Hadiri Sosialisasi dan Literasi Keuangan Bankaltimtara dan OJK di Krayan, inilah yang disampaikan Sekda Kabupaten Nunukan

NUNUKAN- Meskipun tingkat pendidikan masyarakat Krayan sudah cukup baik, namun harus diakui pengetahuannya tentang sistem keuangan masih terbatas.

Hal ini disampaikan, oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, S.IP., M.Si yang mewakili Bupati Nunukan dalam Acara Sosialisasi dan Literasi Keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Kaltimtara di Balai Pertemuan Long Bawan, Kecamatan Krayan, Selasa (27/02/2024).

Di hadapan Pimpinan Divisi Funding Bankaltimtara Amuniantoyo, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Kaltara Made Yoga Sudharma, Pimpinan Cabang Bank Kaltimtara Nunukan Agus Siswanto, para Camat di wilayah Krayan, Kapolsek Krayan, Danramil Krayan, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan segenap peserta sosialisasi yang hadir di BPU Long Bawan Serfianus menyampakan ucapan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan ini.

Menurut Serfianus, Krayan adalah tempat yang indah, sejuk, alami dan masyarakatnya, sangat ramah dan selalu optimis, demikian, juga tingkat pendidikan masyarakatnya yang sudah cukup baik. Namun demikian, Serfianus menyampaikan masyarakat Krayan perlu mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang perbankan.

” Harus diakui pengetahuannya tentang sistem keuangan masih terbatas, bagi mereka terutama yang jarang bepergian keluar daerah, uang hanya dilihat sebagai alat pembayaran saja. Masyarakat bekerja mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari – hari dan kalau ada kelebihan akan disimpan di rumahnya masing – masing. Semua itu dilakukan karena memang Lembaga perbankan baru beberapa tahun terakhir in ada di kecamatan Krayan”, Ujarnya.

Mengisahkan pengalamannya, Serfianus yang pernah mengabdi sebagai Camat di Krayan selama 9 tahun ini mengatakan bahwa dirinya dahulu berulang kali berupaya menghadirkan pejabat perbankan di Kecamatan Krayan.
“Jaman itu memang infrastruktur belum ada, lampu belum ada, apalagi alat telekomunikasi.
Sebingga tidak ada Lembaga keuangan masuk disini. Dan syukur puii Tuhan di tahun 2010 Bank Kaltimtara telah hadir di Krayan dan luar biasa, yang masyarakatnya biasa menyimpan uang di rumah, mereka sekarang menabung dengan jumlah yang lumayan besar”, Tambahnya.

Serfianus tak lupa mengucapkan terima kasih telah dijadwalkan kegiatan untuk literasi keuangan yang sangat bermanfaat dalam supaya masyarakat yang ada di 5 kecamatan yang ada di Krayan ini paham kondisi keuangan yang sekarang terjadi.

” Yang dsampaikan oleh pak Made tadi program program yang ditawarkan di medsos yang menyesatkan masyarakat kita. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dan saya minta tolong nanti pak camat, pak desa, tokoh tokoh agama, supaya disosialisasikan dengan baik jangan sampai kita jadi korban pinjaman online, investasi yang menggiurkan, yang sebenarnya itu kegiatan kegiatan illegal”, harapannya.

Lebih jauh pada kesempatan ini Serfianus menyampaikan masukannya terkait pelayanan
Bankkaltimtara di wilayah Kabupaten Nunukan.
” Perlu kami juga sampaikan terkait pelayanan Bankaltimtara, khusus pelayanan Bankaltimtara di Kabupaten Nunukan, Kami ada 21 Kecamatan, ada 232 desa, di Krayan ini ada 5 kecamatan, 89 Desa yang tersebar di pelosok di wilayah Krayan yang kondisi geografisnya sangat sulit. Saya sudah bincang-bincang dengan pak Agus untuk kedepan perlu kita melakukan perluasan pelayanan, minimal di kecamatan-kecamatan itu ada seperti cabang pembantu sehingga masarakat terlayani dengan baik”, tambahnya.

Hal kedua yang disampaikan adalah terkait pelayanan, perbankan Bankaltimtara pada 9 kecamatan. yang ada di Kabupaten Nunukan.
“Khusus, di 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan, mash ada 9 kecamatan, pelayanan administrasi perbankannya itu masih di Kabupaten Malinau. Saya selalu sampaikan dengan pak Agus kami akan kesulitan koordinasi karena kami di 9 kecamatan, mulai Lumbis, Sebuku, Sembakung, Tulin Onsoi, Seimanggaris, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis ogong, Sembakung Atulai, dari 9 kecamatan itu kami ada 123 desa yang pelayanan perbankannya itu masih ikut di Malinau sehingga kami sulit koordinasi terkait masalah Dana Desa”, paparnya.

Serfianus mencontohkan, kalau di Krayan koordinasi lebih mudah karena pelayanan Bankaltimtara di Kantor Cabang Nunukan.

” Kami di Krayan ini mudah, ketika pemda mencairkan Dana Desa kami sudah infokan ke pak Agus (Kepala Bankaltimtara, Cabang Nunukan) sekian persen dana desa sudah masuk butuh uang sekian milyar masuk disini. Kalau di Malinau kami agak lepas, susah kami koordinasi sehingga saran saya perbankan yang ada di wilayah adminsitrasi kabupaten Nunukan bisa ditugaskan untuk pemimpin cabang di Kabupaten Nunukan sehingga Pemerintah Daerah juga mudah untuk koordinasi dan sinkronisasi terkait program program pemerintah daerah”, Tambah Serfianus.

(PROKOMPIM)

Agro Industri jadi Fokus Rencana Pembangunan Kaltara

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara, Dr (HC) H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan upaya hilirisasi khususnya agro industri menjadi salah satu fokus rencana pembangunan. Di mana Provinsi Kaltara merupakan lokasi dibangunnya kawasan industri hijau terbesar di asia yakni Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning – Mangkupadi.

“Tentu ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kami di Kaltara untuk mengawal itu,”kata Gubernur Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Pengarahan, Pengendalian, dan Pengelolaan Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2024, Senin (26/2) malam.

Oleh karena itu, melalui rapat koordinasi ini dapat memperkuat sinergi dan peran pemerintah pusat dalam meningkatkan kinerja pembangunan sektor industri khususnya pada industri kecil, menengah dan aneka (IKMA).

“Rapat koordinasi tingkat nasional ini diharapkan bagaimab pengarahan, pengendalian, dan pengelolaan kegiatan DIPA 2024, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan seauai dengan program yang telah disusun sebelumnya,”kata Gubernur di Hotel Tarakan Plaza.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah Berkewajiban Melakukan Pembinaan, melalui penumbuhan dan pengembangan kepada Kelompok Industri Kecil Menengah (IKM). Untuk menjalankan amanat tersebut, kata Gubernur, dibutuhkan struktur industri yang kuat dan saling terkait untuk membentuk jaringan yang kokoh dan mantap.

“Struktur industri yang kokoh dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang dan diimpelementasikan secara konsisten. Dimana potensi sumber daya alam daerah yang dimiliki harus memberikan nilai tambah dalam rantai pasok yang mendorong tumbuhnya rantai bisnis yang efektif dan produkrid demi mempercepat hilirisasi dan peningkatan daya saing industri,”papar Gubernur.

Karena itu, Gubernur berharap IKMA sebagai bagian integral dari struktur masyarakat industri dapat tumbuh dengan baik dan menjasi penopang kekuatan dalam perekonomian Indonesia. Selain itu IKMA juga diharapkan dapat memperkuat peran strategis dalam pemerataan kesempatan kerja dan berusaha. “Penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah potensi sumber daya alam lokal, yang pada akhirnya akan mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan Kaltara,”tuntasnya.

Direktur Jenderal IKMA, Kementerian Perindustrian, Reni Yanita mengungkapkan ada sejumlah agenda digelarnya Rakor tersebut di Kaltara. Salah satunya guna melakukan pendataab terhadap IKM. Dengan data yang sesuai maka pemerintah pusat melakukan upaya pendanaan bagi IKM di Kaltara.

Tidak hanya itu, Rakor yang dihadiri seluruh Dinas Perindustrian se-Indonesia ini juga sebagai upaya penumbuhan wirausaha baru di daerah. “Dengan mengoptimalkan kegiatan yang dibangun di Kaltara untuk pengembangan sentra IKM,”ujarnya.

Karena itu, Reni berharap kegiatan yang dilakukan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat. “IKM diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas. Ini sebagai contoh penyemangat yang luar biasa,”katanya.

(dkisp)

Penataan Arsip untuk Peningkatan Kompetensi ASN

TANJUNG SELOR – Salah satu upaya untuk terus meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satunya dengan pelatihan. Demikian diungkapkan Sekertaris Provinsi (Sekprov), Dr. H. Suriansyah,M.A.P, saat meresmikan kegiatan Pelatihan Penataan Arsip Inaktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara daring (zoom meeting) di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (26/2).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltara dilaksanakan dari tanggal 26 Februari 2024 hingga 5 Maret 2024, dan diikuti secara daring oleh ASN terdiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Profesionalitas bisa terbentuk pertama apabila seseorang menguasai bidangnya dan Profesionalisme di ASN bisa dicapai dengan harus selalu meningkatkan kompetensi,” kata Sekprov, Dr. H. Suriansyah membaca sambutan Gubernur Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Suriansyah mengatakan peningkatan kompetensi ASN ada tiga yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap, apabila ditingkatkan dengan baik maka bisa disebut dengan pegawai yang berkompeten.

Dikatakannya, ASN mempunyai kaitan sangat yang erat arsip, apalagi ASN dengan pemerintah daerah, arsip adalah bagian dari kehidupan sehari – hari dalam bekerja maka harus tahu dalam mengelolah arsip.

Ia berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti dengan baik seluruh mata pelatihan dan aktif berkontribusi dengan interaksi ke narasumber agar profesionalisme dalam bekerja bisa berkembang semakin baik.

“Saya berharap dengan pelatihan sekian hari ini menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap bagaimana kita mengelolah arsip yang mana pada hari ini dan seterusnya arsip inaktif dengan baik,” tuntasnya.

(dkisp)

 

 

Hadiri Rapat Paripurna ke-6, Pollymaart Sampaikan Pendapat Pemerintah Terhadap Ranperda DPRD

TANJUNG SELOR-Mewakili Gubernur, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP, menghadiri rapat paripurna di gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltara, Senin (26/02/2024).

Rapat paripurna ini beranggedakan pandangan fraksi-fraksi atas nota pengantar 5 rancangan peraturan daerah (ranperda) prakarsa Pemerintah Provinisi Kaltara dan penyampaian pendapat pemerintah atas nota penjelasan 3 ranperda inisiatif DPRD Provinsi Kaltara.

Berdasarkan penyampaian fraksi-fraksi, ranperda yang diusung pemerintah Kaltara pada umumnya disetujui untuk dibahas lebih lanjut.

Fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangannya di antaranya adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, Golkar, Demokrat, PKB, PAN.

Adapun 5 nota pengantar yang disampaikan pemerintah provinsi sebelumnya adalah Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltara Tahun 2022-2042; Ranperda Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Ranperda Tentang Penyakit Menular; Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kaltara Tahun 2025-2045; serta Ranperda Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selain itu, tanggapan pemerintah mengenai tiga Ranperda inisiatif DPRD, melalui Pollymaart, Gubernur berharap agar tahapan penyusunan ini dapat di lanjutkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur.

Dalam rapat ini disebutkan 3 nota ranperda inisiatif DPRD yang sebelumnya telah disampaikan pada rapat paripurna tanggal 19 Februari lalu. Nota teresbut diantaranya Ranperda Tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kaltara; Ranperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan Ranperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Untuk Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah menyambut baik maksud dan tujuan penyusunan ranperda ini karena sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar yakni UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016.

Kedua, untuk Ranperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, baginya sangat dibutuhkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada setiap warga negara.

“Upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan harus dilaksanakan secara terencana dan tersistematis sehingga dapat menangkal penyebaran paham dan sikap yang menyimpang terkait dengan pancasila dan wawasan kebangsaan,” katanya.

Ketiga, menurutnya Ranperda Pembangunan Wilayah Perbatasan Kaltara adalah bentuk perhatian DPRD Kaltara terhadap pembangunan wilayah perbatasan.

“Kita sadari bersama bahwa pembangunan wilayah perbatasan bersifat lintas sektor. Dan masalah yang dihadapi di antaranya adalah infrastruktur pelayanan publik yang masih terbatas, rendahnya sumber daya manusia, sebaran penduduk yang tidak merata, dan ketergantungan fasilitas publik terhadap negara tetangga,” terangnya.

Melalui ranperda ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki landasan hukum sehingga dapat memprioritaskan pelayanan dasar dan melakukan percepatan Pembangunan di wilayah perbatasan.

(dkisp)

Pemprov Kaltara Gelar Diklat Kompetensi Awak Kapal Tradisional

TANJUNG SELOR – Salah satu upaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang kepelautan khususnya awak kapal.

Pemprov Kaltara melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara yang bekerjasama dengan Poltekpel Barombong Makassar gelar Diklat Pemberdayaan Masyarakat Dasar-dasar Keselamatan Kapal Tradisional (BST KLM) dan Kecakapan Kapal Tradisional (SKK 60 MIL) di Tanjung Selor pada senin (26/2) pagi.

Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Dr H Suriansyah, M.AP mengungkapkan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) ini merupakan bukti bahwa negara hadir ditengah-tengah masyarakat dalam segala bentuk pekerjaan dan profesinya.

“Kita ketahui sebagian besar pergerakan ekonomi di wilayah kita adalah melalui transportasi perairan, sehingga Diklat ini dapat meningkatkan kompetensi para awak kapal tradisional,” kata Suriansyah.

Seperti diketahui setiap pelaut yang ingin bekerja di kapal diwajibkan mengikuti diklat dasar keselamatan yang bersertifikasi. Tujuannya untuk menjaga dan mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan semua pihak.

Diklat yang diikuti oleh seluruh awak kapal serta calon awak kapal dari berbagai wilayah di Provinsi Kaltara. Dengan pemateri dari Poltekpel Barombong Makassar.

Turut hadir dalam acara ini Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara Andi Nasuha, ST., MT., dan Direktur Poltekpel Barombong Makassar Capt. Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., serta perwakilan dari Polairud dan Pos TNI AL Tanjung Selor.

(dkisp)