Turnamen Catur Piala Gubernur Kaltara, Wadah Lahirkan Bibit Pecatur Berprestasi

‎TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Kemasyarakatan Setdaprov Kaltara, Dr. Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P. membuka Turnamen Catur Piala Gubernur Kaltara Tahun 2025 di Gedung Sri Tower Kota Tarakan, Kamis (25/9) pagi.

‎Membacakan sambutan Gubernur Kaltara, Syahrullah menyampaikan terselenggaranya Turnamen Catur Piala Gubernur Kaltara tersebut sebagai salah satu ajang pembinaan dan pengembangan olahraga di Bumi Benuanta.

“Kejuaraan ini bukan sekadar adu strategi, tetapi juga wadah mengasah kemampuan berpikir, ketangkasan, serta kreativitas para pecatur,” kata Syahrullah.

‎Melalui turnamen ini, Syahrullah mengajak semua pihak agar dapat menghadirkan ruang kompetisi yang sehat sekaligus sebagai wadah pengembangan bakat dan potensi masyarakat, khususnya para pecatur di Kaltara.

‎Turnamen Catur Piala Gubernur Kaltara 2025 digelar dengan berbagai kategori, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, kategori umum, hingga kategori catur cepat (blitz).

“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaring sebanyak mungkin peserta dari berbagai kalangan usia,” tambahnya.

Staf Ahli ‎Gubernur ini juga berharap ajang ini dapat menjadi wadah melahirkan atlet-atlet catur potensial yang mampu mengharumkan nama daerah, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.

Ia berpesan kepada seluruh peserta untuk dapat bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman berharga.

‎“Raihlah kemenangan dengan bangga. Namun jika belum berhasil, jadikan itu sebagai motivasi untuk berlatih lebih giat lagi,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Syahrullah menyampaikan apresiasi kepada panitia, wasit, peserta, dan semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, seraya meresmikan pembukaan turnamen secara simbolis.

‎Turnamen Catur Piala Gubernur Kaltara 2025 diharapkan berjalan lancar, sportif, dan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga catur di wilayah Kaltara.

(dkisp)

Piala Gubernur Kaltara Jadi Ajang Jaring Bibit Unggul Catur

TARAKAN – Turnamen Catur Piala Gubernur Kalimantan Utara kembali digelar tahun ini. Ajang ini menjadi wadah bagi para pecinta dan komunitas catur untuk menyalurkan hobi sekaligus menguji kemampuan bertanding secara lebih kompetitif.

Ketua Panitia Turnamen, Sahadan, S.Kom menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah mencari bibit-bibit unggul pecatur di Kaltara. Selain itu, event ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, mulai dari menggerakkan roda perekonomian hingga memperluas promosi olahraga catur.

“Turnamen catur ini diadakan untuk menjadi wadah para pecinta catur dan komunitas catur menyalurkan hobi, kreativitas, dan ketangkasan. Tetapi tujuan utamanya adalah mencari bibit unggul pecatur di Kaltara,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).

Antusiasme peserta pun cukup tinggi. Panitia menargetkan 150 peserta dan hingga kini sudah menerima 126 pendaftar dari lima kabupaten/kota di Kaltara. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga catur kian diminati oleh masyarakat di berbagai kalangan.

Untuk kategori lomba, panitia menghadirkan catur standar dan catur kilat (blitz) dengan sistem Swiss. Sistem ini dipilih agar peserta bisa bertanding melawan banyak lawan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Kelas peserta dibagi berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga kategori umum, bukan berdasarkan kelompok umur.

Sahadan menambahkan, peserta umum wajib memiliki KTP domisili Kaltara, sementara pelajar cukup menunjukkan kartu pelajar atau surat keterangan sekolah. Pendaftaran umum dikenakan biaya, sedangkan pelajar dibebaskan dari biaya pendaftaran.

“Peserta juga diwajibkan mematuhi seluruh aturan yang berlaku selama perlombaan berlangsung,” jelasnya.

Turnamen ini merupakan kali kedua digelar setelah sukses tahun sebelumnya. Panitia berharap, agenda tersebut bisa menjadi kegiatan tahunan mengingat antusiasme yang tinggi dan manfaat positif yang dihasilkan.

Apresiasi juga datang dari Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kaltara, Norhayati Andris. Ia menilai event ini sejalan dengan misi Percasi dalam membina sekaligus mencari talenta-talenta baru di daerah.

“Artinya pemerintah turut mencari bibit-bibit atlet muda, atlet junior di bidang catur untuk Kalimantan Utara. Kami sangat senang dan mengapresiasi kegiatan ini,” tuturnya.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap para juara nantinya akan menjadi motivasi tambahan bagi atlet junior agar terus mengasah kemampuan. Hal ini diyakini bisa melahirkan prestasi yang membanggakan baik untuk diri sendiri maupun daerah.

“Kalau ada perhatian dari pemerintah, itu akan menjadi semangat bagi atlet-atlet junior kita. Dari hobi bisa menjadi kebanggaan orangtua bahkan bisa mengukir prestasi,” tambahnya.

Ia juga berharap Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara terus berinovasi dengan menghadirkan lebih banyak event serupa. Dengan begitu, peluang untuk melahirkan atlet unggulan di bidang catur semakin terbuka lebar dan Kaltara dapat diposisikan sebagai salah satu lumbung atlet catur di Indonesia. (*)

BKAD Tegaskan Anggaran Rp 36,96 M untuk Gaji dan TPP P3K

BULUNGAN – Isu mengenai anggaran gemuk di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara akhirnya dijawab langsung oleh Kepala BKAD, Denny Harianto. Ia menegaskan, alokasi Rp36,96 miliar yang sempat dipersoalkan bukanlah tambahan penghasilan di luar mekanisme, melainkan anggaran resmi untuk pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Tidak mungkin kita mengangkat tenaga P3K tanpa menyiapkan belanja gaji dan TPP mereka. Itu konsekuensi dari SK yang sudah diterbitkan,” sebutnya, Kamis (25/9/2025) dikutip dari media Benuanta.

Menurutnya, sejak Juli 2025 terdapat hampir 1.300 tenaga P3K yang diterima Pemprov Kaltara. Selain itu, ada tambahan 131 orang yang akan mulai menerima haknya pada Oktober hingga Desember. Keputusan pengangkatan tersebut merupakan kebijakan Gubernur Kaltara yang otomatis diikuti dengan kesiapan anggaran.

Denny menjelaskan, gaji pokok tenaga P3K tetap dibayarkan setiap bulan, meski APBD Perubahan belum diketok. Sementara TPP baru bisa dicairkan setelah perubahan anggaran disahkan. Besarannya berkisar Rp1,7 juta hingga Rp2,1 juta per bulan, sesuai kelas jabatan.

“Kalau gaji tidak boleh ditunda, itu wajib dibayar. Untuk TPP, terhitung mulai Juli, dan akan dibayarkan setelah APBD Perubahan. Jadi bukan tidak dibayar, hanya menunggu mekanisme anggaran,” ujarnya.

Ia memastikan dana Rp36,96 miliar tersebut sudah dialokasikan dan didistribusikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kebutuhan. Karena itu, kata Denny, tidak ada istilah anggaran fiktif.

“Silakan cek langsung ke OPD, apakah sudah menerima anggaran untuk pembayaran rappel TPP dan sisa gaji tenaga P3K. Semua by name, by system, dan by address. Tidak bisa kami menganggarkan seenaknya,” tegasnya.

Menanggapi isu miring yang berkembang, Denny meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa data. Ia menekankan BKAD hanya menjalankan tugas menyiapkan anggaran sesuai regulasi.

“Kalau ada yang bilang tidak dibayarkan, itu keliru. Semua hak ASN dan P3K tetap kita bayarkan. Jangan sampai isu sepotong menimbulkan fitnah. Kasihan teman-teman yang sudah bekerja menunggu hak mereka,” kata dia.

Ia berharap klarifikasi ini bisa meluruskan kesalahpahaman publik sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap ribuan tenaga P3K di Kaltara. (*)

Pantau Progres Pembangunan SMAN 1 Sebatik Tengah, Wagub Tekankan Kualitas dan Akses Pendidikan

NUNUKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, SE., M.Si meninjau progres pembangunan infrastruktur di SMA Negeri 1 Sebatik Tengah, Nunukan pada Kamis (25/9).

Kunjungan di SMAN 1 Sebatik Tengah, menjadi penutup dari seluruh rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dimulai sejak Senin (22/9) lalu di sejumlah lokasi pembangunan Tanjung Selor, Tarakan dan Nunukan.

Dalam pemantauan Wagub Ingkong di SMAN 1 Sebatik Tengah, diketahui proyek yang dikerjakan meliputi paving block sepanjang 967 meter, semenisasi 92 meter, pembangunan siring 31 meter, drainase, serta plat jembatan.

“Saat ini pengerjaan baru mencapai sekitar 10 persen dan ditargetkan rampung sebelum 15 Desember 2025,” kata Wagub Ingkong.

Wagub Ingkong menekankan agar pekerjaan dilakukan dengan kualitas terbaik, karena selain berdampak pada kenyamanan akses sekolah, progres fisik juga berpengaruh langsung terhadap serapan anggaran.

Bebernya, kalau pengerjaan fasilitas pendidikan itu berlangsung lambat, maka realisasi keuangan juga lambat. Ia meminta kontraktor betul-betul dan serius memperhatikan kualitas pengerjaannya.

“Jangan sampai aktivitas belajar siswa terganggu. Lakukan pekerjaan di jam istirahat atau setelah sekolah selesai,” tegasnya.

Tak hanya meninjau pembangunan, Wagub juga menyempatkan diri masuk ke salah satu ruang kelas untuk berbincang langsung dengan para pelajar. Dalam pesannya, ia menekankan pentingnya pendidikan, disiplin, dan akhlak sebagai bekal utama menuju masa depan.

“Masa sekolah adalah waktu membentuk karakter. Kalian harus disiplin, taat aturan, hormat pada guru, dan orang tua serta punya tanggung jawab. Ilmu akan mengangkat derajat kita, tapi akhlak yang baik akan menjaga kita dalam kehidupan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wagub Ingkong juga mengingatkan ancaman serius yang dihadapi generasi muda di perbatasan, yaitu untuk menjauhi dan menolak penyalahgunaan narkoba dan minuman keras.

Dia mengajak para pelajar agar jangan pernah mencoba ataupun sampai tersentuh narkoba dan miras, karena hanya akan merusak masa penerus bangsa Indonesia.

“Mari kita bersama-sama menolak narkoba dan menjaga nama baik sekolah serta diri kita sendiri,” pesannya.

Di momen ini, Wagub Ingkong menyerahkan bantuan perlengkapan olahraga voli dan sepak takraw. Ia juga mengapresiasi semangat belajar siswa SMA Negeri 1 Sebatik Tengah, termasuk 38 siswa yang orang tuanya bekerja sebagai TKI di Malaysia serta beberapa siswa yang tinggal di Malaysia namun tetap bersekolah di Indonesia.

“Saya bangga anak-anak TKI masih memilih sekolah di tanah air. Ini menunjukkan komitmen mereka terhadap pendidikan Indonesia,” ucap Wagub Ingkong.

Saat ini, SMA Negeri 1 Sebatik Tengah memiliki 416 siswa, didukung oleh 28 guru dan 6 tenaga kependidikan. Pemprov Kaltara memastikan pembangunan sekolah akan terus berjalan, diharapkan menjadi salah satu pusat lahirnya generasi berprestasi dari wilayah perbatasan.

(dkisp)

Sosialisasi Paralegal Justice Award, Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa dan Kelurahan Kaltara

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Hukum Setdaprov Kaltara menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Paralegal Justice Award (PJA) dan Percepatan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) se-Provinsi Kaltara Tahun 2025.

Sosialisasi PJA dan Percepatan Posbankum 2025 yang digelar di Ruang Imbaya Kantor Walikota Tarakan, Kamis (25/9), dibuka oleh Gubernur Kaltara yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T.

“Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa para kepala desa dan lurah memahami perannya dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat masyarakat,” ucap Robby.

Robby menuturkan desa dan kelurahan merupakan bagian dari pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta sering kali menjadi pihak pertama diharapkan dapat memberikan solusi terkait masalah hukum dan sengketa di lingkungannya.

“Jadi diharapkan mereka dapat meningkatkan kemampuan sebagai Non Litigation Peacemaker, yaitu juru damai desa yang mampu menyelesaikan masalah secara bijaksana dan sesuai aturan hukum,” jelasnya.

Ia memahami bahwa pembangunan daerah tidak hanya terkait aspek infrastruktur atau ekonomi semata, namun tetap harus ditopang dengan fondasi kesadaran hukum yang kuat.

Selain itu, tujuannya utamanya agar masyarakat dapat teredukasi dan memiliki pemahaman hukum yang baik untuk mempermudah penyelesaian konflik di lingkungan dan daerah sekitarnya.

“Kalau masyarakat kita punya pemahaman hukum yang baik, maka konflik bisa di minimalisir, keadilan bisa ditegakkan, dan stabilitas sosial dapat terjaga,” ujarnya.

Pemprov Kaltara berharap para kepala desa dan lurah di Kaltara mengikuti PJA, guna menumbuhkan semangat dan partisipasi aktif, dan bukan tidak mungkin akan meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi.

“Dengan begitu, bukan hanya nama baik pribadi yang terangkat, tetapi juga nama baik Kaltara di kancah nasional,” pungkasnya.

Untuk diketahui, PJA adalah penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

PJA bertujuan untuk mengapresiasi Kepala Desa dan Lurah yang aktif berperan dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat melalui pendekatan non-litigasi atau penyelesaian sengketa secara damai dan musyawarah, serta mendukung pembangunan desa yang sadar hukum dan sejahtera.

Turut hadir, Plt. Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltara Radiah BT. Yolohio, S.H., M.AP., Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tarakan Alias, SKM, M.Kes., dan Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Setdaprov Kaltara Hj. Setyoningsih, S.H., M.H., yang sekaligus menjadi narasumber.

(dkisp)