Wabup Nunukan Hermanus: Hubungan Pemda–DPRD Butuh Aturan Jelas Agar Kerja Sama Kokoh
NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menekankan pentingnya landasan hukum yang tegas dan transparan dalam kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tanpa aturan yang jelas, hubungan kedua lembaga dinilai sulit berjalan efektif.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima kunjungan Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, di ruang kerjanya, Senin 3 Agustus 2026.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah R. Iwan Kurniawan, para Asisten Setda, Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Bagian Organisasi Setda Nunukan.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut undangan yang sebelumnya disampaikan Hermanus melalui media sosial.
“Saya mohon maaf harus mengundang lewat media sosial, karena saat ini belum ada mekanisme yang memiliki dasar hukum untuk menyampaikan undangan tersebut,” ujar Hermanus.
Ia menjelaskan, saat ini Pemkab Nunukan sedang menjalani evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua penilaian tersebut sangat menekankan kualitas tata kelola dan pencegahan penyimpangan.
“Karena itu kita perlu Standar Operasional Prosedur yang mengatur secara resmi cara berkomunikasi dan berkoordinasi antara Pemda dan DPRD. Agar hubungan keduanya memiliki dasar hukum yang kuat dan terjaga dengan baik,” jelasnya.
Hermanus juga mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah untuk bekerja kompak dan solid.
“Semua satuan kerja harus kompak, membangun loyalitas bersama, dan tidak terpecah-pecah. Tujuan utama kita hanya satu: menjalankan program pemerintahan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Andre Pratama menyampaikan permohonan maaf atas hal yang sempat menjadi sorotan publik. Ia menjelaskan niatnya murni ingin bersilaturahmi karena sudah lama tidak berjumpa dengan Wakil Bupati.
Pertemuan berlangsung terbuka dan penuh keakraban. Diharapkan momen ini menjadi titik awal yang lebih baik untuk mempererat komunikasi dan membangun sinergi kokoh antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dan DPRD.
Padli/admin
