Kategori: KABAR KALTARA

TARAKAN- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar fasilitasi pelaksanaan sertifikasi pustakawan.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, Selasa dan Rabu (11-12/11/2025) kemarin. Bertempat di Aula Perpustakaan Dewantara SMAN 1 Tarakan.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala DPK Kaltara Ilham Zain, dan dihadiri oleh Ketua Kelompok Kerja Standarisasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Tenaga Perpustakaan Ardita Dwi Anggraeni, tim dari pusat pembinaan Perpustakaan Nasional RI.

Kepada wartwan, Ilham Zain mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja perpustakaan yang kompeten dan profesional. “Di samping juga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat serta penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional khususnya di Kaltara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa sertifikasi kompetensi merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kepustakawanan.

Proses sertifikasi ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan uji kompetensi pustakawan.

“Sertifikasi kali ini mencakup 6 klaster kompetensi. Yakni, layanan dasar perpustakaan, layanan anak, layanan pengataloqan diskriptif, layanan pengembangan koleksi perpustakaan, promosi perpustakaan, serta pengembangan kemampuan literasi informasi,” jelas Ilham.

Ditambahkan, potensi pustakawan di Kalimantan Utara cukup baik. Namun demikian, masih terus ditingkatkan, baik kompetensinya maupun sertifikasinya.

Ilham menyampaikan, pustakawan yang telah lulus sertifikasi akan memperoleh sejumlah manfaat. Di antaranya Kepastian Kinerja Harian, Pustakawan yang dinyatakan kompeten dianggap mampu melaksanakan tugas sesuai standar profesional.

Selain itu juga bedampak pada citra dan kinerja Instansi, instansi memiliki jaminan bahwa pustakawan yang dimiliki benar-benar ahli di bidangnya, sehingga berdampak positif terhadap produktivitas dan kinerja lembaga.

Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara dalam meningkatkan profesionalisme pustakawan di Kalimantan Utara.

“Fasilitasi sertifikasi ini diikuti sebanyak 20 peserta, terdiri atas pustakawan dari DPK provinsi dan kabupaten/kota, serta pengelola perpustakaan sekolah, serta perguruan tinggi,” ujarnya.

Ilham berharap, seluruh peserta dapat mengikuti proses uji kompetensi berhasil lulus sertifikasi dengan baik. 

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Jufri Budiman, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, atas keberhasilannya memperjuangkan anggaran pembangunan infrastruktur strategis bagi wilayah perbatasan.

Menurut Jufri, keberhasilan Gubernur Zainal dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat hingga memperoleh alokasi dana sekitar Rp150 miliar dari Kementerian Keuangan merupakan langkah konkret untuk mempercepat konektivitas antardaerah di Kaltara, khususnya antara Krayan dan Malinau.

“Anggaran ini sudah disetujui dan akan dialokasikan untuk pembangunan jembatan di wilayah Binuang, Kabupaten Nunukan. Keberadaan jembatan ini nantinya akan mempercepat fungsionalisasi Jalan Malinau–Krayan,” ungkap Jufri Budiman, Kamis (13/11/2025).

Ia menyebut, selama ini warga Krayan menghadapi kendala akses darat yang cukup berat akibat minimnya infrastruktur penghubung. Oleh karena itu, ia menilai langkah cepat Gubernur dalam memperjuangkan anggaran tersebut sebagai bentuk komitmen nyata dalam membangun wilayah perbatasan.

“Ini bukti bahwa Gubernur serius menuntaskan persoalan konektivitas antarwilayah di Kaltara. Kita berharap Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya bisa segera merealisasikan anggaran ini tanpa hambatan,” ujarnya.

Jufri juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur di Krayan sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Menurutnya, perhatian lebih dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan tidak tertinggal.

“Saya berharap anggaran besar tersebut benar-benar diprioritaskan untuk wilayah Krayan. Karena selain wilayah perbatasan, daerah ini juga punya potensi besar dalam sektor pertanian dan pariwisata,” pungkasnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Belum lama ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pengemudi online.

Dalam RDP tersebut membahas mengenai tuntutan perbaikan pendapatan bagi pengemudi online roda dua (R2) dan roda empat (R4), sekaligus membahas regulasi kemitraan antara pengemudi dan aplikator.

Sehingga dalam hal ini DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan para pengemudi transportasi online.

Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir menyampaikan bahwa persoalan tarif dan sistem kemitraan pengemudi online merupakan isu strategis yang menyentuh langsung aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

“Ini tentang keadilan dan keberlangsungan mata pencaharian para pengemudi online. Pemerintah daerah harus mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Nasir, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya selama ini telah banyak laporan dari pengemudi online yang merasa pendapatannya tidak sebanding dengan biaya operasional di lapangan. Selain itu, pola kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikator juga dinilai belum memberikan perlindungan hukum yang jelas.

“Kita tidak bisa membiarkan hubungan kerja yang timpang. Harus ada kepastian hukum yang melindungi para pengemudi agar mereka tidak menjadi pihak yang selalu dirugikan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, DPRD Kaltara mendorong agar Dinas Perhubungan segera melakukan pembahasan ulang mengenai batas atas dan bawah tarif angkutan online, dengan mempertimbangkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta kondisi riil di lapangan.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR — Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir turut menyambut hangat kunjungan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), yang juga Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, H Muhammad Jusuf Kalla di Tanjung Selor, Rabu (12/11/2025).

Kunjungan tokoh nasional yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini, menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Kaltara, khususnya Tanjung Selor, Bulungan.

Dalam kunjungannya ini, Jusuf Kalla yang lebih akrab disapa Pak JK melantik Pengurus Wilayah DMI dan PMI Kaltara periode 2025–2030.

Acara pelantikan berlangsung khidmat di Aula Kantor BKPSDM Bulungan, dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh agama dan organisasi masyarakat.

“Kami sangat bangga atas kehadiran Bapak Jusuf Kalla di Kaltara. Kunjungan ini menjadi kehormatan besar bagi masyarakat Kaltara,” kata Nasir usai menghadiri acara pelantikan.

Menurutnya, pelantikan pengurus DMI dan PMI di tingkat provinsi merupakan langkah penting untuk memperkuat peran sosial dan kemanusiaan di Kaltara.

“Dewan Masjid Indonesia memiliki peran strategis dalam pembinaan umat dan pemberdayaan masyarakat melalui masjid. Sementara PMI menjadi garda terdepan dalam kemanusiaan, terutama saat bencana dan krisis kesehatan,” katanya.

Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian Jusuf Kalla terhadap penguatan kelembagaan di Kaltara. Lebih lanjut, Nasir menegaskan, DPRD Kaltara siap bersinergi dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk DMI dan PMI dalam mendukung program sosial dan kemanusiaan.

“Kami di DPRD tentu terbuka untuk kolaborasi. Karena pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu peran semua elemen,” ucapnya.

Kunjungan Jusuf Kalla ke Tanjung Selor juga menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan semangat kemanusiaan di Kaltara.

Dengan pelantikan pengurus baru, diharapkan DMI dan PMI Kaltara dapat semakin aktif berkontribusi bagi masyarakat. “Kami berharap kehadiran bapak Jusuf Kalla membawa semangat baru bagi DMI dan PMI Kaltara dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan keagamaan,” tambah politisi Partai Golkar ini.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menyoroti masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal di Provinsi Kaltara.

Menurutnya, Kaltara memiliki peluang besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, namun hingga kini belum dimanfaatkan maksimal oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Kita masih terus mengejar pendapatan yang belum tergali. Misalnya dari pelabuhan-pelabuhan seperti di Tengkayu, yang sampai sekarang belum dimanfaatkan secara maksimal,” ungkap Djufrie, Rabu (12/11/2025).

Selain sektor pelabuhan, ia juga menyoroti potensi pajak dari alat-alat berat yang dinilai masih belum dikelola secara optimal. Djufrie meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara agar lebih fokus menggali sumber pendapatan tersebut untuk memperkuat PAD.

“Masih banyak potensi lain di provinsi ini yang bisa digarap. Ini penting agar kita bisa mandiri secara fiskal dan tidak selalu bergantung pada pusat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Djufrie menyebut sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian ekonomi Kaltara.

“Kita juga terus berupaya menjolok anggaran dari pusat untuk mendukung pembangunan di Kaltara. Seperti pembangunan Sekolah Garuda, itu hasil dari perjuangan dan advokasi ke pemerintah pusat, bukan datang begitu saja,” pungkasnya.

(Humas DPRD Kaltara)