Kick-Off Pelatihan Petugas dan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Nunukan Melalui Aplikasi FASIH BPS Resmi Dibuka

NUNUKAN – Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP., Membuka secara resmi kegiatan Kick-Off Pelatihan Petugas dan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Nunukan Melalui Aplikasi FASIH BPS. Kamis (26/2/26).

Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Lantai V Kantor Bupati Nunukan ini dihadiri Asisten ekonomi dan Pembangunan Juni Mardiansyah, M.AP, Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Muhammad Amin, SH, Kepala BPS Kabupaten Nunukan Iskandar Ahmaddien, Ketua TP2D Kabupaten Nunukan, Kepala OPD Terkait, Camat Nunukan, Camat Nunukan Selatan, serta Instansi Terkait.

Peserta pelatihan terdiri dari Petugas Pencacah Lapangan (PCL) sebanyak 68 orang, Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) sebanyak 18 orang, dan Fasilitator Kegiatan dilapangan (Ketua-Ketua RT) Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan atas nama Pemerintah Daerah sangat menyambut baik atas terlaksananya Kerjasama ini, dalam rangka melakukan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DSEN) di Kabupaten Nunukan.

“Dalam proses Pemutakhiran Data ini, Pemerintah juga tentu membutuhkan Kerjasama semua pihak secara khusus bagi petugas pemutakhiran di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan serta dukungan dari camat, lirah, dan ketua-ketua RT,”pungkasnya.

Menurut Iwan, Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. DTSEN Adalah program strategis pemerintah untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokannya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Tujuan utama pemutakhiran data ini ada tiga yaitu, Menciptakan satu data untuk semua program, menjamin program tepat sasaran, dan data yang mutakhir akan mendukung perencanaan lebih baik bagi Pembangunan berkelanjutan,”jelasnya lagi.

Iwan juga memastikan bahwa data warga akan tetap aman. Semua informasi yang dikumpulkan dijaga kerahasiaannya. Data tersebut akan digunakan untuk perencanaan Pembangunan yang tepat sasaran.

(PROKOMPIM)

Bupati Nunukan Safari Ramadhan di Sungai Lancang Kelurahan Tanjung Harapan, H. Irwan Sabri : Momentum bagi umat Islam untuk memperkuat keimanan, ketaqwaan, serta kepekaan dan kepedulian sosial terhadap sesama.

NUNUKAN – Bupati Nunukan H.Irwan Sabri. SE melaksanakan Safari Ramadhan perdana Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 1447 Hijriah/2026 M bertempat di Masjid Al-Kautsar Sei Lancang Kelurahan Tanjung Harapan kecamatan Nunukan Selatan, Rabu (25/02).

Kegiatan Safari Ramadhan yang dipusatkan di Masjid Al-Kautsar tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan.

Kehadiran Bupati Nunukan yang di dampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan, anggota DPRD kabupaten Nunukan Saddam Husein, para Asisten, kepala OPD Lingkungan. Pemerintah kab.Nunukan, Camat Nunukan Selatan, Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat setempat.

Dalam sambutannya menjelang waktu berbuka puasa, Bupati Nunukan menyampaikan bulan ramadhan adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat, keberkahan, serta ampunan dari Allah SWT. merupakan momentum bagi umat islam untuk memperkuat keimanan, ketaqwaan, serta kepekaan dan kepedulian sosial terhadap sesama.

Melalui kegiatan safari ramadhan ini, pemerintah berharap hubungan dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat bisa semakin kuat dan produktif untuk mendukung pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang baik ini, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh masyarakat yang selama ini telah berperan aktif dalam mendukung program – program dari pemerintah.

“Kita memiliki cita – cita yang besar untuk mewujudkan masyarakat yang inovatif, sejahtera, adil dan mandiri. untuk meraih cita – cita tersebut, kita semua harus bisa bersatu padu dan bergotong royong dalam satu gerak dan irama yang sama. perbedaan pendapat dan cara pandang adalah sesuatu yang wajar, namun hendaknya hal itu jangan sampai membuat kita menjadi terpecah belah.”Ucap Bupati.

Acara berlangsung penuh khidmat dengan tausiah keagamaan oleh H.Ustadz. Ruslan serta penyerahan bantuan hibah dari pemerintah yang diserahkan kepada :
1. Masjid Al-Ikhlas Tanjung Harapan Rp.100.000.000
2. Masjid Al-Jihad Tanjung Harapan Rp. 25.000.000
3.Masjid Al-Jafar Tanjung Harapan Rp. 75.000.000
4.Masjid Baitul Alum Mansapa Rp. 25.000.000.

(PROKOMPIM)

Pemkab Nunukan Gelar Sosialisasi dan Pendampingan Penginputan E-Monev dan E-SAKIP 2026

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penginputan Aplikasi E-Monev dan E-SAKIP Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Acara dilaksanakan di kantor Bupati lantai V,Rabu(25/2/2026).

Acara dibuka secara resmi dengan sambutan Bupati Nunukan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengikuti secara daring, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, para Asisten, Kepala OPD, Camat, pejabat struktural dan fungsional, Ketua dan anggota TP2D, serta narasumber dari Pusat Pengembangan Manajemen dan Sistem Informasi (PPMSI) Indonesia. Peserta juga mengikuti kegiatan ini baik secara langsung maupun melalui Zoom.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur karena kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Ia juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah bagi yang menjalankan, dengan harapan kegiatan ini menjadi ladang ibadah dan membawa manfaat.

Bupati menjelaskan bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, pemerintah dituntut bekerja secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu instrumen penting untuk mewujudkannya adalah SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja secara sistematis dan berorientasi pada hasil. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian data, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya integrasi antar sistem perencanaan dan evaluasi.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bappeda Litbang menyelenggarakan pendampingan penginputan aplikasi E-Monev dan E-SAKIP. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu OPD dalam melakukan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara lebih terintegrasi dan berbasis digital.

Dasar hukum pelaksanaan SAKIP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Sementara untuk monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas manajemen kinerja instansi di Kabupaten Nunukan semakin meningkat. Selain itu, proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan tepat karena didukung data yang akurat dan terintegrasi.

Bupati berharap pendampingan ini menjadi forum yang informatif dan interaktif, sehingga peserta benar-benar memahami penggunaan aplikasi E-Monev dan E-SAKIP. Dengan demikian, budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik dapat semakin kuat.

Di akhir sambutannya, Bupati secara resmi membuka kegiatan pendampingan penginputan E-Monev dan E-SAKIP Tahun 2026 dengan harapan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi kemajuan Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)

Wakil Bupati Nunukan Sambut Panglima TNI di Sebuku, Momentum Perkuat Perhatian untuk Wilayah Perbatasan

NUNUKAN – Suasana siang di Desa Sujau, Kecamatan Sebuku, tampak berbeda dari biasanya, Senin (23/02/2026). Deru baling-baling helikopter yang mendarat di Helipad PT. Bulungan Hijau Perkasa (BHP) menandai kedatangan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., beserta rombongan. Kehadiran orang nomor satu di tubuh TNI ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos., bersama unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.

Penyambutan berlangsung hangat dan penuh rasa hormat. Wakil Bupati Hermanus tampak menyambut langsung Panglima TNI setibanya di lokasi, sebagai bentuk penghargaan sekaligus simbol sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan negara dalam menjaga wilayah perbatasan.

Turut mendampingi Panglima TNI dalam kunjungan tersebut sejumlah pejabat tinggi TNI, di antaranya Asisten Operasi Panglima TNI Letjen TNI Bobby R. Makmum, Dankodiklat TNI Letjen TNI M. Naudi Nurdika, Kabalog TNI Mayjen TNI Lin Nofrianto, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, serta Danrem 092/Maharajalila Brigjen TNI Mohammad Syahroni.

Sementara dari unsur daerah, selain Wakil Bupati Nunukan, hadir pula Komandan Lanal Nunukan Kolonel Laut (P) Primayantha Maulana Malik, jajaran TNI-Polri wilayah Nunukan, Camat Sebuku, serta perwakilan manajemen PT. Bulungan Hijau Perkasa dan PT. KHL Group.

Kunjungan kerja Panglima TNI ke Kecamatan Sebuku ini bertujuan meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi area latihan militer gabungan. Peninjauan ini merupakan bagian dari langkah strategis TNI dalam memperkuat kesiapsiagaan prajurit sekaligus memastikan kesiapan fasilitas latihan yang representatif, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan.

Setelah melakukan transit singkat, Panglima TNI dan rombongan melanjutkan peninjauan udara menuju area yang direncanakan sebagai markas komando latihan.

Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus momentum penting bagi daerah. Menurutnya, kehadiran Panglima TNI menunjukkan perhatian nyata pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara.

“Kehadiran Panglima TNI di Kabupaten Nunukan menjadi bentuk perhatian dan kepercayaan terhadap daerah perbatasan. Ini bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga membuka peluang bagi penguatan peran strategis wilayah kita dalam mendukung kepentingan nasional,” ungkap Hermanus.

Usai melaksanakan rangkaian peninjauan, Panglima TNI beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Tarakan. Kehadiran Panglima TNI di wilayah Sebuku meninggalkan kesan mendalam, sekaligus mempertegas peran Kabupaten Nunukan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(PROKOMPIM)

PT.Pipit Mutiara Indah Diduga serobot lahan masyarakat adat di kecamatan sekatak

TANJUNG SELOR – PPPKH-LH Kaltara (Perkumpulan Pemuda Peduli Kelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup) Kalimantan Utara melalui Ketua Harian, Natalius Jhon, membenarkan telah melayangkan somasi kepada PT Pipit Mutiara Indah (PMI) atas dugaan pencaplokan lahan adat masyarakat Dayak Bulusu di Sungai Selanyut, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan.

Somasi tersebut dilayangkan setelah adanya laporan masyarakat hukum adat Dayak Bulusu terkait lahan kelola turun-temurun yang diduga telah ditanami kelapa sawit oleh pihak perusahaan tanpa persetujuan pemilik lahan serta tanpa proses pembebasan lahan yang sah.

Menurut Natalius Jhon, lahan yang disengketakan merupakan wilayah adat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat dan diperkuat dengan surat segel kepemilikan No : 05-011/KDSB/I/2000. Ia menegaskan agar perusahaan menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat hukum adat.
“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara adil, terbuka, dan mengedepankan musyawarah. Hak masyarakat adat harus dihormati,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Adat Tidung Kecamatan Sekatak, Abdul Jalil A, menyampaikan bahwa sebelumnya bersama tokoh adat Dayak Bulusu, Kaharudin, telah mengirimkan surat permohonan pembayaran atas lahan yang diserobot berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan No.12 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dalam wilayah Kabupaten Bulungan. Namun, surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari perusahaan.
“Karena tidak ada respons, kami meminta pendampingan kepada PPPKH-LH Kaltara agar persoalan ini mendapat perhatian dan penyelesaian. Pada manajemen sebelumnya, persoalan lahan seperti ini biasanya dapat dimusyawarahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Jhoni Ahim, salah satu pimpinan Pipit Group, menyampaikan bahwa PT Pipit Mutiara Indah saat ini berada di bawah manajemen tersendiri dan tidak lagi di bawah kepemimpinannya. Ia juga mengaku belum menerima laporan dari manajemen PMI terkait persoalan lahan tersebut.

Hingga rilis ini diterbitkan, pihak PT Pipit Mutiara Indah belum memberikan keterangan resmi.

PPPKH-LH Kaltara menegaskan bahwa apabila somasi tidak diindahkan, pihaknya akan menempuh langkah hukum serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan pengecekan perizinan dan kondisi lapangan, untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran hukum dalam aktivitas perusahaan.

(***)