Lomba Mabettang Meriahkan HUT Kabupaten Nunukan Ke-26

NUNUKAN – Antusiasme Petani rumput laut telah terlihat sejak pagi hari, ratusan petani rumput laut yang akan bertanding pada perlombaan Mabettang yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) telah berkumpul di lokasi Lomba, tepatnya di Jalan Ujang Dewa, Sedadap, di salah satu area jemuran rumput laut masyarakat yang berada di depan Pos Airud, pada Minggu (05/10)

Lomba Mabettang ini baru pertama kali di gelar sebagai ajang kompetisi dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke – 26, ada kurang lebih 64 kelompok yang siap bertanding dan memperlihatkan kelincahan dalam mengikat bibit rumput laut yang telah disediakan oleh panitia.

Kegiata ini bertujuan sebagai sarana untuk memperkenalkan Tradisi Lokal Masyarakat pesisir yang berkaitan dengan pengolahan rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan Daerah yang sejak lama menjadi bagian dari mata pencaharian Masyarakat Pesisir.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Asmar, SE., M.AP yang hadir mewakili Bupati Nunukan membuka secara resmi Lomba tersebut.

Dalam sambutannya mengatakan, jika kegiatan lomba ini dapat di kelola secara baik dan berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan kedepannya dapat menjadi potensi wisata dan dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat Kabupaten Nunukan.

“Kita ketahui saat ini rumput laut adalah Komoditas Unggulan dan Utama Masyarakat Kabupaten Nunukan dan bahkan menjadi salah satu Sentra Produksi Rumput Laut terbesar di Indonesia, dengan kualitas baik dan Produktivitas Tinggi, terutama jenis Eucheuma Cottonii, sedangkan kegiatan Mabettang banyak digeluti Masyarakat kita, khususnya para ibu-ibu di wilayah Nunukan Selatan ini. menurut kami, jika kegiatan lomba ini dapat kita kelola secara baik dan berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan kedepannya dapat menjadi potensi Wisata dan dapat meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Nunukan,”jelasnya

Bupati juga menghimbau kepada seluruh peserta lomba untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding dan mentaati peraturan yang telah disepakati bersama.

“Kami menghimbau sekaligus mengingatkan kepada seluruh peserta lomba untuk senantiasa menumbuhkan bahkan memelihara rasa kebersamaan, Sportivitas, menjunjung tinggi Fair Play, memperkokoh persatuan dan kesatuan. kalah atau menang dalam perlombaan adalah hal biasa. tetap menjaga rasa kesatuan dan kebersamaan adalah yang terpenting. mari tetap jaga kondusifitas di Masyarakat. dan yang tak kalah pentingnya, taati seluruh ketentuan dan peraturan yang telah disepakati bersama,”ujarnya

Kepada Tim Penilai Bupati mengharapkan kejujuran dalam penilaian.

“Kepada tim penilai kami juga berpesan, bertugaslah secara jujur, tegas dan Objektif. begitu pula buat panitia penyelenggara, persiapkanlah lomba Mabettang ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,”katanya saat mengakhiri sambutannya.

Dalam perlombaan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Setiap kelompok beranggotakan 4 orang peserta yang akan menunjukkan keterampilan dan beradu kecepatan dalam mengikat rumput laut, setiap peserta diberi waktu selama 10 menit untuk mengikat bibit rumput laut, dengan kategori penilaian, ketepatan waktu, kerapian, tali rumput laut yang akan di bentang terisi penuh oleh bibit rumput laut.

(PROKOMPIM)

Bertemu Direktur Penanganan Konflik Kemenhut, Wabup Hermanus Minta Persoalan Lahan di Kabupaten Nunukan diberi Perhatian

JAKARTA – Disela-sela mengikuti Acara Rakernas Ke – III dan Lokakarya Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, (4/10), Wakil Bupati Nunukan Hermanus melakukan pertemuan informal dengan Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia, Julmansyah. 

Kepada Julmansyah, Wakil Bupati Hermanus menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan tengah melakukan harmonisasi, dan sinkroniksasi peruntukan lahan, untuk menentukan apakah sebuah lahan itu masuk ke dalam kawasan APL, hutan adat, hutan ekonomis dan lain sebagainya.

Hermanus berharap, pemerintah (pusat) memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan tersebut, karena hal itu menyangkut kehidupan ratusan masyarakat yang selama ini tinggal di sekitar hutan.

Menyikapi penyampaian wakil bupati tersebut, Julmansyah menyampaikan bahwa dirinya akan menindaklanjuti persoalan lahan di Kabupaten Nunukan melalui tim penataan ruang.

“Harapanya nanti penyelesaianya sudah dalam bentuk data yang sudah rampung, kemudian bersurat ke gubernur (Kaltara), agar bisa diakomodir dalam tata ruang Provinsi, dan nanti penyesuaian di lintas sektoral di Kementerian kehutanan, PUPR, ATRBPN, Kementerian Pertanian dan lainnya, terkait peruntukan lahan,” kata Julmansyah.

Selain Julmansyah, Seminar dan Lokakarya LPDN tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber yang cukup berkompeten, seperti Adian Napitupulu, Anggota DPR RI dari PDIP, Prof Mutia Hatta, Dr. A. Sonny Keraf dan Dr. Ir. Mahfudz, MP. Hadir juga dalam lokakarya tersebut Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala.

(PROKOMPIM)

Musorkab KONI Nunukan 2025, Tiga Calon Ketua Berebut Kursi

NUNUKAN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Nunukan menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) di ruang serbaguna lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Sabtu (4/10/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Dengan Energi Baru, Raih Prestasi di Porprov Kaltara 2026”.

Agenda utama Musorkab yakni pemilihan Ketua Umum KONI kabupaten Nunukan periode 2025–2029 dengan tiga calon ketua, yakni Muh. Yasin, Tri Wahyuni, dan Alson.

Bupati Nunukan melalui Sekretaris Disbuporapar, Sudirman, memberikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi dalam memajukan olahraga. Ia berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan prestasi atlet dan mengharumkan nama Nunukan di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Ketua KONI periode 2021–2025, Samran, juga menyampaikan capaian selama masa jabatannya dan berpesan agar pengurus baru dapat melanjutkan prestasi yang telah diraih. Sementara itu, Sekum KONI Kaltara, Arfiadi Mediansyah, menegaskan kepengurusan baru akan menghadapi tantangan besar pada Porprov 2026 dan diharapkan membawa hasil lebih baik bagi Kabupaten Nunukan.

Musorkab turut dihadiri anggota DPRD Nunukan, Sekjen KONI Kaltara, camat, serta sejumlah tokoh pemuda dan olahraga di Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)

Tinjau Dapur MBG di Sebatik Tengah, Wamendagri Apresiasi Gerak Cepat Pemkab Nunukan

NUNUKAN – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto mengapresiasi langkah sigap yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menangani kasus keracunan yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis yang terjadi beberapa hari lalu.

Apresiasi tersebut disampaikan Bima Arya saat mengunjungi dapur MBG di Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah (4/10), seusia dirinya mendampingi rombongan Komisi II DPR – RI meninjau langsung Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Bupati Nunukan H. Irwan Sabri ikut mendampingi mantan Walikota Bogor dua periode tersebut.

“(kasus keracunan) ini merupakan pelajaran bagi kita semua agar tidak main-main dengan pengelolaan makanan ini. Standar keamanan dan pengelolaan makanan harus benar – benar diperhatikan secara serius,” kata Bima.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Bupati Irwan menegaskan kembali komitmenya untuk memperkuat pengawasan dan memastikan kualitas makanan yang akan disajikan kepada anak – anak terjaga kualitasnya.

(PROKOMPIM)

Kunjungi Sebatik, Anggota Komisi II DPR –RI Melihat Langsung Kondisi PLBN dan Terima Aspirasi Masyarakat dan Nelayan 

NUNUKAN – Rombongan Anggota Komisi II DPR RI meninjau langsung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Sabtu (4/10). Ikut dalam rombongan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan beberapa pejabat dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Bupati Nunukan H. Irwan Sabri yang menyambut di Tarakan, juga ikut dalam rombongan tersebut saat menuju Sebatik.

Pada kesempatan itu, para anggota Komisi II DPR – RI dan Wamendagri diberikan penjelasan oleh BNPP terkait dengan masalah kenapa PLBN sampai saat ini belum difungsikan sebagai pintu pelintasan orang dan barang dari dan menuju Malaysia.

Selain persoalan PLBN, BNPP juga menyampaikan beberapa keluhan masyarakat yang terdampak akibat perluasan garis batas Indonesia – Malaysia. Masalah lainnya adalah seringnya para nelayan Indonesia memasuki perairan Malaysia karena tidak mengetahui batas – batas wilayahnya, sehingga mereka rawan untuk ditangkap oleh patrol laut di Malaysia.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Anggota DPR Fraksi PDIP yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara Deddy Yevri Hanteru Sitorus menegaskan bahwa persoalan itu harus segera ditindaklanjuti.

“Kami serahkan BNPP untuk menindaklanjuti agar persoalan ini dapat segera diselesaikan. Menteri Dalam Negeri saya harap dapat menjadi pihak yang mewakili pemerintah untuk membicarakan soal boarding cross agreement, termasuk dalam forum Sosek Malindo dan berbagai mekanisme lainnya, sehingga dapat tercipta umbrella agreement yang mampu menjawab persoalan – persoalan tadi,” kata Dedy.

Untuk melengkapi kunjungan kerja tersebut, seperti biasanya, rombongan diajak melihat Patok – 3, dan rumah dua negara yang sangat ikonik.

(PROKOMPIM)