Kategori: KABAR KALTARA

Bahas Program Strategis Perikanan Kaltara dengan KKP

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat komitmennya untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, diwujudkan dengan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).

Rombongan dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., didampingi Komisi IV DPR RI Dapil Kaltara, Hasan Saleh tersebut diterima oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., dan Wakil Menteri, Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., beserta jajaran di Gedung KKP RI, Jakarta, Jumat (12/9).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pendahuluan pada bulan Agustus 2025 lalu, dengan agenda kali ini adalah koordinasi dan sinkronisasi program strategis kelautan dan perikanan untuk wilayah Kaltara yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia.

Di hadapan Menteri Trenggono, Wagub Ingkong menyampaikan beberapa permasalahan pokok yang tengah dihadapi di sektor kelautan dan perikanan di Kaltara.

Permasalahan tersebut antara lain belum maksimalnya sarana dan prasarana Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), belum adanya Balai Benih Ikan untuk budidaya laut dan payau, serta perlunya peningkatan fasilitas produksi dan pemasaran untuk hasil perikanan.

“Keterbatasan Pemerintah Daerah di tengah efisiensi anggaran membuat kemampuan daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut menjadi terbatas. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat melalui KKP,” ucap Wagub Ingkong.

Menyikapi usulan tersebut, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyambut baik dan memberikan respons yang positif dengan meminta Pemprov Kaltara untuk menyusun dokumen teknis yang lebih detail sebagai bahan tindak lanjut dan pengkajian lebih mendalam.

“Kami apresiasi komitmen Pemprov Kaltara. Untuk memastikan usulan ini dapat berjalan, kami akan membentuk Tim Koordinasi antara KKP dan Pemprov Kaltara untuk bersama-sama mengawal setiap program yang diusulkan,” tegas Menteri Trenggono.

Rombongan Pemprov Kaltara yang hadir diantaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Rukhi Syayahdin S. St. Pi., Kepala Dinas PUPR-PERKIM, Ir. Helmi, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, H. Sapi’i, S. T. M. A. P, serta Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan, Susilawati, S. Hut.

Pembentukan tim koordinasi diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program strategis yang tidak hanya memecahkan masalah existing tetapi juga mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kaltara.

(dkisp)

Kabupaten Nunukan Raih Paritrana Award Berkat Program Perlindungan Pekerja Rentan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Rabu (10/9/2025), menyampaikan bahwa Paritrana Award yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perusahaan yang serius melaksanakan program perlindungan bagi tenaga kerja.

Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Nunukan yang diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan di Tanjung Selor, 11 September 2025

Menurutnya, penghargaan ini diberikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk jumlah cakupan peserta. “Semakin banyak program itu bisa melibatkan kelompok masyarakat, semakin tinggi peluang pemerintah daerah, desa, maupun perusahaan untuk mendapatkan apresiasi ini,” ungkapnya.

Salah satu desa yang menjadi perhatian adalah Desa Tanjung Aru di Kecamatan Sebatik, yang berhasil melaksanakan program perlindungan tenaga kerja hingga mencakup 100% warganya. Melalui alokasi anggaran desa, pekerja rentan seperti motoris, petani, sopir, pelayan, hingga pekebun didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perlindungan ini memberi jaminan apabila pekerja sakit dan tidak bisa bekerja, mereka tetap memperoleh pengganti pendapatan harian. Jika meninggal dunia, keluarga akan mendapat santunan, dan bila peserta telah mengikuti program minimal tiga tahun, anaknya berhak mendapat biaya pendidikan.

Kabupaten Nunukan sendiri mendapat apresiasi karena menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Utara yang menjalankan inovasi “Satu Desa, 100 Pekerja Rentan”. Program ini dilaksanakan melalui dukungan anggaran desa di seluruh 232 desa yang ada.

“Peran pemerintah daerah adalah memfasilitasi desa-desa agar mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan. Bupati Nunukan mendukung penuh dengan memastikan alokasi dana desa diarahkan untuk program ini,” jelas Kepala Dinas DPMD.

Dengan komitmen tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan Paritrana Award kepada Kabupaten Nunukan. Prestasi ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

(PROKOMPIM)

Kodim 0911/Nunukan Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Bulog SPHP Diserbu Warga Perbatasan

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN, TNI/POLRI NEWS

NUNUKAN – Kodim 0911/Nunukan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah Kabupaten Nunukan. Dalam kegiatan ini, Kodim bekerja sama dengan Bulog setempat menyediakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga terjangkau, yakni Rp63 ribu per karung ukuran 5 kilogram.

Antusiasme masyarakat tampak begitu tinggi. Sejak pagi, warga sudah mendatangi lokasi penjualan untuk mendapatkan beras murah tersebut. Banyak warga menyampaikan rasa syukur dan gembira, karena kegiatan ini dinilai sangat membantu meringankan beban pengeluaran di tengah kondisi harga pangan yang cenderung meningkat.

Komandan Kodim 0911/Nunukan, Letkol Inf Tony Prasetyo, S. Hub. Int., M.H.I, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi TNI bersama pemerintah daerah dan Bulog untuk menjaga stabilitas pangan di perbatasan.

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kami ingin hadir langsung membantu masyarakat. Harga beras yang lebih terjangkau diharapkan dapat meringankan beban warga dan sekaligus menekan laju inflasi daerah. Kami akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan,” ungkap Dandim.

Kegiatan ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Warga mengaku sangat terbantu, terlebih menjelang kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Dengan harga Rp63 ribu per karung, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih ringan.

Melalui program seperti ini, Kodim 0911/Nunukan berharap tercipta kondisi yang lebih stabil dan masyarakat tetap sejahtera, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.

(Kodim0911 Nunukan)

Gubernur Terima Audiensi DPP AMPI Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) di Ruang Kerja Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (11/9).

Dalam pertemuan silaturahmi tersebut, Gubernur Zainal menyambut baik kolaborasi yang terjalin antara DPP AMPI Kaltara dan Pemerintah Provinsi Kaltara.

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin menanamkan modal di Provinsi Kaltara.

“Pemprov Kaltara sangat mendukung bagi siapa pun yang ingin berinvestasi di daerah ini. Dengan adanya investor ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kaltara,” kata Gubernur Zainal.

Ia berharap dengan pertemuan ini dapat memberikan peluang yang lebar bagi para penanam modal di Kaltara, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman dalam mengembangkan berbagai usaha di Bumi Benuanta.

“Saya berharap semakin banyak investor yang datang ke Kaltara. Dan semoga kegiatan investasi yang dijalankan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan aman,” pungkasnya.

(dkisp)

Wagub Paparkan Potensi Dan Tantangan Energi Surya di Indonesia Solar Summit 2025

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

JAKARTA – Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya tenaga surya di Kalimantan Utara (Kaltara) digambarkan masih sangat luas dan belum tergarap optimal.

Hal itu diutarakan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., dalam forum Indonesia Solar Summit (ISS) Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/9).

Forum bertaraf internasional ini diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Acara tersebut dibuka oleh Fabby Tumiwa, CEO IESR, dengan keynote speech dari Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng., IPU.

Dalam forum ini, Wagub Ingkong memaparkan sejumlah potensi energi surya besar yang berada di Kaltara. “Potensi tenaga surya di Kaltara sangat besar. Pemanfaatannya yang maksimal bahkan berpotensi menerangi setiap rumah di pelosok Kaltara,” kata Wagub Ingkong.

Namun, ia mengakui terdapat sejumlah kendala yang menghambat laju pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah, terutamanya dari sulitnya akses transportasi dan biaya logistik pengiriman material yang sangat mahal.

Tantangan yang diungkapkan Wagub Kaltara ini mendapat resonansi dari Prof. Eniya Listiani Dewi, turut menyebutkan bahwa Kementerian ESDM menghadapi kendala serupa dalam program pemasangan panel surya di sekolah-sekolah di Indonesia Timur.

“Biaya pengiriman yang tinggi menjadi penghambat signifikan dalam upaya pemerataan akses energi bersih di daerah terpencil,” tutur Prof. Eniya.

Prof Eniya menegaskan target besar pengembangan PLTS Indonesia yang mencapai 100 gigawatt (GW). Dari total target tersebut, 17 GW sudah masuk dalam peta jalan pengembangan.

Ia menjelaskan pada realisasi program ini tidak hanya mendukung bauran energi bersih, tetapi juga membuka potensi penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar.

“Target ini bukan sekadar angka, tetapi peluang ekonomi. Kami hitung, setidaknya ada 760 ribu pekerjaan baru yang bisa tercipta dari program PLTS ini,” ujarnya.

Forum Indonesia Solar Summit 2025 digelar dengan latar belakang besarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi energi surya di Indonesia. Mendorong investasi dan inovasi dengan mempertemukan pelaku usaha, penyedia teknologi, dan pembuat kebijakan.

Dalam forum ini juga menunjukkan data potensi teknis energi surya nasional mencapai 3.000 hingga 20.000 GWp, namun realisasi kapasitas terpasang PLTS hingga akhir 2024 masih berada di bawah 1 GW.

Forum ISS 2025 sebagai wadah kolaboratif menyatukan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat luas untuk bersama-sama mengakselerasi pemanfaatan energi surya dan mengatasi berbagai tantangan yang ada, termasuk kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.

(dkisp)