bersama mengingat data geospasial merupakan elemen penting dalam penyusunan perencanaan infrastruktur, penataan kewilayahan, dan pengelolaan sumber daya.

Pemprov Kaltara menyediakan portal resmi data daerah melalui situs data.kaltaraprov.go.id atau SIDARA Cantik 2.0., memuat berbagai data yang dihasilkan perangkat daerah dan menjadi sarana resmi penyebarluasan data untuk publik serta pemangku kepentingan pembangunan.

“Kehadiran portal ini tidak hanya berfungsi sebagai etalase data, tetapi juga pusat integrasi dan aksesibilitas data daerah,” ujarnya.

Pj. Sekprov Kaltara ini menyatakan bahwa seluruh data yang dikonsolidasikan dalam kerangka SSD juga telah dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Kaltara 2025–2029.

Tidak hanya berhenti di ranah pemerintah, Bustan menyebutkan peningkatan literasi data juga diperluas hingga ke lingkungan akademik melalui program Campus Data Insight (CDI).

“Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membaca, menganalisis dan memanfaatkan data statistik. Melalui CDI, sejumlah mahasiswa terpilih telah ditetapkan sebagai Duta Data yang berperan sebagai agen literasi data di kampus dan masyarakat,” katanya.

Pemprov Kaltara juga aktif dalam melakukan pembinaan dan harmonisasi kebijakan SDD pada kabupaten/kota bertujuan untuk memperkuat integrasi data lintas wilayah di Kaltara.

Bustan mengajak seluruh peserta forum dan pemangku kepentingan untuk terus berkontribusi aktif dalam memberikan masukan, berbagi pengalaman serta memperkuat komitmen dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah.

“Sinergi yang kuat diharapkan mampu mewujudkan tata kelola data yang berkualitas, terbuka dan mendukung transformasi pembangunan Kaltara menuju daerah yang maju dan berdaya saing,” pungkasnya.

(dkisp)

JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Penghargaan Provinsi Kecil Terbaik 1 Kategori Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenakerjaan pada ajang Naker Inspirational Leadership Award 2025.

Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D. kepada Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., dalam acara yang digelar di Grand Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/12) malam.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara meraih dua penghargaan pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi Yang Meraih Indeks Pembangunan Terbaik Pada Sembilan Indikator Utama yaitu Penghargaan Perencanaan Tenaga Kerja Terbaik dan Penghargaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terbaik.

Turut hadir mendampingi Wagub Plt. H. Asnawi , S.Sos., M.Si. Penghargaan ini juga diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D.

Naker Inspirational Leadership Award 2025 ini diikuti oleh 34 provinsi dalam kategori pembangunan ketenagakerjaan, 188 perusahaan dalam Pramakarya, 32 provinsi sebagai pembina produktivitas, 38 provinsi dalam kategori pengawasan ketenagakerjaan dan 16 kawasan industri pada kategori norma 100.

Pada kesempatan ini Wagub Ingkong menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Menaker RI atas atensi dengan menghargai kinerja kolaborasi pemerintah daerah sebagai pelaksana lapangan serta dukungan dari pemerintah pusat.

“Award ini memberi motivasi dan semangat lebih positif untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus mendorong sistem manajemen dan kualitas kerja pemerintah yang lebih baik,” ucap Wagub.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat dan motivasi bagi Pemprov Kaltara khususnya Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara. Asnawi, S.Sos., M.Si beserta jajaran yang terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di sektor ketenagakerjaan.

“Pemprov Kaltara meraih 3 penghargaan pada Naker Award Inspirational Leadership 2025, jadikan ini motivasi kita untuk terus meningkatkan kinerja lebih baik kedepannya,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Bustan, S.E., M.Si membuka secara resmi “Seminar Akhir Survei Diseminasi Informasi Provinsi Kaltara” yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara.

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara pada Senin (8/12) itu, turut menghadirkan Dr. Muliadi Mau, S.Sos., M.Si dan Wahyu Chandra, S.IP., M.Si selaku Tim Ahli Survei Diseminasi Informasi.

Bustan mengatakan Survei Diseminasi Informasi yang telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltara merupakan langkah strategis untuk memperoleh gambaran objektif mengenai efektivitas penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

“Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyempurnaan kebijakan serta program di bidang komunikasi publik,” ucapnya.

Kegiatan ini merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

“Ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” kata Bustan.

Di kesempatan ini, Bustan menyampaikan apresiasi kepada DKISP Kaltara yang telah berhasil melaksanakan Seminar Akhir Survei Diseminasi Informasi Provinsi Kaltara.

Ia menegaskan bahwa dengan semangat kolaborasi dan sinergi antar perangkat daerah, mitra kerja, akademisi dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung pelayanan tugas-tugas pemerintah.

“Mari kita terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip Good Governance dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil,” ucapnya.

Sementara itu Kepala DKISP Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Informasi publik bukan hanya sekadar hak warga tetapi juga sarana strategis untuk memperkuat pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Provinsi Kaltara masih dalam tahap perkembangan, menghadapi berbagai tantangan dalam penyebaran informasi terutama kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta keterbatasan sarana komunikasi.

Oleh karena itu, survei ini menjadi penting untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, mengidentifikasi hambatan dan mengevaluasi efektivitas diseminasi informasi yang telah dilakukan.

“Hasil survei ini akan menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun strategi komunikasi dan diseminasi yang lebih efektif, inklusif dan responsif di masa mendatang,” ujar Iskandar.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel di Provinsi Kaltara.

(dksip)