Kategori: KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Syamsuddin Arfah, M.Si menyoroti perbedaan data antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah pekerja rentan, yang berhak mendapatkan bantuan premi untuk perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Tak hanya itu, Syamsuddi Arfah juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan pengalokasian anggaran minimal Rp 2 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara 2026 mendatang.

Hal ini, lanjutnya, sebagai wujud komitmen pemerintah provinsi Kaltara, dalam menjalankan amanat regulasi dan Instruksi Presiden tentang jaminan sosial tenaga kerja.

Demikian disampaikan Syamsuddin Arfah saat memimpin rapat gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara serta BPJS Ketenagakerjaan Tarakan.

Rapat ini mengagendakan pembahasan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Hadir langsung mengikuti rapat ini, Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL dan dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD. Di antaranya Supaad Hadianto, SE., Muhammad Hatta, ST., Rahman, S.KM, M.Kes., Dino Andrian, SH., Listiani., Yancong, S.Pi., Jufri Budiman, S.Pd., Hj. Aluh Berlian, SH, M.Si., Moh. Nafis, ST., Adi Nata Kusuma., Kornie Serliany, dan Rakhmat Sewa, SE.

Kemudian Plt. Kepala Disnakertrans Prov. Kaltara Asnawi dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tarakan, Masbuky.

Sebelumnya Asnawi memaparkan, bahwa pada tahun 2024 sebanyak 54.000 pekerja rentan di Kaltara, telah difasilitasi mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun pada tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran, sehingga belum dapat dialokasikan kembali.

Ia menegaskan, untuk tahun 2026 pihaknya akan mengusulkan kembali anggaran melalui pagu APBD guna memastikan perlindungan terhadap pekerja rentan tetap berjalan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Utara.

Dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, Masbuky menjelaskan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja merupakan fokus nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meliputi pemberdayaan, perlindungan, dan pendidikan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004, serta Inpres No. 2 Tahun 2021 dan Inpres No. 8 Tahun 2024.

Dari pertemuan tersebut, disepakati beberapa poin penting, yakni penganggaran program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan diproyeksikan sebesar Rp 4 miliar untuk 10 bulan, atau minimal Rp 2 miliar pada APBD 2026.⁣
⁣
Kemudian untuk penyusunan kriteria penerima manfaat agar pendataan pekerja rentan lebih terarah dan transparan, dan Pemberian kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang telah terverifikasi guna mempermudah identifikasi dan perlindungan sosial.⁣
⁣
Rapat ini juga menegaskan komitmen bersama DPRD, Disnakertrans, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja rentan di Provinsi Kalimantan Utara, serta memastikan sinkronisasi data dan kesiapan anggaran pada tahun mendatang.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Dorongan agar proyek Jalan Lingkar (Ring Road) Tarakan segera rampung kembali mencuat.

Kali ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, usai melakukan pertemuan dengan masyarakat setempat.

Menurutnya, Jalan Lingkar Tarakan merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan Juata hingga Pantai Amal.

Jalan ini berstatus sebagai jalan provinsi dan menjadi salah satu proyek prioritas yang diharapkan dapat memperlancar arus mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi di Kota Tarakan.

“Badan jalannya sudah terbentuk, tetapi masih banyak yang hanya berupa agregat. Masyarakat berharap agar Pemprov Kaltara segera menyelesaikan pengerasan minimal agar jalan bisa dilalui dengan nyaman,” ujar Jufri, Rabu (12/11/2025).

Ia menambahkan, masyarakat yang bermukim di wilayah Tarakan Utara dan Tarakan Timur sangat menantikan penyelesaian proyek ini, sebab keberadaan jalan lingkar diyakini akan membuka akses ekonomi baru dan memangkas waktu tempuh antarwilayah.

“Progres sebagian ruas sudah dikerjakan, tetapi masih ada titik yang tertinggal. Tahun 2024 lalu, proyek pembangunan jembatan di ruas Juata–Binalatung masih terkendala dan memerlukan perpanjangan waktu. Padahal ruas ini sangat vital bagi pergerakan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Jufri berharap Pemprov Kaltara bisa segera menuntaskan pembangunan infrastruktur penting tersebut agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat Tarakan secara langsung.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Adi Nata Kusuma, menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.

Menurutnya, geliat industri kreatif di Kota Tarakan bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk ikut berkembang dan berinovasi.

“Saya belajar dari Tarakan. Di sana, manusianya sudah ‘auto’ berpikir kreatif dan bersaing, mungkin karena banyak anak muda yang aktif di berbagai bidang,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Adi Nata menilai, semangat dan inovasi para pelaku industri kreatif di Tarakan telah berjalan secara alami, namun tetap memerlukan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah agar terus tumbuh.

Ia menyebut, di daerah lain seperti Bulungan, masih banyak pelaku industri kreatif potensial yang belum terekspos secara luas.

“Saya melihat banyak karya bagus, contohnya dari Iwin Subali dan teman-teman pelaku kreatif di Bulungan. Sayangnya, potensi seperti ini belum banyak mendapat perhatian,” katanya.

Karena itu, Adi Nata mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara memberikan perhatian lebih kepada sektor industri kreatif, termasuk dukungan dalam bentuk fasilitasi, pelatihan, maupun promosi karya.

“Dukungan pemerintah kabupaten diharapkan dapat memberikan support nyata. Tapi komunitas kreatif juga harus menunjukkan inisiatif dan terus berpikir kreatif,” pungkasnya. (*)

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Permasalahan infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) hingga saat ini masih menjadi tantangan pembangunan.

Belum lama ini keluhan mengenai jalan rusak juga kembali mencuat dari masyarakat pedesaan di Kabupaten Tana Tidung.

Kondisi ini muncul kepermukaan usai Anggota DPRD Kaltara Herman usai melaksanakan reses beberapa waktu lalu.

Politisi PKB ini menyoroti beberapa aspirasi masyarakat yang kembali mengeluhkan tentang persoalan infrastruktur di KTT.

Masyarakat kembali mengeluhkan tentang kerusakan jalan di jalur Pelabuhan Lama Tideng Pale menuju Simpang Manis di Kilo 6.

Herman menyampaikan bahwa berdasarkan keluhan warga, kondisi jalan rusak tersebut ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun. Kondisi jalan yang berlubang dan becek telah menyulitkan warga memuat hasil panen untuk dibawa ke pasar.

“Kondisi jalan yang buruk bukan hanya menghambat mobilitas warga, tapi juga berdampak pada ekonomi lokal. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut,” kata Herman, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, fasilitas jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, terutama bagi petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pesisir Sesayap.

“Aspirasi masyarakat adalah bahan penting bagi kami di DPRD. Kami ingin memastikan bahwa suara warga dari pelosok desa juga terdengar di tingkat provinsi,” pungkasnya.

(Humas DPRD Kaltara)

NUSANTARA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum., bersama gubernur se-Indonesia berkumpul di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) masa bakti 2025-2029.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Akhmad Wiyagus secara resmi mengukuhkan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sebagai Ketua Umum APPSI di Multifunction Hall Kemenko 1 IKN, Selasa (11/11/2025).

Sementara Gubernur Zainal, didapuk menjadi Anggota/Koordinator Wilayah Kalimantan yang menjadi bagian bersama 21 gubernur dari 38 provinsi sebagai pengurus APPSI.

Wamendagri Ahmad Wiyagus mengatakan, kehadiran APPSI selama ini telah banyak membantu pemerintah pusat, khususnya menjaga stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa, serta harmonisasi pusat daerah untuk optimalisasi pembangunan.

“Mari jadikan momentum ini sebagai titik awal memperkuat sinergi, meneguhkan kolaborasi untuk membangun Indonesia dari daerah,” katanya saat menyampaikan sambutan.

Ia menekankan, agar APPSI mampu menjadi wadah kolaboratif antap pemerintah provinsi seluruh Indonesia, serta terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang memiliki dukungan arah kebijakan nasional menuju Indonesia yang lebih baik.

“APPSI tidak lagi hanya menjadi penikmat manfaat kebijakan pusat, tapi menjadi bagian aktif penyusunan kebijakan fiskal, APBN dan arah kebijakan nasional,” bebernya.

Dalam momentum yang sama, Gubernur Zainal memberikan masukan berupa tindakan konkret yaitu segera menjalin pertemuan antara APPSI dengan ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia) terkait RUU Daerah Kepulauan.

“Makanya, diawal tahun nanti perlu kita lakukan pertemuan bersama atau rapat bersama dengan ASPEKSINDO, untuk mengawal dan mempercepat undang-undang tersebut,” ujar Gubernur Zainal.

Sebelumnya, Rudy Mas’ud terpilih secara aklamasi dalam Munas VII APPSI yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis, 23 Oktober 2025 yang lalu.

Dalam rangkaian pengukuhan Dewan Pengurus APPSI turut dihadiri Wamen ATR BPN Ossy Dermawan, Wamen PAN RB Purwadi Arianto, Kepala BKN Zuldan Arif Fakrullah, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Dirjen Otda Kemendagri yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, serta jajaran unsur Forkopimda Kaltim.

(dkisp)