Kategori: KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2026 pada Senin (30/03/26), bertempat di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat paripurna tersebut mengusung agenda utama Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., M.Si., serta didampingi oleh Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL., dan H. Muddain, ST. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, organisasi masyarakat, serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan LKPJ Tahun 2025 yang memuat laporan pelaksanaan kebijakan, program pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Penyampaian ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus ruang bagi DPRD untuk memberikan masukan dan saran konstruktif.

Dalam paparannya, Gubernur mengungkapkan adanya peningkatan signifikan pada sejumlah indikator makro daerah yang mencerminkan membaiknya kualitas hidup masyarakat Kalimantan Utara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mencapai angka 74,04 atau naik sebesar 0,63 poin dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menempatkan Kalimantan Utara dalam kategori tinggi.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren stabil di angka 4,56 persen. Kondisi tersebut turut berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat yang mencapai Rp208,21 juta.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga berhasil menekan angka pengangguran terbuka menjadi 3,85 persen serta menjaga tingkat kemiskinan tetap rendah di angka 5,54 persen.

Komitmen dalam peningkatan pelayanan dasar turut diwujudkan melalui penguatan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. ⁣

⁣Jumlah aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Kalimantan Utara meningkat menjadi 6.109 orang, yang didominasi oleh penambahan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan, guna menjangkau pelayanan hingga ke wilayah pelosok.⁣

⁣Rapat paripurna ini diharapkan dapat menjadi landasan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah ke depan.

(hms/ADV)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFrA., CSFA., ERMCP., CertDA, di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltara, Selasa (31/3).

Penyerahan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Zainal menegaskan, penyerahan LKPD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Penyerahan ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tapi wujud komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Zainal.

Ia juga mengapresiasi BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan interim pada 10 Februari hingga 10 Maret 2026. Menurutnya, laporan yang diserahkan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Sepanjang 2025, Pemprov Kaltara menghadapi berbagai tantangan, termasuk efisiensi anggaran dan dinamika regulasi pusat. Meski demikian, kualitas belanja daerah tetap dijaga, memastikan program prioritas tetap berjalan serta mempertahankan tata kelola keuangan yang baik dan berintegritas

Zainal memastikan, pihaknya siap menjalani seluruh tahapan audit dengan sikap terbuka dan kooperatif.

“Kami menyatakan kesiapan untuk bersikap terbuka, kooperatif, dan responsif dalam seluruh tahapan proses audit yang akan dilaksanakan oleh BPK RI,” ujarnya.

Ia berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi masukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara.

(dkisp)

APAU KAYAN – Kunjungan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, ke Desa Nawang Baru dan Long Nawang, Kabupaten Malinau, pekan lalu, terasa begitu istimewa.

Bagi Ingkong, ini bukan sekadar agenda kerja, melainkan pulang ke kampung halaman tempat ia dilahirkan dan dibesarkan.

Dengan penuh kehangatan, Ingkong Ala menyambangi rumah-rumah warga satu per satu. Ia duduk bersama para orang tua, tokoh adat, hingga masyarakat, berbincang santai menggunakan bahasa Dayak Kenyah yang begitu akrab di telinga warga.

“Ini kampung halaman saya, di sinilah saya lahir dan besar. Jadi datang ke sini bukan seperti kunjungan, tapi sekaligus lepas kangen,,” kata Ingkong Ala.

Suasana haru pun terasa ketika sejumlah orang tua yang telah lanjut usia masih mengingat sosok Ingkong sejak kecil hingga dewasa. Mereka menyapa dengan penuh keakraban, bahkan menceritakan kembali kenangan masa lalu yang pernah dilalui bersama.

Di sela-sela perbincangan, salah satu warga juga mengenang masa sulit yang pernah mereka alami bersama. Ia bercerita bagaimana dulu mereka berusaha mendapatkan pinjaman dari koperasi, namun tidak berhasil. Kisah itu menjadi pengingat perjalanan hidup yang penuh tantangan di masa lalu.

Mendengar cerita tersebut, Ingkong Ala tampak terdiam sejenak, lalu merespons dengan empati. Baginya, pengalaman itu menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk ketangguhan masyarakat hingga saat ini.

“Pengalaman seperti itu tidak boleh kita lupakan. Justru dari situ kita belajar untuk terus berjuang dan saling membantu,” ucapnya.

Dalam kunjungannya, Ingkong Ala juga menemui sejumlah tokoh yang dituakan, di antaranya Ubang Liman, Pui Balu Pasung, Mpui Pelutang Imang, mantan Kepala Desa Temuyat yang kini berusia 93 tahun serta Pui Pungau Anye.

“Kunjungan ini menjadi bentuk penghormatan saya kepada para sesepuh yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan masyarakat setempat,” ujarnya.

Di balik suasana kekeluargaan, Ingkong Ala tetap mendengarkan berbagai aspirasi warga. Mulai dari kebutuhan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan disampaikan langsung oleh masyarakat tanpa sekat.

“Kalau kita datang langsung ke rumah warga, kita bisa lebih memahami apa yang mereka rasakan,” kata dia.

Bagi warga, kehadiran Ingkong Ala bukan hanya sebagai Wakil Gubernur, tetapi juga sebagai “anak kampung” yang kembali pulang. Kedekatan itu membuat silaturahmi terasa lebih hangat dan penuh makna.

Kunjungan ini menjadi cerminan pendekatan humanis Pemerintah Provinsi Kaltara, sekaligus memperkuat hubungan emosional dengan masyarakat perbatasan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup seorang Ingkong Ala.

(*)