Kategori: KABAR KALTARA

Bupati Nunukan Buka Musrenbang RKPD 2026, Fokus pada Pemerataan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 pada Senin (30/3/2026) di Lantai V Kantor Bupati Nunukan.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh H.Irwan Sabri SE Bupati Nunukan dan dihadiri oleh Wakil Bupati Nunukan Hermanus S Sos, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Nunukan, Forkopimda, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta para kepala perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Bupati Nunukan mengajak seluruh peserta untuk bersyukur karena dapat kembali berkumpul setelah melewati bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada seluruh undangan yang hadir.

Bupati menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah.

“Melalui Musrenbang ini, kita memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah,” ujarnya.

Untuk tahun 2027, tema pembangunan Kabupaten Nunukan adalah “Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.”

Tema tersebut dijabarkan ke dalam enam fokus utama pembangunan, yaitu peningkatan infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur ekonomi, penguatan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, optimalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan perlindungan sosial dan budaya, serta penguatan daya saing generasi muda.

Bupati juga mengungkapkan bahwa dari hasil Musrenbang tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan, telah terinput ribuan usulan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat diakomodir dalam APBD 2027 karena keterbatasan anggaran.

“Oleh karena itu, perangkat daerah diminta untuk memprioritaskan program yang sesuai dengan tema pembangunan dan mencari alternatif pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi,” jelasnya.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi dinamika global, termasuk dampak konflik internasional yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi.

“Pemerintah daerah harus adaptif terhadap perubahan dan mampu menghadirkan program yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

(PROKOMPIM)

Gubernur Sampaikan LKPj 2025, Indikator Pembangunan Tunjukkan Tren Positif

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, dengan menegaskan capaian pembangunan daerah menunjukkan tren positif.

Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan ke-II Tahun 2026 di Kantor DPRD Provinsi Kaltara, Senin (30/3).

Gubernur menjelaskan bahwa LKPj merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2024.

“LKPj merupakan wujud akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” kata Gubernur.

Dalam paparannya, Zainal menyebut sejumlah indikator makro pembangunan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,04 atau naik 0,63 poin dan masuk kategori tinggi.

Tingkat kemiskinan tercatat 5,54 persen, tergolong rendah. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,85 persen dengan tren menurun. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,56 persen.

Kemudian pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp208,21 juta, sedangkan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) berada di angka 0,261 atau kategori rendah.

“Capaian ini menunjukkan pembangunan Kaltara berada pada jalur yang tepat, meski masih ada tantangan ke depan,” ujarnya.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara meningkat menjadi 6.109 orang dari sebelumnya 4.823 orang, yang didominasi penambahan PPPK di sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, kebijakan tersebut memperkuat pelayanan publik agar lebih optimal.

Pada aspek keuangan daerah, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp820 miliar atau 85 persen, pendapatan transfer Rp1,782 triliun atau 85,79 persen, serta lain-lain pendapatan sah Rp56,68 miliar atau 159,1 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,642 triliun atau 85,90 persen, dan belanja transfer Rp435,93 miliar atau 88,86 persen.

“Pengelolaan keuangan daerah cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan efektivitasnya agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Berbagai kebijakan strategis juga dilaksanakan, di antaranya peningkatan partisipasi demokrasi, keringanan pajak kendaraan, program Beasiswa Kaltara Unggul, bantuan sosial, serta penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, sejumlah indikator kinerja lainnya juga menunjukkan hasil positif, seperti peningkatan angka harapan hidup menjadi 73,68 tahun, indeks SPBE mencapai 3,87 (kategori sangat tinggi), kualitas lingkungan hidup sangat baik, serta jumlah desa mandiri meningkat menjadi 77 desa.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sektor yang perlu ditingkatkan, seperti pendidikan, kemiskinan dan konektivitas wilayah.

Atas capaian tersebut, Pemprov Kaltara meraih sejumlah penghargaan nasional pada tahun 2025, di antaranya Naker Inspirational Leadership Award, SPM Awards dengan capaian 100 persen, Paritrana Award serta penghargaan TP2DD.

Zainal menegaskan seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Ke depan, kita harus terus meningkatkan pelayanan agar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

(dkisp)

WFA di Kaltara Efektif, Sekprov Sebut Hemat Hingga Rp230 Juta

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan Work From Anywhere (WFA) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai berjalan efektif dan mampu menekan pengeluaran, dengan efisiensi biaya listrik dan air mencapai sekitar Rp230 juta.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memimpin apel di Lapangan Agatis, Senin (30/3) pagi.

Dalam arahannya, Denny menyampaikan apresiasi kepada penanggung jawab 11 gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mendukung pelaksanaan WFA dengan baik.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan beberapa waktu lalu, terjadi penurunan signifikan pada pembayaran listrik dan air di seluruh gedung Pemprov Kaltara.

“Terjadi penurunan pembayaran. Dari Januari ke awal Februari, penurunannya sekitar Rp230 juta,” ujar Denny.

Denny juga menambahkan, berdasarkan hasil Safari Perangkat Daerah sebelumnya, tingkat pelaksanaan WFA di kalangan ASN telah mencapai sekitar 99 persen.

Menurutnya, kebijakan WFA perlu terus dipertahankan sebagai langkah efisiensi, terutama di tengah kondisi global dan geopolitik yang masih belum menentu.

Meski demikian, Denny menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, khususnya bagi instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Pelayanan publik harus tetap berjalan dan terus ditingkatkan,” pungkasnya.

(dkisp)

Dividen Perumda Tirta Taka Tembus Rp. 2,64 Miliar, PAD Nunukan Makin Kuat, Bupati : Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola, pembenahan manajemen, serta dukungan kebijakan daerah berjalan pada arah yang tepat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan secara resmi menerima penyerahan dividen dari Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan sebagai bentuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bertempat di kerja Bupati Nunukan, pada Jum’at (27/03/2026)

Dividen yang diserahkan untuk tahun buku 2025 tercatat sebesar Rp. 2.641.215.962, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun buku 2024 yang sebesar Rp. 958.579.811,41. Kenaikan ini menunjukkan kinerja Perusahaan Daerah yang semakin membaik dari tahun ke tahun.

Dalam sambutannya, Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE menyampaikan bahwa penyerahan Dividen merupakan Indikator penting dalam mengukur kinerja Perusahaan Daerah sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Daerah.

“Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola, pembenahan manajemen, serta dukungan kebijakan daerah berjalan pada arah yang tepat,” ujarnya.

Peningkatan kinerja tersebut didorong oleh meningkatnya pendapatan perusahaan yang didukung oleh ketersediaan air baku yang lebih memadai sepanjang tahun 2025. Hal ini menjadi perbaikan signifikan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya.

Jika ditinjau dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Perumda Tirta Taka, Pada tahun buku 2021, laba perusahaan tercatat sebesar Rp562 juta, kemudian meningkat menjadi Rp910 juta pada 2022, dan kembali naik menjadi Rp1,26 miliar pada tahun 2023. Meski sempat mengalami penyesuaian pada 2024 menjadi sekitar Rp958 juta, namun pada tahun 2025 perusahaan berhasil mencatat lonjakan laba yang signifikan.

Secara keseluruhan, peningkatan dividen dalam beberapa tahun terakhir bahkan mencapai sekitar 287 persen, yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan Daerah secara profesional dan berkelanjutan.

Bupati Nunukan juga menekankan agar capaian tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat. Berbagai permasalahan seperti distribusi air yang belum merata, tekanan air rendah, hingga gangguan layanan diminta untuk segera ditangani.

Selain itu, Perumda juga didorong untuk terus meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki jaringan perpipaan, serta menjaga keberlanjutan ketersediaan air baku melalui pengelolaan yang terpadu, termasuk pemeliharaan embung.

Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan dapat terus meningkatkan kontribusinya terhadap Daerah sekaligus memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat.

(PROKOMPIM)

Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan 14 CPMI Non Prosedural di Perairan Nunukan

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN, TNI/POLRI NEWS

NUNUKAN – Tim gabungan yang terdiri dari Tim Quick Response Pangkalan TNI AL (Lanal) Nunukan bersama Satgas Ops Intelmar 26, Satgas Ops Samurai-26.I, Satgas Intelstrat Asahan 26 Bais TNI, BP3MI Kalimantan Utara, serta SGI Kodam VI/Mulawarman berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 14 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non prosedural di Perairan Tinabasan, Kabupaten Nunukan, Kamis (26/03/2026).

Komandan Lanal Nunukan, Primayantha Maulana Malik menerangkan, penggagalan tersebut berawal dari patroli rutin yang dilakukan Tim Quick Response Lanal Nunukan bersama BP3MI Kaltara.

Saat berpatroli pada titik koordinat 4° 08′ 54,43″ LU – 117° 38′ 29,84″ BT tepatnya sekitar pukul 08.22 WITA, petugas mendapati satu unit speedboat mencurigakan yang bergerak menuju wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia dan berupaya menghindari pemeriksaan. Tim kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menghentikan kapal tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 14 CPMI non prosedural yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa. Mereka diduga akan diberangkatkan menuju wilayah Kalabakan, Malaysia tanpa melalui prosedur resmi.

Selain itu, petugas juga mengamankan seorang yang diduga berperan sebagai calo dalam proses pemberangkatan tersebut.

“Kami akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah perairan perbatasan. Upaya ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dari praktik penempatan pekerja migran secara ilegal dan potensi tindak pidana perdagangan orang,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk menekan angka pengiriman CPMI non prosedural yang masih kerap terjadi di wilayah perbatasan.

“Sinergitas antarinstansi menjadi kunci dalam upaya pencegahan. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal karena risikonya sangat besar,” tambahnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para CPMI tersebut diketahui membayar biaya sebesar Rp800.000 untuk perjalanan menggunakan kapal Pelni menuju Nunukan, serta sebesar 700 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp3.010.000 kepada calo setibanya di Kalabakan, Malaysia.
Rencananya, mereka akan diseberangkan dari Nunukan menuju Kalabakan menggunakan speedboat bermesin 115 PK berwarna biru dengan motoris berinisial N.

Selanjutnya, seluruh CPMI beserta barang bukti diserahkan kepada BP3MI Kalimantan Utara untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

(*)