Kategori: KABAR KALTARA

Hasan Basri sampaikan Apresiasi Pidato Kenegaraan Presiden

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

JAKARTA – PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/08/2022).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kinerja yang ditunjukkan oleh lembaga-lembaga negara.

Terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dirinya mengatakan sudah meneken Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI, Hasan Basri mengapresiasi pidato Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Tahunan MPR terkait salah satu isu penegakan hukum di Indonesia.

“Pidato presiden cukup menarik terkait penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi (HAM) masa lalu,” kata Hasan Basri saat ditemui awak media.

Hasan Basri menjelaskan beberapa tahun terakhir, terdapat kritik pidato presiden yang tidak memasukkan soal HAM. Namun, saat ini sudah kembali positif ketika ada pembahasan HAM.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Borneo, Hasan Basri menilai pidato presiden itu terkait upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Hasan Basri berharap, kebijakan Presiden itu mampu menghasilkan keadilan dan memberikan hak-hak korban.

Terkait penegakan hukum tanpa pandang bulu, dia berharap pesan itu dapat dimaknai semua aparat penegak hukum.

“kita menginginkan agar hukum tegak dan tidak ada diskriminasi dan tidak ada rekayasa,” harapnya.

Lebih jauh, Hasan Basri yang akrab disapa HB juga mengapresiasi pidato presiden yang mencanangkan Kalimantan Utara menjadi Green Industrial Park, terbesar di dunia.

“Kalimantan Utara memiliki potensi sebagai Kawasan industri hijau. Insyallah kita optimistis, Kalimantan Utara akan menjadi penghasil produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” kata Hasan Basri.

Hasan Basri berharap, sumber-sumber energi yang dimiliki Kalimantan Utara, mampu menjadi magnet industrialisasi segala produk rendah emisi, dan menempatkan Kalimantan Utara menjadi Green Industrial Park.

Sebelum Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar, terlebih dulu digelar Sidang Tahunan MPR RI yang dipimpin Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI ini dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-11 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono, Pimpinan dan Anggota MPR-DPR-DPD RI, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, ketua umum partai politik serta dubes negara sahabat. (*)

Lewat Sidang Paripurna, Hasan Basri Sampaikan Hasil Reses

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sidang Paripurna Ke-13 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2022).

Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.

Sidang Paripurna mengagendakan 5 (lima) agenda pembahasan yaitu: Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Pengganti Antar Waktu;, Laporan Kinerja Pimpinan MPR unsur DPD RI Tahun Sidang 2021-2022;, Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan;, Laporan tertulis PURT Tahun Sidang 2021-2022;, Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022.

Dalam agenda penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi, Senator Kalimantan Utara, Hasan Basri menyampaikan beberapa aspirasi serta rekomendasi terkait pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

“Alhamdulillah, melalui sidang ini kami telah melaksanakan dua agenda prioritas utama, yaitu Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,” kata Hasan Basri.

Senator Muda asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menyampaikan Hingga saat ini, Provinsi Kalimantan Utara, belum terdapat rumah sakit rujukan, dan rumah sakit yang menangani masalah kesehatan jiwa.

Melalui rekomendasinya, Hasan Basri mendesak kepada Pemerintah, untuk segera membentuk rumah sakit kesehatan jiwa yang disertai, ketersediaan sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang mengampuni.

“Selain itu juga, kami merekomendasikan perlu adanya program prioritas kesehatan jiwa di setiap puskesmas sebagai sarana preventif dan rehabilitatif,” Tegas Hasan Basri.

Terkait dengan Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya, Alumni magister Hukum Universitas Borneo, Hasan Basri menyampaikan saat ini banyak cagar budaya di Kalimantan Utara sebagai peninggalan/warisan kebudayaan perang dunia II.

Ia menuturkan, salah satu diantaranya, yaitu Situs Peningki Lama Karungan di Kecamatan Tarakan Timur.

“Berdasarkan aspirasi yang kami terima, banyak kondisi cagar budaya di Kalimantan Utara, yang masih kurang terpelihara, dan sebagian besar tidak memiliki fasilitas, dikarenakan sumber pendanaan yang terbatas,” kata Hasan Basri.

Hasan Basri yang akrab disapa HB, merekomendasi perlu adanya sinergitas kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Daerah untuk melakukan pendataan dan evaluasi secara terpadu disertai dengan peningkatan aspek sarana prasarana.

Selain itu juga, Hasan Basri menilai minimnya sosialisasi dan promosi terhadap cagar budaya di Kalimantan Utara menyebabkan, sulitnya masyarakat untuk berkunjung.

Di Akhir laporan, Hasan Basri berharap cagar budaya tidak hanya dilihat sebagai sebuah objek material yang hanya menyimpan nilai sejarah masa lalu, tetapi upaya pemanfaatan m harus dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat sekitar dan tetap sesuai dengan aspek-aspek pelestarian cagar budaya. (**)

Gubernur Kukuhkan 40 Anggota Pasukan Pengibar Bendera

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Sebanyak 40 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Kalimantan Utara dikukuhan Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum di Ruang Serbaguna Gabungan Dinas, Senin (15/8).

Anggota Paskibraka tersebut merupakan pelajar yang terpilih berasal dari 5 kabupaten/kota se-Kaltara. Sebelumnya, mereka telah menjalani karantina selama 10 hari untuk mengikuti serangkaian pelatihan.

Seperti, pelatihan pengibar bendera sebagai tugas utama, pelatihan fisik, baris-berbaris, serta pembekalan pendidikan moral selaku siswa agar bisa menjadi siswa yang beretika.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan sangat bangga dengan semangat dan jiwa nasionalisme melalui perjuangan dan keseriusan dalam berlatih. Di mana para siswa ini dengan sungguh-sungguh untuk mengibarkan merah putih pada peringatan HUT ke-77 RI di Kalimantan Utara.

“Selamat bertugas kepada anak-anakku yang telah terpilih menjadi anggota paskibraka Kalimantan Utara 2022. Semoga kerja keras kalian dapat membanggakan bangsa dan negara serta menjadi panutan bagi generasi muda yang lain,” ujarnya.

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat, diwarnai pengucapan sumpah janji paskibraka dan penyematan lencana serta kendit secara simbolis oleh Gubernur Kaltara kepada salah satu anggota Paskibraka. (dkisp)

Sukseskan Gerakan 10 Juta Bendera, Gubernur Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu momen terbesar bagi bangsa Indonesia. Pada Hari Kemerdekaan ke 77 tahun 2022 ini, seluruh masyarakat Indonesia akan menyambut secara antusias dan bangga.

Mengeluarkan semangat warga di Kalimantan Utara (Kaltara) menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77, Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum secara simbolis membagikan ribuan bendera Merah Putih kepada para warga yang melintas di kawasan jalan Tugu Cintai Damai, Tanjung Selor, Sabtu (13/8/2022) pagi.

Selain dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia, melalui Gerakan Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih, sebagaimana yang diinstruksikan dari pemerintah pusat. Pembagian bendera merah putih juga sebagai upaya membangkitkan rasa cinta kepada bangsa dan negara.

“Ini sebagai upaya membangkitkan rasa cinta kepada bangsa dan negara, menggugah rasa patriotisme serta meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat, khususnya para generasi muda penerus bangsa,” ungkap Gubernur.

Seluruh elemen di masyarakat memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Diera globalisasi dan era digital, Indonesia dihadapkan pada banyaknya ideologi-ideologi asing maupun alternatif.

Dimana, kata Gubernur, ideologi tersebut merasuki hampir segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi seperti organisasi terlarang, ekstremisme, sekulerisme, dan liberalisme.

“Terlebih di wilayah perbatasan, tantangan kita menjaga keutuhan NKRI tentu semakin berat. Untuk itu, menyemarakkan peringatan HUT ke 77 Kemerdekaan RI, mari bersama mengadakan berbagai kegiatan positif,” ungkap Gubernur.

“Misal saja menggelar pesta rakyat, selain menyatukan kekompakan, akan terjalin kebersamaan di antara para warga,” sambungnya.

Disampaikan, kiranya ada 5 ribuan bendera merah putih dibagikan kepada warga secara bertahap, sebagai bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini.

Selain diikuti sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten Bulungan. Pembagian ribuan bendera merah putih juga dilakukan oleh unsur Forkopimda, Forum Organisasi, Camat, Lurah, Tokoh Agama, Adat dan Masyarakat serta Ketua RW dan RT. (dkisp)

2023 Target Anggota Simpul SIKN dan JIKN

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Dalam rangka pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan, memudahkan akses pencarian arsip, juga sebagai sarana penyelamatan arsip. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DKP) Kaltara menargetkan 2023 mendatang sudah bisa masuk menjadi anggota simpul Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

“Segera kita lengkapi persyaratan administrasi dan teknis sesuai kriteria SIKN dan JIKN agar kita bisa mengusulkan dan mendaftarkan akun sebagai anggota simpul jaringan,”ungkap Kepala Dinas DPK Ramli usai rapat koordinasi (rakor) kearsipan yang digelar dua hari, 10-11 Agustus di Hotel Crown.

Ramli juga mendorong kabupaten/kota untuk bisa segera mengusulkan keanggotaan jaringan SIKN dan JIKN. Salah satunya hingga saat ini sudah 352 pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota serta kementerian dan Lembaga yang telah menjadi anggota. Sementara di Kaltara belum ada satupun yang masuk menjadi anggota.

Ramli menyebutkan besar manfaat SIKN dan JIKN. Selain mewujudkan layanan arsip secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah. Juga menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik.

“Selain itu sebagai sarana penyelamatan arsip. Semisal mengalami bencana yang mengakibatkan musnahnya arsip (secara fisik), kan masih memiliki file arsip di “cloud” ANRI,’ujarnya

Sementara Staf Ahli Syahrullah Mursalin yang mewakili Gubernur Kaltara menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap pihak yang telah bersinergi dalam penyelenggaraan rakor kearsipan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang kian pesat. Hal itu harus dimaknai sebagai ajakan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyajian informasi kearsipan di Kaltara.

“Arsip merupakan sumber informasi, sarana pengungkapan sejarah, penelitan maupaun sarana evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan,”ujarnya

Sementara Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, Andi Kasman mengatakan lewat SIKN dan JIKN di Kaltara bisa menjadi simpul jaringan dalam rangka memberikan data dan pelayanan informasi kearsipan kepada warga. Namun upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus melibatkan banyak pihak termasuk swasta, perguruan tinggi serta peran masyarakat secara simultan.

Dia juga mengatakan hal yang tidak kalah penting terkait kuaitas SDM pengelola kearsipan yang harus dibangun untuk menjalankan kearsipan secara profesional. Salah satunya melalui program Pendidikan dan pelatihan yang selalu ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai konteks perkembangan jaman. (dkisp)