Kategori: KABAR KALTARA

Tingkatkan Mutu Pendidikan di Kaltara, Wagub Minta Dewan Pendidikan Libatkan Masyarakat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, NASIONAL, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub), Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Yansen TP., M.Si menghadiri sekaligus menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pendidikan se-Kalimantan Utara di Hotel Tarakan Plaza, Selasa (23/8). Acara yang berlangsung sejak tanggal 22 hingga 23 Agustus itu, memilih tempat di Hotel Tarakan Plaza.

Dalam sambutannya, Wagub Yansen memaparkan salah satu visi dan misi Gubernur dan Wagub Kaltara ialah menjadikan Provinsi Kaltara Berubah, Maju dan Sejahtera. Hal ini sangat mendasar, salah satunya penting bagi seluruh masyarakat Kaltara mengenyam pendidikan wajib belajar minimal 9 Tahun.

“Salah satu orientasinya adalah bagaimana wajib belajar itu diselenggarakan dengan benar,” ujar Wagub Yansen TP dihadapan peserta Rakor.

Dalam menemukan konsep dasar, menurut Wagub, persoalan mengimplementasikannya agar sesuai dengan cara pengentasan tantangan dalam hal peningkatan mutu dunia pendidikan di Kaltara harus lah tepat.

“Ini yang saya kira perlu didobrak oleh bapak-bapak yang memiliki pengalaman atau background sebagai tenaga pendidik, ada yang background swasta, adapula yang background politikus. Apa artinya, semua sisi terlibat dalam bagaimana membentuk pendidikan yang berkualitas,” jelasnya.

Maka dari itu, Wagub mengajak bersama-sama mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melibatkan masyarakatnya melalui Dewan Pendidikan ini untuk bagaimana menghidupkan suasana pendidikan berdasarkan partisipasi masyarakat.

“Harapan saya dengan tekad semangat pemerintah membangun dunia pendidikan supaya betul-betul memfasilitasi anak-anak belajar, dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan,” tutur Yansen.

“Ada 3 peran dalam pendidikan yang baik itu, yaitu pemerintahan yang baik, masyarakat yang baik dan rumah tanggga atau keluarga yang baik. Ketika ketiga peran ini bisa berjalan dengan baik pasti melahirkan produk pendidikan yang baik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara, Drs H Ahmad Maulana, MM menambahkan, dalam mewujudkan arahan Wagub Kaltara menumbuhkan semangat membangun dunia pendidikan di Kaltara, yakni dengan mengajak kembali daerah yang dewan pendidikannya tidak aktif.

Ia menjelaskan tujuan utama dari rakor ini tidak lain untuk menyamakan persepsi antar Dewan Pendidikan yang ada di kabupaten/kota di Kaltara. Dengan begitu, pelayanan peningkatan mutu pendidikan se-Kaltara akan terwujud.

“Kabupaten/kota juga senang dengan adanya rakor ini. Sehingga menyamakan persepsi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang ada di kabupaten/kota,” jelasnya.

Oleh karena itu, dari rakor tersebut lahir rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kaltara,
DPRD Provinsi Kaltara, Bupati/Walikota se-Kaltara, dan DPRD kabupaten/kota se-Kaltara.

“Ada 12 butir rekomendasi semuanya itu adalah penguatan terhadap dewan pendidikan yang ada di kabupaten/kota dan penguatan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah. Sehingga peningkatan pelayanan pendidikan itu InsyaAllah akan terlaksana,” ujarnya.

Adapun salah satu rekomendasi tersebut, meminta Dewan Pendidikan kabupaten/kota agar dapat mengaktifkan kembali kepengurusannya dan bagi yang telah masa berlakunya telah habis untuk segera membentuk kepengurusan dewan pendidikan yang baru. (dkisp)

“Komitmen Laksanakan Kunci Pemasyarakatan Maju, Lapas Nunukan Kontrol SarPras Keamanan”

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN

NUNUKAN – Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan, Youga Supriyadi bersama dengan Jajaran Kamtib beserta Staf pada pagi tadi kembali melakukan Pengecekan serta kontrol Blok Hunian, Beranggang serta Sarana dan Prasarana Keamanan secara berkala/rutin, Kegiatan kali ini dilaksanakan di seluruh bagian Kamar Hunian dan Beranggang serta tempat-tempat yang kiranya Rawan yang kemungkinan bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Selasa, (23/08).

Kegiatan tersebut dilaksanakan guna meningkatkan kewaspadaan terkait deteksi dini Keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan khususnya. Kegiatan pengecekan serta kontrol seperti ini sangat berpengaruh pada keamanan dan ketertiban serta mencegah gangguan kamtib di Lapas Kelas IIB Nunukan. Ka.KPLP bapak Youga Supriyadi akan segera menindaklanjuti area yang kiranya perluh pembenahan/perbaikan guna mencegah gangguan kamtib di Lapas Nunukan. Salah satu tujuan kegiatan ini juga untuk menciptakan kebersamaan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas yang merujuk pada penguatan tugas dan fungsi keamanan.

Machfudh Plh.Kasiminkamtib pun juga menyampaikan bahwa Kegiatan seperti ini akan terus kami laksanakan guna melakukan pemeliharaan sarana prasarana keamanan secara rutin dan berkomitmen untuk melaksanakan kunci Pemasyarakatan Maju.

“Perluh kita Pahami juga ntuk melaksanakan sistem keamanan yang lebih baik lagi maka diperlukan Petugas Pengamanan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan menjaga kondisi Lapas Nunukan senantiasa dalam keadaan teratur, aman, dan tentram”, pungkasnya.

Humas Lapas Kelas IIB Nnk/Yutdalin

Hasan Basri Terpilih Jadi Ketua Komite III DPD RI

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

Jakarta – Hasan Basri terpilih menjadi Ketua Komite III DPD RI. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komite III DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, Jumat (19/8).

Dalam rapat yang digelar secara luring dihadiri oleh seluruh anggota Komite III DPD RI, dari sabang sampai marauke.

“Agenda rapat adalah pemilihan satu Ketua Komite III DPD RI dan 3 (tiga) Wakil Ketua Komite III DPD RI sesuai dengan yang sudah diusulkan oleh sub wilayah,” jelas Mahyudin dalam keterangannya.

Hasan Basri yang merupakan senator asal Kalimantan Utara dan pernah menjadi Wakil Ketua Komite II DPD RI, Wakil Ketua PURT DPD RI, yang akan didampingi oleh Wakil Ketua I Evi Aliya Maya (Nusa Tenggara Barat), Wakil Ketua II Habib Ali Alwi (Banten), dan Wakil Ketua III Muslim M. Yatim (Sumatera Barat).

“Atas kerja sama yang baik dengan proses demokratis, dan cepat, kita berhasil memutuskan yang terbaik. Semoga pimpinan Komite III DPD RI yang baru dapat mengemban tugas selanjutnya dengan lancar. Dan terima kasih kepada Ketua dan anggota Komite III DPD RI sebelumnya,” tutur Mahyudin.

Merespon hal tersebut, Hasan Basri yang saat ini menjadi Ketua Komite III DPD RI mengucapkan terima kasih kepada anggota Komite III DPD RI yang telah memilih dirinya sebagai Ketua Komite III DPD RI.

“Saya sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Komite III DPD RI,” ujar Hasan Basri.

Senator Muda asal Kalimantan Utara, Hasan Basri berharap agar amanah tersebut sekaligus memberikan dampak positif bagi DPD RI dan khususnya bagi kemajuan Komite III DPD RI kedepan.

“Saya berharap amanah yang diberikan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan semua energi sehingga program-program yang sudah ada dapat berjalan lancar, dan program-program yang baru dapat berjalan secara sistematis dan terarah,” kata Tutup Hasan Basri.

Komite III merupakan alat kelengkapan DPD RI bersifat tetap yang mempunyai lingkup tugas di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, ekonomi kreatif, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk.

Ingatkan Kembali Meningkatkan Pelayanan Kesehatan, Gubernur Saksikan Sertijab Direktur RSUD dr H Jusuf SK

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, NASIONAL

TARAKAN-Jabatan Direktur RSUD dr. Jusuf SK milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya diserahterimakan dari dr. Franky Sientoro. Sp.A kepada dr. Rustam Samsuddin, MM,.

Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum menghadiri sekaligus memberi arahan langsung serah terima jabatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK, Kamis (18/8).

Dalam arahannya, Gubernur Zainal mengingatkan kembali kepada jajaran manajemen RSUD dr. H. Jusuf SK untuk bersungguh-sungguh menjalankan Visi-Misi Provinsi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

“Sehat adalah salah satu pra syarat utama untuk mencapai suatu kesejahteraan, yang artinya ini merupakan tugas besar bagi kita semua khususnya jajaran Dinas Kesehatan dan jajaran RSUD dr. H. Jusuf SK,” jelasnya.

Untuk itu, peningkatan atensi pelayanan kesehatan di Kaltara perlu terus berbenah dan ditingkatkan. Mulai dari infrastruktur, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan hingga pada manajemen dan pengelolaan rumah sakit sebagai unsur pendukung tugas pada bidang pelayanan daerah Provinsi Kaltara.

“Awal bulan lalu saya sudah melakukan inspeksi disini (RSUD dr. H. Jusuf SK, red) untuk melihat secara langsung bagaimana pelayanan kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Seperti yang diketahui bahwa tidak lama lagi Program Studi (Prodi) Kedokteran di Universitas Borneo Tarakan (UBT) akan dibuka. Maka dari itu, sebagai pendukung percepatan terealisasinya yaitu dengan menjadikan RSUD dr. H. Jusuf SK sebagai rumah sakit pendidikan.

“Keberadaan rumah sakit pendidikan menjadi hal yang sangat penting menjadi persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan PP No. 52 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran dan komitmen kita bersama untuk mewujudkan cita-cita besar ini perlu segera dipersiapkan rumah sakit ini agar dapat memenuhi syarat untuk dapat naik status menjadi rumah sakit pendidikan sesuai dengan amanat PP No. 93 Tahun 2015,” ungkapnya.

Gubernur menambahkan, terkait pengadaan alat ataupun barang penunjang pelayanan untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang perlu didahulukan agar nantinya pelayanan yang prima bisa berdampak maksimal dan dirasakan masyarakat.

“Jadi kita harus melihat asas prioritas selektivitas, jangan yang tidak prioritas kita utamakan. Misalnya kita butuh alat operasi kemudian kita juga membutuhkan sofa lalu yang mana kita dahulukan yang mana yang menjadi prioritas itu harus ada seleksi disitu. Jangan yang urutan kelima menjadi nomor satu, saya ingatkan itu,” tuntasnya.

Perlu diketahui, kegiatan ini merupakan lanjutan dari prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah dan jabatan pimpinan tinggi Pratama yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2022 yang lalu. (dkisp)

Hasan Basri Minta Pemerintah Selidiki Jebolnya Tanggul Limbah batubara di Kaltara

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, HUKUM & KRIMINAL, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL

JAKARTA – Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara, Hasan Basri meminta pemerintah mengusut jebolnya tanggul kolam limbah batubara milik sebuah perusahaan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Hasan Basri menilai, kejadian ini selalu berulang setiap tahun dan mengakibatkan bencana lingkungan yang berbahaya dan merugikan warga sepanjang Sungai Malinau.

“Kalau jebolnya tanggul ini disebut sebagai bencana, maka tak masuk akal. Kejadian seperti ini, terjadi setiap tahun. Ini Namanya lalai atau tidak peduli terhadap potensi dampak yang ditimbulkannya,” kata Hasan Basri, Selasa, 17/09/2022.

Senator Asal Kalimantan Utara, Hasan Basri meminta kepada kementerian KLHK, kementerian ESDM, dapat turun langsung ke Kab. Malinau untuk melakukan investigasi.

“harus dilakukan investigasi, karena sudah merugikan masyarakat, demikian juga dengan aparat keamanan (polda kaltara),” tegas Hasan Basri.

“Kami (DPD RI) sudah mengingatkan berkali-kali, jangan sampai kejadian jebolnya tanggul kembali terulang, ” tegas Hasan Basri.

Lebih jauh, disela-sela sidang tahunan MPR RI, Hasan Basri menyampaikan secara langsung kepada Alue Dohong selaku Wakil Menteri KLHK, untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kalimantan Utara, serta mengeluarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“saya berharap persoalan ini bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami minta pemerintah berlaku adil dan memperhatikan kepentingan kesehatan dan lingkungan masyarakat luas,” jelas Hasan Basri.

Hasan Basri menegaskan, pihaknya akan tetap memonitor langkah penegakan hukum oleh instansi yang berwenang seperti Polri, Kemen LHK dan Kemen ESDM.

Hal ini menurutnya sangat perlu agar masyarakat tidak memberikan stagnasi berlebihan, dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, dan kepada hukum.

Hasan Basri yang akrab disapa HB tak menampik bahwa, Investasi sangat penting di Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai kran pembuka lapangan kerja dan perputaran ekonomi. Namun dengan catatan investor wajib taat aturan.

“Kalau perusahaan itu beroperasi sesuai aturan yang ada, saya mendukung mereka. Karena kita membutuhkan investasi untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Tetapi kita sangat berharap agar investasi itu bekerja sesuai aturan memberikan manfaat bagi rakyat banyak,” tutup HB. (***)