Kategori: KABAR SULSEL

Tinjau PLBN Sebatik, Pemerintah Dorong Kolaborasi Bersama Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Bustan, S.E., M.Si bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Nunukan, Sabtu (4/10).

Dalam kunjungan ini, Pj. Sekprov Bustan, Wamendagri Bima Arya dan Anggota Komisi II DPR RI, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A. membuka forum diskusi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, instansi vertikal dan tokoh masyarakat terkait perkembangan PLBN Sebatik.

Salah satu perhatian utama adalah belum tercantumnya Sebatik sebagai exit/entry point dalam Border Crossing Agreement (BCA) terbaru antara Indonesia dan Malaysia, hingga belum adanya trayek penyeberangan kapal penumpang resmi dari Sebatik ke Tawau.

Persoalan lain yang mencuat yaitu kekhawatiran masyarakat Sebatik mengenai maraknya peredaran narkoba, dan pintu keluar masuk TPPO yang menurut masyarakat dikarenakan belum adanya pintu resmi internasional di PLBN Sebatik.

Menerima berbagai saran dan masukan ini, Wamendagri Bima Arya mendorong sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Forkopimda untuk memaksimalkan peran PLBN Sebatik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

“Pak Bupati, Pemprov Kaltara, Forkopimda, agar dapat memaksimalkan kondisi pembangunan di perbatasan, karena ini bisa menyejahterakan warga,” kata Wamendagri Bima Arya.

Menurutnya, keberadaan PLBN harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Ia mengajak masyarakat setempat agar dapat memanfaatkan aset dan hasil potensi laut tanpa harus menguntungkan negara Malaysia.

Selain itu, tingginya aktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat Sebatik di wilayah negara Malaysia, menjadi salah satu faktor penghambat perekonomian daerah setempat.

Menekan faktor penghambat tersebut, Wamendagri berpesan agar seluruh pihak agar dapat berkolaborasi bersama dalam mendukung upaya mempermudah kegiatan ekonomi di perbatasan Kaltara.

“Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait, manfaat pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sebatik,” ucap Bima Arya.

“Sehingga mempermudah aktivitas ekonomi yang justru terasa manfaatnya oleh warga,” pungkasnya.

Hadir dalam Rapat Koordinasi ini, Anggota Komisi II DPR RI, H. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E., M.M., dan Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si serta hadir pula Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman dan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E.

(dkisp)

Gubernur Terima Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dan Wamendagri, Dorong Percepatan Pembangunan PLBN Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Provinsi Kaltara, digelar di Swissbell Hotel Tarakan, Jumat (3/10).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal menyebutkan kunjungan ini tidak hanya bagian dari program kerja DPR RI, tetapi juga merupakan wujud perhatian dan komitmen DPR RI dalam mengawal pembangunan di provinsi Kaltara.

“Selamat datang kepada para anggota DPR RI dan Wamendagri beserta rombongan di Bumi Benuanta, Provinsi Kaltara. Semoga kedatangan ibu dan bapak sekalian membawa perubahan dan manfaat bagi Kaltara,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur menjelaskan Provinsi Kaltara sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki garis batas langsung dengan negara tetangga Malaysia di wilayah Sebatik, Krayan, Lumbis Ogong dan Long Midang.

“Kondisi geografis seperti ini menghadirkan tantangan dan tanggung jawab strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan pusat secara berkelanjutan,” ucapnya.

Dalam paparannya, ia menuturkan Provinsi Kaltara memiliki beberapa wilayah yang tidak bisa diakses dengan transportasi darat maupun sungai dan laut yaitu wilayah Krayan, berada di Kabupaten Nunukan.

“Di Krayan walau berbatasan langsung dengan Malaysia, namun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) belum terbangun,” ujarnya.

Ia mengungkapkan sampai saat ini ada dua (2) PLBN yang belum terbangun, sedangkan PLBN yang sudah terbangun baru ada tiga (3) dan sudah diresmikan langsung oleh Presiden Ir. Joko Widodo.

Lebih lanjut, Gubernur Zainal berharap dua PLBN ini dapat segera terbangun lagi yaitu di Krayan dan Sei Menggaris.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A. menyebutkan DPR RI sudah membentuk Pansus Reformasi Agraria, yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan agraria di seluruh penjuru Republik Indonesia.

“Kaltara paling kaya memiliki letak strategis dan memiliki banyak kekayaan alam karena tidak hanya berbatasan darat dan laut, tapi sungai dan udara semua ada. Dan untuk itu perlu pembangunan PLBN secepatnya,” bebernya.

“PLBN disini Kaltara seharusnya jadi paling banyak, bisa lima dengan Sei Menggaris,” sambung Deddy Sitorus.

Menurutnya Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI memiliki aspek geopolitik yang sangat penting, dari aspek pertahanan, sosial hingga budaya. Dia berharap dari Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat secara serius menjaga marwah Republik Indonesia di daerah perbatasan.

“Perbatasan ini memiliki makna ganda sebagai penjaga integritas wilayah sekaligus etalase negara. Kehadiran Komisi II DPR RI hari ini sebagai fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto mengatakan terkait perkembangan PLBN di Kaltara, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap percepatan transfer dana pusat ke daerah.

“Saat ini Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara intensif melakukan pemetaan, terkait kebutuhan daerah yang bisa digabung dalam kebutuhan pusat. Apakah ini dilaksanakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat ini masih dibicarakan lagi,” jelas Bima Arya.

Terkait masukan Gubernur Kaltara dan Anggota Komisi II DPR RI, Bima Arya menegaskan akan terus berkoordinasi Kemenkeu agar dapat mempercepat regulasi dan dukungan dalam percepatan pembangunan di Provinsi Kaltara, khususnya PLBN yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

(dksip)

Pengurus SMSI Nunukan Resmi Dilantik, Siap Perkuat Ekosistem Media Siber Profesional 

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN, TEKNOLOGI

NUNUKAN — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Nunukan resmi memiliki kepengurusan baru setelah dilantik oleh Ketua SMSI Kalimantan Utara Viktor Ratu di Aula Hotel Lenfin,Sabtu (4/10/2025).

Acara pelantikan ini menandai komitmen SMSI untuk memperkuat ekosistem media siber yang profesional, berintegritas, dan sehat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.

Dalam sambutan Ketua SMSI Nunukan Darwin A.Md menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari sebuah komitmen untuk membawa SMSI menjadi wadah yang berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.Pentingnya peran media sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis pemerintah.

Tantangan Hoaks di Era Digital Menanggapi tantangan di era digital, pengurus baru bertekad menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi.

“Media siber yang profesional, yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, menjadi benteng utama untuk melawan fenomena ini. Untuk itu SMSI berkomitmen memastikan setiap informasi yang disajikan oleh anggotanya adalah akurat, berimbang, dan bertanggung jawab,” ujar Ketua SMSI Kabupaten Nunukan.

Dukungan untuk Media Sehat dan Kompetensi Jurnalis SMSI Kabupaten Nunukan juga akan mendorong proses verifikasi perusahaan pers guna memastikan media dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan. Langkah ini diharapkan akan menguatkan kelembagaan media dan memberikan perlindungan hukum bagi para wartawan.

Selain itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi akan menjadi prioritas.

“Kami percaya bahwa wartawan yang profesional akan mampu menghadirkan karya jurnalistik yang berkualitas, berimbang, dan berpihak pada kebenaran,” jelasnya.

Membangun Sinergi dan Literasi Digital Pelantikan ini sekaligus menjadi simbol sinergi yang lebih erat antara media siber, pemerintah daerah, dan masyarakat di Kabupaten Nunukan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem informasi yang sehat, di mana media dapat berkembang profesional, pemerintah bekerja efektif, dan masyarakat cerdas dalam menyaring informasi.

Diakhir sambutannya, Darwin berpesan kepada seluruh pengurus dan anggota SMSI Nunukan untuk bekerja sama dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan integritas. 

“Semoga SMSI Nunukan dapat menjadi mitra strategis pemerintah,swasta,dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif,adil dan berkeadilan.Jadikan organisasi ini sebagai rumah untuk berkolaborasi, belajar, dan berinovasi,” pungkasnya.

(Neni*)

Bertemu Komisi II DPR- RI, Bupati Irwan Sampaikan Usulan Prioritas, dan Laporkan Kasus Keracunan MBG di Sebatik

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

NUNUKAN- Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menghadiri pertemuan dengan Komisi II DPR – RI yang sedang melakukan reses kunjungan kerja di wilayah Provinsi Kaltara. Pertemuan dilaksanakan di Swissbell Hotel Tarakan, Jumat (3/10), dan turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal Paliwang, SH., M.Hum, Walikota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes, serta Jajaran Forkopimda di Kaltara.

Dari DPR-RI, hadir antara lain Anggota DPR Asal Pemilihan Kaltara Dedy Sitorus, dan beberapa anggota DPR komisi II yang lain. Wakil Menteri Dalam Negeri Aria Bima juga ikut dalam pertemuan tersebut.

Kunjungan kerja DPR – RI ini akan focus pada beberapa persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu masalah rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang menimbulkan gejolak di beberapa daerah, masalah pengelolaan BUMD yang sebagian besar belum professional, serta masalah yang terkait dengan isu – isu pertanahan dan reforma agrarian.

Sementara Bupati Irwan Sabri dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah aspirasi dan usulan strategis, mulai dari pembangunan jalan antara Krayan dan Malinau, pembangunan jalan di wilayah Lumbis, pembangunan embung di Gang Limau, dan pembangunan marine techno park.

Terkait dengan pemotongan dana TKD, Irwan menyampaikan bahwa pemotongan dana TKD sangat berdampak dalam menentukan kebijakan pembangunan.

“Pengurangan TKD yang dulunya sekitar Rp. 950 triliun menjadi hanya sekitar Rp. 690 triliun benar – benar membuat kami harus pintar – pintar dalam menentukan skala prioritas dalam pembangunan,” kata Irwan Sabri.

Selain usulan prioritas dalam kesempatan itu, bupati juga sempat melaporkan kejadian keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru – baru ini terjadi di Kecamatan Sebatik.

“Sekitar 2 hari yang lalu ada anak-anak kita di Pulau Sebatik yang keracunan MBG, kurang lebih 145 orang. Saya turun langsung ke lapangan, dan melihat langsung penanganannya, alhamdulaillah besoknya mereka (korban keracunan) sudah bisa pulang. Saya juga minta agar dihentikan dulu dapurnya, sambil dilakukan evaluasi,” jelasnya.

Setelah pertemuan di Tarakan, rombongan DPR – RI ini keesokan harinya rencanannya akan melanjutkan peninjauan lapangan di wilayah Sebatik.

(PROKOMPIM)

Bupati Mengajak Kepada Pemangku Kepentingan Perbatasan Untuk Berpatisipasi Aktif Dalam Proses Pengukuran IPKP PPKP Tahun 2025.

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN –Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar menghadiri Rapat Koordinasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Kegiatan Pengembangan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2025. Rapat yang dilaksanakan di ruang pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan ini, dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.I.K ini juga dihadiri Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, S.I.P., dan Asdep PPenataan Ruang Kawasan Perbtasan Drs. Ismawan Harijono, M.S.I. Jumat (3/10/25).

Dalam sambutan Bupati Nunukan yang dibacakan oleh Plt. Sekda Ir. Jabbar menyampaikan bahwa pengukuran IPKP PPKP ini merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja yang sangat penting, Perbatasan di Kabupaten Nunukan.

“Dengan pengukuran IPKP PPKP ini, kita berharap perencanaan pembangunan Kawasan perbatasan menjadi lebih terarah, dan pembangunan dapat lebih fokus dalam mendorong pertumbuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” ungkapnya.

Bupati Nunukan juga mengingatkan, Pembangunan Kawasan Perbatasan harus dibarengi dengan upaya pencegahan peredaran barang-barang terlarang, Perdagangan orang, penyelundupan dan berbagai kerawanan di perbatasan lainnya.

Pada kesempatan itu pula, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.I.K menyampaikan terkait dengan Kabupaten Nunukan ini akan menjadi primadona yang dalam artian akan banyak tim yang akan datang silih berganti, dikarena ada beberapa isu-isu yang terjadi di Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan.

“Isu-isu tersebut antara lain tentang permasalah saudar-saudara kita yang berada di daerah Krayan yang meminta perlunya perhatian pemerintah, kemudian yang kedua masih ada permasalahan dibatas negara terkait pengalihan lahan dari Malaysia ada sekitar 127 hektar yang diberikan oleh Pemerintah Malaysia kepada kita kemudian 5 hektar milik kita ke Pemerintah Malaysia dimana masyarakat kita masih tinggal di Kawasan tersebut. Kemudian yang ketiga permasalah pengoperasian PLBN kita di Sebatik dimana pada bulan Oktober lalu telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo,”ungkapnya.

Irjen Pol. Edfri berharap permasalahan-permasalahan tersebut akan segera terselesaikan dan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian-Kementerian terkait.

Selain itu, Irjen Pol. Edfri juga menyampaikan bahwa terkait dengan tugas dan fungsi terkait pengelolaan potensi Kawasan perbatasan terkait masalah ekonomi, dari data yang di peroleh dari OPD terkait sentra ekonomi yang ada di Kabupaten Nunukan ada beberapa potensi unggulan salah satunya adalah rumput laut yang memiliki kendala tidak ada tempat pengelolaannya dan harganya tidak bisa bersaing dikarena kualitasnya rendah.

“Tahun depan kami dapat program yang akan dilaksanakan khususnya di Nunukan ada 22 PPKP, kita akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa Bimbingan Teknis kepada UMKM yang ada di Nunukan. Kita dapat masukan, salah satunya pengolahan rumput laut. Kita akan mendatangkan pelatih atau narasumber yang sudah ahli dibidangnya yang akan melatih para UMKM terkait pengelolaan ruput laut ini,”ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan tersebut nantinya diharapkan setelah dilatih tentunya hasil rumput lautnya bisa semakin baik, kualitasnya bagus kemudian bisa dijual dengan harga yang bisa bersaing dan nantinya mungkin jika ada yang berminat akan dibuatkan UMKM perusahaan kecil untuk mengelola rumput laut tersebut, jadi jangan hanya menjual bahan-bahan mentahnya saja kalua bisa akan di oleh di Nunukan menjadi bahan jadi. Jika nantinya jika bisa berkembang dan memiliki cabang akan menyerap para tenaga-tenaga kerja.

Selain rumput laut, Kabupaten Nunukan juga memiliki potensi pariwisata, namun saat ini ada beberapa kendala terkait akses menuju tempat tersebut.

“Kami meminta kepada Dinas Pariwisata untuk dapat mensurvei tempat-tempat pariwisata yang bisa menjual atau menarik minat para wisatawan baik local maupun mancanegara. Nanti kita akan berupaya untuk akses kesana, misalkan asetnya ada di Krayan namun melewati negara Malaysia maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini semua merupakan PR besar bagi teman-teman yang ada di Nunukan dan juga Pemerintah pusat,”ungkapnya.

Inilah saatnya dari BNPP dan Pemerintah Pusat untuk melihat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Utara khususnya yang tinggal dikawasan perbatasan yang butuh pertolongan dan butuh perhatian.

(PROKOMPIM)