Kategori: KABAR KALTARA

LHP BPK Temukan Kerugian Negara Sekitar Rp 2 Miliar Lebih Dalam Proyek Jembatan di KTT

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANA TIDUNG – Warga Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kalimantan Utara, mengeluhkan proyek Jembatan Sungai Sebawang di Jalan Padat Karya yang mangkrak.

Anggaran Rp 13 miliar dilaporkan telah cair 100%. Namun jembatan strategis yang seharusnya rampung akhir 2024 itu belum bisa dilintasi.

Ketua Harian LSM Pemuda Peduli Kawasan Hutan dan Lingkungan Hidup (PPKH-LH) Kalimantan Utara, Nathalius John mengatakan akibat belum rampung, sebuah dump truck dilaporkan amblas pada bagian penghubung jalan dan jembatan, saat mencoba melintas.

“Kami sangat prihatin lihat kondisi itu. Padahal, uang proyeknya sudah dikasih. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa jalan tersebut belumlah maksimal. Salah satu contohnya ada truk amblas,” ujar Nathalius John,Sabtu (27/9/2025).

Tidak hanya itu, mangkraknya pembangunan menuju pelabuhan penyeberangan, dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan.Dan juga bisa menghambat perputaran roda ekonomi di KTT.

“Akses jalan ini sangat strategis karena menjadi jalur utama menuju Pelabuhan Feri Sebawang yang menghubungkan wilayah Kaltara dan Kaltim. Aktivitas ekonomi jadi terganggu karena warga harus memutar lebih jauh atau melewati jembatan alternatif yang rawan,” jelas Nathalius.

Menurut pantauan PPKH-LH, proyek yang dimulai tahun lalu itu seharusnya sudah selesai pada 31 Desember 2024. Namun, hingga kini pengerjaan fisik di lapangan belum tuntas.

“Proyek ini terkesan dipaksakan. Harusnya ada transparansi, papan proyek saja sudah hilang, jadi masyarakat sulit memantau,” tegasnya.

Kecurigaan publik menguat setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK). Dalam laporan tersebut, ditemukan adanya kejanggalan sebesar Rp 2.129.000.000 terkait proyek ini.

“Menurut LHP BPK, ada temuan sekitar Rp 2 miliar lebih.Ini yang menjadi keprihatinan besar kami, ada uang negara yang dikucurkan begitu besar tapi realisasinya gagal,” ungkap Nathalius.

Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) KTT, Punjul Sidi Waluyo, membenarkan bahwa truk tersebut amblas di segmen jalan penghubung (oprit) jembatan.

“Benar, unit truk amblas di oprit jembatan, dan kebetulan kami juga membantu mengevakuasinya,” Kata Punjul.

Menurut Punjul, pembangunan jembatan sudah sesuai dengan kontrak tahun 2024. Pada 2025, akan dilanjutkan pekerjaan tahap ke 2.

“Terkait proses pembangunan di tahun 2024 sudah sesuai dengan kontrak. Dan tahun ini masuk pekerjaan tahap 2. Silakan nanti ke kantor DPUPR untuk dapatkan info lebih lengkap.”Pungkasnya

Njon/Nn

Sport Fiesta 2025 Resmi Dibuka, Pemprov Dorong Cetak Generasi Tangguh dan Berkarakter

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Turnamen Bola Voli “Sport Fiesta 2025” Tingkat SMA/SMK/MA dan Sederajat se-Kaltara telah resmi dibuka Lapangan Ahmad Yani, pada Jumat (26/9).

Pertadingan ini resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., dan diikuti oleh 25 tim, terdiri dari 16 tim putra dan 9 tim putri berasal dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltara.

Mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Robby menyampaikan apresasi atas inisiasi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara serta bekerja sama dengan Tribun Kaltara menyelenggarakan cabang olahraga voli ini.

“Sinergi antara pemerintah daerah, media, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci untuk memperkuat pembangunan, termasuk dalam sektor kepemudaan dan olahraga,” ucap Robby dalam sambutannya.

Robby menyampaikan bahwa penyelenggaraan turnamen ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam menyediakan ruang positif bagi pelajar untuk mengembangkan bakat, berprestasi, sekaligus membangun karakter.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus mendorong budaya olahraga di masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih dari sekadar kompetisi, ia menuturkan dengan hadirnya turnamen ini diharapkan menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet muda berbakat dari berbagai wilayah Kaltara.

“Kegiatan ini berperan dalam mempererat persaudaraan, menanamkan nilai sportivitas, serta membentuk generasi muda yang sehat, tangguh, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.

Robby berpesan kepada seluruh peserta agar dapat menjadikan turnamen ini sebagai pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadikan setiap pertandingan sebagai bagian dari proses meraih prestasi lebih tinggi di masa depan.

Mengakhiri sambutannya, Staf Ahli Gubernur Robby menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia, sponsor, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya Sport Fiesta 2025. Semoga kegiatan ini berjalan sukses dan melahirkan atlet-atlet berprestasi untuk Kaltara.” pungkasnya.

Pada Turnamen Voli Sport Fiesta 2025 tersebut turut hadir Kabid Keolahragaan Dispora Kaltara, Muhammad Husni, KORMI Kaltara, KONI Kaltara, PBVSI Provinsi Kaltara, PBVSI Kabupaten Bulungan, hingga perwakilan instansi vertikal, dan para peserta.

(dkisp)

Wagub Hadiri Rapat Realisasi APBD 2025, Wamendagri Paparkan Langkah Strategis Pertumbuhan Ekonomi Nasional

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, secara daring (virtual) di Ruang Rapat Wagub Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (26/9).

Memimpin rapat tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Dr. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.A., menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia yang telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami mengapresiasi kepada Gubernur yang telah berusaha untuk mengambil langkah – langkah agar tingginya pertumbuhan ekonomi nasional tersebut,” kata Bima Arya.

Bima memaparkan ada empat langkah strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu pertama, optimalisasi Belanja Daerah melalui percepatan realisasi APBD; kedua, inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat.

Lalu ketiga, pemanfaatan Program Strategis Nasional (PSN) sebagai peluang pertumbuhan daerah, dan terakhir keempat, mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan.

Dia menekankan pada Realisasi Pendapatan yang tinggi, juga harus diimbangi dengan Realisasi Belanja yang tinggi. “Maka dari itu kita perlu bekerja keras untuk memaksimalkan Realisasi Belanja, karena nilainya masih di bawah dengan yang tahun lalu,” jelasnya.

Wagub Kaltara Ingkong Ala, mendukung arahan Wamendagri tersebut. Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tengah melakukan percepatan.

Pertama, dengan mempercepat pelaksanaan proyek strategis guna meningkatkan realisasi belanja modal. Hal ini juga perlu didukung dengan pengetatan administrasi dan monev berkala.

Kedua, mempercepat proses validasi penerima bantuan sosial serta menetapkan batas waktu pengajuan proposal bantuan keuangan kabupaten/kota. Serta penyusunan standar teknis agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam penggunaan alokasi anggaran.

“Pemprov Kaltara terus melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan. Kami ingin memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan realisasi anggaran dapat meningkat sesuai target,” ucap Wagub Ingkong.

Wagub memastikan akan menindaklanjuti arahan Wamendagri dan segera menyampaikan ke Gubernur Kaltara untuk segera ditindaklanjuti ke seluruh perangkat daerah Pemprov Kaltara.

(dkisp)

Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. Gelar Reses serap aspirasi di Nunukan. Siap Kawal Usulan untuk Tahun 2026

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., yang juga duduk di Komisi II, melaksanakan kegiatan reses atau serap aspirasi di daerah pemilihannya, Kabupaten Nunukan. Kegiatan reses tersebut berlangsung mulai 23 hingga 27 September 2025 dengan menyasar lima titik lokasi pertemuan bersama masyarakat.

Adapun lima titik reses tersebut meliputi:

1. Simpang Bahagia, Kecamatan Sebatik Barat

2. Kelurahan Nunukan Barat (dua titik, di daerah Tanjung Sungai Mantri)

3. Kelurahan Nunukan Utara

4. Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur

Dalam rangkaian reses ini, Muhammad Nasir menerima beragam keluhan dan usulan masyarakat. Persoalan yang paling menonjol adalah semakin sulitnya kondisi ekonomi warga. Banyak masyarakat yang mengajukan bantuan modal usaha agar mereka tetap dapat bertahan dan mengembangkan penghidupan. Selain itu, ada pula aspirasi mengenai bantuan beasiswa bagi pelajar, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta perbaikan infrastruktur jalan yang masih rusak.

Kelompok nelayan dan pembudidaya rumput laut juga menyuarakan kebutuhan mereka akan dukungan sarana dan prasarana. Sementara itu, permintaan bantuan untuk rumah ibadah juga menjadi perhatian serius.

Khusus di wilayah Sebatik Barat, masyarakat menyampaikan dua kebutuhan mendesak: pertama, permohonan bus sekolah karena jarak antara sekolah dengan perkampungan cukup jauh, terutama untuk tingkat SMP. Kedua, permintaan adanya mobil jenazah, mengingat hingga saat ini Sebatik Barat menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki fasilitas tersebut.

Muhammad Nasir menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab.

“Reses ini sangat penting karena menjadi wadah utama bagi saya untuk mendengar langsung suara masyarakat. Aspirasi yang disampaikan tidak akan berhenti di sini. Insya Allah, akan saya perjuangkan dan kawal agar dapat masuk dalam program pemerintah tahun 2026,” tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menambahkan bahwa untuk usulan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, ia akan berkoordinasi dengan anggota legislatif PKS di DPRD Kabupaten Nunukan.

“Kami akan bersinergi agar setiap usulan masyarakat tidak terabaikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” tambahnya.

Dengan demikian, Muhammad Nasir berharap kehadirannya melalui agenda reses dapat benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dapilnya di Nunukan, sekaligus memperkuat peran wakil rakyat sebagai jembatan aspirasi warga. (*)

Rahmawati Zainal Hadiri Rakornas Posyandu 2025, Perluas Penguatan 6 Bidang SPM

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

JAKARTA – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2025 sukses digelar di Mercure Convention Center Ancol Jakarta Utara, pada Senin 22 September 2025 lalu.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kalimantan Utara (Kaltara) Hj. Rahmawati Zainal S.H., bersama ratusan Ketua TP Posyandu provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Rakornas tersebut diawali penyampaian materi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian selaku Penasihat TP Posyandu, dengan judul “Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Mendukung Program Prioritas Presiden”.

Selanjutnya, di kesempatan itu juga Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian secara resmi membuka Rakornas Posyandu Tahun 2025, yang mengusung tema “Penguatan Peran Posyandu dalam Mendukung Indonesia Emas 2045”.

Dalam sambutannya, Tri mengatakan pentingnya meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pelayanan Posyandu melalui 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta penguatan peran semua pihak, mulai dari pusat hingga desa/kelurahan.

“Ada enam (6) Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan oleh masyarakat. Tidak hanya satu, kesehatan itu ternyata hanya satu. Sekarang kita mau meningkatkan, bagaimana Posyandu sebagai lembaga ketahanan desa melayani enam (SPM),” ucap Tri.

Tri menjelaskan cakupan Posyandu tidak hanya terbatas kesehatan ibu dan anak, namun telah menjadi inovasi yang memperluas cakupannya melalui enam (6) Bidang SPM Posyandu yaitu Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Sosial, dan Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

“Nantinya, para kader akan menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan implementasi enam SPM tersebut,” jelasnya.

Ia berharap Rakornas Posyandu 2025 ini dapat menjadi ruang yang penting dalam memperkuat Posyandu di seluruh Indonesia, dengan memberikan sosialisasi regulasi terbaru yang dapat mendorong peran Posyandu dalam meningkatkan derajat serta meningkatkan kepedulian akan kesehatan di masyarakat.

Selain itu kegiatan ini memiliki fokus utama dalam rangka mendukung pencegahan stunting dan peningkatan gizi anak, serta merumuskan rencana aksi untuk penguatan Posyandu di masa depan, sehingga program pemerintah dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

(dkisp)