Tugu Rupiah Berdaulat, Misi Negara Pastikan Rupiah Tersedia di Seluruh Wilayah NKRI

NUNUKAN-Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nunukan Hj. Sri Kustarwati Hanafiah menghadiri peresmian Tugu Rupiah Berdaulat yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Utara. Acara ini dilaksanakan di desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kab. Nunukan, pada Sabtu (23/2).

Hadir dalam acara ini Danlanal Nunukan, ketua DPRD Kab. Nunukan, Camat Sebatik Tengah, Kades, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Pengusaha, dan masyarakat sekitar.

Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah dalam sambutannya menjelaskan sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Nunukan memiliki karakteristik geografis yang unik. Kabupaten Nunukan terbagi menjadi tiga bagian yakni pulau Nunukan sebagai Ibukota administratif, Nunukan di bagian pulau besar Kalimantan, dan Pulau Sebatik yang juga merupakan bagian dari Nunukan.

“Dengan keberagaman wilayah ini, Kabupaten Nunukan memiliki tantangan tersendiri dalam hal akses, distribusi, dan juga pembangunan,” jelasnya.

Atas nama pemerintah daerah berterima kasih kepada Bank Indonesia bersama dengan Tentara Nasional Indonesia TNI serta kepada semua pihak yang terlibat di dalam usahanya selama ini, untuk memastikan peredaran uang rupiah di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan bahkan hingga daerah yang sangat sulit dijangkau aksesnya.

Dengan peresmian Tugu Rupiah Berdaulat ini, menandakan bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rupiah yang layak edar di Sebatik. Sebagai wujud kecintaan, kebanggaan dan pemahaman terhadap mata uang rupiah di kalangan masyarakat Kalimantan Utara khususnya di Sebatik.

Selama lima tahun terakhir masyarakat Sebatik telah memiliki kecintaan, kebanggaan, dan pemahaman terhadap mata uang Rupiah yang terus meningkat.

“Hal ini dibuktikan dengan penggunaan mata uang rupiah yang sangat meningkat drastis. Rupiah telah digunakan pada setiap transaksi baik di pasar, maupun di minimarket, atau tempat lainnya.

Tugu Rupiah Berdaulat yang dilambangkan dengan Gajah Kerdil Kalimantan yang merupakan Gajah Endemik dari Pulau Kalimantan yang habitatnya berada di Nunukan. Gajah kerdil Kalimantan merupakan salah satu hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas.

Diakhir penutup Wabup H. Hanafiah memberikan pesan mari kita satukan tekad, kerja keras, dan langkah bersama untuk mewujudkan Rupiah yang berdaulat untuk Indonesia kuat di perbatasan terutama di Sebatik.

Deputi Gubernur Bank Indonesia BI Doni Primanto Joewono juga menyampaikan ucapan terima kasih karena kedatangannya di Kab. Nunukan sudah disambut dengan baik.

” Dengan dipilihnya pulau Sebatik sebagai tempat pembangunan Tugu Rupiah berdaulat berdasarkan dari misi negara khususnya dari BI untuk memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI. Selain itu rupiah juga merupakan simbol dari kedaulatan negara, oleh karena itu rupiah wajib hadir di wilayah perbatasan yang mana Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan negara Malaysia”, tambahnya.

Doni menjelaskan tujuan BI membangun tugu rupiah berdaulat itu, untuk mengingatkan kepada masyarakat perbatasan khususnya yang berada di wilayah Sebatik untuk menggunakan rupiah dalam setiap transaksinya.

” Dan tugu rupiah ini adalah yang pertama di Indonesia”, ujar Doni.

Di akhir acara Wabup Nunukan beserta Deputi Gubernur BI meresmikan tugu rupiah berdaulat dengan ditandai pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti.

(PROKOMPIM)

MTQ ke XIX Kabupaten Nunukan Akan diikuti 800 Kafilah

NUNUKAN -Dalam rangka persiapan Musabaqah Tilawatil Quran ( MTQ ) ke XIX Tingkat Kabupaten Nunukan panitia MTQ mengadakan gladi pemantapan pelaksanaan MTQ, yang dilaksanakan pada hari Jum’at sore di arena utama, lapangan sepak bola Astrada 88 desa Tanjung Karang Kec. Sebatik. (23/2)

Kegiatan MTQ Ke XIX akan diselenggarakan mulai tanggal 24 – 27 Februari 2024, dengan jumlah peserta yang mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten Sekitar 800 peserta kafilah dari 13 Kecamatan di kabupaten Nunukan.

Ketua II Panitia MTQ ke XIX Tingkat Kabupaten Nunukan, Abdul Rahman dalam wawancaranya, mengatakan telah menyiapkan sembilan arena untuk cabang yang akan diperlombakan, diantaranya adalah tilawah dewasa, anak-anak, dan tuna netra (Canet) termasuk kaligrafi,”katanya.

Beberapa persiapan yang disampaikan dari panitia untuk jadi perhatian serius dalam pelaksanaan ini, mulai dari sarana lokasi arena utama MTQ, kesiapan pemondokan bagi kafilah termasuk memastikan ketersediaan air, karena pihaknya sudah mewanti-wanti hal tersebut kekeringan air di pulau Sebatik.

“Kita sudah menyiapkan kendaraan untuk pengantaran air bersih di setiap pondok kafilah, untuk mengantisipasi kehabisan air, mulai dari layak apa tidaknya tempat yang disediakan oleh pihak panitia dan tuan rumah pemondokan seperti MCK, tempat tidur dan sebagainya, penyediaan konsumsi, serta dimalam pembukaan panitia MTQ pihaknya menyiapkan tarian kolosal dengan menyiapkan peserta sebanyak 300 orang, terdiri dari ibu-ibu yang ada di empat desa di Kec. Sebatik, dalam persiapan ini sudah mencapai 90% menuju pelaksanaan MTQ Ke XIX Tingkat Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)

Sosialisasi Aplikasi Simponi Desaku Digelar di Tarakan

TARAKAN – Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara melakukan sosialisasi aplikasi Simponi Desaku (Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data dan Pelatihan Terintegritasi Bagi Aparatur Desa di Kalimantan Utara) di Ruang Pertemuan lantai 4 SMAN 1 Tarakan, Kamis (22/2).

Launching aplikasi Simponi Desaku telah dilaksanakan pada 8 November 2023 lalu serta telah disosialisasikan dibeberapa tempat daerah di Kaltara untuk memaparkan aplikasi updating data dan pembelajaran secara daring (online) yang diperuntukkan aparatur desa yang ada di Kaltara.

Mewakili Gubernur Kaltara, Dr (HC). H. Zainal A Paliwang, M.Hum., Asisten bidang perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Dr. Bustan, SE, M.Si, menyampaikan bahwa di Provinsi Kaltara terdapat 477 pemerintahan desa dengan jumlah aparatur desa sebanyak 3.296 orang dan hingga saat ini aparatur desa yang telah dibina oleh DPMD Provinsi Kaltara dalam peningkatan kapasitasnya pada kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2019 berjumlah 787 aparatur.

“Tentu jumlah ini masih sangat jauh dari target, oleh karenanya dengan adanya aplikasi Simponi Desaku diharapkan proses pembelajaran dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan pembinaan secara intensif,” ucapnya saat membacakan sambutan gubernur.

Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih atas antusiasme para peserta sosialisasi aplikasi Simponi Desaku yang terdiri dari 109 orang kepala desa/perangkat desa dan 15 orang camat dari Kabupaten Malinau, serta 32 orang kepala desa/perangkat desa dan 5 orang camatvdari Kabupaten Tana Tidung.

“Saya mengharapkan kepada seluruh peserta kegiatan ini, untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya.

(dkisp)

 

 

Gubernur Dorong Memaksimalkan PAD Melalui Pajak dan Retribusi Daerah

TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara menggelar workshop sosialisasi peraturan daerah (Perda) Kaltara Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Ballroom Hotel Royal Tarakan, Kamis (22/2).

Gubernur Kaltara, Dr (HC). H. Zainal A Paliwang, SH, M.Hum., berkesempatan hadir sekaligus memberi arahan dalam kegiatan yang telah berlangsung sejak kemarin, Rabu (21/2) yang mana workshop tersebut merupakan kolaborasi Pemprov Kaltara dengan tim SKALA (Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar) daerah Kaltara.

“Semoga ini (sosialisasi perda,red) bisa disosialisasikan lagi dari kabupaten/kota di wilayahnya, jadi jangan hanya sampai disini saja,” bukanya dalam sambutan.

Dalam peraturan tersebut, terdapat perubahan dan penambahan dalam penggolongan pajak yang dipungut daerah provinsi meliputi; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.

“Nah saya kira pajak alat berat baru tahun ini dimulai di Kaltara padahal sejak 2 tahun lalu sudah saya sampaikan bahwa itu ada aturannya, karena terutama di perusahaan tambang atau galian C banyak yang menggunakan alat berat,” jelasnya.

Selain itu, diharapkan opsen nanti dapat memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan didaerah dan dengan mekanisme opsen pajak diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah harus dioptimalkan dan dimaksimalkan setiap potensi penerimaan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang pada nantinya akan berdampak langsung terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia, mewujudkan kemandirian daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik daerah dan lain sebagainya.

“Sebenarnya masih banyak sumber-sumber pajak yang bisa kita gali untuk meningkatkan PAD didaerah kita ini, dan pernah saya dibeberapa acara menyampaikan coba dicek perusahaan-perusahaan itu apakah sudah punya kantor di Kaltara atau belum dan kita harus wajibkan mereka perusahaan yang bekerja di Kaltara memiliki kantor disini,” imbuhnya.

“Disamping mereka membuka kantor disini otomatis dapat merekrut tenaga kerja putra-putri Kaltara untuk bekerja dan jadi salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran di Kaltara,” tambahnya.

Untuk diketahui, tim SKALA (Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar) adalah merupakan program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia yang bertujuan untuk meningkatkan layanan dasar di Provinsi Kaltara. Fokus programnya mengatasi isu-isu pelayanan publik dengan tiga capaian akhir yang saling mendukung menciptakan kondisi yang lebih kuat bagi penyedia layanan dasar dan memperkuat partisipasi, representasi dan pengaruh masyarakat.

(dkisp)

Program Tergolong Sukses, Tahun Ini Pemprov Tambah Kuota Bantuan Pasang Baru Listrik Gratis

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Gratis kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltara, R. Adi Hernadi Ismail Syah melalui Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Abdul Muis, S.H., M.Sc., mengatakan berdasarkan arahan Gubernur secepatnya telah menurunkan tim verifikasi ke rumah masyarakat yang membutuhkan bantuan pemasangan listrik, Kamis (22/2).

“Saat ini kita sedang memetakan lokasi pemasangan listrik di semua kabupaten / kota se – Kaltara, Bulungan, Tarakan, Malinau, Nunukan dan KTT,” ujarnya.

Sebanyak 1.000 KK se – Kaltara ini terbagi dengan rincian di Kabupaten Bulungan 366 KK, Kota Tarakan 326 KK, Kabupaten Nunukan 198 KK, Kabupaten Malinau 36 KK dan Kabupaten Tana Tidung 74 KK.

Untuk lokasi dan penerima masih menunggu data dari tim lapangan dan mencocokkan dengan data yang diberikan oleh Bappeda maupun permintaan langsung dari Kelurahan wilayah setempat.

Bantuan pasang listrik gratis masing-masing KK mendapatkan bantuan sebesar 4 A atau 900 VA, dengan 3 titik lampu, 1 sub kontak dan 1 grounding. Dan fasilitas pasang listrik rumah telah menjadi satu paket bersama instalasi listrik.

“Kita masih menunggu proses tinggal Surat Keputusan dari Gubernur, sistemnya lewat pengadaan E – Purchasing agak lama, diperkirakan paling cepat bulan Maret dikerjakan,”tuntasnya.

Abdul Muis berharap bantuan pasang listrik gratis ini bisa mendapat dukungan dari masyarakat dan seluruh pihak terkait, ini dilakukan secepatnya agar bisa mendukung program strategis penurunan stunting di Kaltara.

Sebagai informasi sejak tahun 2021-2022, Pemprov Kaltara telah menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada 514 rumah tangga tidak mampu, dan tahun 2024 kembali menyalurkan kepada 1.000 rumah tangga.

(dkisp)