BALIKPAPAN – Ketua Umum Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Utara (LADK-KU) Ingkong Ala melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (17/3/2026).
Kunjungan ini turut diikuti sejumlah tokoh masyarakat LADKKU dan jajaran pengurus Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Ingkong Ala yang juga menjabat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, menyampaikan sejumlah usulan kerja sama antara masyarakat adat Kaltara dengan pengelola pembangunan Ibu Kota Nusantara.
“Provinsi Kaltara ini sebagai daerah penyangga ibu kota baru atau IKN, dan harus mendapat ruang strategis dalam proses pembangunan, terutama bagi masyarakat adat,” kata Ingkong Ala.
Ingkong mengungkapkan, masyarakat adat Dayak Kenyah di Kaltara memiliki komitmen kuat untuk mendukung pembangunan IKN, sekaligus memastikan nilai-nilai budaya tetap terjaga di tengah pembangunan besar yang sedang berlangsung di Pulau Kalimantan.
“Pembangunan IKN ini harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan kepentingan masyarakat adat, khususnya di Kaltara,” ungkapnya.
Ingkong juga menyampaikan beberapa usulan konkret kepada pihak Otorita IKN. Di antaranya terkait pelestarian budaya, melalui pengakuan serta fasilitasi kegiatan adat sebagai bagian dari dukungan moral dan kultural terhadap pembangunan ibu kota baru.
“Selain itu, LADK-KU juga mengusulkan integrasi budaya Dayak, khususnya Dayak Kenyah dari Kaltara, dalam konsep pembangunan IKN. Integrasi ini diharapkan mampu memperkenalkan sejarah, seni, dan kehidupan masyarakat adat kepada publik sekaligus menjadi daya tarik pariwisata budaya di kawasan Nusantara,” jelasnya.
Ingkong juga mendorong adanya program pemberdayaan masyarakat adat melalui pelatihan keterampilan yang dapat diakses masyarakat Kaltara, baik dalam bidang tenaga kerja, ekonomi kreatif, maupun pengembangan budaya.
Tak hanya itu, penguatan ekonomi masyarakat adat melalui pengembangan UMKM juga menjadi bagian dari usulan yang disampaikan. Produk kerajinan tangan, pertanian organik, hingga pariwisata berbasis budaya dari masyarakat adat Kaltara diharapkan dapat masuk dan berkembang di kawasan IKN.
“Lembaga adat juga menilai pentingnya membuka ruang partisipasi bagi masyarakat adat dalam proses pembangunan IKN, termasuk melalui forum komunikasi dan musyawarah bersama pemerintah daerah serta otorita ibu kota,” tegasnya.
Kunjungan para tokoh adat Dayak Kaltara ini diterima langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono yang menyambut baik kedatangan rombongan dari provinsi ke 34 ini.
Basuki juga menegaskan komitmen Otorita IKN untuk membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat adat di wilayah sekitar ibu kota baru.
“Meskipun kawasan IKN secara administratif berada di Kalimantan Timur, namun daerah sekitar, termasuk Kaltara tetap memiliki peran penting sebagai wilayah penyangga pembangunan IKN,” kata Basuki.
“Pihak Otorita IKN akan mengakomodasi berbagai usulan dan harapan masyarakat melalui kelembagaan adat yang ada, termasuk dari Kaltara,” sambung dia.
Selain itu, Komitmen ini juga sejalan dengan sejumlah regulasi Otorita IKN, antara lain Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Otorita IKN, Perka OIKN Nomor 12 Tahun 2023 tentang tata cara penyelenggaraan pertanahan di IKN, serta Perka OIKN Nomor 9 Tahun 2023 mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha.
“Usulan yang disampaikan oleh Lembaga Adat Dayak ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah Kaltara dapat ikut berkembang seiring pembangunan ibu kota negara,” tutupnya.
(*)
