Penulis: mery beranda

NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan menegaskan pentingnya sosialisasi berkelanjutan terkait kebijakan pajak dan retribusi daerah.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Said Hasan, saat menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Senin (30/6/25).

Said Hasan mengatakan, kebijakan pajak dan retribusi sering kali dianggap sebagai beban oleh masyarakat karena minimnya pemahaman terhadap fungsi dan manfaatnya.

Karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk aktif mengedukasi masyarakat agar lebih memahami bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam pembangunan.

“Tanpa sosialisasi yang baik, masyarakat hanya melihat pajak dan retribusi daerah sebagai kewajiban yang memberatkan, bukan kontribusi yang tentunya kembali dalam bentuk pelayanan,” kata Said Hasan.

Fraksi PKS juga menekankan perlunya menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan pajak dan retribusi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, agar tidak terdampak dan memberatkan.

Dalam pandangannya umum tersebut, Fraksi PKS mendukung adanya perubahan regulasi yang mengatur pemeliharaan aset dan infrastruktur publik.

Fraksi ini menilai pengelolaan yang baik terhadap sarana dan prasarana publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal daerah.

Demikian pula dengan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan sektor-sektor retribusi seperti parkir, kebersihan, dan perizinan, pemerintah daera diminta untuk memastikan sistem pemungutan bebas dari praktik pungutan liar dan berjalan akuntabel.

“Pelayanan publik yang berkualitas adalah bentuk nyata dari pengembalian kontribusi masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi,” tegas Said Hasan.

Selain itu, Fraksi PKS mendorong evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, hal ini penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Nunukan.

Dalam rapat paripurna itu, Fraksi PKS juga menyampaikan, kebijakan pajak dan retribusi harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas publik, terutama pada sektor transportasi dan penyebrangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat wilayah perbatasan.

“ Kami Fraksi PKS berharap pemerintah daerah bisa menyusun kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat, sehingga pajak dan retribusi tidak menjadi beban, melainkan menjadi bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.” tutup Said Hasan.

(HUMAS DPRD NUNUKAN)

NUNUKAN– Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Nunukan mendorong Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah, namun peningkatan PAD harus mengutamakan pelayanan publik.

Pandangan umum ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Hanura, Ustania SE, melalui Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Senin (30/6/2025), dalam pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Fraksi Hanura menyampaikan pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembangunan di berbagai sektor strategis, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

“Kami mendukung upaya peningkatan PAD, namun jangan sampai kebijakan perpajakan justru menjadi beban bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah,” kata Ustania.

Fraksi Hanura menyoroti perlunya penyusunan kebijakan pajak yang mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial masyarakat Nunukan yang majemuk dan tersebar di wilayah perbatasan, hal ini berarti bahwa kebijakan harus dikaji lebih mendalam agar tidak menimbulkan ketimpangan.

Fraksi ini juga mendorong klasifikasi tarif pajak dan retribusi berdasarkan jenis usaha, jumlah konsumen, serta kemampuan ekonomi daerah, untuk menciptakan keadilan fiskal dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Fraksi Hanura juga meminta agar hasil dari retribusi daerah dapat diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara pembangunan, seperti jalan, jembatan, dan akses transportasi antarwilayah.

“Pajak dan retribusi tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan pendapatan, tetapi harus terealisasi dalam bentuk pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambah Ustania.

Selain itu, Fraksi Hanura juga mengingatkan pentingnya tata kelola aset daerah yang mendukung peningkatan PAD,  pemanfaatan aset harus dilakukan secara produktif, efisien, dan tidak membebani masyarakat, dengan tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Dalam pelayanan kesehatan, Fraksi Hanura mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada pendapatan dari sektor ini.

Pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa membebani masyarakat dengan biaya tambahan melalui retribusi yang tinggi.

“ Kami menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Nunukan menyusun regulasi yang mendorong partisipasi aktif wajib pajak, tetapi tetap melindungi masyarakat kecil agar tidak terjerat kewajiban yang melebihi kemampuan ekonominya.” ujar Ustania.

Dalam Rapat Paripurna itu, Fraksi Hanura meminta pemerintah untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak dan retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak akan tumbuh jika pemerintah memberikan contoh transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran,” tambahnya.

Selain itu, Fraksi ini juga mendorong pemerintah memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi agar lebih modern, mudah diakses, dan tidak membuka celah bagi pungutan liar atau kebocoran pendapatan daerah.

“Pada akhirnya, pajak yang dikumpulkan dari rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Nunukan,” tutup Ustania.

(HUMAS DPRD NUNUKAN)