PWI Nunukan Nyatakan Sikap, Desak Ketua PWI Kaltara Mundur

NUNUKAN – Jajaran pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan menggelar rapat internal menyikapi dinamika organisasi di tubuh PWI Kalimantan Utara (Kaltara). Rapat berlangsung di Sekretariat PWI Nunukan, Jl. A. Yani, Jumat (22/8/25) malam.

Rapat yang dipimpin langsung Sekretaris PWI Nunukan, Taufik, dihadiri dewan penasehat, pengurus harian hingga anggota aktif PWI Nunukan.
Beberapa poin penting yang dihasilkan dalam rapat memuat sikap organisasi di tingkat kabupaten.

Poin yang disepakati, diantaranya, meminta unsur Dewan Kehormatan (DK) mengambil sikap tegas terhadap dinamika organisasi di tubuh PWI Kaltara yang mengarah pada Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua PWI Kaltara, Nicky Saputra Novianto.

Selanjutnya, menyatakan Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua PWI Kaltara Nicky Saputra Novianto lantaran dipandang tidak mampu menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya.

Poin berikutnya, meminta PWI Kaltara untuk tidak menyatakan dukungan kepada figur manapun yang bakal berkontestasi pada Kongres PWI Pusat di Jawa Barat, 28-31 Agustus 2025 mendatang.

Kemudian, PWI Nunukan meminta pengurus PWI Kaltara agar segera mengambil sikap terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Persatuan Wartawan Indonesia.

“Rekan-rekan pengurus PWI Kaltara kami minta perlu mengambil keputusan melalui penjadwalan ulang rapat pleno, sebab, rapat pleno yang berlangsung tanggal 21 Agustus 2025 di Kota Tarakan, berakhir tanpa keputusan apapun prihal arah dukungan PWI Kaltara di Kongres Persatuan,” ucap Taufik Sekretaris PWI Nunukan.


Dikesempatan itu, Dewan Penasehat PWI Nunukan, Gazalba Tahir SH juga menegaskan, forum tertinggi dalam organisasi salah satunya adalah rapat pleno untuk memastikan, sikap PWI Nunukan diambil berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan seluruh masukan dan saran yang disuarakan jajaran pengurus maupun anggota PWI Nunukan.

“Sikap yang dikeluarkan PWI Nunukan adalah sikap resmi organisasi, diputuskan bersama dalam rapat resmi. Semangatnya adalah mendorong evaluasi dan perbaikan di tubuh PWI Kaltara sebagai rumah besar seluruh anggotanya,” imbuh Gazalba Tahir.
Rapat Koordinasi Pengurus dan Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan berlangsung alot.

Agenda ini tidak hanya dihadiri oleh pengurus inti, tetapi juga melibatkan jajaran bidang yang ada dalam struktur organisasi.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Bidang Organisasi, Muhammad Wahyu, Wakil Ketua Bidang Cyber, Febrianus Felis, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Adharsyah, serta Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Budi Anshori, bersama para anggota PWI Nunukan.

Melalui rapat tersebut, Muhammad Wahyu menegaskan bahwa sikap PWI Nunukan terhadap isu-isu yang sedang berkembang sudah final dan tidak dapat ditinjau kembali.
Menurutnya, keputusan yang telah diambil merupakan hasil pertimbangan bersama serta mengedepankan kepentingan organisasi dan marwah profesi wartawan, karena konsistensi menjadi kunci menjaga integritas dan kepercayaan publik kepada PWI Nunukan.

Selain itu, Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan, Budi Anshori, menyampaikan pandangannya agar roda organisasi tetap berjalan, PWI Kaltara perlu segera mengambil langkah tegas dalam menyikapi berbagai permasalahan, sehingga keberadaan organisasi tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi ke daerah.
Budi menambahkan, peran Litbang akan difokuskan untuk merumuskan gagasan serta program kerja yang bisa memperkuat kapasitas anggota sekaligus memperluas ruang kerja PWI di tengah masyarakat.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Adharsyah, juga menilai agar roda organisasi tetap berjalan peningkatan kompetensi wartawan di Nunukan harus terus menjadi prioritas, sehingga dipandang perlu PWI Kaltara untuk mengambil sikap tegas dalam rapat pleno berikutnya.

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pernyataan Sikap oleh seluruh pengurus dan anggota PWI Nunukan yang hadir.

Penandatanganan ini merupakan komitmen bersama menjaga marwah organisasi serta memperkuat soliditas internal.Pengambilan sikap ini bukan hanya hasil kesepakatan pengurus, melainkan juga representasi dari suara anggota yang menginginkan arah organisasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan independensi wartawan.

Selanjutnya, Berita Acara Pernyataan Sikap tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh PWI Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai induk organisasi di tingkat provinsi untuk memperkuat koordinasi antara PWI Nunukan dan PWI Kaltara dalam menyikapi dinamika yang berkembang, sekaligus menjadi acuan dalam keberlangsungan organisasi ke depan. (hmspwinnk)

Pemprov Dorong Pengembangan Talenta dan Karir ASN Berbasis Sistem Merit

TANJUNG SELOR – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P. membuka “Sosialisasi dan Pendampingan Program Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025” di Ruang Aula Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (22/8).

“Reformasi birokrasi dalam bidang sumber daya manusia aparatur diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan daerah yang berorientasi untuk mendukung pembangunan nasional,” ucap Pollymaart membaca sambutan Gubernur Kaltara.

Pollymaart menjelaskan pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, turut memberikan perhatian penting terhadap pelaksanaan manajemen talenta, sebagai sebuah program penting yang dirancang untuk membantu pegawai dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka.

Tambahnya, ini juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan provinsi Kaltara.

Lebih lanjut, Pollymaart menuturkan terkait program manajemen talenta ini dilaksanakan guna menjamin kelancaran tugas pemerintah, dalam pengembangan talenta dan karir ASN yang dilaksanakan melalui mobilitas talenta berbasis sistem merit.

“Regulasi ini menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mengelola talenta ASN secara terencana, terukur dan transparan, agar kita dapat menyiapkan sumber daya manusia aparatur yang unggul dan berdaya saing,” tegasnya.

Di kesempatan ini, Pollymaart mengucapkan apresiasi kepada narasumber dari Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (Kanreg BKN) yang berkenan hadir dan memberikan pengetahuan dan ilmu dalam sosialisasi hari ini.

Menurutnya kehadiran para narasumber ini sangat penting dan strategis, karena BKN memiliki otoritas serta kompetensi dalam penyelenggaraan manajemen ASN.

Pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara memastikan akan terus berkomitmen serta mendukung penuh peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN di Kaltara.

“Dengan adanya sistem manajemen talenta yang baik, kita optimis kualitas pelayanan publik akan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadp pemerintah semakin kuat,” jelasnya.

Turut hadir di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos, MT dan narasumber dari Kanreg VIII BKN, Hospita Gloria Situmorang, S.H., M.AP., Misrah, S.AP., Linda Puspaningsih, S.H,.LL., dan Beni Sipayung, S.H.,LL., serta para peserta dari seluruh perangkat daerah Pemprov Kaltara.

(dkisp)

Pimpin Rapat Monev SPPG, Pj. Sekprov Rampungkan Usulan Lokasi Strategis

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Bustan, S.E., M.Si memimpin rapat “Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (21/8).

Dalam arahannya, Bustan menyampaikan rapat ini membahas terkait evaluasi dan monitoring pada pembangunan SPPG di Kaltara, sebagai bagian dari program makan bergizi gratis.

“Butuhnya dukungan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mempercepat realisasi program tersebut.” kata Bustan.

Bustan menyebutkan pembangunan SPPG ini berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 506.1//407.AJ/SEKDA.

Menindaklanjuti surat tersebut, ia menyebutkan beberapa daerah telah mengusulkan penyediaan lokasi strategis pembangunan SPPG, yaitu satu titik lokasi di Kota Tarakan, enam titik lokasi di Kabupaten Bulungan, tiga titik lokasi di Kabupaten Malinau,

Lanjutnya, empat titik lokasi di Kabupaten Nunukan, sedangkan untuk provinsi Kaltara sesuai arahan Gubernur telah mengusulkan lokasi di area panti jompo.

Terakhir, Bustan meminta dukungan dan kolaborasi semua pihak dan pemangku kepentingan terkait agar dapat mendukung penuh program yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, demi kemajuan bangsa Indonesia.

“Mari kita bersinergi, berkolaborasi, dan semangat kita semua. Agar seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

“Saya harap para Operasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov, Pemkab dan Pemkot, harus transparansi dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai adanya kesalahpahaman,” tegas Bustan.

Dalam Monev SPPG ini, turut dihadiri Desy Narulita dari Kemendagri dan seluruh kepala OPD beserta jajaran di lingkup Pemprov Kaltara.

(dkisp)

KPK Tetapkan 11 Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3, Salah Satunya Wakil Menteri Ketenagakerjaan

JAKARTA- Kasus Pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menyita perhatian publik, pasalnya salah satu tersangka yang di tetapkan oleh KPK adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama 10 orang lainnya.

Pada Jumat, 22/08/2025 dalam konferensi pers terkait kasus pemerasan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Ketua KPK Setyo Budianto ungkap ada 14 orang yang diamankan dalam agenda kegiatan tangkap tangan selama 2 hari, sejak 20 – 21 Agustus 2025.

Di agenda kegiatan KPK terkait kasus pemerasan itu, sejumlah tempat didatangi KPK, seluruhnya berada di Jakarta.

“Pada hari Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 Agustus, tim KPK kemudian bergerak secara pararel di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan mengamankan sejumlah 14 orang,” ujarnya.

Dari 14 itu, kemudian, 11 di antaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Adapun ke-11 orang tersebut yang sudah ditetapkan tersangka, berikut dengan jabatannya:

1. Saudara IBM selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022 sampai dengan 2025.

2. GAH Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022 sampai dengan saat ini.

3. SB Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina Ketiga tahun 2020 sampai dengan 2025.

4. AK Subkoordinator Kemitraan dan Personil Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai dengan sekarang.

5. IEG Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2029.

6. FRZ Selaku Dirjen BinWasnaker dan K3 sejak Maret 2025 sampai dengan sekarang.

7. HS Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai dengan Februari 2025.

8. SKP Subkoordinator.

9. SUP Koordinator

10. TEM ini adalah pihak PT Perusahaan Jasa PT Kem Indonesia

11. kemudian MM dari Perusahaan Jasa juga PT Kem Indonesia, dan Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021.

Yang lainnya, karena tidak terkait maka tidak dilakukan pemeriksaan.

***

Yayasan Qolbun Salim Nunukan Menggelar Berbagai Kegiatan Dalam Rangka Memperingati HUT ke_80 Kemerdekaan Republik Indonesia

NUNUKAN – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Yayasan Qolbun Salim Nunukan bersama masyarakat sekitar menggelar berbagai kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan.

Menjelang peringatan, Yayasan Qolbun Salim melakukan berbagai persiapan, antara lain memasang bendera merah putih, umbul-umbul, serta merapikan lingkungan guna menyemarakkan suasana kemerdekaan.

Pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2025, Yayasan Qolbun Salim turut berpartisipasi dalam Upacara Peringatan HUT RI ke-80 yang digelar di Halaman Kantor Bupati Nunukan. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E dan dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi. Kehadiran Yayasan Qolbun Salim mencerminkan komitmen untuk terlibat dalam kegiatan kebangsaan sekaligus mempererat hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Usai upacara, perwakilan Yayasan mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Bupati Nunukan di lantai III Kantor Bupati. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan komitmen untuk terus berkontribusi melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan, serta menjaga komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, Kesbangpol, MUI, dan aparat keamanan. Bupati menyambut baik niat tersebut dan memberikan cendera mata sebagai bentuk apresiasi.

Siang harinya, selepas Dzuhur, Yayasan Qolbun Salim menggelar Lomba Agustusan yang diikuti masyarakat sekitar. Berbagai perlombaan seperti rintangan sepeda, gantung topi, tiup gelas, lomba adzan, tarik tambang, estafet sarung, estafet karet, dan lempar balon sukses memeriahkan suasana serta mempererat persaudaraan antarwarga.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada malam harinya sekitar pukul 20.15 WITA, Yayasan Qolbun Salim mengadakan Syukuran HUT RI ke-80 di Musholla Yayasan Qolbun Salim, Jalan Pattimura, Kelurahan Nunukan Timur. Acara dihadiri pengurus yayasan, masyarakat sekitar. Syukuran berlangsung sederhana namun penuh kehangatan, diawali doa bersama, dilanjutkan makan bersama, dan ditutup dengan ramah tamah.

Dengan rangkaian kegiatan tersebut, peringatan HUT RI ke-80 di Nunukan tidak hanya menumbuhkan semangat kebangsaan, tetapi juga menegaskan peran nyata Yayasan Qolbun Salim dalam membangun kebersamaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Nunukan.(*)