Kategori: BERITA DAERAH

Maknai Isra Mikraj, Polres Wajo Ajak Personel Menjadikan Shalat sebagai Kompas Moral Pengabdian

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, TNI/POLRI NEWS

WAJO — Kepolisian Resor (Polres) Wajo memperingati Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan penuh kekhusyukan di Masjid At-Taqwa Polres Wajo, Kamis (22/1/2026).

Peringatan Isra Mikraj yang dimulai pukul 09.00 Wita tersebut menjadi momentum spiritual bagi jajaran Polres Wajo untuk merenungi kembali perjalanan agung Rasulullah SAW, sekaligus meneguhkan keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

Kegiatan keagamaan ini dihadiri Kapolres Wajo AKBP Muhammad Rosid Ridho, S.I.K., Ketua Bhayangkari Cabang Wajo Ny. Anita Rosid, Wakapolres Wajo Kompol H. Andi Syamsulipu, S.Sos., M.H., para pejabat utama Polres Wajo, para Kapolsek jajaran, pengurus Bhayangkari, serta personel dan PNS Polres Wajo.

Dalam tausiah yang disampaikan, jamaah diajak memahami makna mendalam Isra Mikraj sebagai perjalanan ruhani Nabi Muhammad SAW yang menghadirkan perintah shalat lima waktu, sebagai tiang agama dan sarana penyucian jiwa. Shalat, ditegaskan, bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan sumber pembentuk akhlak, disiplin, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Kapolres Wajo AKBP Muhammad Rosid Ridho menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra Mikraj harus menjadi pedoman hidup bagi setiap personel Polri.

“Shalat yang khusyuk akan melahirkan kejujuran, kesabaran, dan kepekaan sosial. Inilah modal utama bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas secara profesional, humanis, serta penuh empati kepada masyarakat,” ujar Kapolres.

Tema peringatan tahun ini, “Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW Memperteguh Keimanan dan Ketakwaan Personel Polri untuk Masyarakat dalam Aksi Kemanusiaan dan Kepedulian Sosial”, dinilai selaras dengan semangat Polri yang tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan kemanusiaan.

Melalui peringatan ini, seluruh personel Polres Wajo diajak untuk menjadikan ketakwaan sebagai kompas moral, sehingga setiap tindakan dan keputusan yang diambil senantiasa berlandaskan nilai keadilan, keikhlasan, dan pengabdian.

Kasi Humas Polres Wajo IPTU Kaomi, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan Isra Mikraj merupakan bagian dari pembinaan rohani dan mental guna membentuk karakter personel Polri yang beriman, berakhlak mulia, serta peka terhadap persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, diharapkan personel Polres Wajo mampu menjadi teladan, menjaga amanah, serta hadir membawa rasa aman dan ketenteraman bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutup IPTU Kaomi.

*KASIHUMAS POLRES WAJO/VettyRilla

Resmikan SPPG Di Sebatik, Dadan Hindayana : “Secara tidak langsung dapat meningkatkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan”

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

NUNUKAN – Plt. Sekretaris Daerah kabupaten Nunukan, Drs Raden Iwan Kurniawan, M AP mewakili Bupati Nunukan hadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (22/01/2026)

Fasilitas ini diresmikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dr. Dadan Hindayana sebagai bagian dari perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Dadan Hindayana dalam kunjungan kerjanya didampingi oleh Direktur kerja Sama dan Kemitraaan BGN, Kolonel Cba. Mu. Rizal Salewangang, pejabat Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Wakil Walikota Tarakan, Ibnu Saud.

Kehadiran Plt.Sekda yang mewakili Bupati dalam acara ini merupakan bentuk dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap inisiatif yang dikelola oleh Yayasan Aztrada Garuda Jaya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi yang terukur.

Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada pihak-pihak yang telah menginisiasi pembangunan dapur SPPG ini. Menurutnya, kolaborasi lintas sektoral sangat diperlukan agar target pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan dapat tercapai secara maksimal.

Di kesempatan yang sama Kepala BGN,
Dadan Hindayana saat meresmikan SPPG Yayasan Aztrada Garuda Jaya mengatakan bahwa MBG yang dikelola telah sesuai dengan Juknis dan SOP dari BGN.

“Unit ini menjadi pusat operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola sesuai dengan Juknis dan SOP dari Badan Gizi Nasional,”ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan juga menyebutkan SPPG yang ada ini sudah sesuai Standar Operasional (SOP). Ia meyakini SPPG Yayasan Aztrada Garuda Jaya dapat menjadi percontohan untuk SPPG di wilayah lainnya.

Dadan juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan Yayasan Aztrada Garuda Jaya atas kepeduliannya dan dukungan terhadap program pemerintah pusat.

Dadan juga menjelaskan bahwa dari target hingga Januari 2026, tercatat sudah ada sekitar 21.102 unit SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan target melayani hingga 59 juta penerima manfaat.

Diakhir sambutannya Dadan memberikan gambaran terkait dengan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

“Keberadaan SPPG di Sebatik secara tidak langsung akan meningkatkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, karena tiap pengelola SPPG membutuhkan pasokan bahan baku pangan yang tidak sedikit, tadi saya lihat disini banyak pohon pisang, kebun-kebun pisang masyarakat ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan buah pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG), begitu juga peternakan, kebutuhan telur ayam dan daging ayam, hal yang sama bisa terjadi terhadap sektor perikanan baik ikan laut maupun ikan budidaya, atau tambak masyarakat, misalnya setiap rumah bisa membuat kolam Ikan Lele untuk memenuhi kebutuhan MBG,” ujarnya.

Dengan tingginya kebutuhan bahan baku pangan, Dadan meminta tiap SPPG dapat melengkapi usahanya dengan mengelola sendiri lahan pertanian maupun peternakan agar stok bahan makanan tetap tersedia dengan baik.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita, pelepasan Mobil Operasional Pengantaran dan kunjungan ke Dapur MBG, Dadan dan rombongan juga berkunjung ke sekolah penerima manfaat untuk menyaksikan langsung siswa siswi yang sedang menikmati Makanan Gizi Gratis tersebut, bahkan Dadan memberikan hadiah bagi anak-anak yang mau makan sayur.

(PROKOMPIM)

Penyelesaian Batas Negara RI-Malaysia Berjalan Sesuai Rencana, BPP Kaltara Pastikan Tidak Ada Desa Yang Hilang

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Penyelesaian Batas Negara RI–Malaysia di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sedang berproses dan sesuai rencana kedua negara. Kegiatan ini dilakukan suda lama dan bertahap, bukan secara tiba-tiba.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menuntaskan penyelesaian sengketa batas negara di Pulau Kalimantan, khususnya Outstanding Boundary Problems (OBP) Sektor Timur yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, melalui proses diplomasi dan perundingan panjang antarnegara.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, SE, M.Si, saat dikonfirmasi terkait polemik perbatasan yang viral di media sosial.
Menurut Dr. Ferdy, penyelesaian OBP Sektor Timur telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani pada Februari 2025. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bertahun-tahun dan bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba.
Ia menjelaskan, di Kabupaten Nunukan terdapat dua segmen perbatasan utama yang dibahas, yaitu Segmen Pulau Sebatik serta Segmen Sinapad dan B.2700–B.3100.
“Untuk Segmen Pulau Sebatik, perundingan batas negara telah selesai, disepakati bahwa wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia seluas 4,9 hektare, sementara wilayah Malaysia yang masuk ke Indonesia seluas 127,3 hektare. Saat ini, kedua negara tengah membahas mekanisme ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang terdampak,”kata Ferdy
Sementara itu, pada Segmen Sinapad dan B.2700–B.3100, hasil kesepakatan menunjukkan Indonesia memperoleh tambahan luasan wilayah sebesar 5.207,7 hektare, sedangkan Malaysia memperoleh tambahan luasan wilayah sebesar 778,5 hektare. Terkait 3 desa yg terdampak tidak seluruhnya tetapi hanya sebagian wilayah dan bukan keseluruhan, dari Desa Tetagas, Desa Lipaga, dan Desa Kabungolor, Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, sebagaimana data dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
“Sejak penandatanganan MoU, Pemerintah terus melakukan pembahasan lanjutan untuk menangani dampak terhadap masyarakat dan bagaimana negara bisa hadir untuk membantu dan melindungi mayarakat kita,”paparnya.
Dr. Ferdy menegaskan, isu yang menyebut adanya desa yang hilang akibat perubahan batas negara tidak benar. Ia juga meluruskan bahwa rapat Panitia Kerja Perbatasan DPR RI pada 22 Januari 2026 tidak secara khusus membahas sengketa batas negara RI–Malaysia di Kalimantan Utara, melainkan berfokus pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.

(dkisp)

Bupati Nunukan Tegaskan Tiga Desa Tetap NKRI, Koordinasi Langsung ke BNPP Terkait Isu Batas RI–Malaysia

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Kabar soal tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disebut “masuk ke Malaysia” ramai diperbincangkan setelah muncul di sejumlah media nasional. Isu itu mengemuka usai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Komjen Pol Makhruzi Rahman memaparkan perkembangan penanganan Outstanding Boundary Problem (OBP) atau persoalan batas negara Indonesia–Malaysia, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

OBP (Outstanding Boundary Problem) adalah istilah untuk menyebut segmen atau titik batas negara yang masih menyisakan persoalan karena tidak diputuskan batas negara karena adanya perbedaan tafsir atas trity Belanda-Inggris, titik koordinat, atau letak patok sehingga memerlukan verifikasi, negosiasi, dan kesepakatan resmi antarnegara sebelum menjadi batas yang definitif.

Menindaklanjuti informasi yang berkembang, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, bergerak cepat melakukan klarifikasi dan koordinasi langsung dengan BNPP. Bupati bertemu Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih No. 31A, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

“Menindaklanjuti penetapan tata batas negara di OBP Segmen Sinapad, Sungai Sesai, B2700-B3100, OBP Sungai Simantipal dan OBP Sebatik, saya langsung melakukan koordinasi ke BNPP,” kata Irwan Sabri usai pertemuan.

Bupati menegaskan, isu “tiga desa masuk Malaysia” perlu dipahami secara utuh. Menurutnya, sesuai kesepakatan kedua negara, memang ada bagian wilayah OBP yang masuk ke Malaysia. Namun, pada saat yang sama, sebagian besar wilayah justru telah menjadi definitif bagian dari Indonesia, termasuk tiga desa yang ramai diberitakan.

Ia merinci, luasan OBP yang semula sekitar 5.900 hektare, hasil kesepakatan terbaru menegaskan kurang lebih 5.207.8 hektare menjadi wilayah Indonesia, sementara 778.5 Hektar menjadi bagian Malaysia artinya 90% wilayah OBP itu Sah Milik NKRI dan 10% menjadi bagian Malaysia.

“Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk melaksanakan akselerasi pembangunan di wilayah ex-OBP tersebut,” tegas Irwan Sabri.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa masyarakat perbatasan menyambut baik hasil kesepakatan ini dan siap mendukung pembangunan demi peningkatan kesejahteraan warga.

Di akhir pernyataannya, Irwan Sabri berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Nunukan, terutama pada wilayah-wilayah ex-OBP, agar dampak penegasan batas negara benar-benar diikuti peningkatan layanan dasar, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat perbatasan.

(PROKOMPIM)

Gubernur Kaltara Soroti Ketimpangan Harga dan Infrastruktur di Perbatasan, Minta Perhatian Lebih dari Pemerintah Pusat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. menyampaikan sejumlah tantangan berat dalam pembangunan wilayah perbatasan RI-Malaysia.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Panitia Kerja (Panja) tentang Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Dalam paparannya, Gubernur menekankan dua persoalan utama yang menjadi fokus perhatian yaitu infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan dan ketimpangan harga barang. Isu ini kerap ia sampaikan dalam berbagai forum dengan pemerintah pusat, termasuk dalam audiensi dengan Menteri Keuangan yang akhirnya berbuah bantuan sebesar Rp 150 miliar untuk pembangunan jembatan.

Dijelaskannya, kehidupan di wilayah perbatasan kerap berhadapan dengan harga yang tidak wajar.

“Di perbatasan, harga satu karung semen bisa mencapai Rp 800 ribu. Sedangkan gas elpiji 3 kg bisa mencapai Rp 400 ribu,” ujarnya.

Namun, kondisi yang lebih memprihatinkan adalah minimnya infrastruktur dan pelayanan dasar. Jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan masih sangat tertinggal.

Akses ke banyak daerah masih sangat bergantung pada jalur sungai dengan menggunakan long boat, yang sering kali harus menembus giram atau jeram dengan taruhan nyawa.

“Ada beberapa daerah harus menggunakan long boat dengan mengarungi jeram dengan risiko nyawa maupun barang habis. Kalau sekali itu (long boat) menabrak batu, habis itu barang (sembako) di dalamnya. Nyawapun belum tentu selamat,” tuturnya.

Gubernur mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kaltara telah berupaya mengatasi masalah akses jalan ini. Namun, dengan tingginya harga material dan ongkos lainnya.

“Alhamdulillah kami kemarin hanya bisa menganggarkan Rp 5 Miliar untuk pembangunan aspal di wilayah perbatasan di Krayan. Itupun hanya mendapat (jalan aspal) sepanjang 800 meter saja karena memang factor kemahalan bahan baku dan sebagainya,” imbuhnya.

Meski dihadapkan pada keterbatasan keuangan daerah, pemerintah provinsi tetap memberikan perhatian khusus bagi masyarakat perbatasan. Program seperti dokter terbang dan subsidi angkutan barang serta orang terus dilaksanakan sebagai bukti kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Melalui forum ini, Gubernur kembali menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan dan mengulurkan tangan kepada wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Dukungan yang lebih besar dinilai krusial untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan wilayah, dan menjaga kedaulatan NKRI dari pinggiran.

“Yang kita harapkan adalah uluran tangan pemerintah pusat bagaimana mengucurkan anggaran ke wilayah-wilayah perbatasan sehingga baik dari sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat kita di perbatasan,” tutup Gubernur.

Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Tim Panja Komisi II DPR RI yang dihadiri oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah perbatasan. Diantaranya hadir 3 Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus. Hadir pula Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman.

dkisp