Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebesar 96,70 pada tahun 2024, serta memperoleh predikat “AA” (Istimewa).

Ini disampaikan Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si ketika membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung Gadis Lantai I, Senin, (30/6).

Bustan mengatakan keberhasilan merupakan bentuk konsistensi dan komitmen dalam membangun pemerintahan berbasis hukum dan tata kelola yang transparan.

“Melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), kita diingatkan untuk menyusun kebijakan yang berbasis data, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif,” kata Bustan.

Bustan menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong evaluasi sistematis terhadap kebijakan yang telah berjalan lebih dari dua tahun.

Capaian nilai IRH “AA” ini merupakan buah dari kolaborasi seluruh pihak di Kaltara dalam membangun sistem hukum yang kuat, mendorong kepastian investasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

“Ini bukan hanya pencapaian administratif, tapi cerminan dari tekad kolektif kita dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif,” tegasnya.

Pada sosialisasi ini turut menyoroti berbagai isu strategis lainnya, yakni Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Oleh karena itu, Bustan mengingatkan narkotika masih menjadi ancaman nyata di Kaltara.

Ia menerangkan bahaya narkotika masih mengancam generasi muda, sehingga perlu adanya sinergi yang aktif oleh seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan benteng sosial yang kuat.

Karena itu, Pj. Sekprov Kaltara mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya memahami materi sosialisasi, tetapi juga bisa menerapkannya dalam tugas-tugas pemerintahan.

“Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten dan pemahaman regulasi yang menyeluruh, kita dapat mendorong pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Hadir dalam sosialisasi tersebut, Dr. Ferry Gunawan C., S.H., M.H., Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Rustan, SP., M.A., M.SE., Analis Kebijakan Ahli Madya Kantor Regional Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda, Tulus, S.Kep., Ns., M.AP., Konselor Adiksi Ahli Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (26/6).

Gubernur menyambut baik Rakor yang mengusung tema “Sinergi dan Strategi Membangun Budaya Membaca dan Peningkatan Kecakapan Literasi Provinsi Kalimantan Utara”, menurutnya sangat strategis karena menyentuh langsung aspek fundamental dalam pembangunan manusia.

“Literasi bukan hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman,” kata Gubernur membuka sambutannya.

Gubernur menyebutkan pemerintah melalui berbagai kebijakan, telah menetapkan Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Gemar Membaca (TGM) sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Bidang Perpustakaan.

Bebernya, meskipun provinsi Kaltara masih tergolong sebagai provinsi termuda di Indonesia, tapi disaat yang bersamaan Kaltara juga memiliki tantangan tersendiri dalam hal pemerataan pendidikan dan literasi.

“Luas wilayah yang besar, akses ke daerah-daerah pedalaman yang tidak mudah, serta keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama,” ucapnya.

Namun Gubernur optimis dengan adanya rintangan tersebut justru tidak menjadi penghalang bagi provinsi Kaltara, tapi bisa di hadapi dengan semangat juang bersama dan diyakini dapat meningkatkan literasi di Bumi Benuanta.

Lanjutnya, ia juga mendorong perpustakaan di Kaltara dapat bertransformasi digital, membuka akses layanan berbasis teknologi, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

“Saya percaya, dengan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, dunia pendidikan, komunitas literasi, dan seluruh masyarakat, kita bisa menjadikan literasi sebagai gerakan bersama dan bukan sekadar program sektoral,” tegas Gubernur Zainal.

“Anak-anak yang gemar membaca hari ini adalah pemimpin-pemimpin cerdas di masa depan. Masyarakat yang memiliki budaya literasi yang kuat akan lebih tangguh dalam menghadapi perubahan, lebih bijak dalam menyikapi informasi, dan lebih siap dalam bersaing secara global,” pungkasnya.

Rakor ini dirangkaikan dengan penyerahan cenderamata oleh Gubernur Zainal kepada Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Maros, Sulawesi Selatan dr. Hj. Fitri Adhicahya, S.Ked., M.Kes.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri acara puncak Kalimantan Utara Sharia Festival 2025 (KaShaFa) yang digelar di aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (25/6) sore.

Dalam acara tersebut, Gubernur mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan acara KaShaFa, terkhususnya Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kaltara yang menginisiasi kegiatan ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara atas kerja sama dan komitmennya dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di provinsi ini,” kata Gubernur.

Gubernur menuturkan even KaShaFa ini merupakan bentuk nyata sinergi dan semangat kolaborasi yang bertujuan mendorong sertifikasi halal, meningkatkan literasi ekonomi syariah, serta mempercepat pertumbuhan industri halal dan keuangan syariah di Kaltara.

Dengan mayoritas penduduk Kaltara yang beragama Islam sebesar 73,36 persen, dirinya menilai hal ini menjadi modal besar dalam pengembangan sektor ekonomi syariah di daerah.

Berdasarkan potensi tersebut, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara terus berkomitmen dalam mempercepat penguatan ekonomi syariah, termasuk melalui akselerasi program sertifikasi halal.

“Kami berharap, sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltara ke level yang lebih tinggi,”katanya.

Kemudian ia memaparkan beberapa program konkret yang telah dilaksanakan, seperti sosialisasi dan edukasi pentingnya sertifikasi halal, kemudian pelatihan dan seminar jaminan produk halal bagi pelaku UMKM.

Selanjutnya Gubernur juga mengapresiasi program Bazar UMKM dan Gerakan Kaltara Berwakaf yang tidak hanya menghadirkan beragam produk halal, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.

Gerakan Kaltara Berwakaf merupakan sebuah inovasi yang menjadikan wakaf sebagai instrumen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Gubernur juga telah menyampaikan permintaan bantuan peralatan UMKM secara langsung pada kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Tanjung Selor beberapa waktu lalu.

Ia menilai kualitas hasil produk UMKM Kaltara sudah bagus, namun perlu didukung dengan kemasan yang lebih baik dan inovatif sehingga bisa menarik minat konsumen untuk membeli dan tertarik untuk menggunakan produk UMKM Kaltara.

Acara ini dirangkaikan dengan Kick Off Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat), harvesting sertifikasi halal, dan penyerahan bantuan lainnya.

Hadir dalam acara ini Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si, Kepala KPw BI Kaltara Hasiando G. Manik, Forkopimda Kaltara, perwakilan instansi vertikal Kaltara, dan unsur perbankan, serta masyarakat.

(dkisp)

TARAKAN – Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan mutu dan pemerataan akses layanan pendidikan.

Disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si membuka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2025, digelar di Hotel Tarakan Plaza, Selasa (24/6) malam.

Mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H. M.Hum, Datu Iqro menjelaskan salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya ini adalah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

“Dana BOSP ini bersumber dari APBN dan dialokasikan ke satuan pendidikan untuk mendanai kegiatan operasional, sehingga dapat mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat,” kata Datu Iqro.

Datu Iqro menuturkan di tahun 2025 provinsi Kaltara menerima alokasi dana BOSP sebesar Rp62,6 miliar, yang akan disalurkan ke 108 satu pendidikan di seluruh wilayah provinsi Kaltara.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp20,4 miliar dari APBD kepada 112 sekolah yang menjadi kewenangan provinsi.

“Pengelolaan Dana BOSP yang baik merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan di wilayah Kalimantan Utara,” ujarnya.

Melalui pengelolaan yang tertib, transparan, dan akuntabel dan BOSP ini, ia berharap dapat digunakan untuk menunjang seluruh kebutuhan operasional sekolah, dari pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, hingga mendukung pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan.

Terakhir, Datu Iqro berpesan bahwa dana ini bukan hanya angka dalam anggaran, melainkan amanah untuk mencerdaskan generasi Kaltara yang unggul dan berdaya saing.

“Saya mengingatkan bahwa pengelolaan dana BOSP bukan teknis administrasi. Ini adalah cerminan dari tanggung jawab moral kepada peserta didik dan masyarakat. Jangan sampai ada penyimpangan atau penyalahgunaan dana yang berdampak pada turunnya mutu pendidikan,” tutupnya.

Dalam rakor tersebut juga menghadirkan narasumber dari Dirjen Paud Dikdas Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sudarno, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nur Indah Palupi, S.T.P., dan Tim Manajemen BOS Kaltara.

(dkisp)