MALINAU – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga dan Praktek Pembuatan Pupuk Cair dari Sampah Organik” digelar di Desa Malinau Hilir, Kabupaten Malinau, Sabtu (6/12).
Kegiatan yang diinisiasi Kelompok Kerja (Pokja) III TP PKK Kaltara tersebut dibuka oleh Hj. Andi Khamisah Iqro, S.Ag., yang hadir mewakili Ketua TP PKK Kaltara Hj. Rahmawati Zainal, S.H.
Andi Khamisah mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen TP PKK dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kreativitas masyarakat, khususnya kaum ibu dalam memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi produk yang bernilai guna.
”Kita ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mampu mengolah limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti pupuk cair dan kompos organik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau dijadikan peluang usaha,” ucap Andi Khamisah.
Ia mendorong kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di berbagai daerah sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan sampah serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Saya harapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mampu menerapkan prinsip 3R Reduce, Reuse, Recycle dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut diisi dengan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah organik dan non organik, diikuti dengan praktek pembuatan pupuk cair dari bahan-bahan limbah rumah tangga seperti sisa sayuran, buah-buahan dan air cucian beras.
TANJUNG SELOR – Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala menegaskan konsolidasi internal dan penguatan struktur kader menjadi fokus utama partai dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik pada 2027 mendatang.
Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan laporan resmi DPD Hanura Kaltara pada Rakernas Partai Hanura 2025 pada 4 hingga 6 Desember di Bandung, Jawa Barat.
Ingkong menjelaskan, DPD Hanura Kaltara telah merampungkan Musyawarah Daerah (Musda) 3 pada 2 November 2025 dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor SKEP/057/DPP-P.HANURA/XI/2025.
Selain itu, konsolidasi di tingkat daerah hingga kabupaten/kota kini bergerak intensif untuk memenuhi target struktur organisasi sesuai AD/ART partai.
“Partai Hanura di Kaltara saat ini fokus menyusun kekuatan organisasi dari tingkat DPD, DPC, PAC hingga ranting. Struktur ini menjadi syarat penting dalam menghadapi verifikasi parpol 2027,” ujar Ingkong Ala.
Ingkong Ala bilang Hanura Kaltara juga telah menjalankan sejumlah agenda strategis sepanjang 2025, mulai dari konsolidasi dengan pengurus kabupaten/kota, pembentukan kepanitiaan Musda dan Muscab, hingga persiapan renovasi sekretariat DPD sebagai bagian dari kesiapan verifikasi administrasi.
Ingkong yang juga menjabat Wakil Gubernur Kaltara ini menekankan bahwa Hanura Kaltara menargetkan peningkatan perolehan kursi pada Pemilu 2029, yakni lima kursi DPRD Provinsi dan 23 kursi di DPRD kabupaten/kota. Target ini dibarengi dengan penguatan rekrutmen kader, terutama pemilih pemula, perempuan, dan tokoh masyarakat.
“Regenerasi mutlak dilakukan. Kami membuka ruang bagi kader berkompetensi dan berintegritas untuk mengambil peran strategis baik di legislatif maupun eksekutif,” tegasnya.
Pada Rakernas tersebut, Ingkong juga menyampaikan rekomendasi agar DPP Hanura terus memperjuangkan penurunan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold).
“PT yang lebih rasional akan mampu mengurangi disparitas keterwakilan suara dan memberi ruang bagi partai menengah seperti Hanura,” tegasnya.
Selain itu, DPD Hanura Kaltara juga mendorong penguatan branding partai melalui media massa dan platform digital serta menegaskan bahwa seluruh pengurus di setiap tingkatan wajib mengikuti pendidikan politik sebagai standar kompetensi struktural.
“Kami ingin memastikan bahwa Hanura Kaltara tampil dengan kerja nyata untuk masyarakat. Agenda konsolidasi bukan hanya soal struktur, tetapi soal kesiapan menghadirkan politik yang berintegritas dan menyentuh kepentingan daerah,” tutupnya.
(*)
NUNUKAN – Puncak peringatan hari Armada Tahun 2025 di kabupaten Nunukan, TNI Angkatan Laut menggelar Upacara Parade yang dilaksanakan di Tugu Dwikora Alun-alun Nunukan, Jumat, 5/12/2025.
Pasukan TNI dan Polri dengan seragam masing-masing satuannya menjadi pasukan upacara untuk peringatan hari Armada 2025 kali ini.
Pada Peringatan Hari Armada Tahun 2025 ini, TNI Angkatan Laut mengusung tema “Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe, Koarmada RI Siap Mempersatukan Kekuatan Laut Nusantara untuk Mengantarkan Rakyat Sejahtera, Bersatu, Berdaulat Menuju Indonesia Maju”.
Bertindak selaku inspektur upacara adalah Danden Pomal Lanal Nunukan Mayor Laut (PM) Parwanto.
Dalam upacara kali ini dibacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam amanahnya Kasal RI mengatakan bahwa Hari Armada tahun ini digelar secara sederhana tetapi tidak mengurangi hikmat dan makna dari tema yang diusung yaitu mengantarkan rakyat sejahtera, bersatu, berdaulat menuju Indonesia maju. Hal ini bukan sekadar tema tetapi menjadi tekad yang kuat, membangun armada yang tangguh adiktif dan berorientasi pada kepentingan pembangunan nasional melalui peningkatan kesiapan operasional interoperabilitas, modernisasi Alutsista dan pembinaan SDM yang profesional, sehingga Koarmada RI siap menjawab dinamika strategis, menjaga stabilitas perairan dan memperkokoh kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan yang membuat armada RI menjadi garda terdepan pemersatu kekuatan laut Nusantara dan penggerak Indonesia maju.
Lanjut Kasal menyampaikan namun di tengah kemeriahan hari Armada 2025, TNI Angkatan Laut juga menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa yang mendalam kepada masyarakat Indonesia yang terdampak bencana alam yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Angkatan laut juga turut memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam dan merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran negara dalam meringankan beban penderitaan yang dirasakan. Bentuk respon cepat yang dilakukan oleh angkatan Laut telah mengerahkan 13 KRI, 5 helikopter dan 1 pesawat udara serta melibatkan personil TNI AL sebagai bentuk nyata kesiapsiagaan dan pengabdian kepada rakyat.
Tidak lupa dalam amanahnya Kasal RI juga mengajak untuk mendoakan para korban bencana alam di Aceh dan Sumatera serta daerah sekitarnya supaya di berikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi situasi saat ini dan kepada korban jiwa yang sampai saat ini belum di temukan agar segera ditemukan sehingga dapat di makamkan secara layak.
Peringatan hari Armada di kabupaten Nunukan ini dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Ketua DPRD kabupaten Nunukan, perwakilan Forkopimda Nunukan, BUMN, Perwakilan Instansi Vertikal dan beberapa pejabat penting lainnya.
NUNUKAN – Dalam rangka mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Nunukan tahun 2025, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bukit Arung Sejahtera melaksanakan pembekalan bagi relawan SPPG Bukit Arung Sejahtera yang berlangsung di Rumah Makan Lenflin, Jum’at 5 Desember 2025
Kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan kepada seluruh relawan SPPG Bukit Arung terkait keamanan, ketertiban, serta pentingnya standar kebersihan dalam pengolahan dan pendistribusian makanan bergizi.
Plt. Sekretaris Daerah kabupaten Nunukan selaku Ketua Satgas Percepatan Program MBG di Kab. Nunukan Raden Iwan Kurniawan mengatakan pembekalan hari ini menjadi sangat penting agar seluruh relawan memahami tugas standar pelayanan serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan.
“Peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangatlah vital kehadiran para relawan menjadi ujung tombak yang akan memastikan penyampaian layanan gizi dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat,”ujarnya.
Iwan menaruh harapan kepada para relawan SPPG agar memberikan komitmen yang tinggi dalam memberikan layanan terbaik, Integritas dalam menjaga amanah penyaluran bantuan, empati dalam mendampingi masyarakat yang membutuhkan, Koordinasi yang baik dengan pemerintah desa atau kelurahan, Kecamatan serta perangkat daerah terkait.
Plt. Sekda juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Satgas Percepatan Program MBG berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh proses yang diperlukan.
“Saya berharap kiranya SPPG Bukit Arung Sejahtera dengan mitra MBG Mutiara Bumi Gemilang dapat menjalankan program ini dengan baik lancar dan tetap menjaga kualitasnya sehingga pemenuhan gizi kepada anak-anak sekolah sebagai sasaran dapat benar-benar terwujud yang pada akhirnya bisa turut mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Nunukan,” ungkapnya.
Menutup sambutannya Iwan meminta seluruh peserta kepada seluruh relawan agar memanfaatkan kesempatan yang ada sebagai momen untuk belajar menimba ilmu dan wawasan.
“Kepada seluruh relawan SPPG manfaatkan kesempatan ini sebagai momen untuk belajar menimba ilmu dan wawasan, Saya berharap kiranya relawan benar-benar dapat memperhatikan, antusias dan tak malu untuk bertanya dan berdiskusi sehingga nantinya pada saat pelaksanaan sudah memiliki pengetahuan dan gambaran tentang tata cara, standar pelayanan dan pola kerja yang akan dilakukan, jalin komunikasi dan koordinasi dengan sesama relawan karena tim ini akan diisi oleh banyak orang dan perlu koordinasi yang baik dalam setiap pekerjaannya,”tutupnya
TARAKAN, 6 Desember 2025-Atas nama keadilan dan kesetaraan sebagai warga negara, Ketua Pemuda Katolik Kalimantan Utara, Frans Jefri kembali menyuarakan pertanyaan mendasar yang telah puluhan kali disampaikan, namun belum pernah mendapatkan jawaban yang memadai: Di manakah keadilan bagi umat Katolik di Provinsi Kalimantan Utara?
Selama bertahun-tahun, masyarakat Katolik di provinsi ini secara konsisten dan melalui jalur yang semestinya telah memperjuangkan pembukaan Struktur Pelayanan Khusus Katolik pada Kantor Kementerian Agama di empat wilayah utama: Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung. Segala upaya telah ditempuh—mulai dari pengajuan permohonan resmi hingga dialog konstruktif—namun respons yang kami terima hanyalah keheningan dan pembiaran.
Ironisnya, sementara kebutuhan mendesak umat beragama akan pelayanan dasar belum terpenuhi, Kementerian Agama—yang memiliki mandat konstitusional untuk melayani seluruh umat beragama—justru kerap mengalokasikan sumber daya untuk membuka layanan dan struktur baru yang tidak secara langsung menyentuh kebutuhan pokok masyarakat lintas iman. Salah satu fokus yang tampak menonjol adalah pengembangan layanan keagamaan agama tertentu. Padahal, jauh sebelumnya, Kementerian telah mampu melakukan restrukturisasi signifikan dengan memisahkan institusi Pengadilan Agama pada awal tahun 2000. Pertanyaan kami: mengapa untuk pemenuhan hak dasar umat Katolik di Kalimantan Utara, langkah serupa begitu sulit diwujudkan?
Ketimpangan ini semakin nyata ketika membandingkan fasilitas dan alokasi pelayanan. Sebagai ilustrasi, Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, berdiri dengan bangunan yang megah untuk konteks lokal, melayani populasi umat sebanyak 279 jiwa (Data Statistik 2024). Kontras yang sangat mencolok terlihat dengan jumlah populasi umat Katolik di wilayah yang masih belum memiliki layanan Bimas Katolik pada tahun yang sama:
· Kabupaten Nunukan: 20.962 jiwa · Kabupaten Bulungan: 10.561 jiwa · Kota Tarakan: 10.048 jiwa · Kabupaten Tana Tidung: 2.461 jiwa
Apakah jumlah puluhan ribu jiwa ini masih dianggap tidak layak untuk mendapatkan struktur dan pelayanan keagamaan yang resmi, setara, dan bermartabat? Sebagai perbandingan yang adil, di Kabupaten Malinau, di mana Struktur Bimas Katolik telah dibentuk, pelayanan dapat berjalan dengan baik. Fakta ini membuktikan bahwa kebutuhan tersebut nyata dan solusinya dapat diimplementasikan. Maka, kami menggugah rasa keadilan: mengapa empat kabupaten/kota lainnya tidak mendapat perlakuan yang sama? Apakah status kewarganegaraan dan hak konstitusional umat Katolik di daerah-daerah ini dianggap berbeda?
Kami menegaskan: Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami juga tidak menuntut lebih dari yang lain. Yang kami tuntut adalah KEADILAN.
· Keadilan berarti negara hadir secara setara untuk seluruh warganya. · Keadilan berarti memberikan ruang dan akses bagi setiap pemeluk agama untuk memperoleh pelayanan keagamaan yang layak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kesetaraan.
Oleh karena itu, dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia, PEMUDA KATOLIK KALIMANTAN UTARA MENDEKLARASIKAN DAN MENDESAK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNTUK:
Segera membuka dan meresmikan Struktur Bimas Katolik pada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung.
Menjamin dan menyediakan pelayanan keagamaan yang proporsional, setara, berkeadilan, dan bermartabat bagi seluruh umat Katolik di Provinsi Kalimantan Utara.
Kami percaya bahwa Kementerian Agama RI, sebagai penjaga moral dan kerukunan bangsa, akan menjadikan keadilan sebagai nilai moral tertinggi yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Keadilan bukan hanya untuk sebagian kelompok, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.
Suara ini kami angkat bukan untuk kepentingan kelompok semata, tetapi demi tegaknya martabat, hak konstitusional, dan kesetaraan sebagai warga negara yang hingga saat ini belum juga terpenuhi. Kami akan terus menyuarakannya dengan bijak dan bertanggung jawab, sampai keadilan itu benar-benar ditegakkan.
