Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara (Kaltara) menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten / kota untuk tetap mengaktifkan program Desa Tangguh Bencana yang ada di wilayahnya.

Hal ini diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Kaltara Andi Amriampa, S.Sos., M.Si ditemui selepas melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2025 di Kantor Gubernur Kaltara, Sabtu (26/4).

Andi Amriampa menyebutkan dalam upaya menanggulangi resiko bencana di provinsi Kaltara, BPBD sudah menjalankan program terbentuknya Desa Tangguh Bencana, diantara ada di Desa Long Peso Kabupaten Bulungan dan Desa Long Apung Kabupaten Malinau.

“Jadi Desa tangguh Bencana berada di pinggir sungai merupakan wilayah yang sering terdampak bencana banjir. Jadi disitu kita aktifkan Desa Tangguh Bencana,” ucap Andi Amriampa.

Namun Andi Amriampa menjelaskan, bahwa saat ini kewenangan pembentukan Desa Tangguh Bencana sekarang sudah bergeser kewenangannya ke pemerintahan kabupaten / kota.

Untuk itu ia berharap, nantinya bisa dapat berkoordinasi dengan BPBD yang ada di kabupaten kota untuk tetap mengaktifkan Desa Tangguh Bencana yang sudah terbentuk, termasuk para petugas yang pernah dilatih dalam penanggulangan bencana, cara melakukan evakuasi, beserta mitigasi bencana.

“Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pj. Sekprov Bustan dalam 1 tahun harus diadakan pelatihan atau simulasi,” tambahnya.

Bebernya, dalam mendukung program Desa Tangguh Bencana sebenarnya sudah ada alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana di dalam setiap pemerintahan desa.

“Ini tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing – masing, saya menghimbau kepada aparat pemerintah desa untuk bisa berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana,” tutupnya.

(dkisp)

 

BALIKPAPAN – Perjuangan memberikan keadilan di wilayah perbatasan salah satunya bagi masyarakat Apau Kayan kini menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi (Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) akan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Hak Guna Umum (HGU).

Komitmen ini dicetuskan saat audiensi Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum bersama Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud., SE., ME. Pertemuan ini membahas hal yang berkaitan dengan ruas jalan dalam wilayah kerja PT Sumalindo Lestari Jaya, Sabtu (26/4).

“Malam ini pertemuan yang luar biasa yang diprakarsai oleh Gubernur Kaltim. Puji syukur bahwa agenda kita malam ini semua berjalan lancar. Semua yang menjadi program kita, akan kita laksanakan di tahun ini dan manfaatnya akan dirasakan masyarakat Kaltim dan Kaltara,” kata Gubernur Zainal.

Menurutnya masyarakat Apau Kayan dipastikan tidak bergantung kebutuhan sandang maupun pangan dari Serawak-Malaysia. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan wujud nasionalisme.

“Karena masyarakat Kaltara yang berada di Apau Kayan berbatasan dengan Serawak. Kebutuhan sembako, material dan lainnya didatangkan dari Serawak ini perlu perjuangan. Bahkan dalam perjalanannya mengancam jiwa manusia karena kondisi jalan rawan kecelakaan,” ungkapnya.

Menanggapi sejumlah fakta dilapangan yang dibeberkan Gubernur Zainal, Gubernur Rudi menegaskan bahwa Pemprov Kaltim telah mengambil sikap.

Ia mengatakan telah menyiapkan anggaran Rp28 miliar yang bersumber dari pergeseran anggaran dengan target pemeliharaan, yang terpenting adalah bisa dilewati terlebih dahulu. APBD Provinsi Kaltim dipersiapkan Rp200 miliar

“Jadi jangan ragu, kami punya komitmen membuka jalan. Yang kami pikirkan di sini adalah manfaat untuk masyarakat,” ujar Gubernur Rudi.

Selanjutnya, ia juga berharap agar anggaran tersebut masih bisa bertambah hingga mencapai Rp300 miliar. Mengingat masyarakat Apau Kayan membutuhkan waktu 3 minggu untuk tembus ke Mahakam Hulu

“Intinya kami siap untuk membenahi akses jalan. Khususnya akses jalan Sumalindo yang menggunakan HGU. Alhamdulilah semua bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat paling lambat bulan depan konektivitas sudah bisa di gunakan saudara-saudara kita dari Apau Kayan ke Mahakam Hulu,” harapnya.

Sebagaimana diketahui jalan ini sepanjang 144km di mana 122 km berada di Kaltim, 22 km di Kaltara, dan 88 km di kawasan hutan.

Gubernur Rudi menembahkan, Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga menyepakati untuk membuka jalan baru dari Bongan (Kutai Barat) hingga Sotek. “Dengan pembiayaan bersumber dari anggaran OIKN, Balai Jalan Nasional dan anggaran jalan Provinsi Kaltim, mudah – mudahan selesai tahun depan,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Gubernur Zainal, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Kaltara H. Sapi’i, S.T., M.AP, Kepala BPPD Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si, Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nur Laila, S.Hut, M.Si dan Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Bertius, S.Hut.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Kesiapsiagaan bencana perlu dibangun dari awal sejak dini dimulai dari lingkungan terkecil yaitu Keluarga. Kesiapan masyarakat menghadapi ancaman menentukan besar kecilnya resiko dan dampak bencana yang akan diterima.

Disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) yang diwakili Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E, M.SI yang menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2025, digelar dilapangan Kantor Gubernur Kaltara, Sabtu (26/4) pagi.

Pada peringatan HKB Tahun 2025, Pj. Sekprov Bustan bersama Kepala Pelaksana BPBD Kaltara Andi Amriampa, S.Sos. M.Si dan beserta jajaran BPBD turut melaksanakan simulasi pemadaman kebakaran api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Mengusung tema “Siap Untuk Selamat” dengan sub tema “Bangun Kesiapsiagaan Sejak Dini”, Bustan menyebutkan terdapat pesan kuat bahwa keselamatan dalam menghadapi bencana sangat bergantung sangat bergantung pada kesiapan setiap individu.

“Melalui tema ini, masyarakat diajak untuk menyadari bahwa kemampuan menyelamatkan diri tidak datang tiba – tiba, melainkan harus dibangun dan dilatih terus – menerus, dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga hingga ke komunitas yang lebih luas,” ucapnya.

Ia menghimbau pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana masyarakat di daerah rawan bencana, bersama – sama dengan pihak yang berwenang menjadi “Subjek” atau Pelaku.

Masyarakat Indonesia belum terbiasa melakukan latihan atau simulasi secara rutin maka diusulkan secara khusus perlu dilakukan secara serentak dengan skala nasional, “Melibatkan seluruh lapisan masyarakat minimal 1 (satu) kali setahun melakukan latihan simulasi kebencanaan,” tegas Bustan.

Peringatan HKB Tahun 2025, Bustan berharap masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kesiapsiagaan bencana yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga ke komunitas luas.

“Melalui keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, HKB diharapkan menjadi tongak terbentuknya bangsa Indonesia yang semakin siap, siaga dan tangguh dalam menghadapi resiko bencana,” pungkasnya.

(dkisp)

 

TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara di kawasan Kota Baru Mandiri, Jumat (25/4).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan komitmen nyata Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terkoordinasi.

“Kita patut bersyukur, namun penurunan indeks ini bukan alasan untuk berpuas diri. Justru menjadi pengingat agar kerja – kerja pengurangan risiko bencana terus ditingkatkan,” ucap Gubernur Zainal.

Ia mengapresiasi atas penurunan signifikan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kaltara dari 148,16 pada tahun sebelumnya menjadi 131,84 di tahun 2024 berdasarkan data BNPB. Untuk diketahui sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 267 kejadian bencana alam di Kaltara, hingga April 2025 bahkan telah terjadi 11 kejadian.

Oleh karena itu, Gubernur menyebut kehadiran Pusdalops PB ini akan menjadi tulang punggung sistem pengendalian operasional kebencanaan yang mampu memberikan informasi cepat dan akurat, baik dalam situasi normal maupun darurat.

Lebih dari sekadar pusat informasi, Pusdalops PB juga akan berfungsi sebagai pusat kendali operasional dan koordinasi antar instansi, serta mendukung pengambilan keputusan strategis dalam penanganan bencana.

Gubernur Zainal berharap pembangunan gedung ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu, serta mendorong seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Gedung ini bukan hanya simbol kesiapsiagaan, tetapi juga harapan akan Kalimantan Utara yang tangguh terhadap bencana,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Penjabat (Pj.) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, SE., M. Si, Kepala Pelaksana BPBD Kaltara Andi Amriampa, S.Sos., M.Si serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Komitmen terhadap pendidikan yang merata dan inklusif kembali dibuktikan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat meninjau langsung lokasi tempat berdirinya “Sekolah Rakyat” yang terletak di Desa Gunung Sari Kabupaten Bulungan, Jumat, (25/4).

Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai jawaban atas ketimpangan akses pendidikan di wilayah – wilayah Tertinggal, Terpencil dan Terluar (3T).

Peninjauan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, merupakan wujud nyata menegaskan komitmennya sebagai salah satu daerah yang secara aktif menyambut dan mengawal proses pelaksanaannya.

“Ini bukan sekadar program, ini adalah harapan. Kita ingin memastikan setiap anak, tidak peduli di mana mereka tinggal, punya akses terhadap pendidikan yang layak,” kata Gubernur Zainal.

Diatas lahas seluas 5 hektar, Gubernur menyebutkan pembangunan Sekolah Rakyat berlokasi di Desa Gunung Sari ini akan melibatkan partisipasi masyarakat lokal, serta mengedepankan pendekatan berbasis kebutuhan dan kearifan lokal.

“Pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan generasi masa depan yang tangguh dan berdaya saing. Kita ingin anak-anak Kaltara bisa berdiri sejajar dengan anak-anak dari daerah lain di Indonesia,” tegasnya.

Langkah cepat yang diambil Pemprov Kaltara menjadi bukti bahwa janji pemerataan pendidikan bukan hanya retorika. Sekolah Rakyat menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada di wilayah 3T.

Turut hadir mendampingi Gubernur Zainal, Penjabat (Pj.) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, SE., M. Si, dan seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara.

(dkisp)

o