Deddy Sitorus Perjuangkan Penambahan Kuota Listrik Untuk Masyarakat Kaltara

Jakarta –  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Deddy Sitorus terus berupaya memperjuangkan hak masyarakat terutama yang tinggal di pedalaman Kalimantan Utara terpenuhi. Diantaranya dengan meminimalkan kesenjangan pembangunan yang selama ini dialami masyarakat pedalaman Kaltara. Salah satunya terkait jaringan listrik padahal sebagaimana diketahui, listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat. 

“Listrik saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Namu sebagian masyarakat di Kaltara belum mendapatkanya. Saat ini saja, sedikitnya 189 Desa di Kaltara belum mendapatkan listrik, belum terhitung dusun nya,” tutur Deddy, Rabu (14/4).

Menyelesaikan hal tersebut memang bukan perkara mudah, pasalnya, ungkap Deddy, anggaran yang  tersedia hanya sekitar Rp. 50 Milyar/tahun yang hanya cukup dipakai untuk sekitar 20 Desa dengan tingkat kesulitan moderat. 

Keterangan foto: Anggota DPR RI, Deddy Sitorus (kedua dari kanan) bersama Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini (pertama dari kanan)
serta Direktur PLN Wilayah Sumatera – Kalimantan, Wiluyo Kusdwiharto (kedua dari kiri)
usai berdiskusi membahas penambahan kuota listrik di Kaltara, Kamis (14/5).

“Jika terus begitu maka desa-desa di Kaltara baru akan dialiri listrik 10 tahun ke depan, itu pun belum tentu hingga ke dusun secara merata,” ungkapnya.

Namun bukan berarti ia berhenti. Poliitisi PDI Perjuangan itu terus melakukan segala upaya untuk mendapatkan solusi . Diantaranya melalui lobi langsung dengan para pemangku kebijakan terkait.

Diketahui, Rabu 14 April 2121, Deddy mendiskusikan persoalan serius tersebut langsung  dengan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dan Direktur PLN Wilayah Sumatera-Kalimantan, Wiluyo Kusdwiharto.Tujuanya adalah, meminta penambahan alokasi Listrik Desa di Kalimantan Utara untuk tahun anggaran 2021.

“Hari ini , mendiskusikannya langsung dengan Pak Zul dan Pak Wiluyo. Mohon agar alokasi untuk Listrik Desa tahun anggaran 2021 di Kaltara bisa ditambah. Kami juga bersepakat untuk memperjuangkan tambahan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Program Listrik Desa untuk PLN pada tahun anggaran 2022 bisa ditambah,” paparnya.

Deddy menjelaskan bahwa dana untuk Program Listrik Desa tersebut berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PLN sebagai BUMN yg merupakan mitra Komisi VI DPR RI

Tahun anggaran 2020 menurut Deddy memang hanya dialokasikan sebesar Rp.5 Triliun. Dan untuk memperoleh penambahan anggaran, Deddy akan memperjuangkannya melalui Badan Anggaran dan lintas Komisi di DPR RI 

“Saya akan memperjuangkannya melalui Banggar dan lintas Komisi yakni Komisi 6 dan Komisi 11 serta Kementerian Keuangan karena masing – masing punya kewenangan. Mudah-mudahan berhasil, mohon doanya,” pungkas Anggota DPR RI peraih dukungan terbanyak se – Kaltara pada Pileg 2019 tersebut.

(Eddy Santry)

Pangdam I/BB Hadiri Acara Deklarasi Tolak Narkoba Menuju Sumut Bersinar

Medan – Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, SIP, MM, didampingi beberapa PJU Kodam I/BB menghadiri acara Deklarasi Tolak Narkoba Menuju Sumut bersinar yang di gelar di Mapolda Sumut Jl. Sisingamangaraja No.Km. 12 Medan, Rabu (14/4/2021).

Acara yang bertemakan Deklarasi Tolak Narkoba Menuju Sumut bersinar ini juga dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Kapoldasu Kajatisu dan unsur forkopimda Sumut serta Tokoh Agama.

Sejumlah pejabat yang hadir membacakan Deklarasi Tolak Narkoba. Yang isinya, Kami masyarakat Sumatera Utara bersama Pemerintah berkomitmen menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat guna terwujudnya lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya, mendukung dan mendorong upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Juga berperan aktif memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta edukasi tentang bahaya narkoba.

Pada kesempatan tersebut Pangdam I/BB menyampaikan untuk mewujudkan masyarakat yang berpola pikir dan berpola tindak untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

“Mari gelorakan semangat tolak Narkoba guna mewujudkan Sumatera Utara bersih Narkoba, dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa” ucap Pangdam.

Usai melaksanakan acara deklarasi, Pangdam I/BB, Gubernur Sumut, Kapoldasu dan unsur Forkopimda Sumut serta tokoh agama menyaksikan pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Periode Desember 2020 sampai dengan Januari 2021.

Sumber : Pendam I/BB

ALMISBAT Minta Pemerintah Menambah Kuota Anggota TNI – Polri Untuk Putra Putri Nunukan

Nunukan – Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat ( ALMISAT ) berharap kepada Mabes Polri dan Mabes TNI mempertimbangkan putra putri asli Nunukan sebagai peserta yang lolos dalam seleksi penerimaan anggota baru TNI -Polri

“Hal itu sebagai bentuk keadilan sosial. Karena sejak Indonesia ini belum merdeka hingga sekarang, bukan hanya pembangunan secara fisik yang mengalami ketertinggalan, tapi juga pemberdayaan manusianya cenderung terpinggirkan,” ujar Sekretaris ALMISBAT Nunukan, Taufik Johan, Rabu (14/4).

Taufik mengungkapkan, hingga saat ini jumlah anggora TNI maupun anggota Polri dari putra putri asli Nunukan terbilang sangat minim. Padahal ia meyakini bahwa secara fisik dan rohaninya, anak – anak di Perbatasan atau di Pedalaman dapat dibilang setara dengan mereka di daerah lain.

Sementara dari segi tanggung jawab, menurut Taufik, putra putri yang tinggal di Perbatasan harus ekstra lebih tebal nasionalismenya lantaran berhadapan langsung dengan agresi budaya dan ha lain dari negara tetangga.

“Jika berbicara tentang, nasionalisme, maka saya sangat yakin putra putri asli Nunukan jauh diatas rata – rata. Dan bukan kah nasionalisme adalah modal paling utama untuk menjadi Prajurit?,” tandasnya.

Alasan lain dari diprioritaskannya putra putri asli Nunukan sebagai anggota TNI maupun anggota Polri, adalah bentuk lain dari kepedulian negara terhdap rakyatnya. Karena menurut Taufik, selama ini masyarakat yang tinggal di Krayan maupun yang tinggal di wilayah CDOB Kabudaya Perbatasan benar – benar mengalami kesenjangan.

Padahal dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, peran masyarakat perbatasan di tedalaman tidaklah sedikit. Salah satu bukti eksistensi dari para pejuang dapat dilihat di pusat Kota Nunukan dalam bentuk monumen Dwikora.

“Bisa saya katakan, sebagai bentuk penghargaan atas abainya negara terhadap masyarakat pedalaman di Nunukan selama ini,”tandasnya.

Memprioritaskan menurut Taufik bukan dengan menggagalkan calon taruna dari daerah lain. Namun menambah kuota anggota TNI – Polri bagi putra putri asli Nunukan. Seperti saat ini, sebagaimana diketahui Mabes Polri tengah membuka pendaftaran anggota baru, hendaknya ada kuota khusus bagi para putra putri asli Nunukan.

” Harus ada kuota khusus, kalau putra putri dari daerah lain contohnya dari Papua saja seolah mendapatkan prioritas, kenapa putra putri asli Nunukan tidak?,” tandasnya.

Polres Nunukan Siap Beri Layanan Publik Satu Atap Dan Call Center 110

NUNUKAN – Polres Nunukan Dalam Rangka mendukung Program kerja 100 hari Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo guna menuju Transformasi Polri( Rabu/14/4/2021)

Sesuai Peraturan Kapolri No.7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali Command Center dan Surat Kapolri No.B/1612/III/oTL2/2021/ tanggal 9 Maret 2021 Direktif Kapolri Tengtang HTCK Pelayanan publik Terpadu.

Polres Nunukan terus meningkatkan Pelayanan publik secara terpadu guna memberikan kemudahan kepada Masyarakat yang datang . meminta pelayanan publik.

Maka polres Nunukan terus berinovasi dengan meningkatkan SDM polri Polres Nunukan khususnya di bidang IT dengan kegiatan – kegiatan pelatihan Command Center yang nantinya akan menjadi pusat komando dalam mendukung pelayanan terpadu

Polres Nunukan juga membuka pelayanan Respon Time panggilan 110, panggilan respon 110 ini disiapkan. Untuk memberikan pelayanan jarak jauh apabila masyarakat ingin melaporkan kepada polres Nunukan yang sifatnya Segera untuk ditindaklanjuti oleh kepolisian seperti;

Adanya Tindak kejahatan ( perampok, penjambret, kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan dll), masyarakat tinggal menekan no 110.

Pelayanan Respon Time 110 ini bebas biaya atau bebas pulsa sehingga masyarakat dengan mudah untuk . menghubungi polisi bila ada kejadian yang sifatnya Segera untuk
Ditindaklanjuti.

Pelayanan publik Terpadu satu Atap yang diharapkan bisa memudahkan masyarakat yang memerlukan bantuan kepolisian seperti laporan tindak kejahatannya dalam bentuk laporan pengaduan maupun laporan polisi.

Sedangkan masyarakat yang memerlukan pelayanan pembuatan SIM dan SKCK maka fasilitas Gedung pelayanan terpadu satu Atap kedepan delam waktu yang tidak Lama polres Nunukan sudah memiliki bangunan yang cukup megah yang terletak di halaman Lapangan pllres Nununukan bangunan Command Center yang juga berfungsi sebagai pelayan terpadu satu Atap

Pelayanan Terpadu satu Atap dengan SOP ( Standar Operasional Prosedur) ini akan terkoneksi dengan Command Center sehingga diharapkan pelayanan publik dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat yang datang di polres Nunukan

Kapolres Nununukan AKBP SYaiful Anwar,Sik . merespon terkait dengan Direktif Kapolri tentang HTCK Pelayanan Publik terpadu mengatakan,’

Polres Nunukan terus akan berinovasi dalam meningkatkan Pelayanan publik kepada masyarakat , sehingga masyarakat semakin mudah ,cepat, murah dalam menerima pelayanan yang dibutuhkan,’ Tutut Syaiful Anwar

Humas res Nnk / adm

Herry Erfian: Pemkab Bangka Tengah Segera Carikan Solusi Bagi Pedagang Pasar Malam

KOBA||BerandaNKRInews.com|| PELAKU EKONOMI MIKRO seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Komunitas Pasar Malam (KPM) merasakan betul dampak dari Pandemi Covid 19. Di beberapa tempat pedagang pasar malam belum diijinkan membuka lapak yang berakibat kepada penurunan pendapatan.

Persoalan pedagang pasar malam yang masih belum bisa gelar lapak di beberapa Desa menjadi poin utama yang disampaikan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) pada saat bersilaturahim dengan Wakil Bupati Bangka Tengah, Herry Erfian yang akrab dipanggil Bang Fian.

Rombongan pengurus DPD APKLI Bangka Tengah diterima Wakil Bupati di ruangan kernya pada Senin (12/04/2021) sekitar pukul 11 Pagi.

Wakil Bupati Herry Erfian mengapresiasi kehadiran DPD APKLI Bangka Tengah yang menaungi Komunitas Pedagang Pasar Malam (KPM) di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

“Pemkab Bangka Tengah akan mencarikan solusi bagi rekan-rekan pedagang pasar malam supaya bisa membuka kembali lapak pasar malam sekali dalam seminggu di setiap Desa, dengan tetap menggunakan Protokol Kesehatan (Prokes) seperti mengenakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak,” ungkap Wakil Bupati Herry Erfian.

Dalam sambutannya Herry Erfian juga meminta komitmen dari pengurus DPD APKLI Bateng untuk senantiasa berkomunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan supaya dalam melaksanakan pasar malam hak-hak pengguna jalan tidak terganggu.

Permintaan Wakil Bupati disanggupi Ketua DPD APKLI Bangka Tengah, Sarna Winata yang akrab dipanggil Mas Ben.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Bapak Herry Erfian atas responnya dan solusi yang ditawarkan kepada komunitas pedagang pasar malam dibawah naungan APKLI Bangka Tengah,” jawab Sarna Winata.

Pada pertemuan audiensi tersebut Ketua APKLI Babel, Mangimpal Lumbantoruan, S.S., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang telah menerima dan mendukung keberadaan APKLI di Kabupaten Bangka Tengah.

“Atas nama APKLI Babel, saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan respon serta solusi yang ditawarkan oleh Bapak Herry Erfian selaku Wakil Bupati. Kita semua berharap sentra ekonomi seperti pasar malam bisa kembali digelar supaya siklus ekonomi bertumbuh khususnya di Kabupaten Bangka Tengah,” harap Mangimpal Lumbantoruan yg didampingi Ketua Dewan Penasehat APKLI Bangka Tengah, Dodoy.

Wartawan: Agus Savar Muslim, S.H

Foto. Suasana pertemuan silaturahim-audiensi dari DPD APKLI Bateng (Senin, 12-04-2021) di ruang pertemuan Wabup Bangka Tengah, Herry Erfian yang akrab dipanggil Bang Fian.