Evaluasi Kerja di Pertengahan Tahun 2023, Bupati Laura Mengecek Pokok Pokok Permasalahan di OPD

NUNUKAN – Rapat evaluasi Lintas OPD ini diinisiasi Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, menjelang 6 bulan terakhir di tahun 2023, dan juga untuk mengetahui secara langsung capaian kinerja pembangunan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik itu rencana, yang sudah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan, Kamis (6/7).

Bersama Wakilnya H. Hanafiah, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid memimpin rapat koordinasi lintas OPD ini dengan tujuan memberikan dukungan serta semangat kepada Kepala OPD agar di setiap kegiatan tidak bersifat seremoni saja tetapi lebih kepada target kinerja dan target RPJMD yang akan dicapai, dan juga permasalahan yang belum selesai supaya ada solusi dan dapat segera terselesaikan.

” Melalui forum ini nantinya kita saling mengingatkan, baik antara OPD, Asisten, dan juga Sekda, perbaiki komunikasi dan harus saling peduli, sehingga saling mengingatkan itu sangat penting,” jelas Bupati Laura.

Kemudian secara bergiliran, masing-masing Kepala OPD dipersilahkan untuk menyampaikan permasalahan, atau target kinerjanya, yang kemudian ditanggapi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Usai diskusi, Bupati Laura menyampaikan, sebagai tujuan agar lebih mengefektifkan baik itu pelayan kepada masyarakat maupun masalah masalah yang belum terselesaikan untuk segera ditindak lanjuti.

(PROKOMPIM)

Aksi jilid III, Kapolda Sultra dan Kapolres konut diadukan di Kadiv Propam Polri dan eks Kupp III Molawe di laporkan di kejagung

JAKARTA – Mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Konsorsium mahasiswa Sultra bersatu (KMSB) Kembali Mendesak Mabes Polri dan kejaksaan agung RI untuk segera menindak tegas Atas pembiaran Aktivitas Ilegal Mining Dan terjadinya Tindak pidana Korupsi Di wilayah IUP PT.Antam Tbk Konawe Utara.

Gerakan hari ini adalah gerakan yang ketiga Kalinya (KMSB) melakukan aksi di depan Mabes polri dengan Tuntutan agar segera mencopot Kapolda Sultra dan Kapolres Konawe Utara.

Nur Asrawan Sumardin selaku penanggung jawab aksi menyampaikan, bahwa Aksi yang kemudian Kami lakukan hari ini adalah aksi yang ketiga kalinya dimana kami menuntut agar Kapolda Sultra dan Kapolres Konawe Utara segera di Copot dari jabatan nya kami duga terlibat memback-up Aktivitas Ilegal mining yang terjadi di kabupaten Konawe Utara, padahal kami sudah melakukan pelaporan resmi beberapa Minggu lalu.

Dari pihak mabes polri AKBP Rina, yang menemui masa aksi dan mengarahkan untuk ke Kadiv Propam mabes polri untuk di foll up laporannya karena suratnya sudah di teruskan di Kadiv propam polri.

Seharusnya wilayah Sulawesi tenggara harus menjadi prioritas pengamanan apalagi banyaknya terjadi Ilegal mining di beberapa Kabupaten di Sulawesi tenggara terkhusus Kabupaten Konawe Utara salah satu titik maraknya praktek ilegal mining sambung nur asrawan .

Di tempat yang berbeda irjal Ridwan kordinator lapangan Aksi menambahkan. Bahwa Kejaksaan agung Republik Indonesia (Kejagung RI) juga harus Turun tangan dalam Kasus tindak pidana korupsi yang hari ini sedang bergilir di kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara (Kejati Sultra)

Karna kami menilai Kejati Sultra hari ini menangani kasus korupsi di sektor pertambangan dalam wilayah IUP PT.Antam Tbk. Sangat tebang pilih, beberapa direktur tambang sudah di jadikan tersangka oleh kejati Sultra.

Yang hari ini kami Soroti Bahwa penambang ilegal sudah di tetap kan sebagai tersangka akan tetapi ironis nya beberapa instansi Yang mengeluarkan segala perizinan untuk dapat melakukan penjualan Ore Nikel itu tidak tersentu hukum.

Mantan kepala kantor unit penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Molawe Kabupaten Konawe Utara kami menduga terlibat dalam kasus korupsi Di wilayah IUP PT.Antam Tbk.

Lanjut irjal Ridwan yang juga mahasiswa Sulawesi Tenggara yang sedang menempuh pendidikan di Ibu kota jakarta, harus nya Kejati Sultra Harus Memeriksa Segala instansi yang mempunyai wewenang memberikan izin dalam hal ini Surat Izin Berlayar (SIB) jangan hanya Pelaku Ilegal mining yang di Tetapkan tetapi harus dengan pemberi izin.

Sebagai penutup Nur Asrawan menambahkan, gerakan yang hari ini kami lakukan mebawah beberapa tuntutan untuk segera di tindak lanjut oleh Kapolri dan kejaksaan agung. Adapun tuntutan kami yaitu.

Mendesak Kapolri bapak jenderal Listyo Sigit Prabowo Untuk segera mencopot Kapolda Sultra dan Kapolres Konawe Utara karna diduga kuat masih marak terjadi terjadi Ilegal mining di kabupaten Konawe Utara Sulawesi tenggara.

Mendesak Kejaksaan agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk segera memanggil dan memeriksa Mantan Kepala Kantor unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Yang kami duga Kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi Wilaya IUP PT.Antam Tbk konawe Utara.

(Q Lurah/Wan)

DPRD Nunukan Gelar Rapat Paripurna Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan III tahun sidang 2022-2023 agenda Penyampaian Nota Pengantar Bupati Nunukan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA. 2022, bertempat di kantor DPRD Nunukan, Senin (03/07/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa Hafid didampingi wakil ketua I H. Saleh, S.E, dan wakil ketua II Burhanuddin.

Mengawali rapat paripurna, Bupati Nunukan yang di wakili oleh Wakil Bupati Nunukan H. Hanafia, SE., M.SI dalam sambutannya menyampaikan total APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.372.110.154.325.00 ( 1 trilyun 372 milyar 110 juta 154 ribu 325 rupiah).

Selanjutanya, Pada tahun 2022 target pendapatan daerah sebesar Rp.1.275.324.308.341.00 (1 trilyun 275 milyar 324 juta 308 ribu 341 rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.302.632.345.033.84 ( 1 trilyun 302 milyar 632 juta 345 ribu 33 rupiah 84 sen ) atau 102,14%.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Nunukan juga memaparkan rincian target pendapatan asli daerah sebesar Rp 130.699.589.536,00 (130 milyar 699 juta 589 ribu 536 rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 106.015.465.479.65 (106 milyar 15 juta 465 ribu 479 rupiah 65 sen) atau 81,11%.

Kemudian, pendapatan transfer target sebesar Rp.1.135.824.718.805,00 (1 trilyun 135 milyar 824 juta 718 ribu 805 rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.1.189.745.669.297.43 (1 trilyun 189 milyar 745 juta 669 ribu 297 rupiah 43 sen) atau 104,75%. Sedangkan target lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.800.000.000,00 (8 milyar 800 juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.6.871.210.256.76 (6 milyar 871 juta 210 ribu 256 rupiah 76 sen) atau 78,08%.

Belanja dan transfer Anggaran belanja kabupaten nunukan tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.372.110.154.325.00 (1 trilyun 372 milyar 110 juta 154 ribu 325 rupiah) dengan Realisasi belanja sebesar Rp.1.277 824.422.962,22 (1 trilyun 277 milyar 824 juta 422 ribu 962 rupiah 22 sen) atau 93,13%.

“Demikian penyampaian nota rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Nunukan tahun anggaran 2022, kiranya dapat dibahas lebih lanjut dan disahkan menjadi peraturan daerah kabupaten nunukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, tutup Hanafia mewakili Bupati Nunukan.

(Wan)

Komitmen Laksanakan Kunci Pemasyarakatan Maju, Lapas Nunukan Pastikan SarPras Keamanan Dalam Keadaan Baik

NUNUKAN – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan, I Wayan bersama dengan Jajaran KPLP dan Kamtib beserta Staf pada pagi tadi kembali melakukan Pengecekan serta kontrol Blok Hunian, kamar hunian serta Sarana dan Prasarana Keamanan secara berkala/rutin, Kegiatan kali ini dilaksanakan di seluruh bagian Kamar Hunian serta tempat-tempat yang kiranya Rawan yang kemungkinan bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Sabtu, (01/07/2023).

Kegiatan tersebut dilaksanakan guna meningkatkan kewaspadaan terkait deteksi dini Keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan khususnya. Kegiatan pengecekan serta kontrol Kegiatan tersebut dilaksanakan guna meningkatkan kewaspadaan terkait deteksi dini Keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan seperti ini sangat berpengaruh pada keamanan dan ketertiban serta mencegah gangguan kamtib di Lapas Kelas IIB Nunukan.

Plh KPLP bapak Machfud akan segera menindaklanjuti area yang kiranya perluh pembenahan/perbaikan guna mencegah gangguan kamtib di Lapas Nunukan. Salah satu tujuan kegiatan ini juga untuk menciptakan kebersamaan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas yang merujuk pada penguatan tugas dan fungsi keamanan.

Fauzi, Kasiminkamtib pun juga menyampaikan bahwa Kegiatan seperti ini akan terus kami laksanakan guna melakukan pemeliharaan sarana prasarana keamanan secara rutin dan berkomitmen untuk melaksanakan kunci Pemasyarakatan Maju.

“Perluh kita Pahami juga ntuk melaksanakan sistem keamanan yang lebih baik lagi maka diperlukan Petugas Pengamanan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan menjaga kondisi Lapas Nunukan senantiasa dalam keadaan teratur, aman, dan tentram”, jelas wayan

(Humas Lapas Kelas IIB Nnk / Wan)

Polres Nunukan Gelar HUT Bhayangkara Ke-77

NUNUKAN – Kepolisian Resor (Polres) Nunukan menggelar upacara dan syukuran dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-77, bertempat di lapangan Apel Tribrata, Sabtu (01/07/2023).

Berbagai rangkaian kegiatan yang digelar mulai dari upacara sampai dengan acara syukuran peringatan HUT Bhayangkara ke-77 tahun 2023 dengan mengusung tema “Polri Presisi Untuk Negeri Pemilu Damai Untuk Indonesia Maju”.

Kegiatan syukuran diawali dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Bripka Aiman dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara (Kaltara) yang diwakili oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nunukan, AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K., S.H dan dilanjutkan dengan tradisi pemotongan tumpeng.

“Melalui momentum usia Polri yang menginjak ke-77 tahun, Polri terus melakukan intropeksi diri dengan hal-hal yang telah dilakukan dalam upaya memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas, tentunya untuk memberikan perlindungan, pengayomanan dan pelayanan kepada masyarakat,” ucap AKBP Taufik mewakili Kapolda Kaltara.

Dalam sambutannya Kapolres mengatakan kedepannya kita sama-sama memelihara Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan melakukan penegakan hukum sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya yang bertugas di Polres Nunukan harus dapat menjaga performa dan kinerja untuk tetap dapat menjaga kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya, selaku Kapolres Nunukan juga menyampaikan dalam beberapa waktu kedepan kita akan segera masuk dalam tahun politik 2024 yang merupakan bagian dari sebuah pesta demokrasi yang harus terlaksana secara langsung umum bebas, rahasia dan jujur serta adil.

“Sesuai dengan tema atensi kita kedepan berkaitan dengan pelaksanaan tugas suksesnya pemilu baik itu pemilu Presiden, Legislatif maupun Pilkada,” ucap AKBP Taufik.

Turut hadir dalam acara HUT Bhayangkara ke-77 Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Kab.Nunukan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Forkopimda Nunukan, unsur vertikal Kab.Nunukan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala BUMN, BUMD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakan, Insan Pers di lingkungan Kab.Nunukan, Kapolres dan Wakapolres serta jajaran Polres Nunukan.

(Wan)