Kategori: KABAR KALTARA

JAKARTA – Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu kunci utama agar masyarakat di seluruh daerah mendapatkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.

Dalam rangka Optimalisasi Penerapan SPM di Kalimantan Utara (Kaltara), Tim Penerapan SPM se-Kaltara melaksanakan audiensi dengan Tim Sekretariat Bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Kemendagri di Jakarta, Senin (1/12).

Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si mengatakan keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat dapat mengungkit nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).

“Mengingat masih banyak masyarakat yang belum menikmati kemudahan dan keterjangkauan atas pelayanan dasar maka pembangunan berbasis SPM ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan bersama,” ucap Bustan.

Pemda diharapkan dapat menggerakkan segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penekanan pelaksanaan urusan wajib dipisahkan antara yang bersifat pelayanan dasar dan yang non dasar.

Ia menyebutkan pemisahan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pemda dalam mencapai target pencapaian SPM.

SPM yang ditugaskan kepada Pemda meliputi urusan wajib pelayanan dasar, yaitu pelayanan minimal yang harus diberikan oleh Pemerintah melalui Pemda di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Ia memaparkan terkait capaian SPM Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tahun 2024 menunjukkan hasil memuaskan. Ada 6 Perangkat Daerah pengampuh SPM di Provinsi Kaltara mencapai target 100 persen.

“Perangkat Daerah tersebut yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Dinas Sosial,” jelasnya.

Hasil tersebut membawa Pemprov Kaltara mendapatkan penghargaan “SPM Award 2015” dengan Kategori Kinerja Terbaik Provinsi di Regional Kalimantan pada tanggal 23 Mei 2015 di Jakarta.

Bustan mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri atas dorongan motivasi yang diberikan sehingga Pemprov Kaltara dapat meraih capaian ini.

“Pemprov Kaltara terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat Kaltara melalui kreativitas dan inovasi semaksimal dan seprofesional mungkin demi terwujudnya Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan berbasis sumber daya lokal,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan dukungan penuh terhadap seluruh usulan anggaran yang diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara dalam pembahasan APBD 2026.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsudin Arfah, Selasa (2/12/2025).

Syamsudin Arfah menekankan bahwa seluruh program kesehatan dianggap sangat krusial dan tidak ada satu pun yang dipangkas.

Menurut Syamsudin, Dinas Kesehatan adalah OPD yang harus mendapatkan prioritas maksimal. Oleh sebab itu, apa pun yang diusulkan oleh Dinkes seluruhnya masuk kategori kebutuhan mendesak.

“Yang diprioritaskan itu memang di Dinas Kesehatan. Dinas ini harus jalan. Dan saya lihat semua yang mereka masukkan itu nggak ada yang kami kurangin. Artinya, semua kami support,” kata Syamsudin, Selasa (2/12/2025).

Meski sebagian besar usulan sudah disetujui, Syamsudin menyebut ada dua pekerjaan rumah (PR) yang menjadi fokus khusus dalam pembahasan bersama mitra kerja.

Yakni, Rumah Sakit dan Infrastruktur Penunjang, Insentif dokter spesialis, Pembangunan fasilitas oksigen serta Pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 40 miliar.

Menurutnya, DAK tersebut mensyaratkan dana pendamping Rp 2,5 miliar dari daerah, yang hingga kini belum dianggarkan. Syamsudin menegaskan bahwa kebutuhan ini harus masuk sebagai prioritas karena menyangkut pelayanan kesehatan dasar.

“Itu yang belum masuk dan memang sangat penting, makanya kami anggap itu sebagai prioritas,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong perlindungan pekerja rentan terhadap BPJS Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2 miliar selama enam bulan. Program ini juga belum tercantum dalam pagu anggaran.

“Di Dinas Kesehatan, BPJS kesehatan sebesar Rp 20 miliar sudah masuk. Tapi untuk pekerja rentan yang Rp 2 miliar itu belum. Ini juga harus jadi perhatian,” sebutnya.

Lebih lanjut, Syamsudin berharap pada tahun 2026, pelayanan kesehatan bisa berjalan lebih maksimal hingga ke wilayah-wilayah terpencil.

Dalam hal ini, pihaknya menilai keberadaan anggaran menjadi kunci utama, sehingga pihaknya mendorong agar perbaikan bisa terlihat di triwulan II tahun anggaran 2026.

“Mudah-mudahan triwulan kedua 2026 anggaran bisa berjalan baik. Ada beberapa hal yang akan kita support, sama seperti sektor pendidikan,” tandasnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pertama Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Kaltara berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (1/12).

Turut hadir diantaranya Kabid Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltara Okto Simon Tanduk, S.Pd., M.Pdk., Wakil Ketua III Majelis Pendidikan Kristen Pusat (MPKP) Johan Tumanduk, Penasehat MPKW Kaltara Cheito Karno dan Ketua MPKW Kaltara Ir. Fredrick Ellia Gugkang.

Dalam sambutannya Wagub Ingkong mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rakerwil pertama MPKW Kaltara.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi pelayanan yang telah dilakukan setelah MPKW Provinsi Kaltara terbentuk tahun 2024, merumuskan program kerja tahun 2026,” kata Wagub.

“Serta memperkuat sinergi antara gereja, masyarakat dan Pemerintah dalam membangun Kalimantan Utara yang Maju dan Makmur,” sambungnya.

Majelis Pendidikan Kristen Wilayah sebagai perpanjangan tangan dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia (MPKI) di berbagai wilayah geografi termasuk di Provinsi Kaltara.

Wagub Ingkong berharap Rakerwil ini mampu mengembangkan pendidikan Kristen di Kaltara serta meningkatkan kompetensi para guru Kristen melalui berbagai kegiatan dan program.

“MPKW juga harus berkomitmen untuk menjalankan pelayanan dalam mencapai tujuannya secara efektif di tingkat regional,” ucapnya.

MPKW Kaltara harus hadir dan eksis guna mendukung misi Majelis Pendidikan Kristen Indonesia dalam mengembangkan pendidikan Kristiani yang berkualitas dan relevan di seluruh pelosok.

Rakerwil ini diharapkan menjadi ruang dialog yang produktif untuk memperkuat visi bersama dalam menghadapi tantangan zaman bagi Yayasan dan Sekolah Kristen di Provinsi Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP, membuka senam bersama dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dilaksanakan di Lapangan Agatis, Selasa (2/12).

Tahun ini, Indonesia mengangkat tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, bermakna bahwa gerakan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia bukan hanya segelintir pihak atau lembaga tertentu.

Pollymaart mengatakan peringatan Hakordia ini menjadi pengingat bahwa komitmen melawan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Pemerintah harus mampu menjawab tuntutan itu dengan meningkatkan integritas, memperbaiki sistem dan menutup celah terjadinya praktik-praktik koruptif.

Ia menegaskan korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan wilayah perbatasan dan melemahkan kepercayaan masyarakat.

“Kita semua baik sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai non-ASN punya tanggung jawab pribadi dan moral untuk menjauhi korupsi dalam bentuk apa pun,” ucapnya.

Semangat kebersamaan senam ini harus dibawa ke dalam ruang-ruang kerja, ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pengawasan program di seluruh perangkat daerah.

“Kita ingin Kaltara dikenal bukan hanya sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan integritas dan budaya antikorupsi,” ujar Pollymaart.

Menurutnya korupsi bukan hanya soal uang atau suap tetapi penyalahgunaan wewenang, mark up anggaran, gratifikasi hingga hal-hal dianggap kecil namun melanggar aturan dan merusak integritas.

Pollymaart menuturkan senam bersama hari ini juga memiliki makna simbolik yaitu tubuh yang sehat akan menopang pikiran yang jernih dan hati yang bersih.

“Dengan tubuh yang bugar, kita harapkan semangat kerja kita semakin kuat, dan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih semakin kokoh,” tegasnya

Dijelaskannya berbagai upaya pencegahan dilakukan seperti transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan pengawasan.

Polymaart mengajak seluruh Pejabat, Kepala Perangkat Daerah dan ASN bersama-sama mendukung terwujudnya budaya antikorupsi di lingkungan kerja dan masyarakat melalui penandatanganan komitmen antikorupsi.

“Mari kita jadikan Kaltara sebagai provinsi yang tidak hanya kaya sumber daya alam tetapi juga kaya nilai kejujuran dan integritas,” pungkasnya.

(dksip)