Kategori: KABAR KALTARA

Kaltara Pacu Modernisasi Pemahaman Politik

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Pemahaman akan tata cara berpolitik sangat diperlukan. Apalagi era modernisasi dan globalisasi, sistem politik biasanya disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Guna meningkatkan stabilitas politik menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik.

Kegiatan diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, dilaksanakan di Ruang Serbaguna, Gedung Gabungan Dinas, Pemprov Kaltara, Rabu (31/8).

Dibuka oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr H Suriansyah, mewakili Gubernur Kaltar, Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum.

Selain meningkatkan stabilitas politik, sosialisasi juga sebagai upaya dalam meningkatkan Indeks Demokrasi di Provinsi Kaltara.

Dalam sambutan tertulis Gubernur, Sekprov Kaltara, Suriansyah menyampaikan bahwa pendidikan politik merupakan sarana vital dalam pembentukan warga negara.

Ia mengungkapkan lewat pendidikan politik, masyarakat akan mudah memperoleh informasi dalam memahami sistem politik.

Meskipun sistem demokrasi berjalan secara efektif, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan politik di Indonesia. Salah satunya, disebabkan minimnya pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Padahal, kata Sekprov, memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban warga negara sangat penting untuk ikut berpartisipasi dalam politik demi perubahan Indonesia yang lebih baik lagi.

Menurutnya kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban terjadi karena kurangnya pendidikan politik terhadap masyarakat.

“Pendidikan politik ini sangat perlu. Pasalnya, menjadi sarana pembentukan warga negara dan individu mendapatkan informasi, wawasan, serta memahami sistem politik, dan dapat mengimplementasikannya,” ungkap Suriansyah.

“Masyarakat harus cerdas dan memiliki etika, mampu memilah dan memilih serta berhati-hati dalam memilih pemimpin dan wakilnya kelak,” sambungnya.

Suriansyah turut menambahkan jika pendidikan politik erat kaitannya dalam upaya meningkatkan Indeks Demokrasi.

Lewat indeks demokrasi, lanjut Sekprov, akan tergambar kondisi demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi, peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat. Dan melalui agenda ini, penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kaltara dapat selalu meningkat, serta tetap konsisten dalam kategori baik,” tutupnya.(dkisp)

Komite III Lakukan Finalisasi Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 21/2000

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL

JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri menegaskan bahwa tahun 2022 Komite III DPD RI telah memutuskan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai RUU inisiatif Komite III DPD RI.

Pernyataan itu disampaikan Hasan Basri saat memimpin rapat pleno, dan rapat finalisasi Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 tahun 2000, (28/9/2022).

“Revisi UU No. 21 Tahun 2000 merupakan salah satu dari 254 UU yang masuk dalam prolegnas 2020-2024 pada nomor urut 161,” ujar Hasan Basri.

“Alhamdulillah, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kita telah melaksanakan serangkaian kegiatan inventarisasi materi penyusunan RUU ini,” lanjut Ketua Komite III DPD RI melalui sambutannya.

Senator asal Kalimantan Utara itu menjelaskan, RUU ini nantinya akan mengakomodir 4 usulan mengenai Pekerja mandiri, pekerja digital serta pekerja migran untuk dapat bergabung dalam SP/SB;, Upaya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;, perubahan paradigma konflik menjadi kemitraan, dan mengembangkan semangat kolaboratif;, dan mekanisme mekanisme pemberitahuan dan pencatatan pembentukan SP/SB secara berjenjang;.

“Kita berharap proses dan mekanisme pembahasan RUU inisiatif Komite III DPD RI, dapat berjalan dengan lancar sehingga Indonesia bisa segera memiliki pedoman maupun payung hukum yang lebih rigid dalam menjamin kesejahteraan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” ungkap Hasan Basri.

Hasan Basri yang akrab disapa HB mengatakan, RUU UU No. 21 Tahun 2000 sangat penting karena di dalam RUU ini mengatur secara lebih jelas dan detail mengenai definisi, sanksi, hak dan kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan perusahaan.

“kami meminta dukungan dari serikat buruh/serikat pekerja karena apabila rancangan UU disetujui, dan diterima maka ini merupakan salah satu RUU yang sudah kita elaborasikan dari seluruh aspirasi buruh di setiap daerah, dan nantinya kita juga akan mensosialisasikan ke setiap daerah-daerah terkait dengan RUU ini,” kata Hasan Basri.

Lebih jauh Hasan Basri menyampaikan, walaupun perubahannya tidak melebihi dari 50%, sesuai dengan amanat Lampiran II UU PUU, namun ia menilai perubahan ini cukup baik untuk mengakomodir kebutuhan buruh/pekerja itu sendiri.

Di Penghujung acara, Hasan Basri menyampaikan DPD RI khususnya Komite III DPD RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan fungsi legislasi dan pengawasan yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia.

“Insyallah, kami berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan pembahasan legislasi yang memiliki landasan sosiologis yang kuat, memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta rekomendasi yang dapat mengatur percepatan mencapai kemajuan Indonesia,” ucap Ketua Komite III DPD RI saat menutup acara rapat.

Dalam rapat yang digelar secara luring maupun daring, kegiatan rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komite III DPD RI, Tim Ahli RUU Serikat Pekerja /Serikat buruh yang terdiri dari Aloysius Uwiyono, Nawawi, Andri Kusmayadi,Fitrian, Rekson Silaban, dan tamu undangan yang lain. (*)

Gubernur Hadiri Pelantikan Lembaga Adat Dayak Tenggalan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki warna tersendiri dalam keanekaragaman etnik khususnya Suku Dayak yang menjadi salah satu suku asli yang mendiami Bumi Benuanta.

Salah satunya, Suku Dayak Tenggalan yang baru saja menggelar Pelantikan Pengurus Lembaga Adat Suku Dayak Tenggalan yang disaksikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH M.Hum di Halaman Bangsal Desa Tulang, Kecamatan Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan, Senin (29/8).

Gubernur mendapat kesempatan menandatangani prasasti keberadaan Suku Dayak Tenggalan di Kaltara dan diikuti Kepala Suku Dayak Tenggalan, H. Pangeran Ismail PB dan beberapa ketua lembaga adat besar dari setiap suku yang berkesempatan hadir.

Dalam sambutannya, Gubernur mengutarakan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara turut mendukung penuh kepengurusan suatu organisasi kedaerahan atau kesukuan terbentuk di Kaltara seperti Suku Dayak Tenggalan. Ini bertujuan sebagai bentuk pelestarian budaya dan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan di Kaltara.

“Kita harus tetap mempertahankan budaya-budaya yang kita miliki saat ini, karena yang bisa melestarikan dan mempertahankan budaya-budaya yang kita miliki adalah kita sendiri bukan orang lain,” jelasnya.

Gubernur berharap kepada segenap masyarakat Suku Dayak Tenggalan untuk terus menjaga kelestarian budayanya yang mana merupakan salah satu suatu kekhasan yang dimiliki Kaltara dan turut berperan serta dalam pembangunan di Kaltara.

“Kita ketahui bersama bahwa pembangunan tertentu tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun perlu bersinergi dengan berbagai pihak termasuk memerlukan berbagai masukan positif pengurus suku Dayak Tenggalan sebagai salah satu suku asli di Kalimantan yang tentu sangat mencintai dengan tulus tanah leluhurnya,” harapnya dihadapan keluarga besar Suku Adat Dayak Tenggalan.

Oleh karena itu, Gubernur mengajak kepada seluruh anggota pengurus untuk serius mengembangkan organisasi dan memberikan yang terbaik untuk meningkatkan potensi yang dimiliki dan terus melakukan inovasi di Kaltara sebagai rumah kita bersama untuk dapat Berubah, Maju dan Sejahtera.

“Mari bersama-sama kita bersatu padu di dalam menjalankan tugas secara amanah dan bertanggung jawab pada organisasi. Tenggalan Bersinergi, Tenggalan Bersatu, Tenggalan Berintegritas,” pungkasnya. (dkisp)

Manajemen Kinerja Terbaik, Pemprov Terima Penghargaan dari BKN

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kaltara menerima penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Kategori Award Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala BKN RI, Dr Ir Bima Haria Wibisana, M.Sis, kepada Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum, Jumat (26/8) sore.

Menurut Gubernur, capaian tersebut merupakan upaya yang terus dilakukan oleh Pemprov Kaltara. Ia meminta agar capaian itu dapat ditingkatkan, sehingga memberikan nilai positif bagi pembangunan di daerah.

“Kita masuk dalam kategori tersebut dengan sub kategori Pemerintah Provinsi Tipe Kecil. Alhamdulillah, provinsi Kaltara masuk 5 besar untuk diberikan award oleh BKN,”jelas Gubernur di Ruang Serbaguna Kota Tarakan.

Untuk diketahui, terdapat 4 kategori yang diumumkan pada BKN Award 2022. Di antaranya, Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian . Kategori Penilaian Kompetensi, Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja dan Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang ada di Kaltara. Capaian ini merupakan kerjakeras kita semua dalam bingkai Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tentu yang kurang akan kita perbaiki, dan yang sudah baik harus kita pertahankan dan ditingkatkan,”terang Gubernur.

Gubernur berharap melalui manajemen kinerja target yang ditetapkan dapat segera dicapai secara maksimal. Selain Pemprov Kaltara, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung juga mendapatkan penghargaan dari BKN. “Saya berharap ini menjadi motivasi bagi daerah lainnya, sehingga kita dapat memacu kinerja seluruh ASN di Kaltara,”tuntasnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI, Dr Ir Bima Haria Wibisana, M.Sis mengungkapkan banyak aspek yang menjadi penilaian khususnya dalam kinerja ASN. Karena itu, ia menghimbau agar Pemprov Kaltara dapat memastikn tiap aparaturnya mengetahui target kinerja. “Melalui penghargaan ini saya berharap Pemprov Kaltara dapat memacu kinerja ASN,”ungkapnya. (dkisp)

Lewat Pagelaran Seni dan Budaya, Dapat Ciptakan Ekonomi Tumbuh

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

MALINAU – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr Yansen TP, MSi., menghadiri pembukaan Pagelaran Seni dan Budaya Dayak Kayan di Panggung Budaya Pandan Liu Burung, Arena Pro Sehat Kabupaten Malinau, Kamis (25/8/2022).

Ikut serta Bupati Kabupaten Malinau Wempi W. Mawa, SE., Wakil Bupati (Wabup) Malinau Jakaria, SE, M.Si., serta ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau, Ping Yansen.

Pangelaran yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini, merupakan wadah silahturahmi masyarakat Suku Dayak Kayan dengan menampilkan berbagai seni dan budaya, kuliner, tarian serta kerajinannya.

Dalam sambutannya, Wagub yang juga selaku Dewan Penasehat Persatuan Dayak Kayan Kaltim-Kaltara itu, menyampaikan apresiasi dan bangga atas terlaksananya Pagelaran Seni dan Budaya Dayak Kayan.

“Ini pagelaran yang ke-4 kalinya, kedepan harus semakin ditingkatkan. Terlebih kesadaran dan pemahaman warga masyarakat untuk mengeksistensikan budaya yang dimiliki, jika itu terus dilakukan, saya yakin Malinau akan semakin kuat dan maju,” ungkapnya.

Wagub juga mengatakan, bahwa salah satu peluang agar bertumbuhnya ekonomi kerakyatan adalah melalui event.

“Seperti pernak-pernik yang dikerjakan, itu akan mendatangkan hasil bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, melalui event-event seperti ini saya yakin dan percaya akan terjadi perputaran ekonomi yang kuat ditengah masyarakat dan ini akan menghidupkan kita semua,” tutupnya. (dkisp)