Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara mengadakan Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah untuk periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Acara ini dilangsungkan di Ruang Rapat Intimung pada Kamis, (4/7).

Rapat tersebut dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Kalimantan Utara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP, yang mewakili Sekretaris Daerah. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pengelolaan retribusi daerah.

Dalam sambutannya, Pollymaart Sijabat menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.

“Fungsi utama dari pemungutan retribusi ini adalah sebagai sumber anggaran daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan meratakan pendapatan masyarakat setempat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi memegang peran penting dalam pembiayaan kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta memastikan kelancaran aktivitas ekonomi. Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) dan bersifat memaksa bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang dan Perda.

Pemungutan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan diperjelas melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10, 11, dan 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

Rapat ini bertujuan untuk menilai pencapaian target dan realisasi penerimaan retribusi daerah, mengidentifikasi masalah dan kendala teknis yang dihadapi oleh masing-masing OPD, serta melakukan sinkronisasi data penerimaan retribusi daerah. Selain itu, potensi objek retribusi juga diinventarisir untuk dimasukkan dalam sistem e-Retribusi oleh BPD Kaltimtara.

Para narasumber yang kompeten hadir untuk memberikan penjelasan mengenai alur pengajuan bendahara penerimaan dan penginputan penerimaan retribusi daerah dalam SIPD. Data realisasi penerimaan ini akan menjadi bahan untuk rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah.

Seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian acara, melakukan evaluasi mendalam, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi daerah ke depan. Apresiasi tinggi diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan retribusi daerah, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif, serta para stakeholder terkait lainnya.

Dengan perencanaan dan strategi yang baik, diharapkan pendapatan retribusi dapat meningkat sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M. Hum., diwakili Plh. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Burhanuddin,S.Sos., M.Si., atas nama pemprov mengapresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara dalam upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan meluncurkan aplikasi inovasi Kolaborasi Startegis untuk mewujudkan Satu data Visi Indonesia Emas Kaltara (Korsa Vista), Rabu (3/7).

“Korsa Vista akan menjadi booster pembangunan di provinsi Kalimantan Utara dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, dan memonitor capaian pembangunan khususnya terkait visi indonesia emas 2045,” ucap Gubernur Zainal melalui sambutan yang dibacakan.

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah gagasan ideal agar Indonesia menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur pada hari ulang tahun kebangsaan yang ke-100 pada tahun 2045.

“Segala upaya pembangunan harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut dan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang merupakan komitmen bangsa untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik,” tambah Gubernur.

Gubernur mengungkapkan diperlukan alat yang efektif agar arah pembangunan Kaltara dapat sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo tersebut.

“Untuk menjawab kebutuhan tersebut, saya mengapresiasi serta menyambut baik atas inovasi dari kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara melalui program korsa vista yang mampu memonitor capaian pembangunan serta memberikan saran kebijakan untuk pemerintah provinsi Kalimantan Utara,” ujar Gubernur mengapresiasi.

Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai S.ST., M.M., menyampaikan bahwa tujuan dari adanya inovasi data Korsa Vista merupakan respon cepat terhadap tantangan baru dalam pembangunan di Kaimantan Utara.

Dimana inovasi tersebut telah memasukkan visi Indonesia emas kedalam rancangan teknokratif yakni RPJP dan RPJMN baik ditingkat nasional maupun daerah.

“Iya kita telah masukkan visi Indoesia Emas 2045 kedalam rancangan pembangunan. Sehingga kedepannya, mau tidak mau untuk parameter pembangunan di Kalimantan Utara akan diukur terhadap capaian dari visi Indonesia Emas 2045,” kata Mas’ud kepada TribunKaltara.com, Rabu (3/7/2024).

Lebih jauh, Mas’ud menjelaskan bahwa secara singkat visi Indoensia Emas 2045 telah memiliki 45 indikator utama yang nantinya harus dikejar oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disetiap pembangunan.

“Sebagai gambaran tantangan yang dihadapi Kaltara dari sasaran ini misalnya untuk meningkatkan pendapatan perkapita mencapai 30.300 USD, kita perlu pertumbuhan ekonomi 6-7 persen tiap tahun,” sebutnya.

“Setara hampir Rp 500 juta atau setengah miliar lah untuk perkapita pertahun. Kalau menurut kami ini termasuk target yang cukup besar,” lanjutnya.

Sementara untuk menuju kemiskinan 0,5 persen pada tahun 2045 dirinya menambahkan Kaltara harus konsisten menurunkan 0,3 persen setiap tahunnya.

“BPS terus berperan aktif melaksanakan pembinaan statistik sektoral dan bahu membahu bersama Bappeda dan DKISP serta seluruh OPD Kaltara berupaya mewujudkan Satu Data Indonesia di Provinsi Kaltara,

Data Korsa Vista ini akan memuat akselerasi antara data Indonesia pada data Kalimantan Utara beserta dengan insight dan pemaknaan datanya.

“ Nah, dipemaknaan juga kami lengkapi dengan data-data pendukungnya. Sehingga para pengguna data ketika membaca 45 indikator dapat terbantu dalam pemaknaanya. Sehingga intervensi dapat dilakukan terhadap indikator tersebut,” tutupnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Plt. Kepala Dinas Statistik, Informatika, Statistik dan Persandian, Kaltara, H. Iskandar, S.IP., M.Si., Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kaltara, Ilham Zain, S.Sos., M.PA, Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, H. Usman, SKM.,M.Kes Kepala Biro Administrasi Pembangunan, H. Sapi’i, ST., M.AP.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Langit Lapangan Agatis yang cerah pada malam hari ini, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (H.C). H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum., hadiri Sosialisasi Pengenalan Maskot dan Jingle dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltara pada jumat (28/6)

Dihadapan keramaian dan antusiasme ribuan masyarakat Tanjung Selor yang memadati Lapangan Agatis, Gubernur dengan penuh semangat memberi sambutan di atas panggung utama.

“Saya sangat senang dan mengapresiasi terselenggaranya acara yang diselenggarakan oleh KPU pada malam ini” ungkap Gubernur dalam membuka sambutannya.

“Kita ketahui bersama, bahwa pada 27 November 2024 yang akan datang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia. Yang merupakan salah satu agenda penting dalam demokrasi di negara kita” ucap Gubernur dalam sambutannya.

Menurutnya, KPU telah meluncurkan jadwal serta tahapan Pilkada. Salah satu tahapannya adalah pengenalan Maskot dan Jingle Pilkada Kalimantan Utara 2024 yang terlaksana pada malam ini.

“Maskot dan Jingle telah menjadi bagian penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Ini merupakan upaya pemerintah serta KPU untuk mensosialisasikan secara massive tentang penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat” ungkapnya lagi.

Turut hadir malam ini, Anggota KPU RI Betty Eplison Indroos, Ketua KPU Kaltara Haryadi Hamid beserta Anggota KPU lainnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara serta perwakilan KPU Kabupaten/Kota di Kaltara.

Sosialisasi maskot dan jingle pada malam ini juga diwarnai dengan pesta kembang api serta penampilan band dari Ibukota yaitu Tipe-X.

(dkisp)



 

TARAKAN – RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tidak hanya terfokus pada kesembuhan dan pengobatan pasien, sebagai rumah sakit rujukan dari empat kabupaten di Kaltara dan luar Kaltara, RSUD dr. H. Jusuf SK juga memperhatikan standarisasi keamanan dan kenyamanan gedung.

Bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kaltara dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tarakan, dilakukan inspeksi menyeluruh terhadap sistem proteksi kebakaran yang ada di RSUD dr. H. Jusuf SK pada Kamis (27/6/2024).

Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua perangkat dan prosedur proteksi kebakaran berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) RSUD dr. H. Jusuf SK, Amir, menyatakan bahwa inspeksi ini adalah bagian dari komitmen rumah sakit untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, staf, dan pengunjung.

“Kegiatan ini sebagai bentuk upaya pencegahan. Kami berharap dapat meminimalisir risiko kebakaran dan memastikan respons cepat jika terjadi keadaan darurat,” ujarnya.

Lanjut Amir, pengecekan dilakukan pada berbagai aspek, termasuk sistem alarm kebakaran, jalur evakuasi, serta pelatihan dan kesiapan staf (K3) dalam menghadapi situasi darurat.

Selain itu, inspeksi dan tes performa yakni evaluasi turut dilakukan secara menyeluruh terhadap bangunan gedung untuk menentukan potensi bahaya yang dapat mengancam terhadap jiwa penghuni dan bangunan gedung.

“Karena kondisi bangunan yang sudah hampir 10 tahun, serta bangunan-bangunan yang mulai mengalami korosi dan kerusakan. Potensi kebakaran bisa terjadi kapan pun,” jalas Amir.

Amir mengatakan bahwa inspeksi ini telah lama dilakukan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit. Untuk penilaian akreditasi, inspeksi harus dilakukan, dan saat ini inspeksi dilakukan oleh Penyedia Jasa Kesehatan Keselamatan Kerja (PJK3) di bawah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara setiap tahun.

Sementara itu, untuk inspeksi sarana dan prasarana oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Damkar baru kali pertama ini dilakukan.

“Kegiatan ini sangat bagus, kita harap bisa terus dilaksanakan. Minimal setahun 2 kali,” tandasnya.

(*)