Penulis: mery beranda

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima penghargaan Ecological Fiscal Transfer atau EFT Awards oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE).

Gubernur Zainal menerima penghargaan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Diaz Hendropriyono bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (5/7).

Penghargaan tersebut diterima sebagai pemerintah daerah pelopor EFT, serta ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk terus meningkatkan pendanaan lingkungan hidup.

Tidak hanya sampai disitu, Gubernur Zainal turut andil menjadi salah satu narasumber Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis 2025 dengan tema “Menata Paradigma Baru Tata Kelola Pendanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”.

“Kurang lebih 80 persen wilayah Kaltara didominasi oleh hutan, maka Pemprov Kaltara berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim, konservasi dan pembangunan berkelanjutan,” buka Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal mengatakan karena diskresi fiskal, Pemprov Kaltara juga telah mengimplementasikan kebijakan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE).

Bebernya, penerapan TAPE ini dibutuhkan dukungan, koordinasi, dan kerja sama antar provinsi dan kabupaten/kota untuk menjaga lingkungan dan pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kaltara.

“Dengan diberlakukannya kebijakan TAPE ini, maka akan memberikan keadilan bagi daerah yang dapat menjaga kelestarian lingkungannya,” jelas orang nomor satu di Bumi Benuanta tersebut.

Dalam acara ini, Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si turut menerima penghargaan terbaik 1, karena tampil menonjol dalam pengalokasian dana EFT yang konsisten dan signifikan selama 2 tahun terakhir.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke – 23 Masa Persidangan III Tahun 2025 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Atas Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara, H. Mohammad Nasir, SE., MM., CSL ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, SE., M.Si, Unsur Forkopimda serta perwakilan Masing-masing OPD Provinsi Kalimantan Utara.

Mengawali pandangan fraksi, dari Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Agus Salim, Fraksi Golkar yang diwakili oleh Adi Nata Kusuma, Alimuddin dari fraksi Demokrat, Fraksi PKS yang diwakili oleh Ladullah, S.Hi, Fraksi perjuangan pembangunan rakyat yang diwakili oleh Kornie Serliany, ST dan terakhir Fraksi PKB Nasdem PAN yang disampaikan oleh Vamelia, SE.

Keseluruhan Fraksi memberikan apresiasi dan menyambut baik atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kaltara Tahun 2025-2029 ini yang dilakukan secara partisipatif dan transparan.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Sejumlah ormas (Organisasi Masyarakat) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara melakukan aksi damai bertempat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada hari Senin (04/08).

Aksi Damai tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara, H. Muddain, ST dan didampingi oleh anggota DPRD Prov. Kaltara Lainnya yaitu Listiani, Tamara Moriska, SH,. Muhammad Nasir, Saleh, Ladullah, S.Hi., Alimuddin, ST., Herman, S.Pi., Pdt. Robinson Tadem., Syamsuddin Arfah, M.Si., Hendri Tuwi, Adi Nata Kusuma, Muhammad Hatta, H. Rakhmat Sewa, Ruman Tumbo, Maslan Abdul Latif, dan Agus Salim.

Adapun tuntutan dari aksi damai tersebut terdiri dari beberapa poin penting yaitu Menolak Keras Program Transmigrasi dari Luar Kalimantan Utara, meminta pemerintah terlebih dahulu memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat/ lokal yang ada di kalimantan serta mendukung penuh gugatan undang-undang (UU) Transmigrasi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi aksi damai tersebut, Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara H. Muddain, ST memberikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib. Beliau juga menyampaikan bahwa DPRD menerima seluruh aspirasi yang telah disampaikan dan akan meneruskannya kepada DPR RI dan Kementerian Transmigrasi di Jakarta. Seluruh tuntutan diterima secara terbuka oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat lokal.

Aksi damai tersebut ditutup dengan melakukan penandatanganan oleh ketua Lembaga Ormas Adat dan Pimpinan DPRD Prov. Kaltara sebagai bentuk dukungan pernyataan sikap.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan III Tahun 2025 dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, Senin (4/8/25).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Muddain, ST, didampingi Sekretaris DPRD, Dr. H. Mohammad Pandi, SH., M.AP., serta dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Turut hadir Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE., M.Si., jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kaltara menyampaikan Nota Pengantar Ranperda RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029. Ia menegaskan bahwa penyampaian Ranperda RPJMD kepada DPRD merupakan amanat Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang wajib untuk memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah.

“Secara substansi, rancangan akhir RPJMD ini memuat isu-isu strategis daerah, visi dan misi pembangunan yang disusun dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan visi RPJPD dan RPJMN. Selain itu juga mencakup tujuan pembangunan lima tahunan, sasaran yang diturunkan dari tujuan, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta program-program perangkat daerah,” jelasnya.

Wakil Gubernur menambahkan bahwa secara umum, rancangan akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 telah sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Rancangan tersebut telah dibahas secara intensif bersama Ketua DPRD, Wakil Ketua, anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Tim Pembahas RPJMD, serta Tenaga Ahli RPJMD pada 8–10 Juli 2025 lalu.

“Dokumen ini merupakan hasil pembahasan bersama untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya,” ungkapnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Tarakan, Senin (4/8).

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Gubernur Zainal usai menghadiri pelepasan calon mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Dalam peninjauannya, Gubernur memastikan program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini dapat berjalan efektif ditengah masyarakat.

Gubernur secara langsung mengecek kualitas dan kebersihan makanan di sekolah, bahkan menyempatkan untuk berdialog dengan para siswa di SMAN 1 Tarakan.

“Program ini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak kita menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” kata Gubernur Zainal

Dalam momen tersebut, Gubernur Zainal memberikan sejumlah arahan penting bagi penyedia makanan. SMAN 1 Tarakan menjadi program perdana MBG di Tarakan, ia meminta standar kualitas dan porsi makanan diperhatikan secara ketat.

Lebih jauh Gubernur juga menyoroti terjadinya ketidak seragaman porsi, seperti potongan tahu yang berbeda-beda, dan ini menjadi evaluasi dalam pelaksanaan program MBG di Kaltara.

“Tentu akan ada evaluasi supaya pelaksanaan berikutnya bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Di akhir peninjauannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah turut mendukung program MBG di Kaltara.

“Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memiliki program makan bergizi bagi anak-anak,” pungkasnya.

(dkisp)