Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., secara resmi meluncurkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (12/6).

Dalam sambutannya, Wahyuni menyampaikan bahwa peluncuran kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara ini bertujuan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh badan publik di wilayah Kaltara.

“Monev ini penting tidak hanya untuk menilai kepatuhan badan publik terhadap standar layanan informasi, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam meminimalisasi sengketa informasi serta meningkatkan kualitas layanan publik,” kata Wahyuni.

Wahyuni menuturkan pada pelaksanaan Monev tersebut untuk memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap kepada seluruh badan publik dapat serius dalam mengikuti proses monev, termasuk dalam menyiapkan data dan dokumentasi yang relevan sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Pemprov Kaltara berkomitmen dalam mendukung keterbukaan informasi juga ditegaskan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Komisi Informasi Kaltara yang terus berperan aktif dalam mendorong peningkatan kapasitas badan publik.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana edukasi sekaligus evaluasi yang konstruktif, sehingga keterbukaan informasi benar-benar menjadi budaya kerja birokrasi di Kaltara,” tutup Wahyuni.

Hadir dalam giat ini Ketua Komisi Informasi Kaltara Fajar Mentari, S.Pd., C.Med., Sp.AP., Koordinator Monev Keterbukaan Informasi Kaltara Berlanta Ginting, S.E., M.Div., C.Med., Sp.AP., jajaran kepala OPD lingkup Pemprov Kaltara, Forkopimda dan para pengelola layanan informasi publik secara langsung dan secara daring (virtual).

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum diwakili Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si membuka kegiatan Lokakarya Sinergi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Ke Dalam Renstra Perangkat Daerah digelar di Hotel Luminor, Kamis (12/06/2025).

Dalam sambutannya, Datu Iqro menyebutkan penyusunaan dokumen RAD-PD merupakan hasil dari serangkaian proses panjang yang melibatkan multipihak, mulai dari perangkat daerah, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, hingga mitra pembangunan dan komunitas dengan semangat partisipatif dan kolaboratif.

“RAD-PD merupakan sebuah langkah maju dalam mewujudkan pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan, khususnya bagi saudara – saudara kita para penyandang disabilitas,” kata Datu Iqro.

Datu Iqro mengingatkan bahwa penyandang disabilitas bukan hanya sebagai penerima manfaat dari program pemerintah, tetapi sebagai mitra setara dalam proses pembangunan. “Mereka memiliki suara, hak dan peran yang sama dalam menentukan arah pembangunan,”

Menurutnya, integrasi RAD-PD ke dalam renstra perangkat daerah menjadi langkah strategis, guna memastikan bahwa prinsip – prinsip inklusi sosial kesadaran akan keberagaman dan kesetaraan gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah pembangunan daerah.

Selanjutnya, Datu Iqro mendorong seluruh perangkat daerah untuk melihat dokumen RAD-PD sebagai referensi utama dalam merancang program kegiatan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, ekonomi maupun kepegawaian.

“Saya meminta agar dalam lokakarya ini, kertas kerja yang disusun dapat menjadi tolak ukur bersama dan diterjemahkan ke dalam perencanaan strategis masing – masing perangkat daerah,” pungkasnya.

Hadir dalam giat ini turut menghadirkan narasumber diantaranya Provincial Lead Skala, Nurul Affandy, Public Policy Analyst and Researcher, Mochammad Ubaidillah, S.AP, perwakilan organisasi penyandang disabilitas, dan lembaga swadaya masyarakat.

(dkisp)

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia menggelar forum Internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/06/2025).

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari yang dimulai sejak 11-12 Juni 2025 dengan mengusung tema “Sustainable Infrastructure for the Future”.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., turut hadir bersama ribuan delegasi dari berbagai institusi yang terdiri dari pemerintah, akademisi hingga pelaku industri dibidang infrastruktur, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono secara resmi membuka ICI 2025. Dalam sambutannya, kerap disapa AHY ini mengajak semua pihak bersama – sama untuk mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur.

“Presiden Prabowo Subianto telah mengusung agenda pembangunan yang jelas dan berani. Kita harus mengamankan masa depan bangsa dengan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi melalui masa depan yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan,” ujar AHY.

Menko IPK, AHY menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa Indonesia saat ini berada di titik balik dalam sejarah sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi menengah yang terus bertumbuh.

“Kita memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan,” ucapnya.

Lebih jauh, Menko IPK, AHY turut menekankan bahwa dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal arah keadilan dan ketahanan bangsa.

“Indonesia terbuka untuk bisnis. Namun kami menegaskan investasi harus sejalan dengan prioritas nasional, komitmen iklim, dan pembangunan manusia,” tutup AHY.

Rencananya Presiden Prabowo Subianto di agendakan hadir pada hari kedua sekaligus menutup rangkaian acara ICI 2025.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Keterbukaan informasi publik telah menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Hal tersebut diutarakan Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara), Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., saat membuka Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kaltara Tahun 2025 digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (11/06/2025).

Mewakili Gubernur Kaltara, Pollymaart mengatakan dalam konteks otonomi daerah, keterbukaan informasi publik menjadi keharusan moral dan yuridis yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Undang – Undang ini memberikan mandat kepada seluruh badan publik termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan akses informasi yang cepat, tepat dan benar kepada masyarakat,” ucap Pollymaart.

“Akses ini tidak hanya untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, tetapi juga manjadi instrumen pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan,” sambungnya,

Pollymaart menuturkan dalam implementasinya, peran PPID menjadi sangat penting, tidak hanya menjadi corong informasi namun juga berperan sebagai penjaga akuntabilitas publik. Di era digital dan keterbukaan saat ini, masyarakat menginginkan akses terhadap informasi publik secara mudah, cepat dan transparan.

Menurut hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, provinsi Kaltara belum termasuk dalam kategori informatif, terkait hal ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan bersama untuk dibenahi kedepan.

“Agar tahun ini, kita tidak hanya ikut serta dalam monev, tetapi juga menargetkan masuk dalam kategori informatif,” ujar Pollymaart.

Kaltara memiliki semangat dan potensi besar untuk menjadi daerah yang unggul dalam pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Ia mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya informasi yang terbuka dan dipercaya.

Oleh karena itu, Pollymaart mendorong seluruh Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat meningkatkan kapasitas SDM pengelolanya, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan media sosial dalam penyebarluasan informasi publik.

“Mari jadikan rapat koordinasi hari ini bukan sekedar forum diskusi, tetapi momentum strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat sinergi, dan mempercepat implementasi keterbukaan informasi publik yang profesional, partisipatif dan bermanfaat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP, M.Si., serta menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Kaltara, Niko Ruru, Fasilitator Pemerintahan Pusat Penerangan Sekjen Kemendagri RI, Yulius Arnoldus Sanimin, Kabid KIP DKISP Kaltara, Jufri, S.Hut dan perwakilan PPID Pelaksana se-Kaltara.

(dkisp)