Penulis: mery beranda

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., beraudiensi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., di Kantor Kemendikdasmen Gedung A lantai 2 Ruang Kudus, Jakarta, Rabu (2/7).

Kunjungan Gubernur ini dalam rangka meminta dukungan bantuan pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen untuk menambah unit gedung sekolah baru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri terpadu dari SD, SMP hingga SMA di Kota Tarakan.

Gubernur Zainal juga secara langsung meminta dukungan pendirian sekolah khusus untuk anak-anak dari pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia khususnya wilayah Sabah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kaltara.

“Jadi begini pak Menteri, peserta didik anak-anak kami penyandang disabilitas setiap tahunnya selalu bertambah. Maka kami sangat membutuhkan penambahan unit gedung baru agar anak-anak kami dapat diwadahi dan dapat menempuh pendidikan dengan nyaman,” kata Gubernur saat menyampaikan usulan ke Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

Gubernur juga menyampaikan kondisi dunia pendidikan di Provinsi Kaltara yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang masih sangat membutuhkan perhatian khusus dan ini menjadi bagian pemenuhan hak bagi anak-anak yang ingin menempuh pendidikan layak termasuk anak-anak pekerja migran asal Indonesia di Kota Tawau, Sabah, Malaysia.

“Akses untuk menempuh pendidikan di wilayah 3T maupun yang di Malaysia menjadi sebuah tantangan yang sama-sama perlu kita tuntaskan bersama, tentu melalui formula yang tepat untuk mencari solusinya bersama-sama,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Abdul Mu’ti langsung merespon usulan tersebut dengan memberi instruksi kepada Dirjen PAUD Dikdasmen untuk segera merealisasikan pembangunan unit baru SLB Negeri Tarakan, melalui penyesuaian anggaran Kemendikdasmen dengan pengerjaan swakelola yang melibatkan masyarakat setempat.

“Selain itu, terkait sekolah yang ada di wilayah 3T dan sekolah untuk anak-anak pekerja migran Indonesia di Tawau Malaysia juga menjadi agenda pembahasan serius,” kata Menteri Abdul Mu’ti.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Gubernur turut mengundang Menteri Abdul Mu’ti untuk berkunjung ke Bumi Benuanta guna meninjau langsung kondisi sekolah di wilayah 3T dan anak-anak pekerja asal Indonesia yang ada di Kota Tawau.

Turut hadir mendampingi Gubernur Kaltara, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara Hasanuddin, S.Pd., M.Si., Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP., Kepala Sekola SLB Negeri Tarakan Sri Hastuti, S.Pd., serta beberapa tenaga ahli terkait.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj) Sekprov Kaltara, Dr Bustan, SE, M.Si optimis terhadap trend positif realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2025.

Menurutnya, pada semester pertama di tahun 2025 serapan APBD dapat dikatakan mengalami trend positif. Hal ini berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri pada 8 Mei 2025, di mana realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Kaltara berada di zona hijau dengan kategori di atas rata-rata provinsi seluruh Indonesia.
“Presentase rata-rata realisasi pendapatan secara nasional sesuai data Kemendagri sebesar sebesar 24,33 persen, di mana Provinsi Kaltara berada pada urutan ke 8 dengan realisasi pendapatan sebesar 28,76 persen. Sementara realisasi belanja APBD secara nasional sebesar 15,02 persen, di mana Kaltara realisasi belanjanya sebesar 15,49 persen. Meski demikian, Kaltara masih berada pada zona hijau di atas rata-rata nasional,”katanya.

Ia pun menggaris bawahi, dalam pelaksanaan APBD tahun 2025 terdapat banyak dinamika yang berdampak secara nasional ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Seperti, Pemerintah Pusat menerbitkan beberapa Peraturan terkait Dana Transfer ke Daerah meliputi, Surat Edaran Bersama (SEB) Kemendagri dan Kemenkeu Nomor 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor 1/MK.07/2024 Tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah TA 2025.

Di mana dalam SEB ini terdapat sejumlah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah antara lain, mencadangkan sebagian TKD untuk infrastruktur meliputi DBH, DAU, DAK. Kemudian melakukan pencadangan anggaran dengan tetap memperhatikan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional.

Lalu, besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Selanjutnya, melakukan penyesuaian APBD TA 2025 melalui penetapan Perkada tentang Perubahan Penjabaran. Dan, melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa.

“Hal ini berdampak pada tertundanya pengadaan barang dan jasa pada seluruh SKPD yang juga mempengaruhi besaran nilai realisasi APBD pada semester pertama tahun 2025,”kata Bustan didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) H. Denny Harianto, SE., MM, Rabu (2/7).

Kemudian adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Bustan menjelaskan Inpres ini memuat sejumlah instruksi meliputi penyesuaian transfer ke daerah tahun 2025 yang berasal dari DBH, DAU, DAK yang ditetapkan dalam KMK. Kemudian melakukan efisiensi belanja dan memantau pelaksanaan efisiensi belanja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan APBD 2025.

Karena itu, Bustan berharap agar seluruh perangkat daerah dapat memaksimalkan serapan APBD. “Mengingat ini sudah masuk semester 2 di tahun 2025, tentunya kita berharap seluruh perangkat daerah dapat memaksimalkan realisasi belanjanya,”jelas Bustan.

Meningkatnya realisasi pendapatan maupun belanja, kata Bustan dapat memberikan dampak positif bagi provinsi ke 34 ini. Salah satunya adalah pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diterima oleh Kaltara sebanyak 11 kali berturut-turut.

“Tentu ini adalah kewajiban kita mempertahankan opini WTP. Dan alhamdulillah, sudah 11 kali berturut-turut kita peroleh. Ini menandakan bahwa kita berkomitmen dalam laporan keuangan dengan baik,”bebernya.

MENINGKATNYA SEKTOR PERDAGANGAN
Selain mendapatkan opini WTP, maksimalnya penyerapan APBD dapat memberikan dampak lain, yakni meningkatnya sektor perdagangan yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sektor perdagangan pada triwulan I-2025 sebesar 9,08 persen dibandingkan triwulan I-2024.

“Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas perdagangan di wilayah tersebut pada periode tersebut,”jelasnya.

Bustan menyebutkan, pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan Kaltara memiliki kinerja yang baik, dengan peningkatan nilai transaksi dan volume perdagangan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Peningkatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan daya beli masyarakat, ekspansi bisnis, atau peningkatan permintaan komoditas unggulan Kaltara,”terangnya.

Ia optimistis, pertumbuhan sektor perdagangan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian Kaltara secara keseluruhan, termasuk peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja.

“Meskipun ekonomi Kaltara pada TW I 2025 mengalam perlambatan dibandingkan tahun lalu. Namun harus kita telaah kembali penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kaltara tahun ini. Hal ini disebabkan oleh penurunan kinerja pada sektor pertambangan dan penggalian,”jelasnya.

Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh banyak provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi TW I secara nasional juga mengalami perlambatan. Meski begitu, Bustan optimis pada TW II pertumbuhan ekonomi Kaltara secara perlahan mengalami trend positif.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Mengawali pekan pertama bulan Juli 2025, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima audiensi dari jajaran PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra), di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (1/7).

Kunjungan tersebut dalam rangka membahas perkembangan infrastruktur kelistrikan dan komitmen perluasan akses listrik ke seluruh wilayah provinsi, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Gubernur menyampaikan apresiasi atas langkah strategis yang dilakukan PT. PLN dalam mengakselerasi pemerataan kelistrikan di wilayah Kaltara. Menurutnya program ini mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan daerah.

“Kami di Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk fasilitasi perizinan, koordinasi lintas sektor, maupun penguatan kebijakan daerah,” kata Gubernur Zainal.

Selanjutnya, Gubernur berharap seluruh masyarakat di pelosok Kaltara dapat menikmati manfaat dari aliran listrik yang stabil dan andal. “Ini bagian dari komitmen kami membangun Kaltara yang lebih terang, Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan,” terang Gubernur.

Dalam percepatan pemerataan energi, sebutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di tahun 2025 pada program pemasangan listrik gratis menargetkan sekitar 1.000 rumah tangga kurang mampu, bersumber dari APBN dan APBD.

Berdasarkan data yang dirilis PLN UID Kaltimra, bahwa rasio desa berlistrik di provinsi Kaltara baru mencapai sekitar 78 persen dan terdapat 117 desa yang belum terjangkau aliran listrik.

Menanggapi data tersebut, General Manager PLN UID Kaltimtara, Maria G.I. Gunawan menuturkan PLN telah menyusun roadmap percepatan elektrifikasi yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan, serta membutuhkan investasi yang besar.

“PLN menargetkan penyelesaian elektrifikasi di 117 desa hingga tahun 2027. Lokasi desa-desa ini sebagian besar berada di wilayah terpencil atau remote area, yang jauh dari akses jalan maupun jaringan listrik eksisting,” ujar Maria.

Bebernya, PLN juga akan menambah kapasitas pembangkit, termasuk mengembangkan pembangkit berbasis energi terbarukan seperti PLTS yang tersebar di 5 kabupaten / kota se-Kaltara, termasuk wilayah perbatasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Menindaklanjuti arahan Gubernur Zainal, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan,S.T., M.Si, melalui Kabid. Ketenagalistrikan, Abdul Muis, S.H., M.Sc memastikan bahwa Pemprov Kaltara akan segera merealisasikan sambungan listrik gratis diperkirakan mencapai sekitar 1.500 rumah tangga.

“Program ini menyasar masyarakat kurang mampu dan menggunakan sistem prabayar (token), sehingga pemanfaatannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga,” terang Abdul Muis.

Abdul Muis menyebutkan program pasang listrik gratis ini didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sekitar 300 rumah dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara.

Pemprov Kaltara terus bersinergi dengan pemerintah pusat, PT PLN, serta para stakeholder terkait guna memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan, serta diproyeksikan berdampak positif terhadap fasilitas umum dan sosial, seperti sekolah, rumah ibadah, dan layanan kesehatan desa.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhanas Kaltara Periode 2025-2030 di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (2/7).

Pada kesempatan tersebut mewakili Gubernur Kaltara, Wagub Ingkong menyampaikan ucapan selamat Pengurus DPD IKAL Lemhanas yang baru dilantik.

“Selamat dan sukses kepada Ketua DPD IKAL Kalimantan Utara beserta seluruh jajaran pengurus,” ucap Wagub Ingkong.

Wagub berpesan kepada pengurus terpilih agar dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas dan dedikasi, serta dapat mendukung pemerintah provinsi Kaltara yang berdaulat dan berdaya saing.

Ia menuturkan Ikatan Alumni Lemhanas memiliki sejarah panjang dalam membentuk jejaring nasional pemikir dan penggerak kebangsaan. Dibentuk sejak 1978, IKAL telah menjadi wadah bagi para tokoh bangsa untuk terus mengaktualisasikan nilai – nilai Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional.

Peran DPD IKAL Kaltara sebagai katalisator kebangsaan sangatlah penting, sebutnya Alumni Lemhanas, dengan bekal ilmu dan pengalaman yang dimiliki, diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI serta memperkuat nilai – nilai Pancasila.

Kemudian, Wagub Ingkong menjelaskan sejalan dengan agenda pembangunan provinsi Kaltara berpijak pada nilai – nilai kebangsaan, integritas wilayah dan pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya di wilayah perbatasan.

“IKAL sebagai rumah besar alumni Lemhanas, dapat menjadi motor penggerak dalam mendiseminasikan nilai – nilai tersebut secara inklusif, lintas sektor dan lintas generasi,” terangnya.

Wagub berharap IKAL Provinsi Kaltara dapat menjadi contoh bagi organisasi lainnya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya di wilayah perbatasan.

“Saya mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus DPD IKAL Kalimantan Utara Periode 2025-20230 yang baru dilantik. Semogha amanah ini dapat diemban dengan penuh tanggung jawab dan Allah SWT senantiasi memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua amin,” tutup Wagub Ingkong.

Pelantikan dilaksanakan secara virtual dipimpin langsung oleh Ketua Umum Lemhanas Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar secara resmi melantik pengurus DPD IKAL Lemhanas 6 provinsi. Turut hadir dalam pelantikan DPD IKAL Lemhanas Kaltara, Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., dan jajaran pengurus IKAL Lemhanas Kaltara.

(dkisp)