Penulis: yutda alin

NUNUKAN – Musrembang Kewilayahan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kecamatan Tulin Onsoi resmi dibuka oleh Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah. Kamis (29/2).

Musrbang kewilayahan yang di laksanakan di Kec. Tulin Onsoi di ikuti 5 Kecamatan, yaitu Kec. Seimanggaris, Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, dan Kec. Tulin Onsoi, serta juga diikuti oleh OPD Terkait.

Musrenbang kali ini mengusung Tema, “Peningkatan Produktifitas Unggulan Daerah dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan.”

Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2025 bertujuan untuk penajaman penyelarasan klarifikasi dan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan yang telah diinput dalam aplikasi SIPD RI.

Sebelum membuka secara resmi acara Musrembang Kewilayahan, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah terlebih dahulu menyampaikan sambutannya.

Dalam sambutannya Wabup Hanafiah menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh undangan yang telah hadir.

Wabup Hanafiah juga mengatakan bahwa kegiatan Musrembang Kewilayahan ini sangat pentingpenting dalam rangka memantapkan program kegiatan di tahun 2025.

“Yang jelas kita tidak ingin keliru dalam memasukan program prioritas kita,” ungkapnya.

Menurut Wabup Hanafiah jika sampai salah mengangkat program maka semakin lama lagi program itu akan di laksanakan.

“Program Musrembang ini sangat penting dan ketika nanti memasuki kegiatan musrbang pada bulan Maret nanti tidak terlalu rumit lagi. Semakin mempermudah kita, semakin mempercepat kita bekerja, semakin kita kritis memilih kegiatan yang akan di setujui Tahun 2025,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Wabup Hanafiah menjelaskan bahwa saat ini yang lebih banyak di keluhkan oleh masyarakat adalah permasalah infrastruktur seperti jalan, ketersediaan sumber air bersih, dan telekomunikasi.

Dalam Musrbang Kewilayahan kali ini 5 Kecamatan mengusulkan 142 usulan. Usulan kegiatan bidang Pengembangan Ekonomi yang berbasis potensi daerah yang berkelanjutan (Peetanian, Perikanan, UMKM) dari Kec. Seimanggaris mengusulkan 1 usulan. Kec. Sebuku 4 usulan, Kec. Tulin Onsoi 6 usulan, Kec. Sembakung 8 usulan, Kec. Sembakung Atulai 1 usulan.

Untuk Peningkatan pembangunan Infastruktur (Jalan, jembatan, listrik, air bersih, sanitasi) dari Kec. Seimanggaris 12 usulan, Kec. Sebuku 24 usulan, Kec. Tulin Onsoi 13 usulan, Kec. Sembakung 16 usulan, Kec. Sembakung Atulai 13 usulan.

Peningkatan kualitas dan daya saing sber daya manusia (pendidikan, pelatihan, kesehatan) dari Kec. Seimanggaris 3 usulan, Kec. Sebuku 4 usulan, Kec. Tulin Onsoi 11 usulan, Kec. Sebakung 14 usulan, Kec. Sembakung Atulai 6 usulan.

Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan sosial yang terintegrasi dan tepat sasaran ( fakir miskin, BPJS, Beasiswa) dari Kec. Sembakung 2 usulan.

Untuk penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui agen reformasi birokrasi (Kantor pemerintah, peningkatan SDM Aparatur) dari Kec. Sembakung 1 usulan.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (persampahan, reboisasi, kebakaran) dari Kec. Tulin Onsoi 2 usulan, Kec. Sembakung 1 usulan.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Untuk mengatasi persoalan krisis air bersih akibat elnino di Kabupaten Nunukan yang sudah berlangsung beberapa bulan ini, ada tiga langkah stategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid saat bersama para wartawan melakukan pertemuan dengan Jajaran PDAM, BPBD, dan BMKG di Kantor PDAM Tirta Taka Nunukan, Kamis (29/2). “Ada tiga langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis air bersih yang sedang berlangsung sekarang ini, yaitu langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” kata Laura.

Jangka pendek, kata Laura, pemerintah akan melakukan pembagian air secara langsung kepada masyarakat secara bergiliran. OPD – OPD akan diminta supaya bekerjasama dengan PDAM untuk membagikan air bersih ke rumah – rumah warga yang membutuhkan. Pemerintah juga akan membuat sumur bor di beberapa titik di wilayah Nunukan. Pembuatan sumur bor sebetulnya sudah dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 14 titik, namun khusus di tahun 2024, jumlahnya akan ditambah menjadi 25 titik.

Solusi jangka menengah, kata Laura, pemerintah akan melakukan pengerukan embung – embung yang selama ini menjadi sumber air baku dari PDAM. Karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar, pengerukan embung akan melibatkan Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sementara untuk solusi jangka panjang, pemerintah akan memperbanyak jumlah embung yang bisa dijadikan sumber air baku PDAM. “Pembangunan embung membutuhkan waktu yang lama dan anggaran besar. Pemerintah saat ini sedang dalam proses penyiapan lahan, dan penyiapan anggaran yang diperkirakan mencapai 100 miliar rupiah. Semua yang dilakukan ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak pernah tinggal diam menyikapi persoalan air bersih ini, semua akan kita coba dan kita lakukan yang terbaik demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Bupati Laura sempat membagikan pengalamannya saat mengunjungi tempat penyulingan air laut menjadi air tawar di Singapura beberapa waktu lalu. Menurutnya, solusi menyuling air laut sulit diterapkan di Kabupaten Nunukan karena memerlukan biaya yang sangat besar.

“Dibutuhkan kurang lebih Rp. 500 miliar hanya untuk membangun instalasinya, belum lagi biaya – biaya pengolahanya, sehingga harga jualnya menjadi sangat mahal mencapai Rp. 13 ribu per kubik, sementara harga jual di Nunukan hanya Rp. 3.371 perkubik atau hampir 4 kali lipat, artinya tidak efisein,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PDAM Tirta Taka Nunukan Masdi menyampaikan bahwa pasokan air baku di embung – embung yang ada saat ini sangat berkurang akibat curah hujan yang sangat kecil.

“Curah hujan dari bulan Desember hingga bulan April mendatang diperkirakan masih rendah, kalaupun ada hujan intensitasnya sangat rendah, durasinya juga sebentar, inilah yang membuat pasokan air baku menjadi berkurang drastis dan pelayanan dari PDAM tidak bisa maksimal,” kata Masdi.

Terakhir Menurut Masdi, PDAM akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah krisis air bersih, mulai dari meminta dukungan dari berbagai kementerian hingga meningkatkan kapasitas embung menjadi bendungan.

(PROKOMPIM)