Gubernur Buka Rakorda ke-I MUI Kaltara, Ajak Jaga Kerukunan Antarumat Beragama

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) ke-1 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kaltara Tahun 2025 di Ballroom Hotel Pangeran Khar, Jumat (12/9) malam.

Mengawali sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan selamat dan sukses atas terlaksananya Rakorda perdana MUI Provinsi Kaltara serta mengajak untuk turut serta membangun peradaban mulia di Bumi Benuanta.

“Kegiatan ini luar biasa, hanya dalam waktu singkat persiapan Rakorda ke-1 MUI Kaltara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menuturkan, kehadiran MUI memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, namun berperan pula dalam membangun kerukunan antar umat beragama, menjaga persatuan bangsa, serta mengawal nilai-nilai moral dan spiritual ditengah masyarakat yang beragam.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara senantiasa berkomitmen untuk terus mendukung dan menjalin kerja sama erat dengan MUI.

“Saya meyakini sinergi antara Pemerintah Daerah dan MUI akan memperkuat pembangunan daerah yang berlandaskan nilai religius, moralitas, serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.

Gubernur Zainal mengajak MUI Kaltara untuk terus berinovasi dan bersinergi dalam menyusun program-program kerja yang relevan dengan tantangan di masa sekarang.

“Sinergi antara MUI dan pemerintah merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat yang damai, rukun, religius, dan berakhlak mulia. Mari kita wujudkan Kaltara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan,” tutupnya.

Turut hadir dalam Rakorda MUI, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kaltara H. Muhammad Nasir, SE., MM., Sekjen MUI Pusat Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., Ketua MUI Kaltara Habib Muthohar bin Saleh Al Jufri, Kepala Kanwil Kemenag Kaltara Dr. H. Taufik Rahman, S.Ag., M.Pd., serta segenap unsur Forkopimda Provinsi Kaltara.

(dkisp)

Dorong Pemuda Masjid Membangun Karakter Bangsa

TANJUNG SELOR – Pemuda masjid memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas dakwah. Mereka adalah garda depan pembentukan karakter bangsa sekaligus mitra penting pemerintah dalam menghadapi tantangan era globalisasi.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum ketika membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Tahun 2025 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kaltara digelar di Ruang Aula Kementerian Agama Bulungan, Jumat (12/9) malam.

Dalam arahannya, Gubernur Zainal mendorong pemuda masjid memiliki peran yang strategis dalam membangun karakter bangsa Indonesia.

“Kita butuh pemuda yang Qur’ani sekaligus adaptif dengan perkembangan zaman. BKPRMI harus melahirkan gagasan kreatif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur mendukung Rakerwil yang bertujuan untuk menyatukan visi, mengevaluasi program, dan merumuskan langkah-langkah baru dalam pembinaan generasi muda yang Qur’ani sekaligus adaptif menghadapi perkembangan zaman.

Selain itu, dalam forum Rakerwil menjadi ruang penting untuk mengevaluasi capaian program sebelumnya dan menyiapkan langkah-langkah baru yang lebih konkret, tidak hanya menekankan pembangunan fisik tetapi pembangunan spiritual dan sosial.

Menurut Gubernur Zainal, forum ini sejalan dengan visi besar Kaltara sebagai “Rumah yang damai, sejahtera, dan diridai Allah SWT”, dan hanya bisa terwujud dengan kolaborasi bersama antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

“Saya harapkan BKPRMI terus diberi kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah, demi melahirkan generasi muda Kaltara yang unggul dalam iman, ilmu, dan pengabdian,” pungkasnya.

(dkisp)

Bahas Program Strategis Perikanan Kaltara dengan KKP

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat komitmennya untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, diwujudkan dengan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).

Rombongan dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., didampingi Komisi IV DPR RI Dapil Kaltara, Hasan Saleh tersebut diterima oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., dan Wakil Menteri, Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., beserta jajaran di Gedung KKP RI, Jakarta, Jumat (12/9).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pendahuluan pada bulan Agustus 2025 lalu, dengan agenda kali ini adalah koordinasi dan sinkronisasi program strategis kelautan dan perikanan untuk wilayah Kaltara yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia.

Di hadapan Menteri Trenggono, Wagub Ingkong menyampaikan beberapa permasalahan pokok yang tengah dihadapi di sektor kelautan dan perikanan di Kaltara.

Permasalahan tersebut antara lain belum maksimalnya sarana dan prasarana Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), belum adanya Balai Benih Ikan untuk budidaya laut dan payau, serta perlunya peningkatan fasilitas produksi dan pemasaran untuk hasil perikanan.

“Keterbatasan Pemerintah Daerah di tengah efisiensi anggaran membuat kemampuan daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut menjadi terbatas. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat melalui KKP,” ucap Wagub Ingkong.

Menyikapi usulan tersebut, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyambut baik dan memberikan respons yang positif dengan meminta Pemprov Kaltara untuk menyusun dokumen teknis yang lebih detail sebagai bahan tindak lanjut dan pengkajian lebih mendalam.

“Kami apresiasi komitmen Pemprov Kaltara. Untuk memastikan usulan ini dapat berjalan, kami akan membentuk Tim Koordinasi antara KKP dan Pemprov Kaltara untuk bersama-sama mengawal setiap program yang diusulkan,” tegas Menteri Trenggono.

Rombongan Pemprov Kaltara yang hadir diantaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Rukhi Syayahdin S. St. Pi., Kepala Dinas PUPR-PERKIM, Ir. Helmi, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, H. Sapi’i, S. T. M. A. P, serta Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan, Susilawati, S. Hut.

Pembentukan tim koordinasi diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program strategis yang tidak hanya memecahkan masalah existing tetapi juga mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kaltara.

(dkisp)

Kabupaten Nunukan Raih Paritrana Award Berkat Program Perlindungan Pekerja Rentan

NUNUKAN – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Rabu (10/9/2025), menyampaikan bahwa Paritrana Award yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perusahaan yang serius melaksanakan program perlindungan bagi tenaga kerja.

Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Nunukan yang diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan di Tanjung Selor, 11 September 2025

Menurutnya, penghargaan ini diberikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk jumlah cakupan peserta. “Semakin banyak program itu bisa melibatkan kelompok masyarakat, semakin tinggi peluang pemerintah daerah, desa, maupun perusahaan untuk mendapatkan apresiasi ini,” ungkapnya.

Salah satu desa yang menjadi perhatian adalah Desa Tanjung Aru di Kecamatan Sebatik, yang berhasil melaksanakan program perlindungan tenaga kerja hingga mencakup 100% warganya. Melalui alokasi anggaran desa, pekerja rentan seperti motoris, petani, sopir, pelayan, hingga pekebun didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perlindungan ini memberi jaminan apabila pekerja sakit dan tidak bisa bekerja, mereka tetap memperoleh pengganti pendapatan harian. Jika meninggal dunia, keluarga akan mendapat santunan, dan bila peserta telah mengikuti program minimal tiga tahun, anaknya berhak mendapat biaya pendidikan.

Kabupaten Nunukan sendiri mendapat apresiasi karena menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Utara yang menjalankan inovasi “Satu Desa, 100 Pekerja Rentan”. Program ini dilaksanakan melalui dukungan anggaran desa di seluruh 232 desa yang ada.

“Peran pemerintah daerah adalah memfasilitasi desa-desa agar mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan. Bupati Nunukan mendukung penuh dengan memastikan alokasi dana desa diarahkan untuk program ini,” jelas Kepala Dinas DPMD.

Dengan komitmen tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan Paritrana Award kepada Kabupaten Nunukan. Prestasi ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

(PROKOMPIM)

Kodim 0911/Nunukan Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Bulog SPHP Diserbu Warga Perbatasan

NUNUKAN – Kodim 0911/Nunukan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah Kabupaten Nunukan. Dalam kegiatan ini, Kodim bekerja sama dengan Bulog setempat menyediakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga terjangkau, yakni Rp63 ribu per karung ukuran 5 kilogram.

Antusiasme masyarakat tampak begitu tinggi. Sejak pagi, warga sudah mendatangi lokasi penjualan untuk mendapatkan beras murah tersebut. Banyak warga menyampaikan rasa syukur dan gembira, karena kegiatan ini dinilai sangat membantu meringankan beban pengeluaran di tengah kondisi harga pangan yang cenderung meningkat.

Komandan Kodim 0911/Nunukan, Letkol Inf Tony Prasetyo, S. Hub. Int., M.H.I, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi TNI bersama pemerintah daerah dan Bulog untuk menjaga stabilitas pangan di perbatasan.

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kami ingin hadir langsung membantu masyarakat. Harga beras yang lebih terjangkau diharapkan dapat meringankan beban warga dan sekaligus menekan laju inflasi daerah. Kami akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan,” ungkap Dandim.

Kegiatan ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Warga mengaku sangat terbantu, terlebih menjelang kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Dengan harga Rp63 ribu per karung, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih ringan.

Melalui program seperti ini, Kodim 0911/Nunukan berharap tercipta kondisi yang lebih stabil dan masyarakat tetap sejahtera, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.

(Kodim0911 Nunukan)