Penulis: yutda alin

NUNUKAN – Setelah menghadiri Rapat Paripurna ke – 2, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah lanjut menghadiri Rapat paripurna ke – 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Nunukan Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa membuka secara resmi rapat tersebut yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa (15/08).

Wabup Hanafiah pada penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Nunukan tentang pembentukan dana cadangan untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan biaya yang tidak sedikit dan wajib disediakan oleh pemerintah daerah, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pilkada.

Untuk memastikan diselenggarakannya anggaran pilkada Kabupaten Nunukan tahun 2024, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan pasal 76 ayat (5) perda Kabupaten Nunukan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan Ranperda tentang pembentukan dana cadangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan tahun 2024. Pengaturan dana cadangan untuk pilkada tahun 2024 dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 50 miliar rupiah.

Kebijakan terhadap penganganggaran pemilukada sebagaimana disampaikan diatas merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjamin pelaksanaan demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kesiapan anggaran untuk pelaksanaan pemilukada di kabupaten memiliki kesiapan yang cukup sebagaimana rencana anggaran biaya yang telah di usulkan oleh penyelenggara pemilu dan telah diasistensi dengan memperhitungkan prioritas pembiayaan penyelengaraan serta dana sharing oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Selain itu Hanafiah menyampaikan bahwa pengusulan terhadap Ranperda dana cadangan ini, tidak termasuk pada program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana surat keputusan DPRD nomor 9 tahun 2022 tentang penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Nunukan, namun mengacu pada ketentuan pasal 41 pasal undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, memberikan ruang kebijakan kumulatif terbuka terhadap peraturan daerah yang memiliki pertimbangan kemendesakan dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah, atas dasar tersebutlah pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan dimaksud dengan harapan dapat dilanjutkan pada tingkat pembicaraan lebih lanjut.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan kegiatan diseminasi perlindungan calon pekerja migran Indonesia pada Selasa pagi (15/8) di ruang pertemuan lantai 4 Kantor Bupati Nunukan.

Dalam sambutan Bupati Nunukan yang dibacakan oleh Abdul Munir, ST Asisten Pemerintahan dan Kesra, disampaikan perlunya mengucap syukur karena dalam beberapa tahun terakhir ini, siklus kedatangan dan pemulangan PMI dari Malaysia sudah semakin baik. Kesadaran untuk melengkapi dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan jika ingin berangkat bekerja di Malaysia sudah mulai muncul. meskipun tidak menutup mata, bahwa selalu ada kekurangan yang harus terus disempurnakan bersama.

“Saya mengajak kepada kita semua mari sama – sama kita bahas bersama, kita diskusikan bersama apa saja masalah yang terkait dengan persoalan pmi, apa saja solusinya, dan bagaimana implementasinya di lapangan. forum yang sangat baik pada hari ini mari kita manfaatkan untuk saling sharing, saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lain” Ajak Bupati Laura.

terakhir sebelum menutup sambutannya Bupati berharap untuk meningkatkan sinergitas di Kabupaten Nunukan. Semoga dengan sinergi yang semakin baik diantara kita, perlindungan dan penanganan PMI di Kabupaten Nunukan akan semakin baik. siapapun mereka, para pmi adalah saudara – saudara kita yang harus kita berikan pelayanan yang terbaik” harap Bupati.

Pengantar kerja ahli muda pada Disnakertrans Pemkab Nunukan Pery Bara Pasa dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada satuan tugas perlindungan pekerja migran Indonesia di daerah yang merupakan satuan lintas antar Instansi yang bertugas memberikan layanan secara optimal bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) baik sebelum, selama dan setelah bekerja.

“Diharapkan pada kegiatan diseminasi ini juga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparat pemerintah serta unsur masyarakat mengenai Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku” jelas Pery.

Lebih lanjut Pery menyampaikan dasar pelaksanaan yaitu keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. Kep 3/134/PK.02.02/111/2023 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penguatan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di 25 lokasi Embarkasi/Debarkasi Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 1 hari ini menghadirkan narasumber M. Ridho Amrullah dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Polres Nunukan dan Imigrasi Nunukan dengan peserta terdiri dari Anggota DPRD Nunukan, Satgas perlindungan pekerja migran Indonesia Kabupaten Nunukan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta perusahaan penempatan PMI.

(PROKOMPIM)