Kategori: ADVERTORIAL

TARAKAN – Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., secara resmi membuka kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan APBDP Tahun Anggaran 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2026, digelar di Hotel Royal Tarakan, Kamis (27/11).

Di kesempatan ini, Robby mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi acuan kinerja dan membangun fondasi yang kuat dalam upaya kita memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara,” ucapnya.

Robby mengatakan Kaltara sebagai kawasan perbatasan negara, tidak hanya dikaruniai letak geografis yang sangat strategis, juga memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar seperti minyak dan gas bumi, batu bara, perkebunan, pariwisata, hingga perikanan.

Ia menuturkan rapat penyusunan rencana aksi dalam pembangunan kawasan perbatasan bertujuan untuk menyatukan persepsi antara pemangku kebijakan dalam percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

“Dan mengakomodir usulan program dan kegiatan ke dalam dokumen perencanaan pengelolaan atau pembangunan kawasan perbatasan,” tambahnya.

Staf Ahli Gubernur menjelaskan bahwa tersusunnya rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan tahun anggaran 2026 berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Untuk menuju tercapainya visi Provinsi Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan, ia menekankan diperlukannya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, maupun koordinasi Pemerintah dengan jajaran instansi terkait lainnya.

Robby berharap dengan dilaksanakan kegiatan ini, sinergi dan koordinasi dapat terus terjalin, dan dapat lebih menyempurnakan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan.

“Sehingga pembangunan yang lebih merata dapat terlaksana dengan baik dan kawasan perbatasan negara dapat menjadi lebih optimal,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si menyebutkan, integritas ASN tidak hanya diukur dari kinerja fisik, tetapi juga dari kecakapan kita dalam berinteraksi di dunia digital.

Hal ini disampaikannya saat membuka Kegiatan Literasi Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Pandu Literasi Digital Tahun 2025, bersama narasumber Machmudan, dan Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kegiatan ini mengangkat tema, Peningkatan Kapasitas ASN dalam Pemanfaatan Teknologi Digital yang Produktif, Aman, dan Bertanggung Jawab.

Iskandar menyampaikan, ASN saat ini berada di tengah arus transformasi digital yang bergerak sangat cepat. Teknologi telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga peningkatan kapasitas ASN dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak.

Maka dari itu, Iskandar menegaskan pentingnya tiga pilar literasi digital bagi ASN, yaitu produktif, aman, dan bertanggung jawab.

“Produktif berarti kita mampu mengoptimalkan teknologi untuk inovasi dan efisiensi kerja. Aman berarti kita cakap dalam menjaga data dan sistem dari ancaman siber. Bertanggung jawab berarti kita menjunjung tinggi etika digital dan hukum dalam setiap interaksi di ruang siber,” terangnya.

Kegiatan Literasi Digital bagi ASN ini disebut sebagai langkah nyata menuju terwujudnya kompetensi digital di lingkungan pemerintahan.

Lebih lanjut, Iskandar mengapresiasi kepada Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan serta Pandu Literasi Digital Tahun 2025, Machmudan, atas dukungan dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Iskandar juga berharap kepada seluruh peserta agar momentum ini dimanfaatkan dengan maksimal.

“Serap ilmu yang diberikan, terutama terkait keamanan data dan etika bermedia digital. Terapkan langsung pengetahuan yang didapat dalam tugas sehari-hari.
Jadilah agen perubahan dan duta literasi digital,” pungkasnya.

(dkisp)

JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menyambangi Kompleks DPR RI di Senayan, Kamis (27/11/2025), untuk mengajukan usulan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe B di Tanjung Selor.

Wagub hadir bersama jajaran Pemprov Kaltara, termasuk Kepala Bappeda Litbang, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Rombongan diterima anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, yang membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan serta jaminan sosial.

Ingkong Ala menjelaskan bahwa Kaltara saat ini hanya memiliki satu RS Tipe B yang berada di Kota Tarakan.

Kondisi itu menyebabkan tingginya beban pelayanan karena rumah sakit tersebut menjadi rujukan bagi lima kabupaten/kota, bahkan hingga ke wilayah Kalimantan Timur.

Ia menegaskan RS Tipe B tambahan di ibu kota provinsi diperlukan untuk mengurai kepadatan layanan.

“Dengan penambahan satu RS Tipe B di ibu kota provinsi, kita bisa mengurai kepadatan pasien yang saat ini terjadi,” kata Wagub Ingkong Ala.

Pemprov Kaltara telah menyiapkan lahan seluas 11 hektar di Tanjung Selor, termasuk rencana pembangunan layanan kesehatan jiwa di dalam kompleks tersebut.

Menanggapi usulan itu, Irma Suryani menyatakan dukungan, namun mengingatkan adanya keterbatasan anggaran fisik pada 2026.

“Untuk 2026 tidak ada DAK pembangunan fisik. Anggaran difokuskan pada pemenuhan alat kesehatan bagi rumah sakit yang sudah ada. Tapi bukan berarti tidak mungkin diakomodir melalui APBN Perubahan,” ujar politikus NasDem itu.

Irma meminta Pemprov Kaltara tetap optimistis. Ia menilai kebutuhan RS Tipe B di Tanjung Selor mendesak dan berpotensi diprioritaskan dalam APBN Perubahan 2026 atau APBN 2027.

“Usulan Wagub ini saya terima dan akan terus saya kawal kepada mitra kerja Komisi IX, dalam hal ini Kementerian Kesehatan,” tuturnya.

Di akhir pertemuan, Wagub Ingkong Ala menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat merealisasikan pembangunan RS Tipe B demi peningkatan layanan kesehatan masyarakat Kaltara.

(dkisp)