Lanjutkan Safari Perangkat Daerah, Sekprov Dorong Banhub Tarakan Tingkatkan Pelayanan dan PAD

TARAKAN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., melanjutkan safari perangkat daerah dengan mengunjungi Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara di Kota Tarakan, Kamis (29/1).

Kunjungan ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Sekprov Denny juga meninjau langsung kondisi kantor, kinerja pegawai serta fasilitas yang dimiliki Banhub Kaltara.

Salah satu perhatian utama adalah pemanfaatan Gedung Convention Hall yang dikelola Banhub Kaltara dan berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dimaksimalkan dengan baik.

“Selain silaturahmi, kami ingin melihat langsung pelayanan Banhub kepada masyarakat. Fasilitas Convention Hall ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD Kaltara,” kata Sekprov Denny.

Dalam kunjungan tersebut, Denny juga berdialog dengan pegawai terkait pelayanan, kepegawaian dan kondisi sarana prasarana. Ia pun memberikan motivasi agar seluruh pegawai bekerja profesional dan bertanggung jawab sesuai tugas masing-masing.

Denny menilai kinerja Banhub Kaltara sudah berjalan baik, namun perlu terus ditingkatkan. Ia juga mendorong agar keberadaan dan layanan Convention Hall lebih gencar disosialisasikan kepada masyarakat, lembaga, instansi, akademisi dan pemerintah daerah.

“Fasilitas ini harus semakin dikenal dan dimanfaatkan agar benar-benar memberi manfaat dan pelayanan bagi masyarakat,” pungkasnya.

(dkisp)

Pemprov Gandeng TVRI Meriahkan Kick Off Piala Dunia 2026

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum mengajak TVRI Kaltara bersinergi dengan pemerintah daerah serta TNI/Polri untuk menyukseskan Kick Off Piala Dunia 2026 yang dirangkaikan dengan jalan sehat pada Minggu, 1 Februari 2026 di Car Free Day (CFD) Tebu Kayan.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat menerima audiensi TVRI Kaltara yang dipimpin Kepala Stasiun TVRI Kaltara Agung Kameswara di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (29/1).

Gubernur menyampaikan bahwa penunjukan TVRI sebagai stasiun penyiaran resmi Piala Dunia 2026 merupakan momen penting bagi dunia penyiaran nasional, sekaligus peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kaltara dalam ajang olahraga dunia.

“TVRI memiliki peran strategis sebagai media pemersatu bangsa apalagi dalam perhelatan besar seperti Piala Dunia,” kata Gubernur Zainal.

Didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., Zainal mendorong TVRI untuk berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara, termasuk melalui penayangan pertandingan di videotron.

Ia juga berharap dukungan TNI/Polri agar suasana Piala Dunia dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke akar rumput di Bumi Benuanta.

“Antusiasme masyarakat Kaltara terhadap sepak bola sangat tinggi, terlihat dari ramainya penonton saat laga Timnas Indonesia yang lalu di berbagai lokasi, termasuk di lapangan agatis dan videotron Kantor Gubernur,” ujarnya.

Selain meningkatkan semangat masyarakat, kegiatan Kick Off Piala Dunia 2026 ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal melalui kehadiran pelaku UMKM.

“Kick Off Piala Dunia 2026 akan dilaksanakan serentak pada 1 Februari 2026. Saya mengajak seluruh masyarakat Kaltara untuk datang dan ikut memeriahkan kegiatan ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, FIFA World Cup 2026 akan diikuti 48 negara dan digelar di tiga negara tuan rumah yaitu Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

(dkisp)

Pemprov Matangkan Persiapan Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Pollymaart Sijabat mengikuti rapat koordinasi persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 secara daring, Kamis (29/1).

Rapat ini membahas persiapan dan teknis pelaksanaan Rakornas yang akan digelar pada 2 Februari 2026 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

Mewakili Gubernur Kaltara, Pollymaart menyampaikan bahwa Rakornas yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Rakornas ini bertujuan menyamakan langkah dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Forkopimda dan instansi vertikal dalam mendukung program dan kebijakan nasional,” kata Pollymaart.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk memastikan kolaborasi pusat dan daerah berjalan selaras dalam pembangunan nasional.

“Nantinya dalam pertemuan ini menjadi kesempatan emas untuk memperkuat sinergi dan menyamakan visi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan program prioritas nasional,” pungkasnya.

Rapat diikuti oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara Yuniar Aspiati serta perwakilan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara.

(dkisp)

Pemkab Nunukan Raih UHC Award 2026 Kategori Madya

NUNUKAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memperluas dan menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kembali mendapat apresiasi nasional. Pemkab Nunukan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Madya dari BPJS Kesehatan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE pada acara penganugerahan yang berlangsung di Jakarta International Expo, Selasa (27/1/2026). Turut mendampingi Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Nunukan, Yuliarsih Sahar, SE, A.AAK.
UHC Award diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan.

Kategori Madya mencerminkan keberhasilan Kabupaten Nunukan dalam mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen, serta konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan dan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, hingga seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nunukan.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama. Ini menjadi bukti komitmen kami untuk memastikan seluruh masyarakat Nunukan mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil dan merata,” ujar Irwan Sabri. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus menjaga cakupan kepesertaan JKN sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Ke depan, kami akan terus memperluas kepesertaan JKN serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sehingga perlindungan kesehatan bagi masyarakat Nunukan semakin optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.

Program Jaminan Kesehatan Nasional sendiri telah ditegaskan sebagai salah satu Program Prioritas Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jaminan Sosial (RPJMN Jamsos) Tahun 2025–2029, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penghargaan UHC Award 2026 ini juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk terus memperkuat sistem kesehatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

(PROKOMPIM)

Kantor Baru BPKP Provinsi Kalimantan Utara Diresmikan Gubernur Zainal Arifin Paliwang

NUNUKAN – Plt. Sekretaris Daerah Drs. Raden Iwan Kurniawan menghadiri peresmian Gedung Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara, bertempat Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Jalan Poros Km.2 Jelarai Selor, Tanjung Selor.Selasa (27/01)

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Utara Dr. H.Zainal A.Paliwang menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya BPKP Republik Indonesia atas diresmikannya gedung kantor perwakilan BPKP di tanjung selor.

” Sebelumnya kantor BPKP Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di kota Tarakan. Alhamdulillah hari ini setelah 11 tahun, kini hadir BPKP di Tanjung Selor pusat pemerintah Kalimantan Utara. Tentu menjadi langkah strategis dan simbol komitmen kuat BPKP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel”, Ungkap Gubernur.

Gubernur menyakini bahwa koordinasi , pendampingan, pengawasan serta pembinaan berharap penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah akan semakin efektif, responsif dan terintergrasi.

Gubernur berharap dengan keberadaan kantor perwakilan ini sinergi antara BPKP dan pemerintahan daerah maupun Kabupaten dan kota dapat semakin memperkuat dalam mencegah penyimpangan dan meningkat kualitas perencanaan dan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wakil kepala BPKP Agustina Arumsari Ak M H mengatakan pembangunan dan pemindahan kantor perwakilan BPKP dari kota Tarakan ke Kabupaten Bulungan dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Agustina peran strategis dalam pembangunan kawasan pemindahan lokasi kantor perwakilan BPKB dari kota Tarakan ke Kabupaten Bulungan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan organisasi dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan berat lebih cepat dengan pusat pemerintahan provinsi.

Diharapkan koordinasi energi dan kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan optimal, artinya plusnya gedung ini bukan sekedar gedungnya tetapi memperkokoh sinergi kolaborasi antara BPKP dengan seluruh jajaran pemerintah daerah di lingkungan Provinsi.

“Bagaimana kita ketahui tantangan pengelolaan keuangan negara dan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks”, Ujarnya.

Peresmian Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Utara ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Kepala Badan pengawasan keuangan dan pembangunan yang disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Utara, Ketua DPRD Kalimantan Utara, para Bupati Se-Kalimantan Utara dan Forkopimda Kaltara kepala perwakilan BPKP Kalimantan Utara dan Sekretaris daerah daerah provinsi Kalimantan Utara.

(PROKOMPIM)