Penulis: yutda alin

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara, DR (HC). H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum, melakukan audensi dengan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Kalimantan Utara di Hotel Tarakan Plaza, Selasa (5/3).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala DKISP, Ilham Zain, Kepala Bidang IKP DKISP, Jufri, S.Hut, I Made Sunarsa, Muhammad Hasrul Hasan, dan Aliyah sebagai perwakilan Komisioner KPI. Diskusi melibatkan berbagai aspek terkait kebutuhan dan proses pembentukan KPID di wilayah Kalimantan Utara.

Gubernur menegaskan pentingnya memiliki lembaga KPID di tingkat daerah untuk mengawasi dan mengatur penyiaran yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung upaya peningkatan kualitas penyiaran di Kalimantan Utara.

“Para Komisioner KPI memberikan masukan dan pandangan konstruktif terkait langkah-langkah dalam proses pembentukan KPID,”terang Gubernur.

Diskusi ini diharapkan membawa manfaat positif bagi perkembangan penyiaran di Kalimantan Utara, memperkuat peran KPI dalam mengawasi konten penyiaran secara lebih efektif di tingkat regional.

Dalam audensi tersebut, diputuskan bahwa sebagai tahap awal pembentukan KPID di Kalimantan Utara, akan dibentuk Tim Seleksi (Timsel) yang bertugas merancang proses seleksi. Proses seleksi dijadwalkan akan dimulai pada bulan Maret mendatang.

Gubernur menyambut baik langkah ini dan menegaskan dukungannya terhadap pembentukan KPID di Provinsi Kaltara. Ia mengakui bahwa kehadiran KPID akan memainkan peran penting dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas penyiaran di wilayah tersebut, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri penyiaran.

“Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan lembaga KPID yang efektif dan berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya,” jelasnya.

Karena itu pembentukan Tim Seleksi (Timsel) sebagai langkah awal sangat penting untuk memastikan seleksi anggota KPID dilakukan secara transparan dan berkualitas. Gubernur menyampaikan harapannya agar proses seleksi berlangsung lancar, melibatkan berbagai pihak yang kompeten dalam bidang penyiaran.

Gubernur juga menekankan bahwa kehadiran KPID di Provinsi Kaltara akan menjadi payung hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi konten penyiaran, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan penyiaran yang berkualitas dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

“Saya berharap adanya KPID dapat mendorong pertumbuhan positif dalam industri penyiaran di wilayah tersebut, menciptakan lingkungan yang sehat dan beretika,” tutupnya.

(dkisp)

TARAKAN – Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM menjadi upaya yang tepat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara). Disampaikan Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Burhanuddin, S.Sos.,M.Si dalam acara Rapat Teknis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM se-Kalimantan Utara di Hotel Lotus Panaya, Selasa (5/3).

Kegiatan ini mengusung tema “Sinkronisasi Program/Kegiatan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dalam Rangka Pemantapan Industri dan Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Menuju Kalimantan Utara Berubah Maju dan Sejahtera”.

“Kaltara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk dikembangkan di masa depan, menjadi wilayah tujuan investasi yang sangat menjanjikan terutama di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM” kata Burhanuddin membaca sambutan Gubernur Kaltara

Dengan terlaksananya kegiatan ini menjadi sarana yang tepat dan strategis dalam membangun komunikasi baik antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Lebih lanjut Burhanuddin menyebutkan diperlukan strategi dalam mengantisipasi dinamika perkembangan perekonomian dan teknologi yang tumbuh pesat, serta berusaha menangkap peluang pasar untuk mengembangkan komoditi unggulan daerah dan ekonomi kreatif

Oleh karena itu, ia mendorong para peserta yang hadir dalam kegiatan ini bisa menggali dan merumuskan arah pelaksanaan program sesuai dengan dokumen perencanaan dan mengevaluasi program yang telah ada.

“Semoga melalui kegiatan rapat koordinasi teknis kali ini dapat dirancang program yang saling bersinergi antara pusat dan daerah sehingga menghasilkan outcome yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltara,” tuntasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Ilham Zain, S.Sos., M.PA. membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terpadu se – Kalimantan Utara, di Hotel Royal Tarakan, Senin (4/3).

“SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya,” tutur Ilham Zain saat membaca sambutan Gubernur Kaltara.

Rakor ini bertujuan memastikan kebijakan SPBE dapat berjalan dengan baik, dengan pemerintah turut menetapkan kebijakan tentang tata kelola, manajemen, arsitektur dan peta rencana SPBE.

Hal ini dituangkan melalui Peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE Nasional dan Peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2019 tentang tata kelola SPBE.

Ilham Zain menjabarkan pada tahun 2023 penilaian indeks SPBE Kaltara adalah 2,83, Kabupaten Bulungan dengan nilai tinggi 3,34, Kota Tarakan 2,92, Kabupaten Nunukan nilai 2,61, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung dengan nilai yang sama yaitu 2,34.

Berdasarkan data indeks SPBE tersebut maka Pemerintah memerlukan adanya usaha peningkatan kapasitas. mengingat target nilai SPBE Nasional yang ada pada skala 5.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, menambah pengetahuan yang baru dan pemahaman SPBE, termasuk memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai peraturan, tujuan dari piloting dan arsitektur SPBE,” tuntasnya.

Turut hadir narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Andi Ernawati AB,SE.,MA., Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sandi Madya, Ketua Tim Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Danang Jaya, S.Si.,M.Kom, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Zain Saifullah dan perwakilan unsur perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota se – Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR -Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra, Datu Iqro Ramadhan,S.Sos.,M.Si., memimpin apel rutin di lingkungan Pemprov Kaltara ditengah cuaca hujan yang cukup deras, bertempat di Tribun Lapangan Agathis, Senin (4/3) pagi. Datu Iqro dalam arahannya mengingatkan agar pegawai di lingkungan pemprov tidak terburu-buru dalam melakukan absensi.

“Sebentulnya itu hanya alat untuk membantu kita, semua bisa diakali, jadi saya minta kepala OPD agar memperhatikan staf-stafnya karena saya lihat yang absen di kantor Gubernur bukan hanya dari sekretariat saja, banyak saya lihat dari dinas-dinas juga,” ucap Iqro.

Datu Iqro berharap dengan gaji dan tunjangan yang mencukupi menjadikan ASN lebih disiplin dalam bekerja.

“Kalau cari sampingan di luar jam kerja, sepanjang tidak mengganggu pekerjaan utama kita,” tegas Mantan Penjabat Bupati Tana Tidung tersebut.

Selanjutnya Datu Iqro meberikan atensi khusus atas surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia agar pemprov lebih teliti dimulai dari perencanaan.

“KPK itu sekarang memulai penyidikan dari perencanaan, terkadang kita tidak tertib perencanaan harusnya semua anggaran dimulai dari perencanaan sebelum masuk ke APBD kita,” ujarnya.

Perubahan-perubahan kegiatan dan program pada saat pelaksanaan menjadi masalah yang perlu ditertibkan agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan apabila dilakukan pergeseran dapat dilakukan sesuai aturan tutup Iqro.

(dkisp)