Gubernur Paparkan Potensi Investasi di Kaltara

JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan luasnya peluang investasi di sektor energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) besar.

Hal tersebut Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum., jabarkan secara gamblang saat menjadi narasumber pada program talkshow Newsline Metro TV di Studio Metro TV, Jakarta Barat, Minggu (23/11) malam.

Adapun program talkshow Newsline yang dipandu presenter Gadis Bianca itu membahas terkait langkah pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun potensi lainnya, termasuk pengembangan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang ada di Bumi Benuanta.

“Kaltara berada di ALKI II yang menjadi urat nadi jalur perdagangan global di wilayah Pasifik, ada juga peluang investasi di bidang energi terbarukan seperti PLTA atau Hydro Power Plant, dan banyak komoditas unggulan seperti Rumput Laut, Udang, Kepiting dan Ikan Bandeng,” ujarnya.

Dihadapkan dengan pertanyaan langkah strategi apa yang Gubernur Zainal lakukan untuk menarik minat investor ke Kaltara, ia secara lugas menjabarkan runtutan mulai dari promosi di berbagai media hingga memberi kemudahan berinvestasi bagi para investor.

“Tentu ada beberapa upaya ya, seperti memasang iklan di papan iklan di dekat bandara Soekarno Hatta, lalu diberikan kemudahan dan kepastian hukum hingga pendampingan jika ingin melakukan kunjungan lapangan,” jelasnya.

Kedepannya, Provinsi Kaltara terus meningkatkan upaya pengembangan berbagai potensi sumber daya di Kaltara guna menjadikan Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan berkelanjutan.

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kaltara dapat menyaksikan siaran lengkapnya yang rencananya akan di tayangkan dalam program talkshow Newsline Metro TV pada 25 November 2025, Pukul 14.30 WIB.

Turut hadir mendampingi Gubernur Zainal, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh, ST., MT, dan Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP.

(dkisp)

Pemprov Dorong Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Desa Kaltara

JAKARTA – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si menghadiri Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa Dengan Pemerintah Daerah (Pemda), digelar di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Jumat (21/11). Membuka Rakor tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyebutkan, hingga saat ini penegasan batas desa di Indonesia baru mencapai sekitar 14,4 persen. “Hingga saat ini, proses penetapan batas wilayah desa baru mencapai sekitar 14,4 persen secara nasional. Angka yang tergolong sangat minim ini dinilai berpotensi besar memicu konflik antar masyarakat desa serta menghambat tata kelola pemerintahan desa yang efektif,” ucap Tomsi Tohir. Untuk mendorong percepatan, Tomsi meminta Pemda dapat segera memberikan dukungan penuh dan mengambil langkah prioritas, serta secara khusus meminta untuk memprioritaskan penyelesaian batas di desa yang tidak memiliki sengketa batas wilayah Di kesempatan ini, Pj. Sekprov Kaltara Bustan menegaskan dibawah kepemimpinan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sampai saat ini telah berhasil menyelesaikan batas desa hingga mencapai 55 persen. “Pemerintah Provinsi sendiri sudah berhasil menyelesaikan 259 batas desa dari 447 desa, atau sekitar 55 persen sudah mempunyai peraturan bupati dan batas desa. Jadi sekarang tinggal 45 persen dari target kita,” ucap Bustan. Bustan menekankan pentingnya penyelesaian batas wilayah desa secara jelas dan akurat, hal ini sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan kepastian administrasi pemerintahan. Terkait sejumlah arahan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam rakor tersebut, ia memastikan akan menyampaikan secara langsung kepada Gubernur Kaltara untuk ditindaklanjuti. “Setelah acara ini selesai kita akan mengundang kabupaten kota untuk kembali merencanakan batas wilayah desa. Kita menargetkan di akhir tahun 2029 itu minimal 85 persen sampai 100 persen batas wilayah desa sudah tuntas di akhir periode,” tegasnya. Menurutnya, persoalan batas wilayah desa yang belum selesai ini akan berdampak langsung dengan kepastian hukum, investasi, tata administrasi pemerintahan desa, hingga terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Kemudian terhadap sejumlah isu seperti konflik antar batas desa, Bustan memastikan bahwa masalah ini sudah bisa diselesaikan melalui kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat. “memang ada konflik antar batas desa, tapi kita lihat saat ini kondusif saja. Namun ada konflik maka akan kita selesaikan dengan metode Pentahelix plus kolaborasi yang baik antara Forkopimda, masyarakat dan akademisi. Semuanya kita libatkan dalam penyelesaian terkait permasalahan batas desa apabila ada konflik,” pungkasnya.

(dksip)

Desak Kejagung dan Polri Tangkap Importir Thrifting dan Pejabat Terlibat, Ketua Umum APKLI-P: Gurita Puluhan Tahun Laksana Kanker Stadium IV

Jakarta,-Berandankrinews.com Persoalan thrifting (pakaian bekas) menggurita laksana penyakit kanker stadium IV. Ketika tidak diamputasi ujung akhirnya pedagang UMKM menjadi korban.

Hal ini akibat setiap isu ini mencuat ke publik sejak puluhan tahun lalu hingga saat ini belum ada importir juga pejabat yang terlibat ditangkap dan diadili. Yang ada pamer kekuasaan, barang pedagang UMKM dirampas, dibakar dipamerkan ke publik.

Lebih dari itu, telah ambrukkan industri dan UMKM tekstil domestik yang akibatkan Indonesia kehilangan lapangan kerja hingga 542 ribu dengan kisaran gaji Rp 54 trlyun per tahun. Negara pun kehilangan penerimaan Rp 100 trilyun per tahun dari impor ilegal.

Kemauan kuat Presiden Prabowo Subianto bahwa barang ilegal tidak boleh masuk Indonesia melalui Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa harus nyata adanya. Untuk itu, importir thrifting serta pejabat yang terlibat harus segera ditangkap dan diumumkan ke publik, tegas Ketua Umum APKLI Perjuangan, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Jakarta, Minggu, 23 november 2025.

Saya tidak ingin kemauan kuat Presiden Prabowo berhenti pada sebuah retorika belaka. Namun harus diwujudkan dan diumumkan ke rakyat. Membasmi praktek super ilegal thrifting (pakaian bekas) yang menggurita puluhan tahun tidak efektif kedepankan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu RI.

Kenapa? Kata milenial gen Z bisa terjadi jeruk makan jeruk. Untuk itu, kami mendesak Kejagung dan Polri segera turun gunung tangkap importir thrifting dan pejabat yang terlibat, tidak boleh pandang bulu siapapun itu.

Kenapa? Rakyat nunggu bukti nyata apa yang digariskan Presiden Prabowo Subianto melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Ini mendasar guna tebalkan trust public sehingga bukan sekedar retorika belaka, imbuh dokter ahli kekebalan tubuh mantan Pembantu Rektor Undar Jombang Jatim 2010-2012.

Laksana menyapu halaman tidak boleh pakai lidi yang kotor dan lemah. Melainkan harus gunakan lidi yang bersih dan kuat. Perintah Presiden Prabowo sudah jelas dan tegas melalui Menkeu Purbaya, lantas Kejagung dan Polri nunggu apalagi?

Ini kan seperti mau nangkap ikan di aqurium di depan mata kita, kasat mata dan bisa secepat-cepatnya. Atau ada apa dengan Kejagung dan Polri?, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998.

Gubernur Kaltara Ditunjuk jadi Sekjen AMFC

SURABAYA — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, secara resmi didapuk menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asian Mini Football Confederation (AMFC).

Penunjukan Gubernur Zainal menjadi Sekjen AMFC dilakukan secara langsung oleh Presiden AMFC Yan Mulia Abidin, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI) yang berlangsung di Ruang Pertemuan Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/11).

Ketua Umum KSMI sekaligus juga Presiden AMFC, Yan Mulia Abidin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Zainal, karena telah mendapatkan pengakuan internasional atas kontribusi dan komitmennya dalam pengembangan sepak bola mini di Indonesia.

Ia menegaskan kehadiran Gubernur Kaltara menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda nasional tersebut, tidak hanya sebagai tamu kehormatan namun juga karena pencapaian penting yang diterimanya.

Mengusung tema “Bersatu Meraih Prestasi Internasional”, Yan Mulia Abidin menuturkan KSMI yang baru berdiri pada 19 Februari 2025 lalu, telah mengalami perkembangan organisasi yang signifikan, bahkan menembus level internasional.

“Bahwa KSMI kini telah sejajar dengan organisasi besar yang menjadi kakak kandung dalam lingkup sepak bola mini dunia,” ucap Yan Mulia Abidin.

Dalam paparannya, Yan Mulia menyebutkan sejumlah pencapaian penting yang diraih yaitu KSMI resmi menjadi anggota ke-81 di Konfederasi Pusat, merupakan sebuah pengakuan prestisius di kancah internasional.

Lanjutnya, Indonesia mendapat kepercayaan untuk memegang kendali sebagai Presiden ASEAN dalam asosiasi sepak bola mini dunia.

“Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah Asia Cup ke-2 pada Februari, pada September Jakarta kembali dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola Mini, yang akan diikuti oleh 30 negara,” jelasnya.

Penetapan Gubernur Zainal menjadi Sekjen AMFC ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Kaltara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sepak bola mini di kawasan Asia.

Rakernas KSMI tahun ini juga menegaskan komitmen organisasi untuk memperkuat kolaborasi nasional dan internasional, memajukan program pembinaan, serta mendorong prestasi atlet Indonesia di kancah global.

Dengan amanah baru sebagai Sekjen AMFC, Gubernur Kaltara diharapkan mampu membawa semangat baru dalam mengembangkan sepak bola mini, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di level Asia.

(dkisp)

Sambut Natal 2025, Wagub Ajak TP PKK Kaltara Jadi Garda Terdepan Ketahanan Keluarga

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri Perayaan Menyambut Natal Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kaltara Tahun 2025, digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Sabtu (22/11).

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong sekaligus mewakili Gubernur Kaltara menyampaikan ucapan selamat menyambut Natal 25 Desember Tahun 2025 kepada seluruh keluarga TP PKK Kaltara yang merayakannya.

“Natal bukan hanya seremonial, tetapi momentum dalam memperkokoh kebersamaan dan meneguhkan TP-PKK sebagai motor penggerak kesejahteraan, serta pilar penting dalam membangun iman dan kerukunan keluarga,” kata Wagub Ingkong.

Mengangkat tema “Kehadiran Tuhan untuk Menyelamatkan Keluarga”, dirumuskan bersama Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), menekankan pentingnya keluarga sebagai fondasi utama di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Kelahiran Yesus Kristus menunjukkan bahwa Tuhan hadir secara nyata dalam kehidupan manusia. Inilah karya penyelamatan yang dimulai dari unit terkecil dan paling mendasar dalam masyarakat, yakni keluarga,” ucapnya.

Selanjutnya, Wagub menuturkan terdapat berbagai tantangan seperti krisis moral, tekanan ekonomi, distraksi digital, hingga komunikasi antar generasi, yang menuntut keluarga agar terus diperkuat sebagai sumber nilai dan pembentukan karakter.

Untuk itu, ia mengajak TP PKK Kaltara sebagai organisasi yang bersentuhan langsung dengan keluarga untuk dapat mengambil peran lebih besar dalam menghadirkan kedamaian dan ketangguhan sosial.

“TP PKK harus menjadi garda terdepan dalam merespons persoalan sosial dan memperkuat ketahanan keluarga, menjadi duta perdamaian dan kasih Kristus, serta menyelamatkan dan memperkuat keluarga dari berbagai kerentanan sosial dan ancaman perpecahan,” ujarnya.

Memaknai kelahiran Yesus membawa pesan pengharapan, kasih dan kepedulian, Wagub menekankan bahwa semangat inilah yang harus di sinergikan dengan 10 Program Pokok PKK.

Program PKK tersebut dimulai dari penghayatan dan pengamalan Pancasila, peningkatan sandang dan pangan, kesehatan, hingga pendidikan.

“Semuanya berakar pada satu tujuan, yaitu menciptakan keluarga yang sejahtera lahir dan batin, semangat pelayanan tanpa pamrih, seperti dicontohkan dalam kisah Natal adalah modal utama kita dalam menjalankan program-program tersebut di seluruh wilayah Kaltara,” jelasnya.

Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera lahir dan batin, serta membawa kedamaian, sukacita dan harapan di tengah masyarakat, ia mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan Kaltara yang berlandaskan kasih, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong.

Wagub Ingkong mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat memanfaatkan momentum perayaan Natal ini menjadi pengikat persaudaraan, memupuk toleransi, serta memperkuat kebersamaan antar umat beragama di Bumi Benuanta.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus berkomitmen mendukung setiap upaya penguatan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemeliharaan kerukunan umat beragama,” pungkasnya.

Dalam perayaan Natal TP PKK Kaltara ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang I TP PKK Kaltara Kornie Serliany Ingkong Ala, S.T., Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si.

(dkisp)