Penulis: yutda alin

Tanjung Selor- Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang,S.H.,M.Hum., membuka acara diskusi dan deklarasi pemilu damai 2024 yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kaltara, Rabu (31/1) di Aula Universitas Kaltara (Unikal) yang juga dihadiri Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H.,S.I.K., dalam sambutannya gubernur menilai kegiatan ini sangat penting dan strategis dalam memberikan pendidikan jelang masa pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.

“Pemilu yang aman, damai, bermartabat di Kaltara. Pesta demokrasi ini penting bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menentukan arah bangsa dan negara ini ke depan,” ujar Gubernur.

Gubernur mengingatkan pesta demokrasi memiliki resiko besar dan dapat memicu gesekan di tengah masyarakat oleh karena itu diperlukan komitmen dan peran aktif untuk menjaga kondusifitas dalam mewujudkan pemilu yang damai.

“Deklarasi pemilu damai yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu langkah nyata dalam menjalankan pemilu yang damai demi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, menjadi modal kita terus melanjutkan pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat Kaltara,” ungkapnya.

Kerukunan umat beragama menjadi faktor penentu kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Gubernur dalam kesempatan tersebut juga mengajak agar masyarakat terhindar dari provokasi isu sara, penyebaran berita palsu serta ujaran kebencian dan kampanye hitam.

“Jangan karena kita beda pilihan kita tidak bisa saling tegur dan sapa, sesama tetangga tidak saling tegur, saling benci dan bermusuhan, jadi saya harapkan supaya kita ini betul-betul bisa memahami situasi yang akan datang dalam suasana yang damai serta aman dan lancar. Kita memang tidak mungkin satu pilihan, pasti beda pilihan, tapi jangan menjadikan silaturahmi terputus,” pesannya.

Terakhir Gubernur Zainal mengajak seluruh elemen masyarakat tokoh agama, adat, pemuda, masyarakat hingga babinsa dan babinkabtibmas agar dapat terus menjaga kesatuan dan terhindar dari berbagai provokasi, menjunjung tinggi demokrasi menjaga dan toleransi dalam perbedaan pilihan politik.

Pembubuhan tanda tangan bersama seluruh peserta diawali oleh Gubernur dan Kapolda Kaltara. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua FKUB Kaltara, H. Abdul Djalil Fattah dan Ketua FKUB Sulawesi Tengah (Sulteng), Prof. Kiai Haji Zainal Abidin, M.Ag., selalu narasumber pada kegiatan tersebut.

(dkisp)

TARAKAN – Mengantisipasi sengketa informasi publik, Komisi Informasi (KI) Kalimantan Utara menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dan Tata Laksana Persidangan.

Bimtek ini digelar di Ballroom Hotel Tarakan Plaza sejak tanggal 29 hingga 31 Januari 2024 yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kaltara, Ilham Zain. Serta dihadiri anggota KI Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Syawaluddin beserta staf ahli selaku narasumber.

Dikatakan Syawal, sapaan akrabnya, komisioner KI Kaltara memiliki tugas dan fungsi yang harus ditingkatkan kapasitasnya, khususnya dalam penyelesaian sengketa informasi yang dilaporkan oleh masyarakat.

“Diperlukan bimbingan teknis dalam menyelesaikan sengketa informasi, tentunya dengan cara melalui sidang ajudikasi seperti sidang di pengadilan, baik secara teorinya maupun praktiknya dan putusan yang akan dibuat, termasuk mediasinya. Inilah skil yang harus dimiliki anggota Komisi Informasi Kaltara,” jelas Syawal, Senin malam (29/1)

Pihaknya menyebutkan KI Pusat sejauh ini telah menerima sekitar empat ribu pengaduan sengketa informasi. Dari sekian banyak sengketa itu, persoalan pengadaan barang dan jasa yang paling menonjol. Disusul masalah pertanahan dan partai politik serta lainnya.

“Kalau di daerah itu biasanya sengketa informasi masalah lahan, lingkungan, termasuk barang dan jasa juga sering muncul. Tapi pada prinsipnya hampir semua persoalan informasi dapat disengketakan oleh masyarakat selama badan publik itu tidak terbuka ke masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan badan publik dalam hal ini penyelenggara pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan instansi pemerintah lainnya, berpotensi terjerat pada sengketa informasi apabila dilaporkan oleh masyarakat lantaran tidak transparan dalam mengelola anggaran negara.

“Selama ada anggaran pemerintah yang dikelola oleh badan publik, maka wajib untuk dilakukan keterbukaan ke masyarakat, tapi ada juga yang harus dirahasikan. Sehingga tidak semuanya terbuka untuk publik. Misalnya informasi rahasia negara, informasi rahasia bisnis, dan ketahanan dan keamanan negara,” bebernya. “Jadi kalau instansi pemerintah yang enggan menyampaikan informasi sebagaimana mestinya kepada masyarakat, maka masyarakat silahkan melaporkannya ke Komisi Informasi,” serunya.

Untuk diketahui, KI Kaltara telah berdiri sejak empat tahun silam. Namun, Syawal mengatakan KI Kaltara pada kepengurusan periode sebelumnya belum pernah menangani persoalan sengketa informasi sebagaimana tugas dan fungsinya.

“Persoalan itu kita kembalikan ke masyarakat. Makanya inilah tujuan kita melakukan Bimtek hari ini untuk mereka (Komisioner KI Kaltara,red) yang baru saja dilantik, agar mereka mahir. Karena rata-rata dari semua KI Provinsi di Indonesia yang sudah terbentuk itu selalu menerima aduan sengketa informasi dari masyarakat, kecuali Kaltara,” kata Syawal.

Oleh karenannya, Syawal berharap kepengurusan KI Kaltara yang baru ini memiliki peningkatan kemampuan kapasitas dalam pengelolaan lembaga negara tersebut. “Kami berharap lembaga ini menjadi lembaga yang kokoh, solid di antara mereka, dan produktif. Maksudnya produktif disini adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan edukasi kepada badan-badan publik tentang tugas dan fungsi KI, serta diharapkan KI Kaltara terus mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Kaltara,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, gelar kegiatan Penyamaan Persepsi Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Evaluasi Program Kegiatan Retribusi Tahun 2023 dan Penyampaian Program Kegiatan Retribusi Tahun 2024 di Ruang Rapat Intimung lantai 3 Kantor Gubernur pada Selasa (30/1).

Sebagai penopang utama pendapatan daerah. Maka dibutuhkan Perda yang mengatur Retribusi Daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Asisten Bidang Administrasi Umum Polymaart Sijabat , SKM., M.AP., hadir dan memimpin langsung giat penyamaan persepsi ini.

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari setiap OPD terkait yang ada di lingkup Pemprov Kaltara.

“Diharapkan dengan adanya perda ini nanti, dapat memaksimalkan retribusi daerah dari berbagai sektor,” ucap Polymaart.

Polymaart juga menghimbau dan memberi arahan kepada OPD-OPD untuk nantinya menjadikan Perda ini sebagai acuan untuk memaksimalkan retribusi daerah.

“Nantinya, dengan adanya Perda ini dapat menjadi acuan OPD untuk dapat memaksimalkan pendapatan daerah,” pungkasnya.

Ada 3 sektor retribusi yang menjadi poin utama dalam Perda ini. Yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Dan untuk capaian realisasi retribusi daerah dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2023 lalu sebesar 80,92% dengan rincian target sebesar Rp 21,2 M, realisasi sebesar Rp 17,1 M. Sedangkan pada 2022 sebesar 100,64% dari target Rp 7 M, realisasi 7,044 M.

Diharapkan pada 2024 ini, realisasi retribusi daerah dapat mencapai target, dan dengan nanti adanya Perda ini dapat memaksimalkan pendapatan daerah yang akan menopang pembangunan Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

(dkisp)