Kategori: ADVERTORIAL

​TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) secara resmi membuka pintu partisipasi publik terkait 14 nama calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltara periode 2026-2029 yang telah lolos Uji Kompetensi.

​DPRD Kaltara mengharapkan adanya tanggapan, saran, dan kritik dari seluruh lapisan masyarakat Kaltara, khususnya mengenai rekam jejak, integritas, dan kompetensi para calon sebelum mereka menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test).

Sesuai dengan Pengumuman Nomor: 160/01/XI/DPRD/2025, tahapan Uji Publik ini akan berlangsung selama 10 hari kerja. Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 9 Ayat (4) Peraturan KPI No. 02/P/KPI/04/2011.

​Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie menekankan masukan publik sangat penting untuk memastikan komisioner KPID yang terpilih nanti benar-benar figur yang kredibel dan bebas dari kepentingan yang dapat mengganggu independensi penyiaran.

​”Kami mengundang seluruh masyarakat, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan pelaku industri penyiaran untuk aktif memberikan informasi yang relevan, terutama terkait rekam jejak moral, profesionalisme, dan independensi para calon. Apakah mereka pernah tersandung kasus, atau apakah mereka memiliki rekam jejak yang patut dipertanyakan,” jelasnya, Rabu (26/11/25).

​Masukan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi anggota DPRD saat melaksanakan Fit and Proper Test yang dijadwalkan pada 15-16 Desember 2025.

Masyarakat diminta memberikan masukan terhadap 14 nama calon berikut ini:

• ​Ahmad, S.Pi
• ​Aras. S.Pd
• ​Aloysius Afriady Sandy, S.Sos
• ​Ardy Syakhdan, S.E
• ​Borohim Harahap, S.F
• ​Hj. Musdalifah, S.M
• ​Kriya Amansyah, S.H
• ​Muh. Faizun, S.Ikom
• ​Rahman, S.P
• ​Riski Sovayunanto, S.Psi., M.Si
• ​Riskiyanto, S.E., M.M
• ​Rudi Rola, S.H
• ​Sudirman, M.Pd., MM
• ​Zulfadli, S.E

​​Masukan, saran, dan kritik dapat disampaikan secara tertulis dan rahasia ke Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jln. Poros Bulungan – Malinau (Gunung Seriang) Tanjung Selor. Bisa juga melalui email resmi ke setdprdkaltara@gmail.com.

​Politisi Gerindra itu berharap dengan partisipasi aktif ini, KPID Kaltara periode 2026-2029 akan diisi tujuh figur yang memiliki integritas tinggi dan dedikasi penuh dalam menjaga kualitas siaran publik di Kaltara.

(Humas DPRD Kaltara)

​TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah secara resmi mengumumkan 14 nama calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltara untuk periode 2026-2029 yang lolos Uji Kompetensi.

Proses selanjutnya, yakni Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) DPRD, telah ditetapkan akan berlangsung pada 15 hingga 16 Desember 2025.

​Pengumuman ini tertuang dalam surat Nomor: 160/01/XI/DPRD/2025. Sebelum melaksanakan Fit and Proper Test, DPRD Kaltara juga memberikan ruang kepada publik untuk berpartisipasi melalui Uji Publik selama 10 hari kerja.

Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie, menekankan pentingnya peran masyarakat dan transparansi dalam proses seleksi.

​”Kami telah menjadwalkan Fit and Proper Test bagi 14 calon ini pada tanggal 15 dan 16 Desember. Ini adalah tahapan krusial untuk menentukan tujuh anggota terbaik yang akan mengawasi penyiaran di Kaltara selama tiga tahun ke depan,” ujar Achmad Djufrie, Rabu (26/11/25).

​Djufrie juga menegaskan tahap Uji Publik yang sedang berjalan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Kaltara.

​”Sesuai amanat Peraturan KPI, kami membuka Uji Publik selama 10 hari kerja. Kami berharap masyarakat bisa memberikan masukan, saran, atau kritik yang konstruktif terhadap rekam jejak, integritas, dan kompetensi para calon. Semua masukan akan menjadi pertimbangan penting bagi anggota DPRD saat melakukan Fit and Proper Test,” tambahnya.

​Achmad Djufrie berharap proses ini akan menghasilkan komisioner KPID yang benar-benar independen, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan dinamika penyiaran di era digital.

​​Berdasarkan pengumuman DPRD Kaltara, berikut adalah 14 nama yang akan mengikuti tahapan Fit and Proper Test selanjutnya:

• ​Ahmad, S.Pi
• ​Aras. S.Pd
• ​Aloysius Afriady Sandy, S.Sos
• ​Ardy Syakhdan, S.E
• ​Borohim Harahap, S.F
• ​Hj. Musdalifah, S.M
• ​Kriya Amansyah, S.H
• ​Muh. Faizun, S.Ikom
• ​Rahman, S.P
• ​Riski Sovayunanto, S.Psi., M.Si
• ​Riskiyanto, S.E., M.M
• ​Rudi Rola, S.H
• ​Sudirman, M.Pd., MM
• ​Zulfadli, S.E

​​Masyarakat Kaltara yang ingin menyampaikan masukan, saran, dan kritik terhadap 14 nama calon di atas dapat mengirimkannya ke:

• ​Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jln. Poros Bulungan – Malinau (Gunung Seriang) Tanjung Selor.
• ​Email: setdprdkaltara@gmail.com.

​Partisipasi publik ini sesuai dengan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011 tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Pemerintah Provinsi untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi ketat dalam penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Desakan ini menjadi salah satu catatan kunci Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. ​Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar, Adi Nata Kusuma.

Dalam struktur APBD 2026 yang defisit Rp 30 miliar, SILPA tahun sebelumnya direncanakan menjadi salah satu sumber utama Pembiayaan Netto sebesar Rp 50 miliar, yang akan digunakan untuk menutupi defisit dan penyertaan modal.

​Adi menegaskan alokasi dana dari SILPA harus diarahkan untuk mendukung perekonomian rakyat, bukan untuk hal-hal yang tidak mendesak.

​“Fraksi Golkar meminta agar penggunaan SILPA dilakukan secara akuntabel, transparan, dan diarahkan hanya untuk program-program produktif,” ujar Adi Nata Kusuma.

​Permintaan ini bertujuan untuk memastikan dana yang tidak terserap di tahun sebelumnya benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda.

​Permintaan transparansi penggunaan SILPA ini merupakan bagian integral dari desakan agar Pemerintah Provinsi Kaltara memperbaiki kualitas belanja daerah.

​Sebelumnya, Fraksi juga menyoroti rendahnya porsi Belanja Modal yang hanya 3,26% dan tingginya ketergantungan pada Belanja Operasi.

Dengan adanya SILPA, ia berharap dana tersebut dapat menambal kekurangan alokasi modal dan dialihkan ke program-program strategis, seperti realokasi anggaran untuk penambahan Belanja Modal sebesar Rp 80–90 miliar, serta program padat karya berbasis UMKM dan sektor pangan.

​”Kami berharap Pemerintah Provinsi dapat menyajikan data pendukung yang detail dan membuka ruang dialog konstruktif mengenai setiap alokasi dana, termasuk SILPA, demi terciptanya APBD 2026 yang benar-benar bekerja bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kaltara,” pungkasnya.

(Humas DPRD Kaltara)

NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rismanto, S.T., M.T., MPSDA, kembali melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan. Kegiatan tersebut digelar di Jalan Pasar Baru, pada Sabtu (29/11/2025), dengan dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan organisasi kepemudaan di wilayah tersebut.

Dalam sosialisasinya, Rismanto menegaskan bahwa Perda Kepemudaan ini merupakan instrumen penting untuk memastikan generasi muda mendapatkan ruang, pendampingan, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan Kalimantan Utara.

“Pemuda bukan hanya objek, tetapi subjek pembangunan. Perda ini hadir untuk memastikan hak-hak, perlindungan, serta pengembangan kapasitas pemuda dijalankan secara terukur dan berkelanjutan,” ungkapnya di hadapan peserta.

Rismanto menilai bahwa tantangan kepemudaan saat ini semakin kompleks, mulai dari rendahnya akses pelatihan, minimnya pembinaan, hingga belum optimalnya ruang kreativitas bagi generasi muda. Menurutnya, pemerintah daerah harus konsisten menjalankan amanat Perda sehingga program yang menyentuh pemuda tidak sekadar simbolis.

“Kita tidak boleh hanya berhenti pada wacana. Pemerintah daerah harus lebih tegas dan terarah dalam mengeksekusi program yang berkaitan dengan pengembangan pemuda. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Peserta sosialisasi juga menyampaikan sejumlah masukan terkait minimnya fasilitas publik untuk kegiatan kepemudaan, seperti ruang kreativitas, sarana olahraga, serta wadah untuk pengembangan kewirausahaan anak muda.

Rismanto menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan dibawa ke DPRD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Perda, terutama agar pemerintah provinsi dapat meningkatkan komitmen dalam memaksimalkan program kepemudaan pada tahun-tahun mendatang.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan diskusi interaktif, yang membahas strategi konkret agar pemuda di Nunukan dapat lebih aktif berada di garis depan pembangunan daerah.

(Humas DPRD Kaltara)